Bombana, 10 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, secara resmi membuka Expose Data Peresmian Laica Data Lakomea di Kantor Desa Lakomea. Acara yang digelar dalam rangka Pembinaan Desa CANTIK (Cinta Statistik) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pihak-pihak yang mendukung program pembinaan desa berbasis data.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana. Pembinaan desa CANTIK diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan data desa di seluruh Kabupaten Bombana, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan, yang tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, tetapi juga berperan dalam pengumpulan data sektoral yang sangat penting bagi pengambilan keputusan pembangunan. “Penting bagi setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana untuk memiliki sistem pengelolaan data yang presisi, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, desa diharapkan dapat menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan data yang baik di tingkat desa menjadi sangat vital, dan hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bombana, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data di tingkat daerah dan desa.

Lebih lanjut, Ir. Rusdiamin menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bombana dalam rangka Desa CANTIK bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas statistik desa, terutama dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. “Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh desa, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Lakomea menyampaikan laporan mengenai kegiatan statistik yang telah dilakukan di desanya. Desa Lakomea, yang terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Bombana, telah berhasil menjalani seluruh tahapan kegiatan statistik dengan baik. Salah satu pencapaian yang luar biasa adalah rilisnya buku “Lakomea Dalam Angka”, yang menyajikan berbagai data penting mengenai kondisi sosial-ekonomi desa, dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi sektor utama di desa ini. Buku tersebut memuat informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan, serta memberikan gambaran mengenai potensi dan kebutuhan yang ada di Lakomea.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di Lakomea sangat sesuai dengan karakteristik desa, di mana sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Buku “Lakomea Dalam Angka” berisi data tentang jumlah penduduk, komoditas pertanian utama, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indikator sosial lainnya yang penting untuk dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

BPS Kabupaten Bombana juga mempresentasikan hasil survei terbaru yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Survei tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, yang semuanya penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada data dan fakta di lapangan.

“Dengan adanya data yang lebih lengkap dan terstruktur, kami berharap desa-desa di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya dan mandiri dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Kepala BPS Kabupaten Bombana dalam presentasinya.

Pemanfaatan data statistik yang lebih baik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain itu, dengan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak yang lebih besar.

Ir. Rusdiamin juga mengungkapkan harapannya agar desa-desa di Kabupaten Bombana dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, serta memanfaatkan teknologi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan relevan. “Kami sangat mendukung program pembinaan ini dan berharap ke depan akan semakin banyak desa yang dapat menerapkan pengelolaan data yang baik dan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pembangunan,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Laica Data Lakomea, Pemkab Bombana berharap dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana untuk lebih giat dalam meningkatkan kapabilitas statistiknya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat program-program pembinaan desa CANTIK dan memperluas cakupan pengelolaan data desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Dengan adanya data yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan pembangunan yang dilakukan akan lebih optimal, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Bombana, SultraNET. – | Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serka Wahab, bekerja sama dengan masyarakat Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, melaksanakan penanaman puluhan pohon rambutan, Kamis, 10/10/2024. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Babinsa dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Serka Wahab, Babinsa yang memimpin kegiatan ini, menyampaikan bahwa penanaman pohon rambutan dipilih karena selain memberikan manfaat lingkungan, pohon buah ini juga memiliki nilai ekonomis.

“Kami sengaja memilih pohon rambutan karena memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setelah pohon-pohon ini mulai berbuah,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan penghijauan seperti ini merupakan bentuk nyata dari peran TNI dalam mendukung program lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil yang dapat diperoleh dari pohon buah yang ditanam.

Sementara itu, Kepala Dusun 3 Desa Pasarepua, Bapak Justang, mengapresiasi inisiatif Babinsa dalam melibatkan warga dalam kegiatan ini. Ia menyebutkan bahwa langkah ini sangat positif bagi masa depan desa dan berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Ini adalah langkah nyata yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi generasi mendatang,” katanya.

Dengan adanya penanaman pohon rambutan ini, diharapkan lingkungan Desa Pasare Apua menjadi lebih hijau dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Kendari, sultranet.com – Heryanto, S.KM., calon Wakil Bupati Bombana, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan penghinaan terhadap “Mokole Moronene”, tokoh adat suku Moronene.

Laporan tersebut dibuat oleh Mansur Lababa (65) mewakili Tiga orang Mokole Moronene yang didampingi kuasa hukumnya, Sukdar, S.H., M.H., dari Kantor Advokat Sukdar-Partner & Law Firm, pada Rabu (9/10) sekitar pukul 14.20 WITA di Mapolda Sultra.

Kasus tersebut dilaporkan ke bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Cyber Crime) Polda Sultra.

Dalam keterangannya, Mansur Lababa mengungkapkan bahwa dugaan penghinaan bermula dari sebuah pesan suara yang diduga dikirim oleh Heryanto.

Ujaran tersebut, yang berisi kata-kata kasar dan penghinaan, tersebar di sejumlah grup WhatsApp.

Ucapan Heryanto dianggap menghina Mokole Moronene, khususnya setelah menanggapi sambutan Ir. H. Burhanuddin, M.Si., salah satu bakal calon Bupati Bombana, dalam acara silaturahmi dengan warga Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Bombana, pada 29 Mei 2024 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin menyampaikan bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari Moronene dan menyebut bahwa nenek moyang suku Moronene berasal dari Luwu.

Pernyataan ini kemudian memicu kemarahan Heryanto, yang dalam pesan suaranya melontarkan hinaan kepada para Mokole Moronene.

“Terkhusus yang membuat cerita tentang pernyataan Pak Bur, saya sumpahi kamu orang. Kalau kamu masih orang Moronene, biar kamu Mokole, Mokole tai kamu orang. Mokole setan kamu yang bikin cerita ini!” ujar Heryanto dalam pesan suaranya.

Merespons pesan tersebut, Mansur Lababa menegaskan bahwa penghinaan tersebut tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi juga suku Moronene secara keseluruhan.

“Sebagai Mokole Moronene, kami merasa sangat tersinggung dan kecewa dengan ucapan tersebut. Terlapor seharusnya lebih bijak, apalagi dirinya mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati di Bombana,” tegas Mansur.

Sementara itu, Sukdar, S.H., M.H., kuasa hukum pelapor, menjelaskan bahwa tindakan Heryanto berpotensi memicu konflik sosial.

“Ujaran kebencian ini dapat menimbulkan permusuhan antara kelompok suku, khususnya Moronene. Ucapan yang disebarkan oleh terlapor sangat tidak pantas, terlebih di tengah masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai luhur,” katanya.

Sukdar menambahkan, laporan tersebut dibuat berdasarkan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3), serta Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sumber: Rilis Pers Kantor Hukum Advokat Sukdar, SH., MH

Bombana, sultranet.com – Politeknik Bombana kembali menorehkan prestasi gemilang. Dua tim Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) berhasil lolos dalam pendanaan Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) 2024.

Proposal yang diajukan kedua tim tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui pemberdayaan sumber daya alam setempat.

Proposal pertama yang berjudul “Pengembangan Keragaman Potensi Hasil Arena Pinata Sebagai Sentra Industri Kecil Menengah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Poea” berfokus pada pengolahan aren menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.

Sedangkan proposal kedua, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Nira Menjadi Gula Aren Bernilai Tinggi di Desa Tampa Bulu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana,” bertujuan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan nira aren menjadi produk unggulan.

Program POMN merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang kemahasiswaan.

Program ini mendukung pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka serta bertujuan memberdayakan organisasi kemahasiswaan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui proyek inovatif.

Asrianti, S.T., M.T., dosen pembimbing Tim A, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian mahasiswanya.

“Alhamdulillah, mahasiswa kami berhasil mendapatkan pendanaan POMN. Saya salut dengan dedikasi mereka dalam mengikuti kompetisi tingkat nasional ini,” ujarnya.

Fadliyah Al Maida, S.T., M.T., dosen pembimbing Tim B, juga mengungkapkan kebahagiaannya.

“Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Terima kasih kepada seluruh tim mahasiswa yang telah bekerja keras. Tidak mudah untuk bisa lolos, dan saya bangga bahwa dua proposal dari TRKI bisa mendapatkan pendanaan.”

Adapun nama-nama mahasiswa yang tergabung dalam tim tersebut adalah:

Tim A:

1. Rista Aulia (Ketua Tim)

2. Risnawati

3. Tasya Audina M.

4. Puji Lestari Wibowo P.

5. Ikram Suryadi

6. Nur Apriani

7. Muh. Yusril TH

8. Riski

9. Muh. Alfajri Susantiadji

Tim B:

1. Deno (Ketua Tim)

2. Mulking

3. Miranda

4. Misna

5. Fitri

6. Ulfa

7. Irda

8. Idha Riskiyanti

9. Eka Mayang

10. Risnawati

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus berprestasi di berbagai ajang nasional maupun internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam pencegahan dan penanganan pornografi. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi secara virtual pada Rabu (9/10/2024).

Rakornas dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, mewakili Menteri Agama yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendidikan karakter untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pornografi.

“Peran pendidikan sangat vital. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai pencegahan pornografi di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya harus terus diperkuat,” ujar Saiful.

Sementara itu, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, Indonesia mencatat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi, menempatkannya di peringkat keempat dunia dan kedua di ASEAN.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di tingkat daerah sesuai amanat Perpres Nomor 25 Tahun 2012. “Peran aktif pemerintah daerah, TP PKK, dan Karang Taruna sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pornografi,” ungkap Woro.

Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Sultra menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan GTP3 di wilayahnya. Ia juga menyoroti perlunya langkah-langkah strategis, mulai dari pembinaan, pengawasan teknologi, hingga penegakan hukum yang tegas.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan pornografi. Ini bukan hanya isu moral, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial. Langkah preventif dan tindakan hukum harus berjalan seimbang,” kata Andap.

Rakornas turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, kementerian/lembaga, dan institusi terkait. Acara ini juga diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Polri, Kominfo, dan Kementerian PPPA.

Selain membahas pentingnya regulasi dan literasi digital, Rakornas juga mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan pornografi sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023.

“Pornografi memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibanding narkotika. Oleh karena itu, perlu tindakan menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA.

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap pencegahan pornografi dapat menjadi prioritas bersama untuk melindungi moral dan ketahanan sosial bangsa, khususnya di tengah gempuran arus digital yang semakin tak terbendung.

Bambana, SultraNET. – | Dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang mengajak warga dan pedagang untuk bersama-sama membersihkan Pasar Sore di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Rabu, 09/10/2024

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Djuharis, menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan pasar sebagai tempat yang banyak dikunjungi masyarakat.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan dan kenyamanan warga. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan untuk menciptakan pasar yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lingkungan 2, Bapak Risal, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Babinsa dalam mengorganisir kegiatan ini.

“Saya sangat berterima kasih atas kepedulian Babinsa dan partisipasi masyarakat. Kebersihan pasar sangat penting, dan kami berharap kesadaran ini terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Koramil 1431-03/Poleang dalam mendukung program kebersihan lingkungan yang sejalan dengan arahan pemerintah daerah. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. (PEN)

MUNA, Sultranet.com – Kampanye terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, berlangsung meriah di Lapangan Bente Tibolo, Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Acara ini dihadiri oleh puluhan ribu warga yang antusias mendengarkan visi dan misi pasangan RahmaTnya Muna.

Menambah semarak acara, penyanyi jebolan D’Academy 4, Fildan Rahayu, turut hadir untuk menghibur masyarakat.

Kehadiran Fildan berhasil menyedot perhatian massa yang berkumpul di lapangan tersebut.

Dalam orasinya, La Ode M. Rajiun Tumada menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di beberapa wilayah Muna, khususnya Parigi hingga Marobo, serta jalur Wantiworo sampai Laiba dan Latampu yang rusak parah.

Dia menegaskan bahwa masalah jalan raya menjadi prioritas jika terpilih sebagai Bupati Muna.

“Saya paham betul keluhan masyarakat terkait jalan rusak. Serahkan masalah ini kepada kami. Insyaallah, perbaikan jalan akan menjadi prioritas utama, selain masalah air bersih, pertanian, perikanan, dan pariwisata,” ujar Rajiun di hadapan ribuan pendukungnya.

Selain Wasolangka, kampanye RahmaTnya Muna akan berlanjut di sejumlah titik lainnya, yakni Pure, Tampo, dan Raha.

Pada setiap kampanye, Rajiun memastikan Fildan Rahayu akan kembali tampil untuk menghibur masyarakat.

“Alhamdulillah, Fildan hadir di tengah kita. Tidak ada calon lain yang bisa menghadirkan Fildan, karena saya sudah anggap dia sebagai keluarga sendiri. Fildan hanya mau hadir di acara yang saya adakan,” lanjut Rajiun.

Dia pun berharap, hiburan dari Fildan dapat menyemarakkan suasana dan mendukung kemenangan RahmaTnya Muna dalam Pilkada 2024.

“Fildan akan kembali tampil di kampanye berikutnya pada 29 Oktober di Pure, lalu pada 6 November di Tampo, dan di kampanye akbar di Kota Raha,” pungkasnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara menggelar Peer Learning Meeting (PLM) tingkat kabupaten yang berlangsung di Perpustakaan Kolaka Utara, Lasusua, Selasa (8/10/2024)

Acara ini dibuka oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Muchlis Bachtiar, S.Pi., MP mewakili Pj. Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H.

Dalam acara tersebut, Pemkab Kolaka Utara menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional RI berupa 42.000 buku bermutu, 42 rak buku, serta 5 paket perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bantuan tersebut diserahkan kepada 42 desa yang tersebar di Kolaka Utara.

Acara ini juga menjadi ajang penghargaan bagi perpustakaan desa terbaik dan pengelola perpustakaan yang berprestasi.

Perpustakaan Desa Woitombo dinobatkan sebagai perpustakaan desa terbaik, disusul Perpustakaan Desa Lapolu di posisi kedua dan Perpustakaan Desa Tetebawo di posisi ketiga.

Sementara itu, penghargaan untuk pengelola perpustakaan desa terbaik diraih oleh PIC Perpustakaan Desa Lapolu sebagai terbaik pertama, diikuti oleh Desa Rantelimbong di posisi kedua dan Desa Meeto di posisi ketiga.

Terdapat pula penghargaan harapan, yaitu Desa Lambuno (Harapan 1), Desa Tetebawo (Harapan 2), dan Desa Mattirobulu (Harapan 3).

Peer Learning Meeting adalah kelas berbagi tips trik peningkatan literasi, sharing pengalaman untuk para pengelola dan kades dalam pengembangan perpustakaan.

Program transformasi ini bertujuan untuk mendorong perpustakaan desa berperan aktif dalam edukasi masyarakat, mendukung upaya penurunan angka stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa.

“Kehadiran perpustakaan desa sangat penting dalam mengedukasi masyarakat. Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses literasi, tetapi juga mendukung program-program pembangunan desa, seperti pemanfaatan lahan kosong untuk kegiatan produktif,” ujar Mukhlis Bakhtiar dalam sambutannya.

Konsultan Perpustakaan Nasional, Dharmawan Chaeruddin, SE, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya advokasi kepada pemerintah desa untuk mendukung keberlanjutan perpustakaan desa.

“Kolaborasi antara pemerintah desa dan perpustakaan desa adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan program ini. Kami apresiasi langkah Pemkab Kolaka Utara dalam menggalakkan budaya literasi di desa-desa,” katanya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan Kolaka Utara, Suriana Taufiq, yang mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam mendukung perkembangan perpustakaan desa.

“Kami berterima kasih atas bantuan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini,” Singkat Suriana Taufiq.

Hadir pula dalam acara tersebut Kadis PMD, Kadis Dikbud, Kadis Kominfo, serta para kepala desa dan tamu undangan lainnya.

Melalui acara ini, diharapkan perpustakaan desa di Kolaka Utara semakin berperan aktif dalam membangun kesadaran literasi di masyarakat, sekaligus menjadi pusat informasi yang mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara 

BALI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Desa serta Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Acara ini berlangsung di Gedung Ksiramawa, Kompleks Art Center, Bali, Selasa (8/10/2024).

Kegiatan yang dimulai sejak 7 hingga 10 Oktober 2024 tersebut dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia atau perwakilannya. Temu Karya Nasional ini menjadi puncak dari serangkaian acara untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah desa dan kelurahan yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam mendorong kemajuan dan kemandirian wilayahnya. Dalam acara tersebut, penghargaan Upakarya Wanua Nugraha juga diberikan kepada kepala daerah yang mendukung keberhasilan desa dan kelurahan di wilayahnya.

Sekda Sultra menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini meliputi diskusi, pembekalan, serta motivasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola berbasis inovasi dan potensi unggulan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memajukan desa dan kelurahan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada acara tersebut, panel diskusi menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM, serta Direktur Pembangunan Daerah Kemen-PPN/Bappenas. Pembahasan utama mencakup kebijakan kolaboratif dan inovasi yang mendukung keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada 9 Oktober 2024 ke dua lokasi di Provinsi Bali. Lokasi pertama adalah Kelurahan Kubu/Desa Adat Panglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan lokasi kedua adalah Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik baik keberlanjutan kinerja tata kelola berbasis potensi lokal.

Sekda Sultra menambahkan bahwa partisipasi Sultra dalam kegiatan ini menjadi dorongan besar untuk terus meningkatkan kapasitas desa dan kelurahan di wilayahnya. Ia berharap desa dan kelurahan di Sulawesi Tenggara semakin mandiri, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta nasional.

Bombana, 8 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana. Seminar berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, praktisi, serta Kepala Desa dan Lurah se-Bombana.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah. Menurutnya, di era digital yang serba cepat ini, penggunaan data yang akurat dan berbasis teknologi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. “Di Bombana, kita menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang merata. Semua tantangan ini hanya bisa kita hadapi dengan perencanaan yang berbasis data presisi dan terkini,” ujar Rusdiamin.

Pentingnya data yang akurat dan relevan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Raperda tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan data yang lebih sistematis dan efisien di level desa dan kelurahan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum ini menjelaskan bahwa raperda ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, dengan harapan data yang dikumpulkan akan lebih lengkap, akurat, serta dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya payung hukum ini, kita ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Harapannya, data ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rusdiamin menyampaikan bahwa proses penyusunan Raperda ini tidak hanya akan fokus pada aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga memperhatikan faktor regulasi, sosial, dan budaya yang melekat pada masyarakat desa dan kelurahan di Bombana. Oleh karena itu, masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam seminar ini sangat diharapkan untuk memperkaya substansi Raperda, sehingga bisa menghasilkan regulasi yang realistis dan aplikatif di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kita. Masukan dari semua pihak sangat penting untuk membuat regulasi yang mampu menjawab tantangan di lapangan,” tambahnya.

Seminar ini diikuti dengan diskusi aktif antara peserta yang mencakup berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa masukan konstruktif diberikan terkait dengan mekanisme pengumpulan dan penggunaan data, dengan harapan agar sistem yang akan diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan karakteristik masyarakat Bombana. Salah satu hal yang ditekankan dalam diskusi adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Para peserta seminar juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan agar mereka dapat memahami pentingnya data dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, seminar ini juga membuka kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk memberikan pandangan mereka mengenai penggunaan data presisi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Mereka menyarankan agar sistem yang dibangun tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di setiap desa dan kelurahan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, dimana data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bombana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan berbasis data. Diharapkan, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur sistem pemerintahan berbasis data desa dan kelurahan presisi, akan ada peningkatan dalam kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih efektif.

Ke depan, Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem yang berbasis data presisi, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menjadi titik awal penting dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan yang ada.