Sultranet.com, Wakatobi – Wakil bupati Wakatobi, Ilmiati Daud resmi menjabat Pejabat Pelaksana Bupati usai bupati Wakatobi Haliana cuti kampanye. Hal itu tertuang dalam dalam surat SK PJ Gubernur Sultra Nomor 100.1.4.2/5019. Tertanggal 3 September.

Tertera dalam surat tersebut. Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud SE.MSi, diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Plt bupati Wakatobi terhitung mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Dalam konsideran SK PJ Gubernur Sultra itu, berikut juga dijelaskan bahwa penugasan yang diberikan kepada Ilmiati Daud sebagai Plt Bupati Wakatobi adalah tindak lanjut surat bupati Wakatobi, H Haliana SE, Nomor 800.1.11.7/331 tanggal 2 September 2024 Perihal permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Nadar SIP.MSi, membenarkan hal tersebut.

“Iya, benar,” jawab Sekda Wakatobi melalui telepon selulernya (Whatsap). Selasa 24 September 2024.

Untuk diketahui, plt bupati Wakatobi akan menjalankan tugas sebagaimana yang dijalankan bupati namun ada beberapa hal yang tidak bisa dijalankan oleh plt bupati yakni tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis.

Dikutip dari buku Administrasi Hukum Negara, istilah Plt ini merujuk pada pelaksana tugas yang diperlukan ketika terjadi kekosongan sementara karena kepala daerah sedang berhalangan sementara atau terjerat kasus.

Biasanya posisi pelaksana tugas ini akan diisi oleh wakil kepala daerah. Apabila wakil kepala daerah juga sedang berhalangan sementara atau berada dalam masa tahanan, yang menjadi Plt adalah sekretaris daerah.

Jabatan Plt ini telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 angka 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Laporan : Midin

Pongkalaero, sultranet.com – Calon Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, melanjutkan kampanyenya dengan mengusung program “1 Desa 1 Hafidz” di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Rabu malam (25/09/2024).

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan pentingnya pengembangan budaya lokal dan keagamaan untuk membangun masyarakat Bombana yang lebih baik.

Dalam kampanye yang dihadiri oleh Ketua DPRD Bombana, H. Abustam, dan tokoh-tokoh penting lainnya, Burhanuddin mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Ia mengapresiasi Desa Pongkalaero sebagai salah satu pusat kebudayaan Moronene yang telah diakui di tingkat nasional, dengan banyak penari asal desa ini telah tampil di Istana Negara.

“SDM di Desa Pongkalaero adalah salah satu pusat kebudayaan lokal Bombana. Kami perlu melestarikan tradisi ini dan memperkenalkannya ke dunia,” ujarnya.

Burhanuddin juga menyoroti komitmennya dalam meningkatkan program keagamaan, termasuk 1 desa 1 hafidz yang bertujuan menjaga semangat keagamaan di seluruh Kabupaten Bombana.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut bergantung pada dukungan masyarakat dalam pemilihan mendatang.

“Semua niat baik ini tidak akan terwujud jika saya tidak menjadi bupati. Saya minta dukungan Anda untuk memilih nomor urut 1,” tegas Burhanuddin.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas selama kampanye, menunjukkan bahwa dukungan untuk Burhanuddin semakin kuat menjelang pemilihan.

Masyarakat berharap program-program yang diusung dapat direalisasikan untuk kemajuan Bombana.

Dengan komitmen yang jelas terhadap pengembangan budaya lokal dan keagamaan, Burhanuddin mengajak warga Pongkalaero untuk bersatu dalam memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah mereka.

Bombana, sultranet.com – Pada kampanye perdananya di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, calon Bupati Kabupaten Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Pulau Kabaena. Rabu (25/09/2024) .

Kampanye perdana ini, dihadiri oleh ribuan warga yang antusias menyambut kedatangan Burhanuddin, yang turut didampingi Calon Ketua DPRD Bombana, Iskandar SP.

Burhanuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana, mengingatkan masyarakat tentang keberhasilannya dalam menyediakan listrik 24 jam dan melakukan pengaspalan jalan berkualitas.

“Jika saya bisa memenuhi janji tersebut saat belum terpilih, tentu saya bisa lebih banyak melakukan hal baik jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kabaena,” tegasnya di hadapan massa.

Kehadiran tokoh politik seperti Iskandar semakin memperkuat dukungan bagi Burhanuddin dalam Pilkada 2024.

Masyarakat Kabaena sangat berharap akan adanya perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama.

Burhanuddin menekankan bahwa penyelesaian jalan lingkar dan pembangunan infrastruktur dasar lainnya akan menjadi prioritas utamanya jika terpilih.

Dengan julukan “Bapak Penerangan,” Burhanuddin percaya bahwa pencapaiannya di bidang energi akan mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan penuh.

“Dukungan dari masyarakat Kabaena adalah kunci untuk mewujudkan semua janji ini,” tambahnya.

Kampanye ini diakhiri dengan harapan dan semangat warga Kabaena untuk melihat perubahan nyata dalam infrastruktur pulau mereka, menjadikan Burhanuddin sebagai calon yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi daerah tersebut.

Kolaka, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., bersama Pj. Ketua TP-PKK Kolaka, Ny. Norma Azazi Fadlansyah, S.Pd., M.Pd., memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan pemerintahan di lima kecamatan, Rabu (25/09). Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Pomalaa, Baula, Wundulako, Latambaga, dan Kecamatan Kolaka.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kolaka menekankan pentingnya Monev di tingkat kecamatan sebagai langkah pembinaan dan pengawasan terhadap program-program unggulan pemerintah daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa program unggulan daerah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Fadlansyah.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari masyarakat di lima kecamatan tersebut yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan berbagai program unggulan di Kabupaten Kolaka.

Monev ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memastikan bahwa pembangunan dan layanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana, serta untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat terkait program-program yang telah dijalankan.

Bombana, sultranet.com – Ribuan warga dari Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, tumpah ruah menghadiri acara silaturahmi yang digelar oleh pasangan calon nomor urut 1, H. Burhanuddin-Ahmad Yani, pada Rabu (25/9).

Antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya lokasi acara yang dipenuhi teriakan dukungan dan yel-yel penyemangat bagi pasangan calon tersebut.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kampanye pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi warga setempat.

Pasangan yang dikenal dengan visi membangun Desa menata kota ini berjanji akan fokus pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.

Dalam orasi politiknya, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

“Kami siap bekerja keras bersama rakyat demi kesejahteraan yang merata. Aspirasi kalian adalah prioritas kami,” tegas Burhanuddin, yang disambut sorakan meriah dari massa pendukung.

Salah satu tokoh masyarakat, Muhammad Subur, yang turut hadir di acara tersebut, mengungkapkan keyakinannya bahwa Burhanuddin adalah sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata di Kabupaten Bombana.

“Kita butuh pemimpin yang tidak hanya paham masalah, tapi juga memiliki solusi. Burhanuddin adalah harapan kita semua untuk perubahan yang lebih baik,” ungkap Subur di hadapan ribuan warga.

Acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti doa bersama untuk kesuksesan pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani dalam kontestasi politik Pilkada 2024 yang semakin dekat.

Masyarakat Baliara dan sekitarnya berharap pasangan ini mampu merealisasikan janji-janji kampanye mereka, terutama dalam sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani semakin optimis menatap Pilkada 2024 dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan.

Kehadiran lautan manusia di acara ini menjadi simbol kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan dan berharap pasangan nomor 1 ini bisa menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi Kabupaten Bombana.

Acara silaturahmi tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama setempat, memohon keselamatan dan kesuksesan dalam perjuangan politik pasangan calon ini.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau memasuki tahap uji makalah dan wawancara pada Rabu, 25 September 2024. Proses seleksi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel), yang didampingi oleh sejumlah anggota pansel yang berasal dari berbagai unsur, termasuk pemerintahan, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Proses ujian dimulai pukul 08.00 WITA, diikuti oleh sepuluh peserta yang telah lolos pada tahap-tahap sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra, H. Asrun Lio, menyampaikan bahwa tim pansel berkomitmen untuk bekerja dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa calon Sekda Kota Baubau yang terpilih nanti adalah mereka yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Tahap seleksi dimulai dengan penulisan makalah yang bertujuan untuk menguji kemampuan analitis dan pengetahuan peserta terhadap berbagai isu pemerintahan. Setelah itu, peserta akan menghadapi sesi wawancara untuk menilai aspek kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta visi mereka dalam memajukan Pemerintah Kota Baubau.

Sekda Sultra juga menyebutkan bahwa proses seleksi ini akan selesai dalam waktu dekat. “Hari ini, kita akan menuntaskan tahap uji makalah dan wawancara, dan target kami adalah dapat mengusulkan tiga nama calon Sekda Kota Baubau dalam waktu pekan depan,” tuturnya.

Seleksi JPT Pratama Sekda Baubau ini merupakan bagian dari upaya untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki integritas, keahlian, dan komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah seluruh tahapan selesai, pansel akan menyerahkan hasil seleksi kepada Wali Kota Baubau untuk ditindaklanjuti.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra secara virtual pada Rabu, 25 September 2024. Rapat ini membahas dua agenda penting: persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian pidato pengantar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sultra Tahun Anggaran 2025.

Rapat dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh, yang menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi kuorum, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. Dalam rapat tersebut, Juru Bicara DPRD Sultra, Supratman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra mengenai Ranperda Perubahan APBD 2024. Supratman menyebutkan beberapa masukan penting untuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sultra, yang disertai dengan rekomendasi menyetujui KUA-PPAS 2024.

Setelah penyampaian laporan, Ketua DPRD mengetuk palu sebagai tanda persetujuan atas Ranperda Perubahan APBD 2024, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pj. Gubernur dan Pimpinan DPRD Sultra.

Agenda berikutnya adalah penyampaian pidato pengantar oleh Pj. Gubernur Sultra mengenai KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pengantarnya, Andap Budhi Revianto memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2025 berdasarkan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sultra pada 2024, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,54%. Selain itu, inflasi mengalami penurunan, tingkat kemiskinan berkurang, dan pendapatan daerah meningkat sebesar 12,09%, mencapai Rp 5,318 triliun.

Andap juga menjelaskan tema pembangunan Provinsi Sultra untuk tahun 2025, yakni “Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Berdasarkan tema ini, empat prioritas pembangunan ditetapkan, yakni:

1. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul,
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
3. Pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan
4. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Andap juga mengungkapkan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut. “Pendapatan Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3,870 triliun, belum termasuk komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dicantumkan dalam APBD setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” jelas Andap.

Pj. Gubernur juga mengajak Pimpinan dan Anggota DPRD Sultra, bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Kepala Perangkat Daerah, untuk melanjutkan pendalaman dan pembahasan materi perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2025, sesuai dengan agenda yang telah disepakati.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, anggota DPRD, Forkopimda Tingkat I Sultra, serta Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Provinsi Sultra.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi menandatangani 22 Kesepakatan Bersama dengan rumah sakit pengampu di Jakarta pada Rabu, 25 September 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sultra, serta memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam acara yang berlangsung di Jakarta tersebut, Pj. Gubernur Sultra bersama perwakilan rumah sakit menandatangani kesepakatan mengenai jejaring pengampuan pelayanan kesehatan. Kerjasama ini mencakup layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit utama, seperti Diabetes Melitus, Kanker, Gastrohepatologi, Respirasi dan Tuberkulosis, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta Penyakit Infeksi Emerging.

“Kesepakatan Bersama ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan hak konstitusional rakyat di bidang kesehatan. Tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan,” kata Andap dalam sambutannya.

Dalam kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Sultra bekerja sama dengan tujuh rumah sakit rujukan, yang terdiri dari lima rumah sakit pengampu nasional dan dua pengampu regional. Lima rumah sakit pengampu nasional yang terlibat adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Sulianti Suroso, Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit Dharmais. Sementara itu, dua rumah sakit pengampu regional yang terlibat adalah Rumah Sakit Wahidin Makassar dan Rumah Sakit Soetomo Surabaya.

Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Sultra. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan layanan yang lebih terintegrasi. “Kerjasama ini menjadi fondasi penting dalam mengatasi tantangan kesehatan, dengan memberi kemudahan bagi masyarakat Sultra untuk mendapatkan perawatan terbaik tanpa harus dirujuk jauh-jauh ke luar daerah,” ujarnya.

Selain itu, Pj. Gubernur juga menambahkan bahwa rumah sakit yang terlibat dalam kerjasama ini akan membantu dalam pengembangan fasilitas kesehatan, peralatan medis, serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis di Sultra. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan tercipta sistem pelayanan yang lebih efisien dan berkualitas.

“Langkah ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan di daerah. Kami berharap bahwa kesepakatan ini dapat memperkuat sistem kesehatan di Sultra dan menjadi landasan untuk kerjasama yang lebih luas lagi di masa depan,” tutup Andap.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, serta membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dan penanganan berbagai penyakit utama di wilayah tersebut.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, Pemerintah Desa Pu’u Waeya bersama Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia menggelar karya bakti pembersihan parit di Desa Pu’u Waeya, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat setempat dan siswa SDS Pu’u Waeya yang berpartisipasi aktif dalam membersihkan drainase guna mencegah banjir di musim hujan. Rabu, 25/09/2024

Sertu La Salihu, Babinsa Koramil 1431/01 Rumbia yang memimpin kegiatan ini, menyampaikan, “Pembersihan drainase ini sangat penting untuk mencegah genangan air yang dapat mengganggu aktivitas warga. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan siswa, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.”

Sementara itu, Kepala Desa Pu’u Waeya, Basofi Sudirman, mengungkapkan apresiasinya terhadap keterlibatan Babinsa dan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan Babinsa yang selalu hadir dalam setiap kegiatan desa. Karya bakti ini menjadi contoh nyata kerja sama antara pemerintah desa, TNI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Selain itu, Danramil 1431/01 Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, juga turut memberikan pandangannya mengenai kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini sejalan dengan program TNI yang selalu siap membantu masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kami akan terus mendukung kegiatan-kegiatan serupa demi kesejahteraan masyarakat,” Tutup Danramil.

MUNA, Sultranet.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pusat dikabarkan bakal melakukan audit khusus terhadap pembangunan dan pengelolaan pabrik jagung kuning di Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selasa (24/9/2024)

Audit ini dilakukan adalah respon setelah adanya dugaan bahwa pabrik yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp14,1 miliar tersebut bermasalah dan tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat setempat.

Hasidi, Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi, yang melaporkan kasus ini kepada BPK RI Pusat, menyatakan bahwa sejak awal pembangunan pabrik sudah bermasalah.

“Sejak awal, proyek ini sudah terindikasi bermasalah. Pabrik dibangun di atas lahan milik masyarakat yang tidak pernah dihibahkan secara resmi, dan ada bukti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Pertanahan Muna, serta Polres Muna yang memperkuat hal ini,” ujar Hasidi.

Ia juga menyoroti adanya ketidakberesan dalam pengelolaan pabrik tersebut. Menurutnya, pembangunan pabrik tidak melibatkan Dinas Pertanian Muna secara keseluruhan, sehingga muncul dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Ada indikasi kuat bahwa pabrik ini dikelola secara ilegal oleh PT DNA, yang bertindak sebagai pihak ketiga tanpa prosedur yang jelas,” tambah Hasidi.

Ia juga menilai bahwa peluncuran pabrik jagung tersebut hanya formalitas belaka dan diduga direkayasa untuk kepentingan tertentu.

Hasidi menegaskan bahwa proyek yang sudah menelan anggaran besar ini justru tidak memberikan manfaat yang nyata bagi daerah.

“Proyek ini tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat Muna. Bahkan, hingga saat ini, masih ada warga yang belum menerima pembayaran atas jagung mereka,” katanya.

Ia berharap BPK RI segera melakukan investigasi dan audit khusus terkait penggunaan anggaran dan proses pembangunan pabrik jagung kuning ini.

“Kami mendesak BPK RI Pusat untuk segera turun tangan dan menyelesaikan kasus ini. Pabrik jagung yang seharusnya memberikan manfaat bagi daerah justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” tegas Hasidi.

Ia mengklaim bahwa pihak BPK RI telah memastikan akan segera menyampaikan laporan ini kepada pimpinan agar segera diproses lebih lanjut.

Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika ada oknum BPK di daerah yang mencoba bermain mata dengan pemerintah daerah dalam proses pemeriksaan penggunaan keuangan daerah.

“Laporan kami akan segera sampaikan dan teruskan pada pimpinan agar segera diproses,” ujarnya

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak BPK RI dan Pihak Pabrik belum terkonfirmasi.

Penulis: Borju