Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, dipimpin Batuud Peltu Muh. Haris, melaksanakan kegiatan Karya Bakti di Pasar Sentral Sikeli, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasar dalam berbelanja. Jumat, 1/11/2024

Surdin, salah seorang pedagang yang turut berpartisipasi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu menciptakan suasana pasar yang nyaman. “Kami merasa terbantu dengan kegiatan ini. Pasar jadi lebih bersih, dan harapannya pengunjung akan lebih nyaman berbelanja di sini,” ujarnya.

Peltu Muh. Haris, Batuud Koramil 1431-02/Kabaena, menekankan bahwa pembersihan pasar merupakan upaya bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin demi kenyamanan bersama,” kata Peltu Haris.

Di sisi lain, Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, yang dikonfirmasi terkait kegiatan ini menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi semua pihak yang terlibat. “Kami sangat mengapresiasi semangat gotong royong dari semua elemen yang hadir. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan,” ucapnya.

Karya Bakti ini diharapkan dapat menjadi awal dari kegiatan serupa di masa mendatang, di mana masyarakat dan aparat bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyamanbagi semua.

Sultranet.com, Bombana – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Bombana, Agustamin Saleko, memberikan pernyataan tegas terkait kasus hukum yang menimpa Ibu Suriani, seorang guru di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara. Jumat (1/11/2024)

Kasus ini menarik perhatian luas publik, khususnya di media sosial, yang kian hari makin ramai membicarakan dugaan pelanggaran pidana yang dituduhkan kepada Suriani.

Dalam keterangannya, Agustamin mendesak agar proses hukum kasus tersebut dijalankan tanpa intervensi opini publik yang kerap memengaruhi penilaian masyarakat, termasuk hakim yang menyidangkan perkara ini.

“Saya menekankan kepada hakim untuk menyidangkan perkara ini sesuai dengan kaidah hukum, bukan karena adanya tekanan publik. Penegakan hukum harus berpedoman pada fakta yang jelas dan bukti yang akurat, bukan pada opini atau persepsi yang dibentuk dari viralnya kasus ini di media sosial,” tegas Agustamin.

Agustamin menjelaskan bahwa pengaruh viral di media sosial seringkali memberi tekanan pada proses hukum, yang bisa berdampak pada independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan.

Ia mengingatkan agar pengadilan tetap fokus pada prinsip-prinsip hukum tanpa memihak atau terbawa arus tekanan publik.

Lebih lanjut, Agustamin juga meminta agar tim khusus (Timsus) yang telah dibentuk oleh Polda Sulawesi Tenggara segera menyelesaikan investigasi kasus ini dan menemukan fakta-fakta baru yang relevan.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengungkapan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan.

“Jika memang ada pelanggaran pidana seperti yang dituduhkan kepada Ibu Suriani, maka sudah seharusnya hukum ditegakkan. Namun, jika tuduhan itu tidak benar, maka aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah yang tepat untuk membersihkan nama baik yang bersangkutan,” lanjut Agustamin.

Menurutnya, prinsip keadilan dan penegakan hukum yang berimbang sangat penting, terlebih dalam kasus yang telah memicu perhatian luas.

Ia menambahkan bahwa ke depan, penegakan hukum di Indonesia seharusnya tidak lagi terpengaruh oleh fenomena viral yang hanya berpotensi menambah tekanan kepada aparat dan pihak yang terlibat dalam perkara.

“Saya berharap penegakan hukum ke depan tidak lagi terpengaruh oleh viral atau tidaknya suatu perkara. Keadilan harus tetap diutamakan di atas segala opini publik, sehingga masyarakat bisa percaya pada sistem hukum yang berlaku di negara ini,” tutup Agustamin

BOMBANA, sultranet.com – Debat kandidat Pilkada Kabupaten Bombana 2024 yang berlangsung di Aula Tanduale, Kamis (31/10), menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk melihat kualitas kepemimpinan pasangan calon yang akan dipilih pada 27 November 2024 mendatang.

Acara ini diikuti tiga pasangan calon yang mengemukakan visi, misi, dan program mereka, dengan harapan meraih simpati dan dapat memperoleh dukungan publik.

Rezki Hendra, salah satu relawan pemenangan pasangan Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si (Berani), menilai debat kali ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk mengamati kedalaman materi serta sikap masing-masing kandidat.

Ia menyebut bahwa aspek-aspek penilaian masyarakat dalam debat mencakup substansi materi, sikap kandidat, dan metode penyampaian.

Aspek Substansi Materi

Menurut Rezki, substansi menjadi perhatian utama dalam penilaian masyarakat.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat melihat relevansi dan solusi yang ditawarkan para kandidat terhadap isu-isu yang dibahas.

Pasangan BERANI, lanjutnya, hadir dengan gagasan berbasis kearifan lokal, seperti terlihat saat mereka mengenakan pakaian khas suku Bajo.

“Pakaian ini menunjukkan keberpihakan mereka pada masyarakat lokal, sesuai dengan tema debat, yaitu ‘Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SDA Berbasis Kearifan Lokal,’” jelas Rezki.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ahmad Yani menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap aktivitas tambang serta memastikan CSR dapat langsung dinikmati masyarakat lingkar tambang.

Lebih jauh, Paslon BERANI menawarkan program hilirisasi sumber daya alam sebagai solusi cemerlang dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah.

Aspek Sikap Kandidat

Selain substansi, masyarakat juga menilai sikap dan kepribadian yang ditampilkan para kandidat.

Menurut Rezki, Burhanuddin dan Ahmad Yani menampilkan gestur yang menghargai lawan, meski dalam posisi berseberangan.

“Pak Burhanuddin dan Pak Ahmad Yani tetap menjaga kesantunan selama debat. Mimik wajah Pak Burhanuddin yang kerap tersenyum mencerminkan sikap tenang dan santai menghadapi Pilkada,” kata Rezki.

Penggunaan bahasa yang tepat dan diksi yang teratur menambah nilai positif bagi pasangan ini.

Aspek Metode Penyampaian

Di aspek metode penyampaian, Rezki menjelaskan bahwa pasangan BERANI berhasil memaksimalkan waktu serta menyampaikan gagasan secara runtut dan tenang.

Saat menjawab pertanyaan tentang perbaikan jalan di Kecamatan Mataoleo, Burhanuddin menjelaskan bahwa peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi akan ia kawal hingga tuntas.

Ini berbeda dengan pasangan Andi Nirwana Sebbu – Heryanto yang hanya mengulang pernyataan tanpa solusi konkret, Burhanuddin dengan jelas menegaskan sikapnya mengenai status jalan yang diinginkan masyarakat,” jelas Rezki

Begitu pula dalam merespons pertanyaan pasangan Hasrat-Rifai terkait kewenangan penerbitan IUP Silika, Burhanuddin menekankan bahwa Pemkab hanya memberikan rekomendasi, bukan izin.

Penjelasan ini menurut Rezki, membuktikan pemahaman dan ketegasan BERANI dalam menghadapi isu tambang.

BERANI Tunjukkan Kepemimpinan Berkualitas

Melalui penampilan yang konsisten di seluruh aspek penilaian, Rezki meyakini bahwa pasangan BERANI menunjukkan kualitas kepemimpinan yang patut didukung.

Ia berharap debat ini bisa membuka mata masyarakat untuk memilih pemimpin berkualitas yang mampu memajukan Bombana.

“Perbedaan kualitas ketiga kandidat sangat terlihat. Saya yakin masyarakat Bombana tidak akan salah dalam menentukan pilihan. Tanggal 27 November akan menjadi hari kemenangan bagi BERANI dan seluruh masyarakat Bombana,” tutup Rezki penuh keyakinan. (Rls)

Sultranet.com, Muna – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, yang dikenal dengan akronim “RahmaTnya Muna,” melangsungkan kampanye tatap muka dan dialogis bersama masyarakat di Jalan Made Sabara dan Kontu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kamis (31/10/2024).

Kehadiran mereka disambut meriah oleh ribuan warga, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan setempat.

Ihlas Muhamad, salah satu tokoh masyarakat Kontu, mengungkapkan bahwa masyarakat setempat telah berkomitmen mendukung penuh pasangan Rajiun-Purnama.

Menurutnya, di tangan Rajiun, Muna diyakini mampu bangkit dari keterpurukan yang selama ini dirasakan.

“Insyaallah kami siap memenangkan Rajiun-Purnama di Pilkada Muna 2024. Kami yakin Muna akan maju dan berkembang di tangan mereka,” ujar Ihlas Muhamad.

Lebih lanjut, Ihlas mengapresiasi visi pasangan RahmaTnya Muna yang berencana menjadikan Kontu Barat, Kontu Timur, Kontu Tengah, dan Kontu Selatan sebagai bagian dari “Kota Raha Baru” di Kabupaten Muna.

Ihlas mengaku telah berdiskusi banyak dengan Rajiun mengenai permasalahan yang dihadapi warga Kontu, termasuk pembangunan infrastruktur yang belum merata.

“Selama ini pembangunan di Kontu hanya sepotong-sepotong. Insyaallah, Rajiun-Purnama akan melakukan pemerataan pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya,” tegasnya.

Dalam sambutannya, La Ode M. Rajiun Tumada mengakui bahwa ia telah memahami keluhan masyarakat Kontu.

Ia menjelaskan, wilayah Made Sabara, Kontu, dan sekitarnya akan menjadi energi baru bagi pengembangan Kabupaten Muna.

“Made Sabara, Kontu, dan sekitarnya akan kita jadikan pusat Kota Raha Baru dengan konsep central agrowisata. Ini berarti sektor pertanian dan perkebunan akan tetap dikembangkan di Kontu Utara dan Barat,” jelas Rajiun.

Rajiun menegaskan, dirinya akan fokus membangun seluruh infrastruktur di wilayah Kontu, termasuk jalan lingkar Kota Raha Baru.

“Jangan ragukan komitmen saya. Saya punya semangat besar dalam membangun. Insyaallah Kontu akan berkembang pesat dan menjadi pusat Kota Raha Baru berbasis agrowisata,” tegasnya.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sultra, Dr. H. Mz Amirul Tamim, M.Si. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra pada Kamis (31/10/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPD RI untuk mendengar dan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihan, khususnya terkait reforma agraria, konflik pertanahan, dan persiapan Pilkada serentak.

Sekda Sultra menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja tersebut, yang dinilai menjadi momentum penting untuk menyinergikan program pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kami menyambut baik kegiatan reses ini, terlebih beberapa isu yang dibahas sangat relevan dengan kondisi terkini di Sultra. Kami berharap DPD RI dapat mendorong kementerian terkait untuk mendukung program-program prioritas Pemprov Sultra,” ujar Asrun.

Dalam diskusi, Amirul Tamim menyoroti pelaksanaan reforma agraria yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Ia mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program tersebut untuk mengurangi konflik pertanahan di Sultra. “Reforma agraria ini harus berjalan dengan baik, terutama di daerah seperti Sultra yang memiliki potensi konflik lahan. Kami akan mengawal aspirasi daerah ini ke tingkat pusat,” tegas Amirul.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi agenda penting dalam reses ini. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI membahas kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, mulai dari pengawasan netralitas ASN hingga upaya mencegah potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Sekda Sultra menambahkan bahwa Pemprov Sultra terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak. “Kami memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, tetap menjaga sinergi dan konsistensi dalam mengawal Pilkada agar berjalan aman, damai, dan demokratis,” tuturnya.

Selain reforma agraria dan Pilkada, pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti peningkatan pelayanan agraria di tingkat provinsi dan penguatan program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan Pemprov Sultra dapat semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat koordinasi menghadapi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Kamis (31/10/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di daerah.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh gubernur, kepala daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait isu ketenagakerjaan yang sensitif, khususnya maraknya PHK dan penetapan upah minimum.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan. “Isu ini berdampak luas, bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan daerah, terutama menjelang Pilkada,” ujar Tito. Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November 2024 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 30 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus proaktif dalam memitigasi risiko terkait penetapan upah minimum dan meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja. “Sinergi melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha harus diperkuat untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif,” ungkapnya.

Menaker juga menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas pekerja dan partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat ketahanan sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggelar sidang Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga akhir November untuk menyelesaikan penetapan upah.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam keterangannya usai Rakor, menyatakan bahwa Pemprov Sultra akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. “Kondisi ketenagakerjaan di Sultra relatif stabil, tetapi kami tetap perlu mengantisipasi dampak isu PHK. Koordinasi intensif dengan serikat buruh dan pihak terkait akan kami tingkatkan agar upaya penetapan upah berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menjalin komunikasi erat dengan lembaga terkait, dan menerapkan sistem deteksi dini untuk merespons potensi gejolak di lapangan. “Hasil Rakor ini menjadi pedoman bagi kami untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Sultra dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” tutup Andap.

Rakor ini diharapkan mampu memberikan landasan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi isu ketenagakerjaan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Bombana, 31 Oktober 2024 – Dalam upaya memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Desk Pilkada. Acara tersebut berlangsung di Ruang Tina Orima, Kantor Bupati Bombana, dan dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Rakor ini menjadi bagian dari finalisasi persiapan Pilkada yang semakin dekat.

Rapat dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Plt. Sekda, para kepala OPD, Sekretaris KPU, Sekretaris Bawaslu, Tim Desk Pilkada, serta berbagai elemen terkait. Pj. Bupati menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan bahwa meskipun KPU dan Bawaslu memiliki peran utama dalam penyelenggaraan Pilkada, dukungan pemerintah daerah sangatlah penting. “Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan semua tahapan berjalan aman, damai, dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, KPU Bombana telah mempersiapkan berbagai tahapan Pilkada, termasuk kampanye dan alat peraga. Berdasarkan laporan Sekretaris KPU, terdapat 112.649 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bombana. Selain itu, KPU telah memfasilitasi kegiatan kampanye melalui alat peraga seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan selebaran. Debat calon Bupati dan Wakil Bupati dijadwalkan berlangsung sebanyak dua kali, yakni pada 31 Oktober dan 13 November 2024.

Rakor ini juga menyoroti peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Tim Gakkumdu menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada agar tetap aman dan tertib. Mereka juga telah mempersiapkan logistik, termasuk pengawalan penjemputan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, serta surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kendari.

Ketua Gakkumdu menegaskan pentingnya menjaga integritas proses Pilkada dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk politik uang dan kampanye hitam. “Kami berkomitmen memastikan proses Pilkada di Bombana bebas dari kecurangan,” ujarnya.

Pj. Bupati Edy Suharmanto kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan dikenai sanksi tegas, termasuk tindakan administratif berdasarkan rekomendasi BKN dan laporan Bawaslu.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan,” tegas Edy.

Sekretaris Bawaslu menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi terkait netralitas ASN kepada camat, kepala desa, dan perangkatnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan, dampak hukum, serta sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Pilkada yang damai, demokratis, dan berkualitas. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah, penyelenggara, hingga aparat penegak hukum, bertekad bekerja sama untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan daerah.

Pj. Bupati berharap seluruh masyarakat Bombana dapat turut berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak ini. “Kita ingin Pilkada ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi lokal dan memilih pemimpin yang dapat membawa Bombana lebih maju,” pungkasnya.

Dengan kesiapan yang matang dari semua pihak, Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bombana diharapkan berlangsung lancar, aman, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serda M. Kosim dan Kopda Iwan, bersama masyarakat Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mengadakan gotong royong membersihkan drainase, Kamis (31/10). Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi saluran air yang tersumbat agar aliran air menjadi lancar, sehingga dapat mencegah banjir di musim hujan.

Sekretaris Desa Tembe, Slamet, mengatakan apresiasinya terhadap inisiatif Babinsa dalam melibatkan masyarakat. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Babinsa yang selalu mendukung kebersihan desa. Kerja sama ini menunjukkan semangat gotong royong yang masih hidup di masyarakat Desa Tembe,” ujarnya.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serda M. Kosim, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya TNI dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan desa.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk mencegah banjir tetapi juga untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan setiap harinya,” ujar Serda Kosim.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif di masyarakat.

“Kehadiran Babinsa dalam kegiatan gotong royong ini adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut di desa-desa lainnya,” jelas Kapten Syafaruddin.

Kegiatan gotong royong ini berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Masyarakat Desa Tembe berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin agar desa tetap bersih dan bebas dari ancaman banjir saat musim hujan tiba.

JAKARTA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menghadiri Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang berlangsung di Ruang Assembly Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024). Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI, Prabowo Subianto.

ISEF 2024 mengusung tema “Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth”. Acara ini bertujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia melalui integrasi inisiatif, kolaborasi, dan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas pengaruh eksyar global.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti keberhasilan ISEF yang telah berlangsung selama 11 tahun dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional yang terintegrasi, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi. Perry juga memperkenalkan inovasi terbaru, seperti aplikasi Traceability Halal Indonesia dan digitalisasi produk pesantren, yang diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi syariah di Indonesia.

Presiden RI melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ISEF sebagai langkah strategis mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk halal. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029 melalui adaptasi teknologi dan inovasi.

Pj Gubernur Sultra hadir secara khusus berkat kesuksesan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) pada Juli 2024, yang mencatatkan transaksi UMKM halal hingga Rp187,3 miliar dan sertifikasi halal untuk 1.375 UMKM. Dalam ISEF 2024, Sultra turut menampilkan produk unggulan UMKM, seperti Tenun Desa Masalili, dalam sesi business matching yang mempertemukan produsen lokal dengan pembeli nasional dan internasional.

Selain itu, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Sultra ikut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hebitren untuk memperkuat interkonektivitas ekonomi syariah nasional melalui pengembangan kemandirian pesantren.

Ditemui usai acara, Andap menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mencapai kemandirian ekonomi syariah di Sultra. “Kami telah mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta meluncurkan program Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi syariah berbasis lokal,” ujarnya.

Acara ISEF 2024 dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, seperti Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah gubernur, dan perwakilan dari Bank Indonesia Sultra serta Bank Sultra.

Dengan partisipasi Sultra dalam ISEF, diharapkan potensi besar ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, SultraNET. – Dalam upaya mengurangi polusi udara dan mencegah banjir, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan karya bakti penanaman pohon di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Rabu, Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sertu Mirdawan dan melibatkan anggota Koramil serta masyarakat setempat, termasuk Kepala Desa Ranokomea.

Kepala Desa Ranokomea, Iskandar, menyambut positif kegiatan ini dan menyampaikan, “Kami sangat mendukung upaya penanaman pohon ini karena manfaatnya sangat besar, baik untuk lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa terus berlanjut demi lingkungan yang lebih hijau.”

Sertu Mirdawan, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Penanaman pohon ini bukan hanya simbol, tetapi langkah nyata untuk menciptakan udara yang bersih dan mencegah risiko banjir saat musim hujan tiba,” ujarnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, juga memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga. Saat dikonfirmasi, beliau mengatakan,

“Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama TNI dan masyarakat dalam menjaga alam. Semoga langkah kecil ini bisa memberikan dampak besar untuk masa depan.”

Diharapkan, kegiatan penanaman pohon ini akan menjadi inspirasi bagi masyarakat Desa Ranokomea dan sekitarnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta menjadi langkah awal dalam mengurangi polusi udara dan risiko banjir di wilayah Poleang Barat.