Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Acara tersebut digelar pada Selasa (15/10/2024) pukul 11:08 WITA di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kendari.

Kegiatan yang bertujuan memberikan pelatihan kepada para nelayan mengenai pemanfaatan informasi cuaca dan iklim berbasis data ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengungkapkan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung keselamatan nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka. “Kegiatan ini sangat penting karena langsung berhubungan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita. Saya berharap informasi cuaca yang akurat dapat membantu mereka bekerja dengan lebih aman dan produktif,” ujarnya.

Pj. Gubernur juga mengapresiasi BMKG, khususnya Direktur Meteorologi BMKG, Eko Prasetyo, MT, yang hadir mewakili pihak pusat, serta Kepala Stasiun Meteorologi Sulawesi Tenggara, Sugeng, yang menggagas kegiatan ini. Beliau menegaskan dukungannya terhadap upaya BMKG untuk menyampaikan informasi cuaca dan iklim secara tepat sasaran kepada para nelayan.

“Informasi cuaca dan iklim sangat vital bagi para nelayan. Kita harus memanfaatkan teknologi dan data yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya mendukung penuh upaya BMKG dalam menyediakan informasi yang akurat bagi para nelayan,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur mengajak para nelayan untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG guna memastikan kegiatan penangkapan ikan berjalan lebih aman dan hasilnya lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, TNI AL, POLAIR, dan kelompok nelayan, untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pj. Gubernur turut menyoroti pentingnya pengolahan hasil perikanan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, mengingat cuaca yang tidak menentu. Budidaya rumput laut, udang, serta pengolahan ikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, instansi terkait, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara yang turut mengikuti pelatihan sekolah lapang cuaca nelayan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para nelayan dalam menghadapi tantangan cuaca serta memanfaatkan potensi perikanan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) ini merupakan upaya pemerintah dan BMKG dalam memperkuat kapasitas nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca yang kerap terjadi, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka kegiatan orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Buton Selatan (Busel), dan Buton Tengah (Buteng) angkatan kedua, di Hotel Claro, Kendari, pada Selasa (15/10/2024). Kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara dan berlangsung selama empat hari, hingga 18 Oktober 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Sugeng Hariyono, Pj. Bupati Buton Selatan, Pj. Bupati Buton Tengah yang diwakili, serta perwakilan Sekretaris Daerah dan DPRD dari ketiga kabupaten. Tak ketinggalan, para narasumber dan seluruh peserta orientasi yang berjumlah 75 orang turut hadir.

Ketua Panitia sekaligus Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Syahruddin Nurdin, dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur atas kehadirannya dan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan wewenang mereka. Ia juga menegaskan pentingnya orientasi ini dalam mendalami peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, serta tata tertib DPRD.

“Orientasi ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan meningkatkan integritas anggota DPRD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan amanah,” ujarnya.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan orientasi tersebut. Beliau mengingatkan pentingnya para anggota DPRD untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi mereka. “Orientasi ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga merupakan fondasi untuk membantu para anggota DPRD menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah,” ujar Pj. Gubernur.

Selain itu, Andap menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. “Jabatan ini bukan hanya sekadar sebuah posisi, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pj. Gubernur juga berharap para anggota DPRD dapat mengambil keputusan politik yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Ia menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai pemerintahan daerah berbasis hukum dan perencanaan pembangunan yang matang, guna menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur mengapresiasi antusiasme peserta orientasi yang diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kredibilitas DPRD. “Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin baik, sehingga kita bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Kegiatan orientasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatifnya, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menandatangani kesepakatan bersama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (15/10/2024).

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, yang hingga kini masih bergantung pada transfer pusat sebesar 63,97%, dengan PAD baru mencapai 36,02%.

Kesepakatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD melalui integrasi dan pemanfaatan data strategis, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta data perusahaan pengguna air permukaan dan pemilik alat berat.

Pj. Gubernur Andap dalam sambutannya menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan PAD agar tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu berani mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan.

“Optimalisasi PAD adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Kita perlu berani meninggalkan cara lama dan mengembangkan sektor-sektor baru,” tegas Andap.

Lebih lanjut, Gubernur Andap juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak, serta integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendapatan daerah.

Dengan sinergi antar pemerintah daerah, Andap berharap peningkatan PAD akan lebih optimal dan membantu rencana pembangunan di Sultra.

“Melalui langkah integrasi ini, kita akan lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan di Sulawesi Tenggara bersama 17 kabupaten/kota. Hasil dari optimalisasi PAD ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” tambahnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, menyebutkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pajak daerah melalui pertukaran dan pemanfaatan data, serta pengolahan data terpadu.

Lima poin utama yang disepakati meliputi optimalisasi PAD, integrasi data, pertukaran data strategis, pengolahan data terpadu, dan peningkatan bagi hasil pajak.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah optimalisasi PAD melalui penguatan kolaborasi dan teknologi.

Menurutnya, pemanfaatan data terpadu dan sinergi dengan provinsi serta kabupaten/kota lain akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah Kolut.

“Kami di Kolaka Utara melihat optimalisasi PAD ini sebagai upaya penting untuk mendorong kemandirian fiskal. Tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan lama, kami akan menggali lebih dalam potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan, terutama dari sektor pajak daerah,” ujar Yusmin.

Lebih lanjut, Yusmin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akan fokus pada pengelolaan data pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk peningkatan PAD.

Selain itu, dengan adanya integrasi data antar kabupaten/kota, Kolaka Utara dapat memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kami akan memastikan pemanfaatan data secara tepat dan efisien, termasuk data kendaraan bermotor, bahan bakar, dan perusahaan-perusahaan pengguna air serta alat berat. Dengan begitu, kami dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan pajak di Kolaka Utara,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yusmin juga mengapresiasi inisiatif dari Pj. Gubernur Sultra dalam mendorong optimalisasi PAD di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan membuka jalan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Kolaka Utara berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah provinsi dan daerah lain. Dengan sinergi yang solid, kita dapat membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Yusmin.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

.

Bombana, sultranet.com – Dukungan masyarakat untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2025-2030, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, (Berani) tampak melimpah dalam kampanye yang diadakan di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut dihadiri ribuan warga, melebihi kapasitas kursi yang disediakan.

Sudirman, Koordinator Kecamatan (Korcam) Tim Pemenangan Berani di Rarowatu Utara, mengungkapkan bahwa jumlah kursi yang disediakan sebanyak 1.000 tidak cukup menampung antusiasme warga yang hadir.

“Kursi kami siapkan 1.000, tapi tidak satupun yang kosong dan masih banyak yang berdiri di luar sana,” ujarnya, menyoroti besarnya dukungan warga terhadap Burhanuddin dan Yani.

Hasran, seorang perwakilan pemuda setempat, menyampaikan dukungannya secara tegas kepada Burhanuddin, ia mengingatkan warga agar memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak nyata.

“Kita butuh fakta, bukan katanya. Burhanuddin terbukti kinerjanya. Jikalau beliau mengkhianati janji suci terhadap rakyat Bombana, saya akan pimpin massa untuk kepung kantor bupati,” kata Hasran, dengan nada peringatan bahwa masyarakat akan terus mengawasi janji kampanye.

Dukungan juga datang dari Mokole Mansur Lababa, tokoh adat setempat, yang menyoroti komitmen Burhanuddin terhadap pelestarian adat dan budaya.

“Hanya Pak Burhanuddin yang berani menandatangani agar Huaea Laeya bisa menjadi kawasan adat. Itu bukti nyata bahwa Burhanuddin peduli pada adat dan budaya di Bombana,” jelas Mansur, memberikan penghormatan atas langkah konkret Burhanuddin dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Sementara itu, Ahmad Yani, calon Wakil Bupati, dalam orasinya menegaskan komitmen mereka untuk membawa perubahan di Bombana.

“Kami mewakafkan diri kami untuk masyarakat Bombana yang menginginkan perubahan,” ujarnya.

Yani juga menyinggung persaingan di Desa Lantowua yang dianggap belum sepenuhnya mendukung pasangan ini.

“Tinggal Lantowua yang saat ini hitungan kita belum maksimal, saya harap Pak Desa bisa netral,” tegasnya

Kampanye ini tidak hanya menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap Burhanuddin dan Yani, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa pasangan ini dianggap mampu membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Bombana.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) menggelar sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan tema “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif.” Acara yang berlangsung di Aula Diskominfos ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana, serta para Admin Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada pemberian pemahaman yang lebih mendalam tentang hak akses informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, serta bagaimana keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai salah satu alat pencegah potensi korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Sofian Baco menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan publik. “Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang jelas, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Sofian Baco.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang baik, yang tidak hanya mengutamakan penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam pemerintahan. Diskusi interaktif yang berlangsung sepanjang kegiatan memberi kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan terkait cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi yang telah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana.

Melalui sesi diskusi ini, para peserta diundang untuk memberikan ide dan rekomendasi mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi publik, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah yang tersedia. “Kami berharap dengan kegiatan ini, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan,” ujar Sofian Baco.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi kepada para Admin Informasi OPD yang aktif dalam merilis berita dan mengelola informasi publik. Penghargaan berupa plakat dan handphone diberikan kepada Admin OPD dengan kategori “Rilis Berita Terbanyak” dan “Viewers Berita Terbanyak.” Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para pengelola informasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan dari kegiatan ini, diharapkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat lebih maksimal dalam pengelolaan informasi, baik dalam hal kualitas data yang disajikan, maupun dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga bahwa dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Sosialisasi yang digelar ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bombana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan informasi yang lebih baik, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Dalam penutupan kegiatan, Sofian Baco menyampaikan harapannya agar dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, semua pihak, khususnya para Admin OPD, semakin termotivasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas informasi publik yang disajikan. “Transparansi dalam pemerintahan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. Ke depannya, diharapkan PPID Kabupaten Bombana akan semakin baik dalam menyediakan akses informasi, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat pun lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka, yang mampu memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana ini diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Sofian Baco, ST., MPW. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda tahunan Komisi Informasi Sultra (KIP) untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan oleh badan publik di wilayah Provinsi Sultra.

Tim dari Komisi Informasi Sultra yang dipimpin oleh Andi Ulil Amri, S.Sos., M.Cd, selaku Ketua KIP Sultra, didampingi oleh Rahmawati, S.Pd., MA selaku Komisioner KIP Sultra, melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID berfungsi sesuai dengan amanat undang-undang, serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat.

“Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Kabupaten Bombana berfungsi dengan baik dan optimal, dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Andi Ulil Amri, Ketua KIP Sultra, dalam sambutannya.

Selama kegiatan visitasi, tim Komisi Informasi Sultra melakukan penilaian terhadap lima indikator utama yang menjadi parameter dalam menilai kinerja PPID, antara lain pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi publik, pengembangan website sebagai sarana publikasi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah PPID Kabupaten Bombana sudah menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dengan baik dan memadai.

Andi Ulil Amri juga memberikan apresiasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana yang dinilai cukup baik. “Secara umum, saya mengapresiasi kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kami mencatat bahwa hampir 80% dari parameter yang dinilai sudah dipenuhi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana telah berupaya keras untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Lebih lanjut, tim Komisi Informasi Sultra memberikan beberapa masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di PPID juga menjadi salah satu fokus penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Tim KIP juga mendorong agar anggaran untuk pengelolaan PPID dapat dialokasikan dengan lebih optimal, guna mendukung kelancaran tugas PPID dalam menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat.

Plh. Sekda Kabupaten Bombana, Sofian Baco, mengungkapkan apresiasi dan komitmennya terhadap pentingnya transparansi informasi di Kabupaten Bombana. “Kami menyambut baik kunjungan ini. Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat transparansi informasi kepada publik. Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap PPID Kabupaten Bombana dapat lebih efektif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sofian Baco juga menekankan bahwa Pemkab Bombana akan terus berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas informasi, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berbasis informasi yang lebih baik di masa depan. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan PPID Kabupaten Bombana dapat segera menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim Komisi Informasi Sultra, untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan informasi publik di daerah. Pemkab Bombana juga berharap agar dengan adanya pemantauan ini, pelayanan informasi publik akan semakin transparan, mudah diakses oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Ke depannya, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang akurat dan tepat waktu akan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sultra ini memberikan gambaran jelas mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh PPID Kabupaten Bombana dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Bombana.

Bombana, SultraNET. |- Personel Koramil 1431-03/Poleang bersama aparat Desa dan Masyarakat Tetehaka melaksanakan kerja bakti di Pasar Rakyat Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, dengan sasaran pembersihan pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman bagi para pengunjung, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selasa, 15/10/2024

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pihak, di antaranya Kepala Desa Tetehaka, Muh. Ramli Saebe beserta jajaran aparat desa, Personel Koramil 1431-03/Poleang, para Kepala Dusun warga Masyarakat setempat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Tetehaka, Muh. Ramli Saebe, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Babinsa serta masyarakat yang berpartisipasi.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Babinsa dan terima kasih kepada masyarakat yang turut serta. Kerja bakti seperti ini sangat penting untuk menjaga kebersihan pasar dan lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Sertu Zakkir, salah satu Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, menyampaikan bahwa kerja bakti ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan pasar ini selalu dalam kondisi bersih agar pengunjung merasa nyaman. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf. Dahlan, juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari upaya kami dalam membantu masyarakat. TNI siap selalu berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih,” Pungkas Lettu Dahlan.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Lantari Jaya pada Oktober 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang tepat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan monev ini dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Polres Bombana. Tim monev melakukan pengecekan langsung di tingkat distributor hingga pengecer untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat penyaluran pupuk.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator, termasuk mutu pupuk, jumlah yang disalurkan, jenis pupuk, harga, waktu, serta lokasi penyaluran.

Menurut Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih akurat dan efisien.

“Monev ini sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mengetahui kendala yang ada di lapangan,” jelas Ridwan.

Dengan monev ini, ia berharap agar para distributor dan pengecer dapat terus memperbaiki mekanisme penyaluran sehingga pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ridwan menambahkan bahwa sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, dan Lantari Jaya telah berlangsung sesuai dengan aturan.

“Berdasarkan hasil monev, penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar tidak ada kendala di masa mendatang.

Dalam monev kali ini, tim Inspektorat juga memberikan arahan kepada distributor, pengecer/kios, serta kelompok tani agar lebih memahami prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang benar.

Arahan tersebut meliputi pentingnya ketepatan data penerima, perencanaan stok yang efisien, dan penyusunan laporan yang akurat. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya menjaga transparansi harga pupuk agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Para petani yang menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan ini menyambut baik langkah pengawasan ini. Mereka berharap monev semacam ini terus dilakukan secara berkala agar penyaluran pupuk tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan ini. Harapannya, pupuk selalu tersedia dan tidak ada lagi penundaan yang berdampak pada musim tanam,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pengawasan oleh Inspektorat akan berlanjut untuk memastikan seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.

“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan rasa aman bagi petani. Kami akan terus memantau, sehingga distribusi pupuk ini bisa mendukung peningkatan hasil panen yang optimal,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat mendukung kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Sekelompok mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Bombana yang tergabung dalam Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok tani pengolah hasil aren di Kelurahan Poea.

Kegiatan ini berlangsung pada 22 September 2024 dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengembangkan produk olahan dari aren.

Berdasarkan hasil survei awal, mayoritas masyarakat Poea yang tinggal di sekitar hutan bekerja sebagai petani aren.

Mereka umumnya memproduksi gula cetak, minuman arak, sapu lidi, dan memanfaatkan ijuk dari pohon aren.

Melalui program ini, mahasiswa memberikan pendampingan dalam mengolah aren menjadi produk lain yang lebih beragam.

“Tujuan kami adalah membantu masyarakat agar lebih kreatif dalam mengolah potensi aren,” kata Asrianti, S.T., M.T., dosen pendamping program ini.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini memperkenalkan produk baru seperti gula merah cair, gula semut (palm sugar), kolang-kaling, dan produk kreatif dari daun aren, seperti sapu tebah dan sapu taman.

Pelatihan dilakukan di salah satu lokasi kelompok tani di Poea, yang dihadiri oleh beberapa petani aren.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat menjadi peluang baru untuk meningkatkan perekonomian mereka.

“Sosialisasi yang dilakukan cukup baik, meskipun baru menyasar kelompok tani, belum ke masyarakat luas,” jelas Asrianti.

Selain itu, lurah Poea, Sahirul, S.P., M.Ap., juga menyambut baik inisiatif dari mahasiswa ini. Menurutnya, upaya pemberdayaan masyarakat seperti ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi lokal.

“Saya sangat mendukung program ini, karena masyarakat kami punya potensi besar dari aren,” ujarnya.

Ia juga berharap program ini dapat berkelanjutan, sehingga masyarakat Poea tidak hanya mengandalkan produk gula cetak, tetapi juga dapat menghasilkan produk kreatif lainnya.

“Saya berharap masyarakat bisa terus aktif mengolah aren menjadi berbagai produk yang lebih bernilai ekonomis,” tambahnya.

Sahirul menjelaskan bahwa beberapa kali sosialisasi serupa telah dilakukan sebelumnya, tetapi kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

“Sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi, tapi tidak berkelanjutan karena kurangnya kesadaran,” katanya.

Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat Poea dapat mengembangkan usaha olahan aren hingga menjadi sentra industri kecil dan menengah, yang mampu meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan produk lokal ke pasar lebih luas.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari program ini dengan baik,” tutup Asrianti.

Mahasiswa yang tergabung dalam tim POMN ini adalah Rista Aulia, Risnawati, Puji Lestari Wibowo Putri, Tasya Audina Humairah, Nur Apriani, Ikram Suryadi, Muh. Alfajri Susantiadji, Muh. Yusril TH, dan Riski.

MUNA, sultranet.com – Belasan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dilaporkan telah mengundurkan diri, seperti yang diberitakan beberapa media lokal di Sultra.

Namun, Ketua DPC Gerindra Muna, Purnama Ramadhan, menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan menggoyahkan soliditas partai yang dipimpinnya.

Purnama menyebut bahwa para pengurus yang mundur tersebut sudah lama tidak mematuhi instruksi partai, terutama terkait dukungan kepada pasangan calon lain di Pilkada Muna 2024.

“Mereka itu hanya ingin melakukan pembenaran diri, padahal faktanya sudah jelas siapa mereka di Pilkada ini,” ujar Purnama Ramadhan, yang juga merupakan calon Wakil Bupati Muna nomor urut 2, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin malam (14/10/2024), didampingi oleh belasan pengurus inti partai.

Menurut Purnama, pengunduran diri tersebut tidak akan memengaruhi keputusan Partai Gerindra.

Ia menegaskan bahwa partai justru akan mengambil tindakan tegas terhadap para kader yang melanggar disiplin partai.

“Mereka akan kita amputasi. Kartu keanggotaan mereka akan dicabut, sehingga mereka tidak bisa lagi maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra di masa depan,” katanya tegas.

Menanggapi tudingan bahwa ia tidak berkontribusi bagi partai, Purnama hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa para pengurus yang mengundurkan diri tersebut sebenarnya sudah tidak aktif sejak pemilihan legislatif (Pileg) lalu.

“Kami sudah tahu siapa mereka. Teman-teman wartawan juga pasti sudah tahu. Sejak saya diamanahkan sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, saya berhasil meningkatkan jumlah kursi partai dari tiga menjadi empat kursi, hingga partai mendapat posisi wakil di DPRD Muna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purnama meminta agar isu pengunduran diri tersebut tidak dipolitisasi. Menurutnya, para pengurus yang mundur sudah tidak tertib dalam menjalankan tugas partai sejak enam bulan lalu.

“Jangan dipolitisir. Mereka memang sudah tidak tertib sejak lama, dan kini kita akan berhentikan secara resmi dengan mencabut kartu keanggotaan mereka,” imbuhnya.

Purnama juga menekankan bahwa langkah pencabutan keanggotaan tersebut telah disetujui oleh Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar.

“Ini adalah langkah penting untuk menjaga marwah Partai Gerindra. Virus-virus seperti ini tidak boleh dibiarkan menyebar,” pungkasnya.