KENDARI, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin rapat koordinasi tahap awal antara Bank Jatim dan Bank Sultra pada Jumat (11/10/2024).

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra dengan fokus pembahasan mengenai Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai amanat POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sekda Sultra, pada Minggu (13/10/2024), menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua bank daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal inti minimum.

“Bank Sultra telah menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Bahkan tanpa suntikan dana dari pemerintah daerah, Bank Sultra tetap mampu memberikan dividen bagi pemegang saham, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pemulihan daerah,” ungkap Asrun.

Dia menambahkan, pertumbuhan Bank Sultra semakin pesat sejak 2022 hingga kini, tetapi amanat konsolidasi bank umum melalui KUB wajib dilaksanakan sesuai kebijakan OJK. Dalam skema ini, Bank Jatim akan bertindak sebagai bank induk KUB dengan Bank Sultra sebagai anggotanya.

“Sebagai salah satu bank anchor KUB, Bank Jatim telah dinyatakan siap oleh OJK untuk mendukung pengembangan kapasitas Bank Sultra. Sinergi ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang bisnis baru antara kedua belah pihak,” ujar Sekda.

Dalam rapat tersebut, Bank Jatim menawarkan pengembangan kapasitas bisnis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dapat tetap berlanjut meski periode KUB nantinya berakhir.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, bersama jajaran direksi dan manajerial, termasuk Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Edi Masrianto, SEVP Network & Services Revi Adiana Silawati, VP Corporate Secretary Wioga Adhiarma Aji, serta sejumlah pejabat lainnya.

Sementara itu, Sekda Sultra turut didampingi oleh Direktur Utama Bank Sultra, Kepala Biro Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, dan pejabat terkait lainnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kerja sama yang lebih erat antara Bank Jatim dan Bank Sultra untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan stabilitas perbankan daerah.

Bombana, SultraNET. |- Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena menggelar kegiatan Karya Bakti penanaman pohon Jambu Mete di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Kegiatan yang dilaksanakan pada lahan kosong ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sejuk di masa mendatang. Jumat, 11/10/2024

Puluhan pohon Jambu Mete berhasil ditanam pada kegiatan ini, Jenis pohon tersebut dipilih karena selain memberikan manfaat ekologis, buah dari pohon Jambu Mete nantinya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat.

Serda Jojon Jasminto menjelaskan, “Kami sengaja memilih pohon Jambu Mete karena buahnya bisa dijual dan berpotensi meningkatkan ekonomi warga Desa Rahantari jika sudah berbuah.”

Bati Tuud Koramil 1431-02/Kabaena Peltu Muh Haris, juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program penghijauan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Desa Rahantari, Bapak Aryanto, menyampaikan apresiasinya terhadap Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena yang telah memprakarsai kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini, yang tidak hanya menambah keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan ekonomi desa,” tutup Kepala Desa.

Lasusua, sultranet.com – Ribuan pelajar dari SMA dan SMK di Kecamatan Lasusua bergotong royong membersihkan kawasan Masjid Agung dan jalan Bypass Lasusua pada Jumat (11/10).

Aksi ini dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd, MH, sebagai bagian dari gerakan peduli lingkungan di ibu kota Kolaka Utara.

Kepada awak media, Yusmin menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya persiapan menjelang penilaian Adipura, namun lebih kepada upaya membentuk kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Mau ada Adipura atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana kita semua peduli dengan lingkungan,” ujarnya.

Pelibatan pelajar dalam kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk dari konsep Merdeka Belajar, yang mengedepankan metode pembelajaran di luar kelas.

Ribuan siswa dari SMA Negeri 1 Lasusua dan SMK Negeri 3 Kolaka Utara turut membersihkan lingkungan, baik di sekitar sekolah maupun di tempat-tempat umum.

“Setiap siswa memungut satu sampah saja, sudah ribuan sampah terkumpul. Ini bukan soal mencapai kebersihan sempurna, tapi tentang membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan sejak dini,” tambah Yusmin.

Gerakan kebersihan ini rencananya akan menjadi agenda rutin, di mana setiap sekolah akan membantu membersihkan lingkungan secara bergilir seminggu sekali, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan serta mampu menjaga kebersihan kota.

Syahlan Launu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, menyatakan bahwa program ini juga memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Ini adalah bagian dari pembentukan karakter siswa, agar mereka memahami bagaimana menjaga dan turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya,” katanya.

Sumber: Diskominfo Kolut

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencetak prestasi nasional di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sultra berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Penghargaan bergengsi tersebut meliputi:

1. Peringkat Ketiga Kategori Kepala UKPBJ Berprestasi Tahun 2024 yang diterima oleh Khaerudin, Plt. Kepala Biro PBJ Sultra.
2. Peringkat Pertama Kategori Mentor Kematangan UKPBJ Terbaik untuk K/L/PD Tahun 2024 yang diterima oleh Umikun Latifah, JF PPBJ Madya.
3. Peringkat Pertama Swargaloka Metaverse Pengadaan Booth Virtual Expo Terfavorit Tahun 2024 yang diterima oleh W. Sulhan, staf Biro PBJ Sultra.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada perwakilan Pemprov Sultra.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada inovasi pengadaan barang dan jasa, pencapaian mentoring dalam meningkatkan kematangan UKPBJ daerah, serta partisipasi aktif dalam expo virtual. Pemprov Sultra berhasil membawa dua UKPBJ kabupaten/kota ke level proaktif, sementara lainnya berada di tahap akhir menuju kematangan tertinggi.

Booth virtual UKPBJ Sultra dalam Swargaloka Metaverse juga menjadi daya tarik utama expo selama 35 hari, dengan pengunjung terbanyak dibanding booth lainnya.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus berinovasi, meningkatkan tata kelola, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sultra. Terima kasih kepada tim UKPBJ yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa,” ujar Andap.

Andap juga memuji peluncuran aplikasi BOSARA, sebuah terobosan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa di Sultra. Aplikasi ini dianggap mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Inovasi seperti BOSARA adalah langkah maju dalam membangun tata kelola yang lebih baik. Kami akan terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemajuan Sultra,” katanya.

Keberhasilan mentoring UKPBJ kabupaten/kota menjadi sorotan dalam peningkatan kapasitas SDM. Andap menegaskan, pembinaan ini akan terus diperkuat agar seluruh UKPBJ di Sultra mencapai level proaktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Prestasi ini bukan hanya capaian, tetapi juga tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan dampak yang lebih besar,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plh. Kepala LKPP, pejabat LKPP bidang SDM dan pengembangan kelembagaan, serta para kepala UKPBJ Kementerian, Lembaga, dan Daerah. Momentum ini sekaligus menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di tingkat nasional.

MUNA, Sultranet.com – Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan (RahmaTnya Muna), memiliki elektabilitas tertinggi di antara lima pasangan calon lainnya dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Survei yang dilakukan pada periode 29 September hingga 3 Oktober 2024 ini menunjukkan bahwa pasangan RahmaTnya Muna mendominasi dengan elektabilitas 48,3 persen, jauh mengungguli pesaingnya.

Hasil ini menempatkan pasangan Rajiun-Purnama sebagai kandidat terkuat dalam kontestasi Pilkada Muna.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui Program Manager, Saidiman Ahmad, membenarkan hasil survei tersebut.

Saat dihubungi melalui telepon, Saidiman menyatakan bahwa hasil survei ini telah dipublikasikan dan menunjukkan keunggulan Rajiun Tumada – Purnama Ramadhan.

“Pasangan Rajiun-Purnama memperoleh elektabilitas sebesar 48,3 persen, unggul jauh dibandingkan pasangan lain,” ujarnya Kamis, 10 Oktober 2024.

Sedangkan untuk Pasangan Calon Bachrun Labuta – La Ode Asrafil di posisi kedua dengan 19,4 persen, disusul La Ode Kardini – Noor Dhani dengan 11,5 persen, La Ode Husuna Ringa Jhon – Syarifuddin Udu dengan 3,1 persen, dan pasangan Abdul Rahman – Awal Jaya Bolombo dengan 1,5 persen.

Menurut Saidiman, faktor utama yang membuat Rajiun unggul adalah popularitas dan tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan masyarakat Muna.

“Rajiun dikenal oleh 95 persen masyarakat, sementara Bachrun baru dikenal oleh 71 persen. Selain itu, tingkat penerimaan publik terhadap Rajiun mencapai 84 persen, menjadikannya kandidat yang paling disukai,” tambahnya.

Saidiman juga menyoroti keunggulan elektabilitas Purnama Ramadhan, meskipun popularitasnya belum setinggi calon lainnya.

“Elektabilitas wakilnya, Purnama, justru lebih unggul dari semua kandidat lainnya, mencapai 85 persen. Ini menunjukkan daya tarik pasangan RahmaTnya Muna di mata masyarakat.” tegasnya

Di sisi lain, Misra Sektim, Sekretaris Tim Pemenangan RahmaTnya Muna, menyampaikan apresiasi kepada para relawan atas kerja keras mereka.

Dia menegaskan bahwa hasil survei SMRC menjadi penyemangat untuk semakin memperkuat basis dukungan.

“Kami bersyukur atas hasil survei ini, dan saya berpesan kepada seluruh relawan untuk terus menjaga dan meningkatkan basis dukungan yang ada. Dengan semangat dan kerja keras, Insya Allah RahmaTnya Muna akan memenangkan Pilkada 2024,” ujar Misra.

Misra juga mengingatkan agar tim dan relawan memaksimalkan perjuangan dalam 50 hari terakhir menuju hari pemungutan suara.

“Kelalaian di 50 hari terakhir ini tidak bisa diperbaiki di 28 November nanti. Mari kita terus berjuang,” pungkasnya.

Penulis: Borju

Bombana, 10 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, secara resmi membuka Expose Data Peresmian Laica Data Lakomea di Kantor Desa Lakomea. Acara yang digelar dalam rangka Pembinaan Desa CANTIK (Cinta Statistik) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pihak-pihak yang mendukung program pembinaan desa berbasis data.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana. Pembinaan desa CANTIK diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan data desa di seluruh Kabupaten Bombana, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan, yang tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, tetapi juga berperan dalam pengumpulan data sektoral yang sangat penting bagi pengambilan keputusan pembangunan. “Penting bagi setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana untuk memiliki sistem pengelolaan data yang presisi, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, desa diharapkan dapat menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan data yang baik di tingkat desa menjadi sangat vital, dan hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bombana, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data di tingkat daerah dan desa.

Lebih lanjut, Ir. Rusdiamin menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bombana dalam rangka Desa CANTIK bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas statistik desa, terutama dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. “Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh desa, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Lakomea menyampaikan laporan mengenai kegiatan statistik yang telah dilakukan di desanya. Desa Lakomea, yang terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Bombana, telah berhasil menjalani seluruh tahapan kegiatan statistik dengan baik. Salah satu pencapaian yang luar biasa adalah rilisnya buku “Lakomea Dalam Angka”, yang menyajikan berbagai data penting mengenai kondisi sosial-ekonomi desa, dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi sektor utama di desa ini. Buku tersebut memuat informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan, serta memberikan gambaran mengenai potensi dan kebutuhan yang ada di Lakomea.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di Lakomea sangat sesuai dengan karakteristik desa, di mana sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Buku “Lakomea Dalam Angka” berisi data tentang jumlah penduduk, komoditas pertanian utama, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indikator sosial lainnya yang penting untuk dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

BPS Kabupaten Bombana juga mempresentasikan hasil survei terbaru yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Survei tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, yang semuanya penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada data dan fakta di lapangan.

“Dengan adanya data yang lebih lengkap dan terstruktur, kami berharap desa-desa di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya dan mandiri dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Kepala BPS Kabupaten Bombana dalam presentasinya.

Pemanfaatan data statistik yang lebih baik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain itu, dengan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak yang lebih besar.

Ir. Rusdiamin juga mengungkapkan harapannya agar desa-desa di Kabupaten Bombana dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, serta memanfaatkan teknologi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan relevan. “Kami sangat mendukung program pembinaan ini dan berharap ke depan akan semakin banyak desa yang dapat menerapkan pengelolaan data yang baik dan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pembangunan,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Laica Data Lakomea, Pemkab Bombana berharap dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana untuk lebih giat dalam meningkatkan kapabilitas statistiknya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat program-program pembinaan desa CANTIK dan memperluas cakupan pengelolaan data desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Dengan adanya data yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan pembangunan yang dilakukan akan lebih optimal, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Bombana, SultraNET. – | Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serka Wahab, bekerja sama dengan masyarakat Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, melaksanakan penanaman puluhan pohon rambutan, Kamis, 10/10/2024. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Babinsa dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Serka Wahab, Babinsa yang memimpin kegiatan ini, menyampaikan bahwa penanaman pohon rambutan dipilih karena selain memberikan manfaat lingkungan, pohon buah ini juga memiliki nilai ekonomis.

“Kami sengaja memilih pohon rambutan karena memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setelah pohon-pohon ini mulai berbuah,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan penghijauan seperti ini merupakan bentuk nyata dari peran TNI dalam mendukung program lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil yang dapat diperoleh dari pohon buah yang ditanam.

Sementara itu, Kepala Dusun 3 Desa Pasarepua, Bapak Justang, mengapresiasi inisiatif Babinsa dalam melibatkan warga dalam kegiatan ini. Ia menyebutkan bahwa langkah ini sangat positif bagi masa depan desa dan berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Ini adalah langkah nyata yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi generasi mendatang,” katanya.

Dengan adanya penanaman pohon rambutan ini, diharapkan lingkungan Desa Pasare Apua menjadi lebih hijau dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Kendari, sultranet.com – Heryanto, S.KM., calon Wakil Bupati Bombana, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan penghinaan terhadap “Mokole Moronene”, tokoh adat suku Moronene.

Laporan tersebut dibuat oleh Mansur Lababa (65) mewakili Tiga orang Mokole Moronene yang didampingi kuasa hukumnya, Sukdar, S.H., M.H., dari Kantor Advokat Sukdar-Partner & Law Firm, pada Rabu (9/10) sekitar pukul 14.20 WITA di Mapolda Sultra.

Kasus tersebut dilaporkan ke bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Cyber Crime) Polda Sultra.

Dalam keterangannya, Mansur Lababa mengungkapkan bahwa dugaan penghinaan bermula dari sebuah pesan suara yang diduga dikirim oleh Heryanto.

Ujaran tersebut, yang berisi kata-kata kasar dan penghinaan, tersebar di sejumlah grup WhatsApp.

Ucapan Heryanto dianggap menghina Mokole Moronene, khususnya setelah menanggapi sambutan Ir. H. Burhanuddin, M.Si., salah satu bakal calon Bupati Bombana, dalam acara silaturahmi dengan warga Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Bombana, pada 29 Mei 2024 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin menyampaikan bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari Moronene dan menyebut bahwa nenek moyang suku Moronene berasal dari Luwu.

Pernyataan ini kemudian memicu kemarahan Heryanto, yang dalam pesan suaranya melontarkan hinaan kepada para Mokole Moronene.

“Terkhusus yang membuat cerita tentang pernyataan Pak Bur, saya sumpahi kamu orang. Kalau kamu masih orang Moronene, biar kamu Mokole, Mokole tai kamu orang. Mokole setan kamu yang bikin cerita ini!” ujar Heryanto dalam pesan suaranya.

Merespons pesan tersebut, Mansur Lababa menegaskan bahwa penghinaan tersebut tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi juga suku Moronene secara keseluruhan.

“Sebagai Mokole Moronene, kami merasa sangat tersinggung dan kecewa dengan ucapan tersebut. Terlapor seharusnya lebih bijak, apalagi dirinya mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati di Bombana,” tegas Mansur.

Sementara itu, Sukdar, S.H., M.H., kuasa hukum pelapor, menjelaskan bahwa tindakan Heryanto berpotensi memicu konflik sosial.

“Ujaran kebencian ini dapat menimbulkan permusuhan antara kelompok suku, khususnya Moronene. Ucapan yang disebarkan oleh terlapor sangat tidak pantas, terlebih di tengah masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai luhur,” katanya.

Sukdar menambahkan, laporan tersebut dibuat berdasarkan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3), serta Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sumber: Rilis Pers Kantor Hukum Advokat Sukdar, SH., MH

Bombana, sultranet.com – Politeknik Bombana kembali menorehkan prestasi gemilang. Dua tim Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) berhasil lolos dalam pendanaan Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) 2024.

Proposal yang diajukan kedua tim tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui pemberdayaan sumber daya alam setempat.

Proposal pertama yang berjudul “Pengembangan Keragaman Potensi Hasil Arena Pinata Sebagai Sentra Industri Kecil Menengah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Poea” berfokus pada pengolahan aren menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.

Sedangkan proposal kedua, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Nira Menjadi Gula Aren Bernilai Tinggi di Desa Tampa Bulu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana,” bertujuan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan nira aren menjadi produk unggulan.

Program POMN merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang kemahasiswaan.

Program ini mendukung pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka serta bertujuan memberdayakan organisasi kemahasiswaan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui proyek inovatif.

Asrianti, S.T., M.T., dosen pembimbing Tim A, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian mahasiswanya.

“Alhamdulillah, mahasiswa kami berhasil mendapatkan pendanaan POMN. Saya salut dengan dedikasi mereka dalam mengikuti kompetisi tingkat nasional ini,” ujarnya.

Fadliyah Al Maida, S.T., M.T., dosen pembimbing Tim B, juga mengungkapkan kebahagiaannya.

“Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Terima kasih kepada seluruh tim mahasiswa yang telah bekerja keras. Tidak mudah untuk bisa lolos, dan saya bangga bahwa dua proposal dari TRKI bisa mendapatkan pendanaan.”

Adapun nama-nama mahasiswa yang tergabung dalam tim tersebut adalah:

Tim A:

1. Rista Aulia (Ketua Tim)

2. Risnawati

3. Tasya Audina M.

4. Puji Lestari Wibowo P.

5. Ikram Suryadi

6. Nur Apriani

7. Muh. Yusril TH

8. Riski

9. Muh. Alfajri Susantiadji

Tim B:

1. Deno (Ketua Tim)

2. Mulking

3. Miranda

4. Misna

5. Fitri

6. Ulfa

7. Irda

8. Idha Riskiyanti

9. Eka Mayang

10. Risnawati

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus berprestasi di berbagai ajang nasional maupun internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam pencegahan dan penanganan pornografi. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi secara virtual pada Rabu (9/10/2024).

Rakornas dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, mewakili Menteri Agama yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendidikan karakter untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pornografi.

“Peran pendidikan sangat vital. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai pencegahan pornografi di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya harus terus diperkuat,” ujar Saiful.

Sementara itu, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, Indonesia mencatat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi, menempatkannya di peringkat keempat dunia dan kedua di ASEAN.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di tingkat daerah sesuai amanat Perpres Nomor 25 Tahun 2012. “Peran aktif pemerintah daerah, TP PKK, dan Karang Taruna sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pornografi,” ungkap Woro.

Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Sultra menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan GTP3 di wilayahnya. Ia juga menyoroti perlunya langkah-langkah strategis, mulai dari pembinaan, pengawasan teknologi, hingga penegakan hukum yang tegas.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan pornografi. Ini bukan hanya isu moral, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial. Langkah preventif dan tindakan hukum harus berjalan seimbang,” kata Andap.

Rakornas turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, kementerian/lembaga, dan institusi terkait. Acara ini juga diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Polri, Kominfo, dan Kementerian PPPA.

Selain membahas pentingnya regulasi dan literasi digital, Rakornas juga mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan pornografi sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023.

“Pornografi memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibanding narkotika. Oleh karena itu, perlu tindakan menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA.

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap pencegahan pornografi dapat menjadi prioritas bersama untuk melindungi moral dan ketahanan sosial bangsa, khususnya di tengah gempuran arus digital yang semakin tak terbendung.