Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (21/10/2024). Rakor tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Dalam Rakor, Tomsi Tohir meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas pangan yang mengalami lonjakan harga. “Kita jangan sampai kendor, dan kita harus terus mengantisipasi agar harga-harga tidak meningkat,” tegasnya.

Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian, antara lain bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Meski kenaikan harga masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), Tomsi menekankan perlunya pengawasan lebih lanjut, terutama terhadap minyak goreng yang mengalami kenaikan harga signifikan dari minggu ke minggu.

“Minyak goreng harus diawasi dengan baik, begitu juga bawang putih. Kita perlu cek penyebab kenaikan ini di lapangan,” tambahnya.

Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam Rakor tersebut terdiri dari perwakilan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Biro Perekonomian, serta sejumlah dinas lainnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan bahwa data Survei Pemantauan Perkembangan Harga (SP2KP) hingga 18 Oktober 2024 menunjukkan peningkatan Indeks Perubahan Harga (IPH) di mayoritas kabupaten/kota secara nasional. Pudji mencatat, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu ketiga Oktober 2024 bertambah dibandingkan minggu sebelumnya.

“Komoditas utama yang memengaruhi perubahan IPH adalah bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih,” jelas Pudji.

Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman menjelang akhir tahun. Pemerintah pusat berharap setiap daerah dapat mengambil langkah konkret untuk meredam kenaikan harga, terutama pada komoditas yang berdampak besar terhadap inflasi.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong kestabilan ekonomi di tengah tantangan global.

Bombana, SultraNET. | – Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mencegah banjir, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersama pemerintah desa, masyarakat, dan Karang Taruna Desa Toburi mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan Pasar Rakyat di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan menjaga kebersihan pasar dan meningkatkan kesehatan lingkungan bagi warga setempat. Senin, (21/10/2024)

Serka Zainal, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab mereka untuk membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kami bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan pasar ini agar tetap rapi dan bersih, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman,” ujarnya.

Danramil Koramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, saat dikonfirmasi mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat.

“Kerja bakti seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari bencana banjir. Kami berharap sinergi antara TNI dan masyarakat ini terus berjalan dengan baik,” katanya.

Kepala Desa Toburi, Rahman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Babinsa atas inisiatifnya dalam membersihkan pasar dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat positif bagi masyarakat kami. Terima kasih kepada Babinsa yang selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan desa kami,” ungkap Rahman.

Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan masyarakat Desa Toburi semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan pasar dan lingkungan sekitarnya. Kolaborasi antara Babinsa dan masyarakat juga diharapkan terus berlanjut untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Sultranet.com, Bombana – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut 1, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani atau lebih dikenal dengan akronim “Berani”, menggelar kampanye dialogis di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, pada Minggu (20/10).

Acara ini sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati lokasi kampanye, jauh melebihi ekspektasi panitia yang hanya menyiapkan 1.000 kursi namun yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang. Antusiasme masyarakat yang membludak menjadi bukti dukungan besar terhadap pasangan ini dalam Pilkada Bombana 2024.

Kampanye tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja Burhanuddin-Ahmad Yani jika kemudian terpilih sebagai Kepala daerah pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.

H. Burhanuddin dalam orasinya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama jika mereka terpilih. Ia menyoroti kondisi Bombana yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, dan berjanji akan memberdayakan desa serta menata kota dengan program unggulan “Satu Desa Satu Produk”. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dengan mendorong produk lokal unggulan.

“Jika kami diberi amanah, infrastruktur jalan, jembatan, dan air bersih akan menjadi perhatian utama kami. Kami ingin Bombana maju dan tidak tertinggal dari daerah lain,” tegas Burhanuddin disambut tepuk tangan meriah dari ribuan warga yang hadir.

Sementara itu, Ahmad Yani memaparkan program terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi untuk generasi muda Bombana.

“Kami ingin mencetak SDM yang mampu bersaing di tingkat nasional, dan pendidikan adalah kuncinya,” ujar Ahmad Yani.

Selain itu, pasangan ini juga menawarkan program 1 Miliar per Desa dan Kelurahan, dana dusun sebesar Rp20 juta per dusun, bantuan operasional rumah ibadah, dan bantuan alat pertanian serta perikanan. Mereka juga berjanji akan memberikan pelayanan kesehatan berbasis KTP serta mengembangkan industri kecil dan menengah di Bombana.

Dalam sesi dialog, seorang tokoh masyarakat Desa Tongkoseng, Rudi, mengeluhkan kondisi jalan utama dan jalan usaha tani yang sangat memprihatinkan.

“Jalan tani di sini sangat buruk, sehingga hasil pertanian kami selalu dihargai murah karena sulit untuk mengangkutnya,” kata Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Burhanuddin berjanji akan memperbaiki jalan termasuk jalan usaha tani jika terpilih. Ia menyatakan bahwa memperbaiki infrastruktur pedesaan adalah salah satu komitmen utama mereka.

“Kami akan pastikan jalan usaha tani diperbaiki, ini sudah menjadi niat kami sebagai pelayan masyarakat,” ucap Burhanuddin.

Kampanye dialogis ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Bombana, Iskandar, yang turut memberikan dukungan. Selain itu, beberapa mantan anggota DPRD seperti Abady Makmur, Sudirman, dan Syukur, yang semuanya berasal dari Kecamatan Tontonunu, juga hadir dan menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani

MUNA, Sultranet.com – Ribuan warga Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, menyatakan siap memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan (Rahmatnya Muna) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut terlihat pada kampanye pasangan dengan akronim “RahmaTnya Muna” di Desa Labunti, Minggu (20/10/2024), disambut antusias oleh ribuan warga yang hadir.

Tidak hanya masyarakat umum, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan juga turut memeriahkan acara tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Labunti, La Sidamu, dalam sambutannya menyatakan keyakinannya terhadap pasangan Rajiun-Purnama sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Muna.

“Kehadiran kita di sini adalah untuk menyatukan tekad memenangkan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai pemimpin Muna periode 2025-2030,” ujar La Sidamu di hadapan ribuan massa.

La Sidamu juga menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga suasana Pilkada yang damai.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadinya perpecahan.

“Mari kita ciptakan pesta demokrasi yang damai dan harmonis,” ajaknya.

Lebih lanjut, La Sidamu menjelaskan bahwa ada lima pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Muna 2024.

Meskipun demikian, ia menilai pasangan Rajiun-Purnama sebagai yang terbaik di antara para calon lainnya.

“Yang terbaik bukan karena hartanya, bukan karena banyak uangnya, atau janji-janjinya. Rajiun Tumada adalah pemimpin berpengalaman, pernah memimpin Muna Barat. Jadi, ingat tanggal 27 November, pilih Rajiun-Purnama,” tegasnya.

Senada dengan La Sidamu, tokoh pemuda Desa Labunti, La Hamili, juga mengajak warga untuk tidak salah memilih di Pilkada 2024 nanti.

Menurutnya, Rajiun Tumada, yang pernah menjabat sebagai Bupati Muna Barat, memiliki segudang pengalaman yang akan membawa Muna ke arah yang lebih baik.

“Jangan salah pilih, mari kita dukung pasangan Rahmatnya Muna (Rajiun-Purnama) di Pilkada 27 November nanti,” ujar La Hamili.

Bombana, SultraNET. |- Dalam rangka mencegah terjadinya banjir akibat penyumbatan drainase, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena yang dipimpin oleh Serka Jaelani menggelar kerja bakti di Dusun 2, Desa Tirongkotua, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini diinisiasi guna membersihkan parit dan memperlancar aliran air di wilayah tersebut, terutama menjelang musim hujan. Minggu, (20/10/2024)

Serka Jaelani, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan drainase untuk mencegah banjir.

“Kegiatan ini merupakan upaya bersama agar saluran air tetap lancar. Kami harap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana alam,” ungkapnya.

Kapten Inf Efendi, Danramil Koramil 1431-02/Kabaena, juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan masyarakat. “Partisipasi warga sangat membantu dalam mempercepat proses pembersihan. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut demi kesejahteraan bersama,” kata Kapten Inf Efendi saat dikonfirmasi.

Kepala Dusun 2, Bapak Saleh, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas peran aktif Babinsa dalam kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa yang telah membantu. Kerja sama ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Melalui kerja bakti ini, diharapkan masyarakat Tirongkotua semakin peduli terhadap lingkungan sekitar dan terus aktif dalam menjaga kebersihan desa, sehingga potensi bencana banjir bisa diminimalisir.

Jakarta, sultranet.com – Selama 15 bulan memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi berhasil mencatat sejumlah capaian positif yang diapresiasi oleh berbagai pihak. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Prabunindya Revta Revolusi, memuji kinerja Budi Arie dalam memperkuat infrastruktur digital, memberantas judi online, hingga menjaga stabilitas ruang publik selama Pemilu 2024. (19/10)

Salah satu keberhasilan utama adalah pembangunan 5.321 Base Transceiver Station (BTS) 4G dari target 5.618 BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Proyek yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo ini dijadwalkan selesai pada semester pertama 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses internet di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, pemberantasan konten judi online juga menjadi sorotan. Sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo berhasil memutus akses terhadap 3.796.902 konten judi online. Tidak hanya itu, sebanyak 31.751 halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan 31.812 halaman judi pada situs lembaga pemerintahan juga telah diblokir. “Langkah ini menunjukkan keberanian Kominfo dalam melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” ujar Prabunindya, Sabtu (19/10/2024) di Jakarta.

Di bidang politik, Kementerian Kominfo dinilai berhasil menjaga ruang publik tetap aman dan damai selama perhelatan Pemilu 2024. Kondisi ini membuat pelaksanaan Pemilu 2024 lebih kondusif dibandingkan Pemilu 2019 dan 2014. “Pemilu damai adalah hasil dari komitmen kuat Menkominfo bersama jajarannya dalam mendukung proses demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Capaian lain yang tak kalah penting adalah pengembalian dana proyek Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp3,5 triliun kepada negara. Proyek tersebut dihentikan oleh Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo pada Oktober 2023 setelah evaluasi menunjukkan bahwa proyek HBS tidak relevan seiring peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) pada Juni 2023. Dana yang dikembalikan oleh pihak Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ) kini dapat dialokasikan untuk memperkuat konektivitas digital, khususnya di wilayah 3T.

“Capaian-capaian ini mencerminkan kinerja yang responsif dan strategis, sekaligus membuktikan bahwa Kementerian Kominfo mampu menjaga kepercayaan publik,” ujar Prabunindya. Ia menambahkan, upaya ini juga menjadi bukti nyata kontribusi Kominfo dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia serta mendorong terciptanya era digital yang inklusif dan aman.

Dengan berbagai capaian ini, Budi Arie Setiadi dinilai sukses menjalankan perannya sebagai Menteri Kominfo, sekaligus mendorong Indonesia semakin siap menghadapi tantangan global di era teknologi.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama Pemerintah Desa Lakomea dan masyarakat melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan drainase di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Sabtu, (19/10). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan dengan menjaga kelancaran aliran air.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kepala Desa Lakomea, Effendi S.IP, Sekretaris Desa Andaysno S.Pd, Kepala Dusun 1 Warno, serta Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yaitu Serka M. Saleh, Serda Sambas, dan Serda Asis. Tak ketinggalan, sekitar 15 orang masyarakat Desa Lakomea turut berpartisipasi.

Babinsa Lakomea, Serda Sambas, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan.

“Kami ingin memastikan drainase di desa ini tidak tersumbat sehingga bisa mencegah banjir di musim hujan. Kerja bakti ini juga sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan agar desa terhindar dari masalah banjir,” ujarnya.

Kepala Desa Lakomea, Effendi S.IP, juga memberikan apresiasi kepada Babinsa atas inisiatif kegiatan ini. “Saya berterima kasih kepada Babinsa yang telah membantu dalam upaya penghijauan dan kebersihan desa. Keterlibatan TNI dalam kegiatan ini sangat membantu desa kami dalam menjaga lingkungan,” Pungkasnya.

Bau-Bau, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Bau-Bau, Jumat (18/10/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi, Pj Bupati Buton Tengah, Pj Bupati Buton Selatan, Pj Bupati Buton, Pj Bupati Kolaka, Pj Bupati Kolaka Utara, Plt Bupati Wakatobi, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sultra. Secara virtual, rapat ini juga diikuti oleh Sekda kabupaten/kota dan sejumlah penyelenggara pemilu.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menegaskan bahwa netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama saat menghadapi momentum politik seperti Pilkada Serentak. “Netralitas ASN berarti bebas dari intervensi, kepentingan, dan pengaruh politik, serta selalu bersikap adil dan objektif,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra masih menjadi perhatian serius, dengan 40 kasus yang tercatat oleh Komisi ASN dan Ombudsman RI. Kasus-kasus tersebut melibatkan keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka.

“Ini adalah catatan buruk yang harus kita perbaiki bersama. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak profesionalisme ASN, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Untuk mencegah pelanggaran serupa, Pj Gubernur memberikan pedoman kepada para kepala daerah untuk terus mengingatkan ASN di wilayah masing-masing tentang pentingnya netralitas. Ia juga meminta mereka mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termasuk peraturan lainnya yang mengatur profesionalisme ASN dalam konteks pemilu.

Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengawas pemilu guna memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar. Distribusi logistik pemilu, khususnya ke daerah terpencil, juga menjadi perhatian utama agar tidak ada hambatan teknis yang mengganggu proses demokrasi.

Pj Gubernur turut menyoroti proyek strategis nasional seperti pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Mengakhiri arahannya, ia menyampaikan tiga atensi utama untuk menjaga netralitas ASN. Pertama, kepala daerah diminta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi profesionalisme dan disiplin ASN. Kedua, kepala daerah harus memastikan komitmen netralitas ASN melalui arahan yang konsisten. Ketiga, tidak ada lagi laporan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan Pilkada yang adil, demokratis, dan kondusif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen bersama seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.

Baubau, sultranet.com – Menjelang Pilkada Serentak 2024 yang tinggal 39 hari lagi, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama ASN di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Baubau, Kamis (18/10/2024). Kegiatan tersebut diikuti oleh ASN dari Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten se-Kepulauan Buton, serta 17 kabupaten/kota lainnya di Sultra secara virtual.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur mengingatkan bahwa netralitas ASN tidak hanya berlaku saat jam kerja, tetapi juga sepanjang waktu. “Sebagai ASN, atribusi melekat kepada kita selama 24 jam. Netralitas adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi setiap saat, baik dalam tugas formal maupun kehidupan sehari-hari,” tegas Andap.

Ia menekankan bahwa netralitas ASN berarti bekerja secara adil, objektif, tidak berpihak, dan profesional, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.

Pj Gubernur Sultra juga mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di wilayahnya masih cukup tinggi, menjadikan Sultra salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus secara nasional. Berbagai pelanggaran yang sering terjadi, menurutnya, meliputi keterlibatan dalam kampanye, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (paslon) melalui media sosial, penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon, hingga foto bersama paslon dengan simbol tangan tertentu.

“Data menunjukkan pelanggaran netralitas ASN sebagian besar didorong oleh ikatan persaudaraan sebesar 50,76%, kepentingan karir 49,72%, kesamaan latar belakang 16,84%, hutang budi 9,50%, dan tekanan dari paslon sebesar 7,48%,” paparnya.

Sebagai upaya pencegahan, Andap mengingatkan agar ASN mematuhi Surat Edaran (SE) Gubernur Sultra No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 dan SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024. Kedua SE tersebut mengatur tentang kewajiban menjaga netralitas sesuai dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, serta memberikan panduan mengenai sanksi bagi pelanggar.

Andap juga memperkenalkan metode pengawasan netralitas ASN melalui pendekatan 4-CO: Compliance Role, Consultative, Coordination, dan Corrective Role. “Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan demokratis,” ujarnya.

Pj Gubernur mengakhiri arahannya dengan ajakan kepada ASN untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas. “Kita harus membuktikan bahwa ASN memiliki komitmen tinggi dalam menjaga netralitas serta mendukung suksesnya Pilkada yang damai dan bermartabat,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh Pj. Wali Kota Baubau Rasman Manafi, Pj. Bupati Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Plt. Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Buton Utara, Forkopimda Kota Baubau, serta perwakilan ASN dari seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Baubau, sultranet.com – Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, resmi dilantik dalam prosesi adat Bulilingiana Pau yang berlangsung khidmat di Baruga Keraton Buton, Kota Baubau, Jumat (18/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang menyampaikan inisiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton, Andap, yang menyandang gelar adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi pelestarian adat istiadat Buton yang masih kokoh terjaga. Ia juga mengenang kontribusi Sultan Buton XL, Izat Manarfa, atas penganugerahan gelar kehormatan adat kepadanya.

“Saya merasa terhormat dapat hadir sebagai bagian dari masyarakat adat Buton. Gelar kehormatan adat ini merupakan amanah yang sarat makna, mengingatkan saya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Sara Pataanguna dalam setiap kebijakan,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Andap juga menyoroti pentingnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi. Ia berkomitmen untuk mengusulkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024–2029.

“Pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi prioritas. Sepulang dari acara ini, saya akan segera berkoordinasi dengan DPRD Sultra untuk menginisiasi Ranperda tersebut. Pemerintah wajib hadir untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat,” tegas Andap.

Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai seruan agar nilai-nilai adat dan budaya terus menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika sosial seperti Pilkada Serentak 2024.

“Dalam perbedaan pilihan politik, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai Sara Pataanguna sebagai pijakan menjaga kedamaian dan persatuan,” imbuh Andap.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sultra, Ketua Umum dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Pj. Wali Kota Baubau, perangkat adat Kesultanan Buton, pimpinan tinggi pratama Pemprov Sultra, serta tokoh kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan adat dan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.