Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024, saat mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Muna, Kamis (17/10/2024). Dalam acara yang berlangsung di Aula Galampano, Raha, Pj Gubernur memberikan arahan tegas kepada ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat, menjelang Pilkada yang hanya tersisa 40 hari lagi.

Andap mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi terkait makna netralitas dalam Pilkada. “Netralitas ASN bukan hanya berarti tidak berpihak dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan, dan manajemen. ASN harus bekerja secara adil, objektif, dan tanpa bias,” ungkapnya.

Pj Gubernur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra. Berdasarkan data, banyak kasus pelanggaran yang terjadi, menjadikan Sulawesi Tenggara salah satu provinsi yang menjadi perhatian serius di Indonesia. “Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN,” tegas Andap.

Andap menambahkan bahwa pelanggaran netralitas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN yang mewajibkan pegawai negeri untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan sejumlah surat edaran, di antaranya:

1. SE No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
2. SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
3. SE No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Gubernur juga memaparkan berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial, serta penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon tertentu. Selain itu, foto bersama pasangan calon dengan simbol-simbol tertentu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi.

Berdasarkan data, pelanggaran seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ikatan persaudaraan (50,76%), kepentingan karir (49,72%), kesamaan latar belakang (16,84%), hutang budi (9,50%), dan tekanan dari pasangan calon (7,48%).

Dalam kesempatan ini, Andap juga menjelaskan pola pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui model 4-CO, yaitu compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk menjaga netralitas ASN. “Pola pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan Pilkada dapat berjalan dengan jujur dan demokratis,” jelasnya.

Pj Gubernur berharap agar seluruh ASN dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. “Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya menutup sambutannya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Muna, Pj. Bupati Muna Barat, Forkopimda Tingkat II Kabupaten Muna, serta para tokoh masyarakat dan segenap ASN dari Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Muna dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat dan meninjau pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Taman Langit, Kamis (17/10/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil, kelompok tani, dan warga yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi alat pertukangan, depot galon isi ulang, pompanisasi untuk petani, serta bahan kebutuhan pokok.

Andap menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. “Kami berharap bantuan ini bisa memberikan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian lokal, baik di sektor pertanian maupun usaha kecil,” ungkapnya.

Khusus untuk sektor pertanian, bantuan pompanisasi diberikan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas. “Pompanisasi ini diharapkan mampu membantu petani tetap menjaga hasil produksinya meski di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur juga meninjau Gerakan Pasar Murah yang digelar serentak di 17 kabupaten/kota di Sultra, termasuk di Kabupaten Muna, sebagai bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44. GPM ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok penting (Bapokting) dengan harga lebih terjangkau.

“Gerakan Pasar Murah ini adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kami ingin masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap kebutuhan dasar di tengah dinamika harga pasar,” jelas Andap.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pjs Bupati Muna, Pj Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, serta jajaran Forkopimda tingkat II Kabupaten Muna. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui serangkaian kegiatan ini, Pj Gubernur berharap potensi daerah di Muna dapat terus berkembang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, mengunjungi Kampung Tenun Masalili, Kabupaten Muna, pada Kamis (17/10/2024), sebagai bagian dari agenda kerja dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur menyaksikan langsung proses pembuatan kain tenun khas Masalili yang melibatkan pewarnaan, pemintalan benang, hingga penenunan. Semua proses dilakukan secara tradisional, menjadikan kain tenun Masalili sebagai salah satu warisan budaya Sulawesi Tenggara yang bernilai seni tinggi.

“Kampung Tenun Masalili adalah pusat budaya dan ekonomi kreatif dengan potensi luar biasa. Kerajinan ini bukan hanya warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat. Kita harus terus mendukung UMKM berbasis budaya seperti ini agar lebih dikenal secara luas,” ujar Andap.

Kampung Tenun Masalili dikenal sebagai sentra produksi kain tenun tradisional di Kabupaten Muna. Dengan sekitar 300 penenun yang aktif, kain tenun Masalili memiliki ciri khas unik dari segi motif dan teknik pengerjaannya. Menggunakan alat tradisional, produk tenun ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan menjadi kebanggaan masyarakat Muna.

Pj Gubernur menambahkan, dukungan pemerintah dalam bentuk promosi dan penguatan kapasitas pelaku UMKM sangat penting untuk mendorong produk unggulan seperti kain tenun agar memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional bahkan internasional.

“Kami berharap, melalui promosi yang berkelanjutan, kain tenun Masalili dapat menjadi ikon budaya Sultra sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Muna,” tambahnya.

Selain menyoroti pentingnya pelestarian budaya, Pj Gubernur juga menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus mendukung pelaku UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Andap didampingi Penjabat Sementara Bupati Muna, Sekda Kabupaten Muna, Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, Camat Kontunaga, Kepala Desa Masalili, dan ibu-ibu PKK setempat. Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan kunjungan ini, diharapkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya di Muna dapat tumbuh lebih pesat, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta memperkuat identitas budaya Sulawesi Tenggara di kancah nasional.

Bombana, 17 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) bekerja sama dengan PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) menggelar Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari efektif pada 17-18 Oktober 2024 di Hotel Bumi Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Forum ini dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana, Direktur PT TATI, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf terkait, serta stakeholder lainnya.

Forum Kolaborasi SPBE ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bombana, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan. “Transformasi digital ini tidak bisa berjalan tanpa adanya data dan informasi yang dikelola dengan baik. Penggunaan data yang tepat dapat mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat,” ungkap Edy Suharmanto.

Bupati Bombana berharap melalui forum ini, seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat mengoptimalkan sistem pemerintahan yang ada dan menerapkannya secara elektronik. Ia menegaskan bahwa implementasi SPBE bukanlah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, tetapi harus melibatkan kolaborasi antara seluruh OPD yang ada. “Keterpaduan antar OPD sangat penting dalam memastikan penerapan SPBE berjalan lancar dan efektif,” tambahnya.

Forum ini menjadi tempat bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta menggali berbagai peluang dan tantangan dalam implementasi SPBE. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan teknologi dalam pemerintahan. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mempercepat berbagai proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik,” ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam forum ini adalah penerapan inovasi teknologi di Kabupaten Bombana, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan izin dan pengaduan masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat layanan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan layanan. Diskusi panel yang digelar dalam forum ini melibatkan berbagai ahli dan praktisi yang membahas tantangan dan peluang dalam penerapan SPBE di pemerintahan daerah. Para pembicara menyampaikan berbagai pandangan terkait pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada.

“Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar SPBE di Kabupaten Bombana bisa berfungsi dengan optimal. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Ir. Rusdiamin.

Selain itu, forum ini juga membuka kesempatan untuk memaparkan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan SPBE yang lebih baik di masa depan. Harapan besar disampaikan oleh para peserta bahwa melalui forum ini, pemerintah Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari forum ini, juga dilaksanakan sesi workshop yang memungkinkan peserta untuk mempraktikkan berbagai aspek teknis terkait implementasi SPBE, mulai dari manajemen data hingga aplikasi sistem pemerintahan elektronik. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola dan menerapkan teknologi di masing-masing instansi.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga menargetkan agar semua OPD dapat mengimplementasikan SPBE secara penuh dalam waktu dekat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.

Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Bombana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih maju, serta memperkuat koordinasi antara seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kabupaten Bombana dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Sebagai penutupan, Pj. Bupati Bombana menyampaikan harapannya agar seluruh peserta forum dapat membawa pulang pemahaman dan wawasan yang bermanfaat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana. “Kita harus bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Edy Suharmanto.

Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat penting dalam perjalanan Kabupaten Bombana menuju transformasi digital yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Kabupaten Bombana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih responsif di masa depan.

Bombana, SultraNET. – Dalam upaya menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena bersama pedagang dan siswa SMAN 02 Bombana melaksanakan kegiatan Karya Bakti di Pasar Sentral Sikeli, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Kamis, (17/10/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pelda Suherman dan bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasar saat berbelanja.

Kepala Lingkungan Tanjung Perak, Bapak Surdin, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas peran Babinsa dan partisipasi masyarakat serta siswa SMAN 02 Bombana dalam pembersihan pasar ini.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan Babinsa yang terus aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar kami,” ujarnya.

Pelda Suherman dari Koramil 1431-02/Kabaena menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Dengan kegiatan seperti ini, kami berharap pasar bisa menjadi lebih nyaman dan sehat, baik untuk para pedagang maupun pengunjung,” tuturnya.

Danramil Koramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, juga memberikan tanggapannya terkait Karya Bakti tersebut. “Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pelajar, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kami akan terus mendukung kegiatan positif seperti ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” Ungkap Kapten Efendi.

Melalui kerja bakti ini, diharapkan Pasar Sentral Sikeli dapat menjadi tempat yang lebih nyaman dan higienis, sekaligus membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekitar.

MUNA, Sultranet.com – Kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dalam Pemilu 2024 tidak lepas dari peran signifikan Ketua DPC Partai Gerindra Muna, Purnama Ramadhan.

Hal ini diungkapkan oleh La Isra, Tim Asistensi Bappilu Pusat TKN Prabowo-Gibran Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), yang menyebut Purnama memiliki peran penting dalam menggerakkan tim pemenangan di Muna.

La Isra menyatakan, meskipun tidak terlibat langsung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN), Purnama Ramadhan dan Gerindra Muna bekerja keras memenangkan Prabowo di daerah tersebut.

Gerindra Muna, di bawah kepemimpinan Purnama, mengambil langkah strategis, mulai dari pembentukan tim pemenangan hingga penunjukan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Sebagian besar pergerakan strategis di lapangan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dikomandoi oleh Pak Purnama bersama tim Gerindra Muna,” ungkap La Isra saat diwawancarai Sultranet.com. Rabu (16/10/2024)

Menurutnya, meskipun pergerakan masif tersebut tidak tercatat dalam struktur resmi Tim Kampanye Daerah (TKD) atau Tim Kampanye Nasional (TKN), La Isra mengetahui secara langsung bagaimana kerja keras Gerindra Muna dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

La Isra, yang kala itu juga bertindak sebagai Tim Asistensi Prabowo-Gibran, mengakui bahwa kemenangan di Muna bukan hanya hasil kerja tim resmi, melainkan juga berkat kontribusi elemen-elemen masyarakat yang tidak tercantum dalam tim formal.

“Bukan hanya tim pemenangan yang bekerja, tapi warga masyarakat Muna turut serta, meski tanpa posisi resmi. Mereka bekerja ikhlas, didukung oleh Gerindra Muna yang membentuk saksi dan tim di TPS melalui calon-calon legislatif Gerindra,” jelasnya.

Lebih lanjut, La Isra menyebut bahwa Purnama Ramadhan bekerja melebihi kapasitasnya sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, dengan tanggung jawab moral yang besar.

“Secara moral, Purnama berhak mengklaim kemenangan ini. Ia bekerja keras, tidak hanya sebagai pimpinan Gerindra, tapi juga sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas pergerakan di Muna,” tuturnya.

La Isra menambahkan bahwa koordinasi di internal Gerindra berjalan intensif selama masa kampanye, dengan rapat mingguan yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian melalui komunikasi satelit. Teguran keras bahkan diberikan kepada DPC yang dianggap tidak mematuhi arahan partai.

“Purnama bertanggung jawab penuh atas kemenangan Prabowo di Muna. Meski dirinya tidak tercatat dalam struktur TKD atau TKN, perannya sangat penting,” tandas La Isra.

Ia juga menyatakan bahwa Purnama dan kader Gerindra di Muna menghadapi tekanan besar, karena jika tim pemenangan tidak bekerja dengan baik, dampak buruknya akan dirasakan langsung oleh Ketua DPC dan para calon legislatif terpilih.

“Kalau kerja tim pemenangan tidak maksimal, yang terkena dampaknya adalah Pak Purnama dan kami sebagai kader. Tapi berkat kerja keras beliau, hasilnya memuaskan,” tambahnya.

Di akhir wawancara, La Isra menegaskan bahwa Purnama Ramadhan tidak salah mengklaim keberhasilan tersebut, selama klaim itu didasarkan pada tanggung jawab moral sebagai pimpinan partai.

“Tidak ada yang salah kalau Pak Purnama mengklaim kemenangan ini. Keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif Gerindra Muna dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

Sultranet.com, Kendari – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) menggelar pertemuan akhir terkait pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mepokooaso, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, pada 16 Oktober 2024.

Kepala Diskominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim BSSN yang telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap sistem keamanan siber di Sultra.

Menurutnya, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di provinsi tersebut.

“Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan keamanan siber di daerah kami,” ungkapnya.

Ridwan juga menekankan pentingnya program Cyber Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur keamanan siber.

“Dengan adanya program ini, kami berharap infrastruktur keamanan siber dapat berjalan maksimal sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan bahwa pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi dilakukan melalui tiga instrumen utama.

Instrumen tersebut yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek keamanan siber, masih ada beberapa bidang yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, BSSN memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui literasi keamanan siber dan penerapan sistem kriptografi untuk memperkuat aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Sultra, Richardin M. Pua, menyatakan harapannya agar hasil penilaian ini dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Penilaian ini bukanlah hukuman, tetapi sebagai upaya mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun,” ujar Richardin.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan keamanan siber.

Tim BSSN Jakarta yang terdiri dari Firman Maulana sebagai Ketua Tim, serta Achmad Ridho dan Ni Putu Ayu Lhaksmi sebagai anggota, melaksanakan kegiatan ini selama empat hari.

Mereka fokus pada pemetaan kondisi keamanan siber di Sulawesi Tenggara, mencakup tata kelola, infrastruktur, dan SDM.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga Pemprov Sultra lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo Sultra, Kabid Persandian, serta sejumlah staf Diskominfo Sultra. (ADS)

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara pada Rabu (16/10/2024), yang berlangsung di Pelataran Kantor Camat Poasia, Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-44 Tahun 2024.

GPM ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Oktober 2024, kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional, dengan tagline #PanganKuat dan subtema “Right Foods for a Better Life and a Better Future.”

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Sultra, Kepala Bulog Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sultra, Walikota Kendari, dan masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari partisipasi, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara juga turut berkontribusi melalui siaran virtual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, dalam laporan kegiatan, menekankan pentingnya HPS sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan bahwa melalui GPM serentak ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil di wilayah tersebut.

“Sampai saat ini, sudah ada 267 kali pelaksanaan GPM di Sulawesi Tenggara, termasuk di 17 kabupaten/kota. Kami juga telah menyalurkan cadangan pangan kepada 219.428 keluarga penerima manfaat, dan akan terus melanjutkan penyaluran pada bulan Desember,” ujar Ari. Selain itu, kios pangan yang didirikan di sembilan kabupaten/kota berperan penting dalam menstabilkan harga komoditas pangan.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan GPM ini dan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak seperti Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di angka yang terkendali, yaitu 1,06 persen. “Kita harus bersatu padu untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan pangan, terutama di daerah-daerah yang mengalami tantangan besar seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran tinggi,” ujar Andap.

Setelah acara pembukaan, Pj. Gubernur beserta rombongan meninjau stan GPM yang menyediakan bahan pokok seperti beras, bawang, gula, telur, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga berkomunikasi secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GPM di masing-masing daerah.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Kendari, sultranet.com – Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung pada 16 Oktober 2024 di Aula Mepokooaso Diskominfo Sultra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan dan kematangan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam hal keamanan siber dan perlindungan data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., memberikan apresiasi terhadap kunjungan tim BSSN dalam rangka evaluasi ini. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo mengucapkan terima kasih kepada tim BSSN atas kerja keras mereka dalam mengukur dan mengevaluasi sistem keamanan siber di Sultra. “Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber di daerah kami,” ujar Kadis Kominfo.

Kadis Kominfo juga menekankan pentingnya program pembangunan Cyber CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber. “Meskipun ada perbedaan pandangan, kami yakin program ini akan memperkuat infrastruktur yang ada dan memastikan implementasi yang aman sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan lebih rinci mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Menurut Firman, PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Hasil penilaian ini memberikan gambaran tentang kesiapan Sultra dalam menghadapi ancaman di dunia maya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BSSN memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, penguatan kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk pengamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Sultra dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” jelas Firman.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian, Richardin M. Pua, juga menambahkan harapannya agar evaluasi ini dapat memperkuat kerjasama antara semua komponen yang terlibat dalam keamanan siber, baik dari bidang persandian maupun bidang lainnya. “Penilaian ini bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk mengevaluasi capaian dari tahun ke tahun,” kata Richardin.

Tim BSSN yang terdiri dari Firman Maulana, Achmad Ridho, dan Ni Putu Ayu Lhaksmi, bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Kabid Persandian, dan staf lainnya, menghabiskan waktu selama empat hari untuk melaksanakan penilaian di Provinsi Sultra. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kondisi penerapan keamanan siber di pemerintah daerah, mencakup aspek tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Harapan kami, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai oleh Dinas Kominfo Sultra, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM,” ungkap anggota BSSN. Tim BSSN berharap hasil penilaian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem keamanan siber dan perlindungan data publik secara lebih efektif di masa depan.

Dengan dilakukannya penilaian ini, diharapkan pemerintah Provinsi Sultra dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesiapan dan kematangan dalam menghadapi ancaman siber, sehingga pelayanan publik di era digital dapat berjalan dengan aman dan lancar.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya melalui Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) yang terletak di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Dalam rangka membahas kelanjutan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Konut mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu (16/10/2024) di Jakarta.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Umum 1, Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H. Dalam kesempatan ini, Sekda Sultra didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Bappeda Sultra, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, serta Sekda dan Kepala Bappeda Kabupaten Konut.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, beberapa badan usaha dan sektor industri juga turut dilibatkan untuk memberikan masukan dalam pembahasan PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate yang berpotensi besar bagi perekonomian Sultra.

Sekda Sultra menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi PSN di Sultra, khususnya Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Konut, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan PSN di Sultra, termasuk Kawasan Industri ASPR, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujar Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pembangunan kawasan industri dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten dan provinsi. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang terlibat dapat memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal, baik itu tenaga kerja maupun bahan baku, serta memastikan kelancaran transportasi material melalui jalur darat atau laut.

Pada kesempatan itu, Sekda Sultra juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kawasan industri dapat memaksimalkan pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelaporan kegiatan impor, seperti mesin pabrik dan alat berat, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan Kawasan Industri di Sultra, lanjut Sekda, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja. “Sultra memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri yang terintegrasi, dengan 15 arahan PSN, 13 di antaranya berkaitan dengan sektor industri, termasuk pembangunan kawasan industri dan smelter,” jelasnya.

Sebagai bukti keseriusan Pemprov Sultra, kawasan industri di wilayah tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian RI, yang menilai Sultra sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya memfasilitasi pengembangan kawasan industri melalui revisi RTRW dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen sektor industri, PSN Kawasan Industri ASPIRE Stargate di Kabupaten Konut diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sultra.