MUNA, Sultranet.com – Dukungan politik dalam Pilkada Muna 2024 terus mengalir untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada – Purnama Ramadhan.

Salah satu loyalis Rusman Emba, Sirajuddin Haq S.Sos, yang lebih dikenal sebagai Adhyn Haq, menyatakan komitmennya mendukung Rahmatnya Muna.

Adhyn, yang selama dua periode menjadi pendukung Rusman Emba sebagai Bupati Muna, kini beralih mendukung Rajiun Tumada dengan alasan kuat.

“Kami ingin Muna dipimpin oleh sosok yang disiplin, adil, dan mampu menjunjung hak-hak masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok desa,” ujarnya, Kamis (3/10/2024).

Sebagai bentuk komitmennya, Adhyn tidak hanya mendeklarasikan dukungan, tetapi juga membentuk satuan tugas (satgas) pemantauan netralitas kepala desa di Pilkada kali ini.

Satgas ini bertujuan memastikan kepala desa bersikap netral sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur pemilu dan pemerintahan desa.

“Kepala desa harus netral. UU Pemilu dan UU Desa sudah jelas melarang mereka memihak kelompok tertentu. Jika melanggar, ada konsekuensi pidana dan pemberhentian dari jabatan,” tegasnya.

Adhyn menekankan bahwa netralitas kepala desa sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedamaian dalam proses Pilkada.

Menurutnya, sikap kepala desa yang condong ke salah satu calon dapat memicu konflik di masyarakat.

“Kami akan memastikan semua kepala desa mematuhi aturan dan tidak memihak. Jika ada yang melanggar, kami akan mengambil tindakan tegas,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses Pilkada hingga ke pelosok desa dan memastikan Bawaslu serta jajarannya bekerja optimal.

“Pilkada bukan sekadar mengganti bupati, melainkan menciptakan pemerintahan yang lahir dari pilihan rakyat tanpa tekanan dari pejabat manapun,” bebernya.

Adhyn juga mengajak semua pihak untuk menjaga Pilkada Muna tetap damai dan berkualitas.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi kepala desa yang tidak netral,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dengan predikat “Baik” dalam kategori pengelolaan data statistik sektoral. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia setelah melalui evaluasi yang diikuti oleh 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota se-Indonesia. (3/10)

Sultra menempati peringkat keenam dengan nilai 2,90, setelah berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan data sektoral, termasuk implementasi Data Desa Presisi yang digagas oleh Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto. Penyerahan penghargaan ini berlangsung pada Kamis, 26 September 2024, di Hotel Grand Mercure, Jakarta, dan dihadiri oleh Kepala BPS, dengan penghargaan untuk predikat keempat hingga kedelapan diterima oleh Dinas Kominfo Sultra selaku Walidata.

Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan koordinasi antarinstansi di Sultra dalam mengelola data yang akurat dan reliabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan Dinas Kominfo untuk mewujudkan satu data Indonesia yang valid dan terintegrasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, khususnya dalam pengembangan Data Desa Presisi. Harapan saya, ke depan Sultra bisa masuk dalam tiga besar penerima Anindhita Wistara Data pada tahun 2025,” ujar Andap.

Sultra menjadi salah satu dari delapan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan ini, yang juga diberikan kepada DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta yang meraih predikat tertinggi dengan nilai masing-masing 3,48, 3,37, dan 3,34. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akurasi data sektoral yang berperan penting dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya penyusunan Perda Data Desa Presisi untuk mendukung pembangunan data sektoral yang valid. “Melalui penerapan Perda ini, kita harap pada 2025, Sultra bisa semakin mengukir prestasi di tingkat nasional dan menjadi contoh dalam pengelolaan data sektoral,” tambahnya.

Ke depan, Andap juga mengajak semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan data sektoral, serta mengoptimalkan anggaran statistik yang dapat memperkuat kinerja Dinas Kominfo dan dinas lainnya sebagai produsen data. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Andap berharap Sultra dapat terus meningkatkan kualitas data untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Penerima Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024:

1. DKI Jakarta (3,48)
2. Bali (3,37)
3. DI Yogyakarta (3,34)
4. Jawa Timur (3,08)
5. Jawa Barat (3,07)
6. Sulawesi Tenggara (2,90)
7. Bengkulu (2,87)
8. Sumatera Barat (2,87)

Keberhasilan Pemprov Sultra ini diharapkan menjadi motivasi bagi provinsi lain dalam memperbaiki pengelolaan dan akurasi data untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif melaksanakan probity audit pada sepuluh paket proyek strategis tahun 2024. Probity audit ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, yang ditandatangani pada 2 Januari 2024.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut berlangsung dengan integritas tinggi dan bebas dari penyimpangan.

Sepuluh paket strategis yang menjadi fokus probity audit meliputi proyek-proyek penting, seperti lanjutan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bombana, peningkatan jalan di Laeya-Tampabulu, Tampabulu-Toburi, dan Toari-Bambamolingku-Matausu, pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Babomolingku, peningkatan jaringan irigasi di Tongkoseng, revitalisasi SDN 28 Kampung Baru dan SMPN 13 Poleang Utara, pembangunan Pelabuhan Larete, serta revitalisasi SDN 136 Larete.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, menekankan bahwa probity audit ini merupakan langkah strategis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bombana.

“Probity audit bertujuan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip integritas, kejujuran, dan akuntabilitas,” jelas Ridwan. (3/10/2024)

“Selain itu, audit ini menjadi semacam *early warning system* (peringatan dini) yang dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal, sehingga masalah bisa dicegah sebelum terjadi,” tambahnya.

Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa konsisten dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ridwan berharap audit ini tidak hanya mendeteksi potensi kecurangan, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan transparan.

Akbar, S.Hi., Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, menjelaskan bahwa probity audit dilakukan pada berbagai tahap proses pengadaan barang dan jasa.

“Audit ini mencakup tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, namun kami fokus pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Akbar.

Dengan demikian, pihaknya dapat memantau proses dengan lebih mendalam, terutama pada tahap kritis yang sering rawan penyimpangan.

Dalam audit ini, tim Inspektorat melakukan pemantauan terhadap sejumlah indikator, di antaranya validitas anggaran, kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kebutuhan, dan waktu pelaksanaan.

Selain itu, mereka juga mengecek transparansi pada tahap pemilihan penyedia barang dan jasa serta memantau proses pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan ini bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana yang dianggarkan benar-benar digunakan secara optimal dan bebas dari kecurangan,” imbuh Akbar.

Dengan probity audit yang dilakukan, Ridwan berharap seluruh perangkat kerja terkait di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal dan berpedoman pada asas-asas kejujuran. Ia juga berharap agar audit ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Probity audit ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Ridwan.

Melalui probity audit ini, Inspektorat Bombana berkomitmen menciptakan tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan bersih dari korupsi, sesuai visi mewujudkan Bombana yang transparan dan berintegritas. (adv)

Bombana, sultranet.com – Tokoh masyarakat adat Moronene dari rumpun keluarga besar Mokole Abdul Latif Haba dan Mokole Mansur Lababa secara kompak menyatakan dukungan penuh kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut 1, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani (BERANI), dalam Pilkada Bombana 27 november 2024 mendatang.

Deklarasi dukungan ini dilakukan dalam acara di kediaman Mokole Abdul Latif Haba pada Rabu malam (02/10), dihadiri oleh para tokoh dan masyarakat adat yang menilai Paslon BERANI memiliki komitmen dan keberpihakan yang kuat terhadap pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya Moronene.

Tokoh muda Moronene Asrin Sarewo, yang didapuk mewakili tuan rumah Mokole Abdul Latif Haba, dalam pidatonya menegaskan bahwa dukungan terhadap pasangan BERANI bukanlah tanpa alasan.

“Kami pernah memenangkan calon lain di tempat ini, namun kali ini saya yakin pasangan BERANI akan menang dengan selisih yang lebih besar. Masyarakat mendukung mereka karena kemampuan dan visi nyata untuk memajukan Bombana,” ungkap Asrin.

Asrin menyoroti pengalaman panjang H. Burhanuddin sebagai birokrat selama 30 tahun dan Ahmad Yani sebagai politisi ulung. Menurutnya, kombinasi ini sangat ideal untuk membawa perubahan yang cepat dan signifikan di Bombana.

“Dua sosok ini saling melengkapi. Pak Burhanuddin adalah seorang teknokrat berpengalaman, sementara Pak Ahmad Yani adalah politisi yang matang. Keduanya akan menciptakan strategi yang tepat untuk membangun Bombana,” lanjutnya.

Mokole Mansur Lababa, tokoh masyarakat adat Moronene, juga menyampaikan dukungannya dengan penuh keyakinan. Ia mengapresiasi langkah H. Burhanuddin selama menjabat sebagai Pj. Bupati yang memberikan hak-hak masyarakat adat Moronene khususnya yang berada di Hukaea Laea.

“Hanya dalam waktu satu tahun tiga bulan, Pak Burhanuddin berhasil menandatangani SK yang memberikan legalitas kepada masyarakat adat, sesuatu yang telah lama kami perjuangkan namun tak kunjung terwujud di masa pemerintahan sebelumnya,” ujar Mansur.

Mokole Mansur menambahkan bahwa pasangan BERANI memiliki integritas dan komitmen kuat untuk memajukan masyarakat adat. Ahmad Yani, menurutnya, telah lama berjuang bersama masyarakat adat sejak tahun 1996, saat ia masih mahasiswa.

“Ini membuktikan bahwa pasangan ini bukan hanya memiliki visi, tetapi juga kepedulian terhadap rakyat kecil dan adat istiadat,” tegasnya.

Selain tokoh adat, dukungan juga datang dari Ilham Subair, seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Meskipun sudah lama meninggalkan Bombana, Ilham mengaku tetap mengikuti perkembangan politik di daerahnya.

“Saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Burhanuddin, terutama dalam membenahi infrastruktur dan pembangunan daerah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang berkomitmen untuk membawa Bombana ke arah yang lebih baik,” kata Ilham.

H. Abustam, mantan Ketua Tim Sukses H. Tafdil, juga menyampaikan dukungan penuh kepada pasangan BERANI. Ia menilai Burhanuddin telah menunjukkan kapasitasnya dalam memimpin Bombana selama 15 bulan sebagai Pj. Bupati.

“Burhanuddin berhasil merubah wajah Bombana dalam waktu singkat. Saya yakin jika beliau terpilih untuk lima tahun ke depan, Bombana akan jauh lebih maju dan berkembang,” ujar Abustam.

Ahmad Yani, calon Wakil Bupati, dalam orasinya menegaskan komitmen pasangan BERANI untuk memberdayakan masyarakat lokal. Ia memastikan bahwa mereka tidak akan mendatangkan tenaga dari luar untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Bombana.

“Kami akan memprioritaskan putra daerah untuk membangun daerah ini. Setiap jabatan yang ada di Bombana akan diisi oleh warga lokal yang memenuhi syarat,” tegas Ahmad Yani.

Sementara itu, H. Burhanuddin menegaskan bahwa pengalaman selama 30 tahun sebagai birokrat menjadi modal penting dalam memimpin Bombana. Ia berkomitmen untuk melayani masyarakat, bukan sekadar berkuasa.

“Saya datang ke Bombana untuk melayani masyarakat, bukan untuk berkuasa. Birokrasi adalah mesin pemerintahan, dan saya memiliki pengalaman yang cukup untuk memastikan birokrasi berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat,” jelas Burhanuddin.

Dengan deklarasi dari masyarakat adat Moronene dan dukungan dari berbagai tokoh, pasangan BERANI semakin optimis untuk memenangkan Pilkada Bombana dan membawa perubahan besar bagi daerah tersebut.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis, 3 Oktober 2024. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya.

Rakor kali ini membahas pengendalian inflasi yang telah menunjukkan hasil positif, dengan angka inflasi Sultra yang tercatat sebesar 1,06% pada September 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 1,84%. Hasil ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.

Deflasi bulanan yang tercatat pada September 2024 juga menjadi sorotan, dengan komoditas-komoditas utama seperti hortikultura, beras, dan ikan mengalami penurunan harga. Hal ini, menurut Andap, disebabkan oleh stabilitas pasokan pangan serta dukungan bantuan sosial dari pemerintah. “Kami mengapresiasi kerjasama yang kuat antara TPID, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang memungkinkan inflasi Sultra tetap terkendali dengan baik,” ungkap Andap dalam sambutannya.

Selain itu, dalam rakor tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah potensi deflasi yang lebih dalam. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, yang akan mempermudah distribusi pangan, khususnya untuk mengatasi kelebihan pasokan komoditas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing, melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2024. Selain itu, distribusi bantuan pangan juga telah mencapai 100% dalam tiga bulan terakhir.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) juga memberikan arahan terkait pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Desa dalam mengendalikan inflasi. BI juga mendorong pemanfaatan program asuransi pertanian untuk mengurangi dampak risiko iklim pada sektor pertanian.

Dari sisi meteorologi, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko, menginformasikan bahwa Sultra masih berada dalam musim kemarau, yang diperkirakan berlanjut hingga November. Namun, musim hujan diprediksi akan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2025.

Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi strategis pun dihasilkan dalam rakor ini, antara lain:

1. Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
2. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa dalam pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian.
3. Percepatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan kerja sama antar daerah, serta perluasan jaringan kios untuk memantau inflasi.

Andap menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi menjelang Pilkada serentak dan akhir tahun 2024. Menurutnya, menjaga kestabilan harga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang responsif untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kita harus terus bekerja keras menjaga inflasi dan siap menghadapi potensi anomali cuaca, khususnya menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Andap.

Dengan adanya langkah-langkah pengendalian inflasi yang terencana dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan perekonomian Sultra dapat tetap stabil, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendukung kesuksesan Pilkada dan pencapaian pembangunan di akhir tahun 2024.

MUNA, Sultranet.com – Calon Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada, berjanji akan merealisasikan harapan mantan Bupati Muna, LM Rusman Emba, terkait perbaikan jalan poros Desa Lamanu hingga Desa Kawite Wite. Janji ini disampaikan Rajiun saat kampanye terbatas di Desa Kawite Wite, Kecamatan Kabawo, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Dihadiri ratusan pendukung, Rajiun menyampaikan bahwa Rusman Emba menitipkan pesan padanya agar memperbaiki jalan rusak di Desa Kawite Wite jika ia terpilih sebagai Bupati Muna.

Rajiun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan harapan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

“Pak Rusman titip pesan agar jalan rusak di Desa Kawite Wite diperbaiki, dan saya akan menepati janji itu jika terpilih sebagai Bupati Muna,” ungkap Rajiun menirukan pesan Rusman Emba yang ditemuinya di Rutan Sukamiskin.

Rajiun juga menjelaskan bahwa dirinya kerap berkunjung ke desa tersebut saat menjabat sebagai Bupati Muna Barat dan bahkan telah memperbaiki jembatan di Kawite Wite menggunakan dana pribadinya.

Ia mengungkapkan bahwa janji serupa pernah ia sampaikan pada Pilkada 2020, namun belum terwujud karena ia gagal terpilih saat itu.

“Insya Allah, jika saya diberi kepercayaan oleh masyarakat Muna pada Pilkada 27 November mendatang, perbaikan jalan ini akan menjadi prioritas utama. Jalan poros ini akan dikerjakan pertama,” tegas Rajiun.

Pasangan Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan yang diusung oleh PKB dan Gerindra serta didukung oleh PSI dan Partai Garuda, berharap dapat memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memenangkan Pilkada serentak dan membawa perubahan bagi Kabupaten Muna.

Kendari, sultranet.com – Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober untuk menghormati dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Batik telah diakui dunia sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO pada sidang ke-4 Komite Antar Pemerintah di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Pengakuan ini menunjukkan betapa pentingnya batik sebagai simbol identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. (2/10)

Batik bukan sekadar kain bercorak indah, namun juga sarat dengan makna filosofi kehidupan. Setiap motif batik menyimpan cerita, nilai, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2009, sebagai wujud penghargaan terhadap warisan budaya ini.

Pada peringatan Hari Batik Nasional tahun 2024 ini, masyarakat diingatkan untuk terus menjaga dan melestarikan batik sebagai bagian dari identitas bangsa. Setelah melalui perjalanan panjang dan tantangan, termasuk upaya bangsa lain yang sempat mengklaim batik sebagai warisannya, akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional.

“Batik adalah kebanggaan kita sebagai bangsa. Menjaga batik berarti menjaga warisan budaya kita yang sangat bernilai. Tidak hanya sekadar sebagai busana, batik adalah bagian dari identitas yang harus terus kita lestarikan,” ujar Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya.

Lebih dari sekadar seremoni, peringatan Hari Batik Nasional harus menjadi momentum untuk mengimplementasikan kecintaan terhadap batik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan batik dalam acara formal maupun informal, baik oleh masyarakat maupun pejabat, menjadi salah satu cara untuk mengapresiasi dan mempopulerkan batik di tanah air.

Pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk mencintai dan gemar menggunakan batik sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. “Mari kita terus bangga menggunakan batik, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara kita menjaga dan melestarikan budaya Indonesia,” tambah Andap.

Melalui Hari Batik Nasional, Indonesia kembali mengingatkan dunia bahwa batik adalah bagian integral dari budaya dan sejarah bangsa. Dengan terus melestarikan batik, kita menjaga identitas bangsa Indonesia dan mengukuhkan warisan budaya yang patut dibanggakan.

Selamat Hari Batik Nasional, 2 Oktober 2024. Lestarikan batik, lestarikan budaya, dan jaga identitas bangsa Indonesia.

KOLAKA TIMUR, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan monitoring Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), yang dilakukan oleh Staf Khusus Kementerian Pertanian, Profesor Muhammad Arsyad. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Koltim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Koltim, serta berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan penyuluh pertanian. (2/10)

Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Dengan luas wilayah mencapai 36.068 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, sebagian besar penduduk Sultra menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Menurut Asrun, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan 24,15 persen terhadap PDRB pada triwulan II 2024.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT), yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air guna meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Asrun Lio.

Asrun juga menyampaikan bahwa target PAT Provinsi Sultra pada tahun 2024 adalah 9.667 hektar, dengan realisasi hingga 1 Oktober 2024 telah mencapai 10.873 hektar atau 112,48 persen dari target. Untuk Kabupaten Kolaka Timur, dari target 550 hektar, telah tercapai 644,5 hektar atau 120,82 persen, sementara untuk padi gogo, target tanam 60 hektar baru terealisasi 16 hektar atau 26,67 persen.

Salah satu program pendukung PAT adalah pompanisasi, yang memberikan bantuan mesin pompa air untuk memastikan ketersediaan air di area pertanian yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air, terutama di musim kemarau. Sekda juga menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara mendapat alokasi pompa air sebanyak 1.142 unit, dengan 420 unit telah dimanfaatkan hingga 1 Oktober 2024. Untuk Kolaka Timur, sebanyak 330 unit pompa air telah dialokasikan, dan 220 unit di antaranya telah didistribusikan.

Selain itu, untuk mendukung efisiensi irigasi, Provinsi Sultra juga menerima alokasi irigasi perpompaan yang meliputi mesin pompa, rumah pompa, dan jaringan distribusi air. Dari total 195 unit irigasi perpompaan yang dialokasikan, 56 unit sudah selesai 100 persen pengerjaannya, sementara 84 unit lainnya telah mencapai 70 persen. Khusus untuk Kolaka Timur, tujuh unit irigasi perpompaan sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres 70 persen.

Asrun Lio juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Staf Khusus Kementerian Pertanian, Prof. Muhammad Arsyad, atas kunjungannya ke Sulawesi Tenggara dan berharap program-program ini dapat terus berjalan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi ini.

Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan program-program PAT dan pompanisasi dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka Timur.

Bombana, sultranet.com – Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bombana, Andi Nirwana Sebbu dan Heryanto (ANS-TO), memperkenalkan program Bantuan Rumah Layak Huni.

Program ini bertujuan untuk menyediakan minimal 1.500 rumah layak huni setiap tahun bagi keluarga miskin di Bombana jika pasangan nomor urut 2 tersebut terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada 27 November 2024 mendatang.

Calon Bupati Andi Nirwana Sebbu mengatakan bahwa banyak keluarga di Bombana masih hidup dalam kondisi yang tidak layak, dengan infrastruktur rumah yang buruk dan akses sanitasi yang minim. Hal ini berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.

Menyadari hal ini, ANS-TO berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui program rumah layak huni yang tidak hanya menjadi janji kampanye, tetapi juga strategi utama untuk perbaikan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Program ini akan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan rumah, hal itu akan memberikan lapangan pekerjaan dan memperkuat rasa kepemilikan.

Material bangunan yang digunakan juga ramah lingkungan dan tahan lama, memastikan perlindungan optimal bagi penghuninya.

“Kami berkomitmen menyediakan tempat tinggal yang layak dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial,” ujarnya Andi Nirwana Sebbu. Rabu (2/10/2024)

Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bombana dengan memberikan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Program ini diprediksi akan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, dari kesehatan hingga pendidikan anak-anak.

Selain itu, pembangunan rumah baru diharapkan menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja baru.

Program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Fitri, warga Kecamatan Poleang, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

“Kami sangat mendukung program ini. Jika terealisasi, kami sangat bersyukur.” ujar Fitri

Jalannya program ini bergantung pada dukungan masyarakat dan pelaksanaan yang konsisten oleh pemerintah daerah jika ANS-TO terpilih di Pilkada Bombana.

Dengan mengusung program ini, ANS-TO menunjukkan komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Bombana.

Pewarta: Azuli

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber penting, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dalam rakor tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra terdiri dari beberapa instansi terkait, antara lain BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta dinas-dinas lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah. Rakor ini bertujuan untuk memastikan upaya bersama dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra.

Tomsi Tohir, Plt. Sekjen Kemendagri, menyoroti capaian terbaru yang dirilis oleh BPS. Ia mengingatkan bahwa angka-angka yang disampaikan harus akurat dan riil. Lebih lanjut, ia meminta penjelasan mengenai penurunan inflasi dan daya beli masyarakat. Tohir juga meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil terbesar berasal dari komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk.

Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan khusus mengenai inflasi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan di Sultra tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat sebesar -0,20 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Meski demikian, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin dan beras mengalami kenaikan harga yang menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,68 persen.

Di tingkat kabupaten, Kolaka tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Sultra, yaitu 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengajak kolaborasi lintas sektor guna memastikan pencapaian pengendalian inflasi yang positif ini terus berlanjut. Melalui upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat mempertahankan inflasi yang terkendali demi kesejahteraan dan stabilitas perekonomian daerah.