Sultranet.com, Kendari – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) menggelar pertemuan akhir terkait pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mepokooaso, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, pada 16 Oktober 2024.

Kepala Diskominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim BSSN yang telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap sistem keamanan siber di Sultra.

Menurutnya, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di provinsi tersebut.

“Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan keamanan siber di daerah kami,” ungkapnya.

Ridwan juga menekankan pentingnya program Cyber Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur keamanan siber.

“Dengan adanya program ini, kami berharap infrastruktur keamanan siber dapat berjalan maksimal sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan bahwa pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi dilakukan melalui tiga instrumen utama.

Instrumen tersebut yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek keamanan siber, masih ada beberapa bidang yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, BSSN memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui literasi keamanan siber dan penerapan sistem kriptografi untuk memperkuat aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Sultra, Richardin M. Pua, menyatakan harapannya agar hasil penilaian ini dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Penilaian ini bukanlah hukuman, tetapi sebagai upaya mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun,” ujar Richardin.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan keamanan siber.

Tim BSSN Jakarta yang terdiri dari Firman Maulana sebagai Ketua Tim, serta Achmad Ridho dan Ni Putu Ayu Lhaksmi sebagai anggota, melaksanakan kegiatan ini selama empat hari.

Mereka fokus pada pemetaan kondisi keamanan siber di Sulawesi Tenggara, mencakup tata kelola, infrastruktur, dan SDM.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga Pemprov Sultra lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo Sultra, Kabid Persandian, serta sejumlah staf Diskominfo Sultra. (ADS)

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara pada Rabu (16/10/2024), yang berlangsung di Pelataran Kantor Camat Poasia, Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-44 Tahun 2024.

GPM ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Oktober 2024, kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional, dengan tagline #PanganKuat dan subtema “Right Foods for a Better Life and a Better Future.”

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Sultra, Kepala Bulog Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sultra, Walikota Kendari, dan masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari partisipasi, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara juga turut berkontribusi melalui siaran virtual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, dalam laporan kegiatan, menekankan pentingnya HPS sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan bahwa melalui GPM serentak ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil di wilayah tersebut.

“Sampai saat ini, sudah ada 267 kali pelaksanaan GPM di Sulawesi Tenggara, termasuk di 17 kabupaten/kota. Kami juga telah menyalurkan cadangan pangan kepada 219.428 keluarga penerima manfaat, dan akan terus melanjutkan penyaluran pada bulan Desember,” ujar Ari. Selain itu, kios pangan yang didirikan di sembilan kabupaten/kota berperan penting dalam menstabilkan harga komoditas pangan.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan GPM ini dan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak seperti Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di angka yang terkendali, yaitu 1,06 persen. “Kita harus bersatu padu untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan pangan, terutama di daerah-daerah yang mengalami tantangan besar seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran tinggi,” ujar Andap.

Setelah acara pembukaan, Pj. Gubernur beserta rombongan meninjau stan GPM yang menyediakan bahan pokok seperti beras, bawang, gula, telur, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga berkomunikasi secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GPM di masing-masing daerah.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Kendari, sultranet.com – Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung pada 16 Oktober 2024 di Aula Mepokooaso Diskominfo Sultra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan dan kematangan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam hal keamanan siber dan perlindungan data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., memberikan apresiasi terhadap kunjungan tim BSSN dalam rangka evaluasi ini. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo mengucapkan terima kasih kepada tim BSSN atas kerja keras mereka dalam mengukur dan mengevaluasi sistem keamanan siber di Sultra. “Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber di daerah kami,” ujar Kadis Kominfo.

Kadis Kominfo juga menekankan pentingnya program pembangunan Cyber CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber. “Meskipun ada perbedaan pandangan, kami yakin program ini akan memperkuat infrastruktur yang ada dan memastikan implementasi yang aman sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan lebih rinci mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Menurut Firman, PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Hasil penilaian ini memberikan gambaran tentang kesiapan Sultra dalam menghadapi ancaman di dunia maya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BSSN memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, penguatan kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk pengamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Sultra dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” jelas Firman.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian, Richardin M. Pua, juga menambahkan harapannya agar evaluasi ini dapat memperkuat kerjasama antara semua komponen yang terlibat dalam keamanan siber, baik dari bidang persandian maupun bidang lainnya. “Penilaian ini bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk mengevaluasi capaian dari tahun ke tahun,” kata Richardin.

Tim BSSN yang terdiri dari Firman Maulana, Achmad Ridho, dan Ni Putu Ayu Lhaksmi, bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Kabid Persandian, dan staf lainnya, menghabiskan waktu selama empat hari untuk melaksanakan penilaian di Provinsi Sultra. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kondisi penerapan keamanan siber di pemerintah daerah, mencakup aspek tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Harapan kami, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai oleh Dinas Kominfo Sultra, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM,” ungkap anggota BSSN. Tim BSSN berharap hasil penilaian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem keamanan siber dan perlindungan data publik secara lebih efektif di masa depan.

Dengan dilakukannya penilaian ini, diharapkan pemerintah Provinsi Sultra dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesiapan dan kematangan dalam menghadapi ancaman siber, sehingga pelayanan publik di era digital dapat berjalan dengan aman dan lancar.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya melalui Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) yang terletak di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dalam rangka membahas kelanjutan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Konut mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu (16/10/2024) di Jakarta.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Umum 1, Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H. Dalam kesempatan ini, Sekda Sultra didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bappeda Sultra, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten Konut.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, beberapa badan usaha dan sektor industri juga turut dilibatkan untuk memberikan masukan dalam pembahasan PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate yang berpotensi besar bagi perekonomian Sultra.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi PSN di Sultra, khususnya Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Konut, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan PSN di Sultra, termasuk Kawasan Industri ASPR, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujar Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan kawasan industri dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten dan provinsi. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang terlibat dapat memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal, baik itu tenaga kerja maupun bahan baku, serta memastikan kelancaran transportasi material melalui jalur darat atau laut.

Pada kesempatan itu, Sekda Sultra juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kawasan industri dapat memaksimalkan pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan impor, seperti mesin pabrik dan alat berat, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan Kawasan Industri di Sultra, lanjut Sekda, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. “Sultra memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri yang terintegrasi, dengan 15 arahan PSN, 13 di antaranya berkaitan dengan sektor industri, termasuk pembangunan kawasan industri dan smelter,” jelasnya.

Sebagai bukti keseriusan Pemprov Sultra, kawasan industri di wilayah tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian RI, yang menilai Sultra sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya memfasilitasi pengembangan kawasan industri melalui revisi RTRW dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen sektor industri, PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Kabupaten Konut diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sultra.

MUNA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muna, yaitu Danau dan Terowongan Napabale, Rabu (16/10/2024). Dalam kunjungannya, Andap kagum dengan keindahan alam dan potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut.

Danau Napabale, yang terkenal dengan air jernihnya dan dikelilingi tebing karst yang menjulang tinggi, juga memiliki keunikan berupa terowongan alam yang menghubungkannya langsung dengan laut. Keindahan dan keunikan inilah yang membuat Danau Napabale memiliki daya tarik luar biasa, tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga nasional dan internasional.

“Kunjungan saya ke Danau Napabale ini bertujuan untuk melihat lebih dekat potensi wisata yang dimiliki. Ini adalah salah satu destinasi yang bisa menjadi ikon pariwisata Sultra. Jika dikelola dengan baik dan didukung oleh promosi yang optimal, potensi ini bisa memberikan dampak positif besar terhadap perekonomian lokal,” ujar Pj Gubernur Andap Budhi Revianto.

Andap juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sambil mengembangkan potensi pariwisata daerah. Peningkatan promosi dan pengembangan infrastruktur di sekitar danau akan sangat membantu dalam memudahkan akses wisatawan dan memperkenalkan keindahan alam Muna ke lebih banyak orang.

“Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pariwisata, sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan alam ini dengan lebih mudah dan nyaman,” tambahnya.

Pj Gubernur berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan Danau Napabale menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dapat berkontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Dengan upaya bersama, Andap yakin bahwa Sultra dapat menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia.

Selain mengunjungi Danau Napabale, Pj Gubernur Andap juga dijadwalkan memberikan pengarahan kepada jajaran Pemkab Muna dan Muna Barat mengenai netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Turut mendampingi Pj Gubernur dalam kunjungan ini adalah Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna dan pejabat Pemkab Muna lainnya.

MUNA, Sultranet.com – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam rapat paripurna terbuka, Rabu (16/10/2024).

Prosesi yang berlangsung di Aula Utama DPRD Muna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Cahwan, didampingi Wakil Ketua sementara, Muhammad Natsir Ido, serta Pj. Bupati Muna, Yuni Nurmalawati.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala BNNK, perwakilan KPU, Bawaslu, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna.

Selain itu, masyarakat Muna juga hadir menyaksikan secara langsung pengucapan sumpah janji para wakil rakyat tersebut.

Dari total 30 anggota DPRD yang dilantik, 10 di antaranya merupakan wajah lama (incumbent), termasuk 3 perwakilan perempuan.

Sementara itu, 20 anggota lainnya adalah wajah baru yang berhasil menduduki kursi DPRD Muna periode 2024-2029.

Dalam sambutannya, Cahwan menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD periode sebelumnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya hingga 16 Oktober 2024. Ia juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian anggota DPRD sebelumnya. Selamat bertugas bagi anggota DPRD yang baru dilantik, semoga amanah dalam menjalankan tugasnya,” ujar Cahwan.

Pj. Bupati Muna, Yuni Nurmalawati, turut menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik.

Ia berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Muna.

“Selamat kepada 30 anggota DPRD Muna yang telah dilantik. Semoga dapat menjalin sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah rakyat,” ucap Yuni.

Berikut daftar nama 30 anggota DPRD Muna yang dilantik:

PDI-P:

1. La Ode Andri Ashary

2. Muhammad Rahim

3. La Ode Ena

4. Muhammad Zultasyridah

5. Saleh Hayadi

Golkar:

1. L. Honto Darwin

2. Muhammad Natsir Ido

3. La Ode Diyrun

4. La Ode Sumiadi

Gerindra:

1. La Ode Gerson Kadaka

2. La Ode Hermin

3. Muhamad Tomorimbi

4. Siswono

Demokrat:

1. Cahwan

2. Abdul Salam Loga

3. Muhamad Sahrun

4. Rasmin

Nasdem:

1. Arya Yudhistira

2. La Ode Muhammad Oster Alam

3. La Irwan

PKB:

1. Muhamad Takdir

2. La Sali

3. Sarif Ramadhan

PKS:

1. La Ode Ary Priady Annas

2. Wa Nurnia

3. Murida

Hanura:

1. Zahrir Baitul

2. Asdar

PBB:

1. Awal Hisabu

PAN:

1. Agustini Muhaimin

Bombana, SultraNET. |– Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, menggelar kegiatan gotong royong pembersihan drainase, Rabu, (16/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, terutama di musim hujan yang dapat meningkatkan risiko penyakit.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Pulau Tambako, Asmading, Babinsa dari Koramil 1431-01/Rumbia, para kepala dusun Desa Pulau Tambako, serta turut berpartisipasi bersama Masyarakat kurang lebih 30 orang warga setempat.

Kepala Desa Pulau Tambako, Asmading, menyampaikan apresiasi kepada Babinsa yang telah memprakarsai kegiatan tersebut.

“Saya sangat berterima kasih atas peran serta Babinsa dalam kegiatan ini, serta partisipasi warga yang telah menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa,” ujarnya.

Babinsa Pulau Tambako, Serda Samsudin, yang turut terjun langsung dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan.

“Kami berharap dengan pembersihan drainase ini, desa kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh genangan air, seperti demam berdarah,” tuturnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, juga menegaskan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sinergi antara TNI dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman,” jelasnya.

Dengan adanya gotong royong ini, diharapkan masyarakat Desa Pulau Tambako semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan mereka, sekaligus memperkuat kebersamaan antara Babinsa dan warga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. (PEN)

Bombana, sultranet.com – Pelayanan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara nyaris lumpuh akibat mayoritas pejabat dan Staf Dinas sedang menjalani perjalanan dinas ke luar daerah.

Dari pantauan pada Rabu pagi (16/10) pukul 08.30 WITA, hanya tiga ASN yang hadir untuk menjalankan tugas di kantor tersebut.

Tiga ASN yang masih bertugas di kantor itu adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anton Ferdinan, S.Pd., Kabid Layanan Perpustakaan Hj. Nurlaela, S.Ag., serta staf pengurus barang, Nurlianti.

Ketika ditanya awak media, Anton Ferdinan mengungkapkan bahwa ada sekitar 30 pejabat dan staf yang sedang melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah, termasuk Jakarta, Surabaya, Baubau, Kendari, dan Pulau Kabaena.

“Benar, saat ini ada sekitar 30 orang pejabat dan staf yang melakukan perjalanan dinas. Kami bertiga tetap di kantor untuk memastikan pelayanan berjalan,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, rincian perjalanan dinas tersebut mencakup beberapa agenda. Sebanyak lima orang staf berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Statis yang berlangsung dari 16 hingga 17 Oktober 2024.

Sementara itu, tiga staf mendampingi Kepala Dinas Perpustakaan dalam menghadiri Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Surabaya selama empat hari, mulai 16 hingga 19 Oktober.

Selain itu, lima orang staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan melakukan kunjungan ke Pulau Kabaena untuk pembinaan perpustakaan sekolah yang diusulkan mengikuti lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi pada tahun 2025.

Tidak hanya itu, 10 staf dari Bidang Layanan Perpustakaan juga sedang menghadiri bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, empat pejabat fungsional Arsiparis sedang menjalani studi tiru di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Baubau dari 14 hingga 18 Oktober 2024.

Dengan jumlah pegawai yang terlibat dalam perjalanan dinas cukup besar, pelayanan di Kantor Dinas Perpustakaan Bombana praktis minim tenaga.

Meskipun demikian, Anton Ferdinan menegaskan bahwa pelayanan di kantor masih tetap berlangsung meski dalam keterbatasan.

Jakarta, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri peresmian Learning Management System (LMS) Pamong Desa, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keberlanjutan LMS Pamong Desa Tahun 2024 pada Selasa (15/10/2024), bertempat di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Gubernur seluruh Indonesia atau perwakilannya, pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, serta para bupati dan walikota yang mengikuti acara secara virtual, bersama dengan pimpinan OPD dari seluruh provinsi.

Kegiatan dimulai dengan laporan dari Mohammad Noval, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang menjelaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia melalui program P3PD yang didukung oleh World Bank. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan dan menjadi warisan inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menekankan tiga hal penting: pertama, pentingnya regulasi yang jelas, termasuk pelaksanaan dan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada 15 Januari 2014; kedua, kelembagaan yang kuat, seperti pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan ketiga, alokasi anggaran yang memadai untuk dana desa.

Suhajar Diantoro juga mengingatkan bahwa tujuan dari otonomi desa adalah untuk mencapai kemandirian fiskal, di mana desa tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., juga memberikan penjelasan terkait pentingnya LMS Pamong Desa. Menurutnya, program ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, dengan target pelatihan untuk 40.000 desa dan 80.000 aparatur desa pada tahun 2024. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi alat untuk mempercepat pengembangan kapasitas aparat desa, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, Sekda Sultra juga mencatat pentingnya pembelajaran berbasis digital dalam rangka pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui LMS Pamong Desa, aparatur desa dapat mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi, serta memungkinkan evaluasi kompetensi secara real-time.

Acara ini juga membahas strategi pengembangan desa, dengan memperkenalkan platform LMS Pamong Desa yang diharapkan dapat memberikan akses pelatihan yang lebih luas dan efisien, terutama bagi desa-desa yang terletak di daerah terpencil.

Sebagai bagian dari upaya memajukan desa, beberapa contoh keberhasilan desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga disoroti, seperti Desa Kutuh di Kabupaten Bandung yang berhasil mengelola PADes sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2022 melalui berbagai unit usaha, termasuk wisata desa.

Keseluruhan acara bertemakan “Dari LMS Pamong Desa Menuju Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Indonesia Emas 2045” ini, menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih mandiri.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Selasa (15/10/2024) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, Forkopimda Provinsi Sultra, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait.

Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang selama ini mendominasi anggaran daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, S.Pd., S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa kesepakatan ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mujahidin juga mengungkapkan bahwa pada 5 Januari 2025, sistem opsen pajak akan diberlakukan, yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Sultra.

“Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada. Kami berharap, dengan adanya opsen pajak yang akan berlaku pada 2025, pendapatan daerah akan meningkat signifikan,” ujar Mujahidin.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa keberhasilan dari kesepakatan ini sangat bergantung pada dasar hukum yang kuat, termasuk UU No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023, yang memberi landasan yang jelas untuk pengelolaan pajak daerah. “Dengan dasar hukum yang jelas, kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam optimalisasi PAD ini sah dan sesuai aturan,” katanya.

Pj. Gubernur juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan PAD di Sultra. Saat ini, 63,97% anggaran Sultra bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi PAD baru mencapai 36,02%. “Kita harus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan mulai memaksimalkan potensi pajak yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Andap.

Data dari Bapenda Sultra menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, sekitar 21% dari 869.479 kendaraan bermotor yang terdaftar di Sultra belum membayar pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan, alat berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, Pemprov Sultra akan fokus pada sektor-sektor pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur juga menegaskan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak untuk memastikan akurasi dan transparansi. “Kita harus berkomitmen untuk meningkatkan disiplin pajak dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pembayaran serta pengawasan pajak,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra dapat meningkatkan penerimaan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pj. Gubernur menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera, dan modern.

Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Sultra untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.