MUNA, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muna, yaitu Danau dan Terowongan Napabale, Rabu (16/10/2024). Dalam kunjungannya, Andap kagum dengan keindahan alam dan potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut.

Danau Napabale, yang terkenal dengan air jernihnya dan dikelilingi tebing karst yang menjulang tinggi, juga memiliki keunikan berupa terowongan alam yang menghubungkannya langsung dengan laut. Keindahan dan keunikan inilah yang membuat Danau Napabale memiliki daya tarik luar biasa, tidak hanya bagi wisatawan lokal, tetapi juga nasional dan internasional.

“Kunjungan saya ke Danau Napabale ini bertujuan untuk melihat lebih dekat potensi wisata yang dimiliki. Ini adalah salah satu destinasi yang bisa menjadi ikon pariwisata Sultra. Jika dikelola dengan baik dan didukung oleh promosi yang optimal, potensi ini bisa memberikan dampak positif besar terhadap perekonomian lokal,” ujar Pj Gubernur Andap Budhi Revianto.

Andap juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sambil mengembangkan potensi pariwisata daerah. Peningkatan promosi dan pengembangan infrastruktur di sekitar danau akan sangat membantu dalam memudahkan akses wisatawan dan memperkenalkan keindahan alam Muna ke lebih banyak orang.

“Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pariwisata, sehingga wisatawan bisa menikmati keindahan alam ini dengan lebih mudah dan nyaman,” tambahnya.

Pj Gubernur berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan Danau Napabale menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dapat berkontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Dengan upaya bersama, Andap yakin bahwa Sultra dapat menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia.

Selain mengunjungi Danau Napabale, Pj Gubernur Andap juga dijadwalkan memberikan pengarahan kepada jajaran Pemkab Muna dan Muna Barat mengenai netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Turut mendampingi Pj Gubernur dalam kunjungan ini adalah Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna dan pejabat Pemkab Muna lainnya.

MUNA, Sultranet.com – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam rapat paripurna terbuka, Rabu (16/10/2024).

Prosesi yang berlangsung di Aula Utama DPRD Muna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Cahwan, didampingi Wakil Ketua sementara, Muhammad Natsir Ido, serta Pj. Bupati Muna, Yuni Nurmalawati.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala BNNK, perwakilan KPU, Bawaslu, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna.

Selain itu, masyarakat Muna juga hadir menyaksikan secara langsung pengucapan sumpah janji para wakil rakyat tersebut.

Dari total 30 anggota DPRD yang dilantik, 10 di antaranya merupakan wajah lama (incumbent), termasuk 3 perwakilan perempuan.

Sementara itu, 20 anggota lainnya adalah wajah baru yang berhasil menduduki kursi DPRD Muna periode 2024-2029.

Dalam sambutannya, Cahwan menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD periode sebelumnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya hingga 16 Oktober 2024. Ia juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian anggota DPRD sebelumnya. Selamat bertugas bagi anggota DPRD yang baru dilantik, semoga amanah dalam menjalankan tugasnya,” ujar Cahwan.

Pj. Bupati Muna, Yuni Nurmalawati, turut menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik.

Ia berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Muna.

“Selamat kepada 30 anggota DPRD Muna yang telah dilantik. Semoga dapat menjalin sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah rakyat,” ucap Yuni.

Berikut daftar nama 30 anggota DPRD Muna yang dilantik:

PDI-P:

1. La Ode Andri Ashary

2. Muhammad Rahim

3. La Ode Ena

4. Muhammad Zultasyridah

5. Saleh Hayadi

Golkar:

1. L. Honto Darwin

2. Muhammad Natsir Ido

3. La Ode Diyrun

4. La Ode Sumiadi

Gerindra:

1. La Ode Gerson Kadaka

2. La Ode Hermin

3. Muhamad Tomorimbi

4. Siswono

Demokrat:

1. Cahwan

2. Abdul Salam Loga

3. Muhamad Sahrun

4. Rasmin

Nasdem:

1. Arya Yudhistira

2. La Ode Muhammad Oster Alam

3. La Irwan

PKB:

1. Muhamad Takdir

2. La Sali

3. Sarif Ramadhan

PKS:

1. La Ode Ary Priady Annas

2. Wa Nurnia

3. Murida

Hanura:

1. Zahrir Baitul

2. Asdar

PBB:

1. Awal Hisabu

PAN:

1. Agustini Muhaimin

Bombana, SultraNET. |– Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, menggelar kegiatan gotong royong pembersihan drainase, Rabu, (16/10/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, terutama di musim hujan yang dapat meningkatkan risiko penyakit.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Pulau Tambako, Asmading, Babinsa dari Koramil 1431-01/Rumbia, para kepala dusun Desa Pulau Tambako, serta turut berpartisipasi bersama Masyarakat kurang lebih 30 orang warga setempat.

Kepala Desa Pulau Tambako, Asmading, menyampaikan apresiasi kepada Babinsa yang telah memprakarsai kegiatan tersebut.

“Saya sangat berterima kasih atas peran serta Babinsa dalam kegiatan ini, serta partisipasi warga yang telah menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa,” ujarnya.

Babinsa Pulau Tambako, Serda Samsudin, yang turut terjun langsung dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan.

“Kami berharap dengan pembersihan drainase ini, desa kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh genangan air, seperti demam berdarah,” tuturnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, juga menegaskan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sinergi antara TNI dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman,” jelasnya.

Dengan adanya gotong royong ini, diharapkan masyarakat Desa Pulau Tambako semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan mereka, sekaligus memperkuat kebersamaan antara Babinsa dan warga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. (PEN)

Bombana, sultranet.com – Pelayanan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara nyaris lumpuh akibat mayoritas pejabat dan Staf Dinas sedang menjalani perjalanan dinas ke luar daerah.

Dari pantauan pada Rabu pagi (16/10) pukul 08.30 WITA, hanya tiga ASN yang hadir untuk menjalankan tugas di kantor tersebut.

Tiga ASN yang masih bertugas di kantor itu adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anton Ferdinan, S.Pd., Kabid Layanan Perpustakaan Hj. Nurlaela, S.Ag., serta staf pengurus barang, Nurlianti.

Ketika ditanya awak media, Anton Ferdinan mengungkapkan bahwa ada sekitar 30 pejabat dan staf yang sedang melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah, termasuk Jakarta, Surabaya, Baubau, Kendari, dan Pulau Kabaena.

“Benar, saat ini ada sekitar 30 orang pejabat dan staf yang melakukan perjalanan dinas. Kami bertiga tetap di kantor untuk memastikan pelayanan berjalan,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, rincian perjalanan dinas tersebut mencakup beberapa agenda. Sebanyak lima orang staf berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Statis yang berlangsung dari 16 hingga 17 Oktober 2024.

Sementara itu, tiga staf mendampingi Kepala Dinas Perpustakaan dalam menghadiri Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Surabaya selama empat hari, mulai 16 hingga 19 Oktober.

Selain itu, lima orang staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan melakukan kunjungan ke Pulau Kabaena untuk pembinaan perpustakaan sekolah yang diusulkan mengikuti lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi pada tahun 2025.

Tidak hanya itu, 10 staf dari Bidang Layanan Perpustakaan juga sedang menghadiri bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, empat pejabat fungsional Arsiparis sedang menjalani studi tiru di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Baubau dari 14 hingga 18 Oktober 2024.

Dengan jumlah pegawai yang terlibat dalam perjalanan dinas cukup besar, pelayanan di Kantor Dinas Perpustakaan Bombana praktis minim tenaga.

Meskipun demikian, Anton Ferdinan menegaskan bahwa pelayanan di kantor masih tetap berlangsung meski dalam keterbatasan.

Jakarta, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri peresmian Learning Management System (LMS) Pamong Desa, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keberlanjutan LMS Pamong Desa Tahun 2024 pada Selasa (15/10/2024), bertempat di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Gubernur seluruh Indonesia atau perwakilannya, pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, serta para bupati dan walikota yang mengikuti acara secara virtual, bersama dengan pimpinan OPD dari seluruh provinsi.

Kegiatan dimulai dengan laporan dari Mohammad Noval, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang menjelaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia melalui program P3PD yang didukung oleh World Bank. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan dan menjadi warisan inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menekankan tiga hal penting: pertama, pentingnya regulasi yang jelas, termasuk pelaksanaan dan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada 15 Januari 2014; kedua, kelembagaan yang kuat, seperti pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan ketiga, alokasi anggaran yang memadai untuk dana desa.

Suhajar Diantoro juga mengingatkan bahwa tujuan dari otonomi desa adalah untuk mencapai kemandirian fiskal, di mana desa tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., juga memberikan penjelasan terkait pentingnya LMS Pamong Desa. Menurutnya, program ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, dengan target pelatihan untuk 40.000 desa dan 80.000 aparatur desa pada tahun 2024. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi alat untuk mempercepat pengembangan kapasitas aparat desa, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, Sekda Sultra juga mencatat pentingnya pembelajaran berbasis digital dalam rangka pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui LMS Pamong Desa, aparatur desa dapat mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi, serta memungkinkan evaluasi kompetensi secara real-time.

Acara ini juga membahas strategi pengembangan desa, dengan memperkenalkan platform LMS Pamong Desa yang diharapkan dapat memberikan akses pelatihan yang lebih luas dan efisien, terutama bagi desa-desa yang terletak di daerah terpencil.

Sebagai bagian dari upaya memajukan desa, beberapa contoh keberhasilan desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga disoroti, seperti Desa Kutuh di Kabupaten Bandung yang berhasil mengelola PADes sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2022 melalui berbagai unit usaha, termasuk wisata desa.

Keseluruhan acara bertemakan “Dari LMS Pamong Desa Menuju Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Indonesia Emas 2045” ini, menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih mandiri.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., memimpin penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Selasa (15/10/2024) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, Forkopimda Provinsi Sultra, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait.

Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang selama ini mendominasi anggaran daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, S.Pd., S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa kesepakatan ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mujahidin juga mengungkapkan bahwa pada 5 Januari 2025, sistem opsen pajak akan diberlakukan, yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Sultra.

“Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen kita untuk memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada. Kami berharap, dengan adanya opsen pajak yang akan berlaku pada 2025, pendapatan daerah akan meningkat signifikan,” ujar Mujahidin.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa keberhasilan dari kesepakatan ini sangat bergantung pada dasar hukum yang kuat, termasuk UU No. 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023, yang memberi landasan yang jelas untuk pengelolaan pajak daerah. “Dengan dasar hukum yang jelas, kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam optimalisasi PAD ini sah dan sesuai aturan,” katanya.

Pj. Gubernur juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan PAD di Sultra. Saat ini, 63,97% anggaran Sultra bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi PAD baru mencapai 36,02%. “Kita harus mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan mulai memaksimalkan potensi pajak yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Andap.

Data dari Bapenda Sultra menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, sekitar 21% dari 869.479 kendaraan bermotor yang terdaftar di Sultra belum membayar pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan, alat berat, dan bahan bakar kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, Pemprov Sultra akan fokus pada sektor-sektor pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur juga menegaskan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak untuk memastikan akurasi dan transparansi. “Kita harus berkomitmen untuk meningkatkan disiplin pajak dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pembayaran serta pengawasan pajak,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra dapat meningkatkan penerimaan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pj. Gubernur menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera, dan modern.

Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Sultra untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Acara tersebut digelar pada Selasa (15/10/2024) pukul 11:08 WITA di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kendari.

Kegiatan yang bertujuan memberikan pelatihan kepada para nelayan mengenai pemanfaatan informasi cuaca dan iklim berbasis data ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengungkapkan pentingnya kegiatan ini untuk mendukung keselamatan nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka. “Kegiatan ini sangat penting karena langsung berhubungan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita. Saya berharap informasi cuaca yang akurat dapat membantu mereka bekerja dengan lebih aman dan produktif,” ujarnya.

Pj. Gubernur juga mengapresiasi BMKG, khususnya Direktur Meteorologi BMKG, Eko Prasetyo, MT, yang hadir mewakili pihak pusat, serta Kepala Stasiun Meteorologi Sulawesi Tenggara, Sugeng, yang menggagas kegiatan ini. Beliau menegaskan dukungannya terhadap upaya BMKG untuk menyampaikan informasi cuaca dan iklim secara tepat sasaran kepada para nelayan.

“Informasi cuaca dan iklim sangat vital bagi para nelayan. Kita harus memanfaatkan teknologi dan data yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya mendukung penuh upaya BMKG dalam menyediakan informasi yang akurat bagi para nelayan,” tambahnya.

Selain itu, Pj. Gubernur mengajak para nelayan untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG guna memastikan kegiatan penangkapan ikan berjalan lebih aman dan hasilnya lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, TNI AL, POLAIR, dan kelompok nelayan, untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pj. Gubernur turut menyoroti pentingnya pengolahan hasil perikanan sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, mengingat cuaca yang tidak menentu. Budidaya rumput laut, udang, serta pengolahan ikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, instansi terkait, serta para nelayan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara yang turut mengikuti pelatihan sekolah lapang cuaca nelayan. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para nelayan dalam menghadapi tantangan cuaca serta memanfaatkan potensi perikanan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) ini merupakan upaya pemerintah dan BMKG dalam memperkuat kapasitas nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca yang kerap terjadi, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka kegiatan orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Buton Selatan (Busel), dan Buton Tengah (Buteng) angkatan kedua, di Hotel Claro, Kendari, pada Selasa (15/10/2024). Kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara dan berlangsung selama empat hari, hingga 18 Oktober 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Sugeng Hariyono, Pj. Bupati Buton Selatan, Pj. Bupati Buton Tengah yang diwakili, serta perwakilan Sekretaris Daerah dan DPRD dari ketiga kabupaten. Tak ketinggalan, para narasumber dan seluruh peserta orientasi yang berjumlah 75 orang turut hadir.

Ketua Panitia sekaligus Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Syahruddin Nurdin, dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur atas kehadirannya dan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan wewenang mereka. Ia juga menegaskan pentingnya orientasi ini dalam mendalami peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, serta tata tertib DPRD.

“Orientasi ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan meningkatkan integritas anggota DPRD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan amanah,” ujarnya.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan orientasi tersebut. Beliau mengingatkan pentingnya para anggota DPRD untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan fungsi mereka. “Orientasi ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga merupakan fondasi untuk membantu para anggota DPRD menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah,” ujar Pj. Gubernur.

Selain itu, Andap menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. “Jabatan ini bukan hanya sekadar sebuah posisi, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pj. Gubernur juga berharap para anggota DPRD dapat mengambil keputusan politik yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Ia menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai pemerintahan daerah berbasis hukum dan perencanaan pembangunan yang matang, guna menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur mengapresiasi antusiasme peserta orientasi yang diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kredibilitas DPRD. “Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin baik, sehingga kita bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Kegiatan orientasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatifnya, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menandatangani kesepakatan bersama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (15/10/2024).

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, yang hingga kini masih bergantung pada transfer pusat sebesar 63,97%, dengan PAD baru mencapai 36,02%.

Kesepakatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD melalui integrasi dan pemanfaatan data strategis, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta data perusahaan pengguna air permukaan dan pemilik alat berat.

Pj. Gubernur Andap dalam sambutannya menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan PAD agar tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu berani mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan.

“Optimalisasi PAD adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Kita perlu berani meninggalkan cara lama dan mengembangkan sektor-sektor baru,” tegas Andap.

Lebih lanjut, Gubernur Andap juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak, serta integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendapatan daerah.

Dengan sinergi antar pemerintah daerah, Andap berharap peningkatan PAD akan lebih optimal dan membantu rencana pembangunan di Sultra.

“Melalui langkah integrasi ini, kita akan lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan di Sulawesi Tenggara bersama 17 kabupaten/kota. Hasil dari optimalisasi PAD ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” tambahnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, menyebutkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pajak daerah melalui pertukaran dan pemanfaatan data, serta pengolahan data terpadu.

Lima poin utama yang disepakati meliputi optimalisasi PAD, integrasi data, pertukaran data strategis, pengolahan data terpadu, dan peningkatan bagi hasil pajak.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah optimalisasi PAD melalui penguatan kolaborasi dan teknologi.

Menurutnya, pemanfaatan data terpadu dan sinergi dengan provinsi serta kabupaten/kota lain akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah Kolut.

“Kami di Kolaka Utara melihat optimalisasi PAD ini sebagai upaya penting untuk mendorong kemandirian fiskal. Tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan lama, kami akan menggali lebih dalam potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan, terutama dari sektor pajak daerah,” ujar Yusmin.

Lebih lanjut, Yusmin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akan fokus pada pengelolaan data pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk peningkatan PAD.

Selain itu, dengan adanya integrasi data antar kabupaten/kota, Kolaka Utara dapat memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kami akan memastikan pemanfaatan data secara tepat dan efisien, termasuk data kendaraan bermotor, bahan bakar, dan perusahaan-perusahaan pengguna air serta alat berat. Dengan begitu, kami dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan pajak di Kolaka Utara,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yusmin juga mengapresiasi inisiatif dari Pj. Gubernur Sultra dalam mendorong optimalisasi PAD di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan membuka jalan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Kolaka Utara berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah provinsi dan daerah lain. Dengan sinergi yang solid, kita dapat membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Yusmin.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

.

Bombana, sultranet.com – Dukungan masyarakat untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2025-2030, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, (Berani) tampak melimpah dalam kampanye yang diadakan di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut dihadiri ribuan warga, melebihi kapasitas kursi yang disediakan.

Sudirman, Koordinator Kecamatan (Korcam) Tim Pemenangan Berani di Rarowatu Utara, mengungkapkan bahwa jumlah kursi yang disediakan sebanyak 1.000 tidak cukup menampung antusiasme warga yang hadir.

“Kursi kami siapkan 1.000, tapi tidak satupun yang kosong dan masih banyak yang berdiri di luar sana,” ujarnya, menyoroti besarnya dukungan warga terhadap Burhanuddin dan Yani.

Hasran, seorang perwakilan pemuda setempat, menyampaikan dukungannya secara tegas kepada Burhanuddin, ia mengingatkan warga agar memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak nyata.

“Kita butuh fakta, bukan katanya. Burhanuddin terbukti kinerjanya. Jikalau beliau mengkhianati janji suci terhadap rakyat Bombana, saya akan pimpin massa untuk kepung kantor bupati,” kata Hasran, dengan nada peringatan bahwa masyarakat akan terus mengawasi janji kampanye.

Dukungan juga datang dari Mokole Mansur Lababa, tokoh adat setempat, yang menyoroti komitmen Burhanuddin terhadap pelestarian adat dan budaya.

“Hanya Pak Burhanuddin yang berani menandatangani agar Huaea Laeya bisa menjadi kawasan adat. Itu bukti nyata bahwa Burhanuddin peduli pada adat dan budaya di Bombana,” jelas Mansur, memberikan penghormatan atas langkah konkret Burhanuddin dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Sementara itu, Ahmad Yani, calon Wakil Bupati, dalam orasinya menegaskan komitmen mereka untuk membawa perubahan di Bombana.

“Kami mewakafkan diri kami untuk masyarakat Bombana yang menginginkan perubahan,” ujarnya.

Yani juga menyinggung persaingan di Desa Lantowua yang dianggap belum sepenuhnya mendukung pasangan ini.

“Tinggal Lantowua yang saat ini hitungan kita belum maksimal, saya harap Pak Desa bisa netral,” tegasnya

Kampanye ini tidak hanya menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap Burhanuddin dan Yani, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa pasangan ini dianggap mampu membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Bombana.