KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat daerah, Selasa (12/11/2024), di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil rekomendasi rapat konsolidasi tahap I yang dilaksanakan pada September 2024 dan menyamakan persepsi terkait percepatan pembangunan desa.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, menyambut baik pertemuan ini. Dia menekankan pentingnya kerjasama antar semua pihak dalam memajukan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Desa kini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa salah satu pokok penting dalam rapat ini adalah implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi legitimasi kuat bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pengelolaan desa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat konsolidasi tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Desa melalui Anggaran
   Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pengembangan kawasan perdesaan, pengelolaan data desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
   Desa diminta untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dengan fokus pada pengakomodasian aspirasi masyarakat miskin.
3. Konsolidasi antara Stakeholder
   Meningkatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sangat penting. Hal ini termasuk pengawasan intensif terhadap target kinerja, penyelesaian masalah, serta pencapaian penyaluran dan penggunaan dana desa.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa
   Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa terus dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas. Semua proses harus berbasis data yang akurat dan dilaporkan secara rutin ke provinsi.
5. Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan
   Pengawalan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, sangat diperlukan untuk memastikan dana desa tepat sasaran dan efektif.

Dalam penutupannya, Sekda Sultra berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama lebih erat untuk mempercepat pembangunan di desa. Menurutnya, hanya dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, cita-cita untuk membangun Sultra dari desa dapat terwujud.

“Untuk itu, mari kita bergotong-royong membangun daerah kita dari desa, agar pembangunan yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas PMD Provinsi Sultra, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Sultra, DPMD Kabupaten se-Sultra, tenaga ahli, narasumber, dan peserta rapat lainnya.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sultra di Kendari, Selasa malam (12/11/2024).

Rakorda ini juga dihadiri oleh Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Dalam acara tersebut, Sekda Sultra menyampaikan sejumlah pesan penting yang disampaikan oleh Pj. Gubernur kepada seluruh peserta rakor.

“Malam ini, saya menyampaikan salam takzim dari Bapak Pj. Gubernur Sultra. Beliau seharusnya hadir di sini, namun karena tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau,” ujar Asrun Lio.

Sekda Sultra menyambut baik pelaksanaan Rakorda Baznas Provinsi Sultra Tahun 2024. Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi Baznas untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Selain itu, penting bagi Baznas untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat memberi dampak positif.

Sekda juga menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang sangat penting. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran sosial yang besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat.

“Dengan sinergi pengelolaan zakat yang lebih inklusif, kita bisa menciptakan sistem zakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui peluang-peluang yang ada, kita bisa memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta pemberdayaan mustahiq,” tambah Asrun Lio.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa Baznas sebagai lembaga yang diberi amanah harus memastikan dana zakat yang dihimpun digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Dia juga mengungkapkan pentingnya contoh teladan dari sejarah Islam, khususnya masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, yang berhasil mengentaskan kemiskinan dengan sistem pengelolaan zakat yang efektif.

“Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau berhasil mengentaskan kemiskinan dengan membangun pengayoman sosial yang kuat. Ini adalah contoh yang patut kita contoh dan adaptasi dalam pengelolaan zakat masa kini,” ujarnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kerja sama antara Baznas, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya agar pengelolaan zakat bisa lebih efektif dan memberi dampak yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sultra telah meluncurkan aplikasi “Bayar Zakat” berbasis digital pada bulan Maret 2024, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Dengan aplikasi ini, kami berharap partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dapat meningkat, dan pengelolaan zakat oleh Baznas menjadi lebih efisien,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dengan niat tulus dalam memajukan pengelolaan zakat di Sultra, agar zakat dapat menjadi solusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Provinsi Sultra, serta sejumlah pejabat dan pimpinan Baznas kabupaten/kota se-Sultra.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari pada Senin, 12 November 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara”, bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Rakorwada ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya pengawasan yang berkualitas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, mengingat pengelolaan dana APBN dan APBD harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ruswanty, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2017, serta Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang APBD. Rakorwada ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menyamakan persepsi peran APIP, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga.

Pj. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.

“Kita harus memastikan bahwa semua program yang ada selaras dengan visi-misi Presiden serta program prioritas nasional,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan anggaran serta pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyoroti tujuh fokus utama dalam pengawasan yang perlu diperhatikan oleh APIP. Pertama, kemampuan APIP dalam mengantisipasi penyimpangan dan fraud. Kedua, penerapan sistem deteksi dini untuk mencegah penyimpangan. Ketiga, penguatan integritas APIP sebagai jaminan kualitas. Keempat, pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kelima, peningkatan indeks integritas. Keenam, pengawasan ketat terhadap pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Ketujuh, inovasi dalam pengawasan serta peningkatan etika pegawai.

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipegang teguh, seperti kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.

“Kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, rakorwada ini juga menandai penandatanganan berita acara kesepakatan peta pengawasan tahun 2025 oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembangunan di daerah.

Rakorwada ini menggunakan model 4-CO dalam pendekatannya, yang mencakup peran konsultatif, kepatuhan, koordinasi, dan korektif. Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pengawasan, serta berfokus pada lima aspek kinerja utama: Indeks Integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, penyelesaian pelanggaran kode etik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian program pembangunan daerah di Sultra.

“Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita akan mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Sultra,” pungkasnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 dengan tema “Gerak Bersama Sehat Bersama” bertempat di Lapangan Aspirasi Lasusua, Selasa (12/11).

Upacara tersebut dipimpin oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah, Drs. Samsuddin, M.Pd., yang bertindak sebagai pembina upacara sekaligus mewakili Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, Pj. Ketua TP PKK Kolaka Utara, dan beberapa kepala OPD lainnya.

Drs. Samsuddin dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di Kolaka Utara.

“Peringatan ini adalah momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan daerah yang harus dijaga bersama.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, SKM., M.Kes., turut mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri.

“Kesadaran akan kesehatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga,” kata Irham.

Ia berharap, melalui HKN ini, muncul gerakan aktif dari masyarakat untuk hidup sehat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menyampaikan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan kesehatan.

“Komunikasi yang efektif adalah kunci agar pesan kesehatan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Syahlan juga menyatakan bahwa ke depan, digitalisasi di bidang kesehatan akan terus dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya digitalisasi, layanan rujukan kesehatan di Kolaka Utara dan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat diakses.

“Kami berharap digitalisasi kesehatan dapat mempermudah pelayanan rujukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Melalui peringatan HKN ke-60 ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap tercipta sinergi lintas sektor untuk mendukung kesehatan yang inklusif dan merata.

“Kita ingin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kolaka Utara,” tutup Plt. Camat Kodeoha itu.

Sumber: Diskominfo Kolut

Kolaka Utara, Selasa, sultranet.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas bagi 100 Kader Posyandu dari Kabupaten Kolaka Utara. Selasa (12/11/2024)

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan di posyandu.

Workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari lima kader posyandu dari setiap desa di 20 desa yang ada di Kolaka Utara.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program kerja TP. PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung peningkatan layanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Acara tersebut dibuka oleh Pj. Ketua TP. PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Dra. Wa Ode Munanah Asrun Lio, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kader posyandu menguasai teknologi digital.

“Kader posyandu perlu menguasai teknologi digital agar dapat memanfaatkan aplikasi kesehatan dalam mencatat data pribadi dan riwayat kesehatan masyarakat. Aplikasi ini juga berguna untuk memantau perkembangan pertumbuhan balita, prevalensi penyakit, dan kejadian kesehatan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, penguasaan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas kader dalam mendeteksi masalah kesehatan sejak dini serta memperbaiki akurasi data kesehatan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, para kader posyandu dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk penyelenggaraan posyandu di Kolaka Utara,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Kolaka Utara, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

Para peserta mendapatkan materi yang mencakup pengenalan aplikasi digital untuk pencatatan kesehatan, sistem pengarsipan elektronik, serta teknik pemantauan tumbuh kembang anak.

Mereka juga dilatih dalam pengoperasian perangkat digital dan penggunaan data dalam pelaporan ke dinas kesehatan setempat.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kader posyandu di Kolaka Utara dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat, khususnya dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak serta deteksi dini penyakit melalui inovasi teknologi.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah nyata TP. PKK Sulawesi Tenggara dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sumber : Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

Bombana, SultraNET. – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat dan aparat Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, melaksanakan gotong royong membersihkan parit yang Tersumbat lumpur. Selasa, 12/11/2024. Kegiatan kerja bakti ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk warga sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Lingkungan 3 Sakmir, Kepala Lingkungan 4 Paddu, serta Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yang diwakili oleh Sertu Lambitara, Sertu Amirudin, dan Serda Yaser Arafat. Masyarakat setempat juga berpartisipasi dengan mengerahkan delapan orang dalam kegiatan pembersihan ini.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Amirudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Melalui kerja bakti ini, kami harap lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman,” ujar Sertu Amirudin.

Kepala Lingkungan 3 Sakmir turut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Babinsa. “Kami sangat mendukung kegiatan yang dipelopori oleh Babinsa. Kerja bakti ini bermanfaat bagi kebersihan lingkungan kami, serta menunjukkan kepedulian TNI terhadap masyarakat,” ungkap Sakmir.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat.

“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami akan terus mendukung kegiatan seperti ini untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Danramil. (PEN)

KENDARI, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., sebagai Pejabat Bupati Buton Selatan (Pj. Busel), Selasa (12/11/2024). Pelantikan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini menandai pergantian kepemimpinan di Kabupaten Buton Selatan dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat.

Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Forkopimda tingkat I Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, pimpinan TNI di Sultra atau yang mewakili, serta pimpinan Kementerian/Lembaga di Sultra. Selain itu, sejumlah pejabat Pemprov Sultra juga turut hadir dalam momen tersebut.

Pada acara pelantikan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sultra, Muliadi, membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 yang menyatakan pemberhentian dan pengangkatan Pj. Bupati Buton Selatan. Setelah pengucapan janji jabatan, Pj. Gubernur menyerahkan surat keputusan dari Mendagri dan menyematkan tanda pangkat kepada Dr. M Ridwan Badallah.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra mengharapkan agar pelantikan ini membawa keberkahan dan kesuksesan bagi Pj. Bupati yang baru beserta keluarga, serta memberikan apresiasi kepada Parinringi, SE., M.Si., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pj. Bupati Buton Selatan sebelumnya.

Pj. Gubernur juga menekankan agar Pj. Bupati yang baru memegang teguh 17 asas AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, terutama asas kemanfaatan yang berfokus pada keseimbangan kepentingan individu, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selain itu, Pj. Gubernur mengingatkan pentingnya sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Sultra dengan visi dan misi nasional, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, serta hemat dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah, sesuai dengan arahan Presiden pada Rakornas 7 November 2024.

Pj. Gubernur juga mengingatkan pentingnya menuntaskan tahun anggaran 2024 dengan baik, serta mematuhi ketentuan yang tertuang dalam SK Mendagri dan Permendagri No. 4/2023. Ia juga mengimbau agar Pj. Bupati yang baru dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan, dengan prinsip “Lead By The Example.”

Dengan Pemilu yang hanya tinggal 14 hari lagi, Pj. Gubernur menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan, agar pesta demokrasi 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan aman.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pj. Bupati Buton Selatan yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Buton Selatan.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., membuka sekaligus memimpin jalannya evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) pada Senin (11/11/2024) di Kendari. Kegiatan evaluasi ini diadakan sebagai bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Evaluasi Kinerja menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan kewajiban bagi setiap jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah memasuki masa jabatan lima tahun.

“Evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan setiap pejabat yang memasuki periode lima tahun masa jabatan dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Asrun Lio.

Tim evaluasi yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buteng tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Sultra, dengan melibatkan sejumlah anggota lainnya. Kegiatan evaluasi ini secara rutin dilaksanakan terhadap semua JPTP, termasuk Sekda yang akan memasuki masa jabatan lima tahun.

Sekda Sultra menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan kali ini hanya berfokus pada jabatan definitif Sekda Kabupaten Buteng, bukan jabatan sementara (Pj.) Buteng yang saat ini dijabat oleh Sekda Kabupaten Buteng definitif.

“Evaluasi ini hanya berkaitan dengan kinerja selama lima tahun menjabat sebagai Sekda Buteng, termasuk kemampuan intelektual dan wawancara yang akan dilakukan oleh tim evaluasi,” terangnya.

Hasil dari evaluasi kinerja ini nantinya akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang akan menjadi rujukan serta dasar bagi perbaikan dan peningkatan kinerja para pejabat di masa yang akan datang. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah.

Wakatobi, sultranet.com – Meski diguyur hujan, antusiasme ribuan pendukung pasangan calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua, tetap membludak saat kampanye di Desa Waetuno, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Senin (11/11/2024).

Menurut pantauan sultranet.com sekitar 2.000 kursi yang disediakan panitia terisi penuh. Bahkan, banyak pendukung yang rela berdiri untuk mengikuti jalannya kampanye. Suasana semakin semarak saat pasangan ASR-Hugua tiba di lokasi, disambut sorak-sorai meriah dari para simpatisan.

Ela, warga Kelurahan Wandoka Utara, salah satu pendukung, menyampaikan alasan kuatnya mendukung pasangan ini.

“Kami percaya ASR-Hugua bisa membawa perubahan besar untuk Sulawesi Tenggara. ASR sebelum menjadi gubernur saja sudah banyak membantu masyarakat, begitu juga Hugua, yang dikenal sangat peduli dengan warga Wakatobi,” ujarnya.

Hugua pun menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung yang tetap setia meski diguyur hujan. Ia bahkan menganggap kemunculan pelangi saat kampanye sebagai simbol koalisi partai pengusung mereka.

“Pelangi ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan simbol dari partai-partai yang mendukung kami,” ucap Hugua disambut tepuk tangan riuh.

Pada kesempatan itu, Hugua memaparkan visi-misi serta program unggulan yang akan dijalankan bersama ASR jika terpilih, di antaranya:

1. SAMUDRA atau Semua Mudah Dapat Kerja.

2. SATRIA KEPULAUAN atau Alokasi anggaran satu triliun untuk kepulauan.

3. SETARA atau Bantuan 100 juta untuk petani dan nelayan.

4. SPORTIKA atau Pembangunan sport center di setiap kota dan kabupaten.

5. JAMA’AH atau Infrastruktur jalan mulus antar wilayah.

6. PENGGARIS atau Seragam dan sekolah gratis.

7. MANTU atau Modal usaha untuk ibu-ibu.

8. LARIS atau Layanan ambulans darat dan laut gratis.

Calon Gubernur ASR juga menekankan komitmennya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, tidak ada lagi siswa yang kesulitan membeli seragam sekolah. Kita juga akan memastikan warga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Saat ini, Wakatobi dikenal sebagai surga bawah laut, dan kami berkomitmen menjadikannya surga nyata di daratan juga,” kata ASR optimis.

Acara kampanye ini berlangsung meriah dengan hiburan dan orasi politik yang membakar semangat para pendukung. Mereka tetap bertahan hingga acara selesai, menunjukkan dukungan penuh kepada pasangan ASR-Hugua. Antusiasme tinggi dari warga Wakatobi menjadi sinyal kuat bahwa pasangan ini akan mendapat dukungan luas di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sosial, tepatnya UPTD Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja, menindaklanjuti instruksi Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., terkait program pemberian makan bergizi gratis. Program uji coba ini merupakan langkah awal untuk mendukung misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita, dengan salah satu program unggulannya adalah pemberian makanan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Uji coba ini dimulai pada Senin (11/11/2024) di Kendari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Pj. Gubernur, turut hadir untuk memantau jalannya uji coba. Kegiatan dimulai sejak pukul 06.15 WITA, di mana Sekda Sultra berinteraksi langsung dengan anak-anak yang menjadi sasaran pelaksanaan program. “Uji coba ini merupakan langkah awal dalam finalisasi kebijakan pemberian makanan bergizi gratis secara luas di Sultra. Kami berharap ini bisa menjadi bagian dari pelaksanaan program Presiden RI yang akan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2025,” ujar Sekda Sultra.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, Sekda Sultra menjelaskan bahwa menu makanan yang disajikan kepada anak-anak telah memenuhi standar gizi yang sehat, yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, dan buah. “Hari ini, menu makanan yang kami sajikan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Kami memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak ini bergizi dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka,” tambahnya.

Menurut Sekda, pelaksanaan uji coba ini tidak hanya berfokus pada menu makanan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap beberapa aspek lain, seperti penyediaan bahan makanan, proses distribusi, pengemasan, hingga pengelolaan sampah. “Kami akan terus mengevaluasi program ini, agar bisa diterapkan dengan baik saat pelaksanaan serentak pada tahun 2025. Yang terpenting, makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak menambah sampah,” jelasnya.

Kegiatan uji coba ini melibatkan sebanyak 70 anak-anak yang berasal dari Panti Sosial dan luar Panti. Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu, dari tanggal 11 hingga 18 November 2024. Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra, Haris Ranto, SST, M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari dukungan Pemprov Sultra terhadap program Asta Cita Presiden RI. “Program pemberian makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mendukung anak-anak kurang mampu, baik yang ada di dalam Panti Sosial maupun di luar Panti. Kami berharap program ini dapat dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan dampak positif,” terang Haris.

Dengan adanya uji coba ini, Pemprov Sultra berharap dapat melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan. Pemerintah Provinsi Sultra juga akan melibatkan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan program ini dan memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan dapat menerima manfaatnya.