KOLAKA TIMUR, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan monitoring Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), yang dilakukan oleh Staf Khusus Kementerian Pertanian, Profesor Muhammad Arsyad. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Koltim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Koltim, serta berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan penyuluh pertanian. (2/10)

Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Dengan luas wilayah mencapai 36.068 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, sebagian besar penduduk Sultra menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Menurut Asrun, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan 24,15 persen terhadap PDRB pada triwulan II 2024.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian, salah satunya melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT), yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan air guna meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Asrun Lio.

Asrun juga menyampaikan bahwa target PAT Provinsi Sultra pada tahun 2024 adalah 9.667 hektar, dengan realisasi hingga 1 Oktober 2024 telah mencapai 10.873 hektar atau 112,48 persen dari target. Untuk Kabupaten Kolaka Timur, dari target 550 hektar, telah tercapai 644,5 hektar atau 120,82 persen, sementara untuk padi gogo, target tanam 60 hektar baru terealisasi 16 hektar atau 26,67 persen.

Salah satu program pendukung PAT adalah pompanisasi, yang memberikan bantuan mesin pompa air untuk memastikan ketersediaan air di area pertanian yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air, terutama di musim kemarau. Sekda juga menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara mendapat alokasi pompa air sebanyak 1.142 unit, dengan 420 unit telah dimanfaatkan hingga 1 Oktober 2024. Untuk Kolaka Timur, sebanyak 330 unit pompa air telah dialokasikan, dan 220 unit di antaranya telah didistribusikan.

Selain itu, untuk mendukung efisiensi irigasi, Provinsi Sultra juga menerima alokasi irigasi perpompaan yang meliputi mesin pompa, rumah pompa, dan jaringan distribusi air. Dari total 195 unit irigasi perpompaan yang dialokasikan, 56 unit sudah selesai 100 persen pengerjaannya, sementara 84 unit lainnya telah mencapai 70 persen. Khusus untuk Kolaka Timur, tujuh unit irigasi perpompaan sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres 70 persen.

Asrun Lio juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Staf Khusus Kementerian Pertanian, Prof. Muhammad Arsyad, atas kunjungannya ke Sulawesi Tenggara dan berharap program-program ini dapat terus berjalan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi ini.

Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan program-program PAT dan pompanisasi dapat terus mendukung upaya peningkatan produksi pertanian serta memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka Timur.

Bombana, sultranet.com – Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bombana, Andi Nirwana Sebbu dan Heryanto (ANS-TO), memperkenalkan program Bantuan Rumah Layak Huni.

Program ini bertujuan untuk menyediakan minimal 1.500 rumah layak huni setiap tahun bagi keluarga miskin di Bombana jika pasangan nomor urut 2 tersebut terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada 27 November 2024 mendatang.

Calon Bupati Andi Nirwana Sebbu mengatakan bahwa banyak keluarga di Bombana masih hidup dalam kondisi yang tidak layak, dengan infrastruktur rumah yang buruk dan akses sanitasi yang minim. Hal ini berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.

Menyadari hal ini, ANS-TO berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui program rumah layak huni yang tidak hanya menjadi janji kampanye, tetapi juga strategi utama untuk perbaikan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Program ini akan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan rumah, hal itu akan memberikan lapangan pekerjaan dan memperkuat rasa kepemilikan.

Material bangunan yang digunakan juga ramah lingkungan dan tahan lama, memastikan perlindungan optimal bagi penghuninya.

“Kami berkomitmen menyediakan tempat tinggal yang layak dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial,” ujarnya Andi Nirwana Sebbu. Rabu (2/10/2024)

Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bombana dengan memberikan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Program ini diprediksi akan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, dari kesehatan hingga pendidikan anak-anak.

Selain itu, pembangunan rumah baru diharapkan menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja baru.

Program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Fitri, warga Kecamatan Poleang, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

“Kami sangat mendukung program ini. Jika terealisasi, kami sangat bersyukur.” ujar Fitri

Jalannya program ini bergantung pada dukungan masyarakat dan pelaksanaan yang konsisten oleh pemerintah daerah jika ANS-TO terpilih di Pilkada Bombana.

Dengan mengusung program ini, ANS-TO menunjukkan komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Bombana.

Pewarta: Azuli

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Selain itu, acara ini juga menghadirkan narasumber penting, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Dalam rakor tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra terdiri dari beberapa instansi terkait, antara lain BPS Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta dinas-dinas lain yang berhubungan dengan pengendalian inflasi daerah. Rakor ini bertujuan untuk memastikan upaya bersama dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra.

Tomsi Tohir, Plt. Sekjen Kemendagri, menyoroti capaian terbaru yang dirilis oleh BPS. Ia mengingatkan bahwa angka-angka yang disampaikan harus akurat dan riil. Lebih lanjut, ia meminta penjelasan mengenai penurunan inflasi dan daya beli masyarakat. Tohir juga meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga pada komoditas tertentu.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, melaporkan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Kelompok pengeluaran yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil terbesar berasal dari komoditas beras, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk.

Statistisi Ahli Madya BPS Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan khusus mengenai inflasi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan di Sultra tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat sebesar -0,20 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang. Meski demikian, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin dan beras mengalami kenaikan harga yang menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,68 persen.

Di tingkat kabupaten, Kolaka tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Sultra, yaitu 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah sebesar 0,43 persen. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga dan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengajak kolaborasi lintas sektor guna memastikan pencapaian pengendalian inflasi yang positif ini terus berlanjut. Melalui upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat mempertahankan inflasi yang terkendali demi kesejahteraan dan stabilitas perekonomian daerah.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bombana kembali memperkuat komitmennya untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Hal tersebut ditegaskan pada sosialisasi Pengawasan Bawaslu di Aula Hotel Istana, Rabu (02/10/2024)

Ketua Bawaslu Bombana, Irpan, S.H., M.Kn., menekankan pentingnya peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pengawasan Pilkada, terutama di era digital saat ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam harus seragam dan berlandaskan pada regulasi yang ada.

“Setiap langkah pengawasan harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Tidak boleh ada perbedaan cara pandang di lapangan. Pengawas harus kompak dalam satu visi yang sama, memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan, jujur, dan adil,” ujarnya.

Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas Bawaslu dalam menghadapi potensi pelanggaran yang sering terjadi selama masa kampanye, terutama di media sosial. Irpan menjelaskan bahwa kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara secara tidak sah, dan penyebaran informasi hoaks adalah beberapa contoh pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

“Kami akan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, terutama di media sosial yang sering kali digunakan sebagai alat penyebaran informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Salah satu fokus utama dalam sosialisasi kali ini adalah pengawasan kampanye di media sosial. Zulfikar, S.Pd., Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bombana, menyoroti peran besar media sosial dalam proses politik saat ini.

“Media sosial telah menjadi platform utama dalam kampanye, namun juga menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian. Ini adalah tantangan besar bagi kami sebagai pengawas,” ujar Zulfikar.

Bawaslu Bombana tidak bekerja sendirian dalam menangani isu ini. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, mereka menggandeng Diskominfo dan Polres Bombana. Fadlan, S.Si., M.M., Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Bombana, dan IPTU Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Reskrim Polres Bombana, turut memberikan pandangan mereka mengenai pentingnya kolaborasi dalam menanggulangi pelanggaran di media sosial. mereka menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani isu-isu sensitif seperti SARA yang dapat memicu konflik horizontal.

“Kami di sini untuk memastikan bahwa pengawas memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana merespons isu-isu yang muncul di media sosial. Misalnya, ketika muncul isu SARA, respons kita harus cepat, tidak bisa lambat, karena hal ini dapat memicu konflik yang lebih besar di masyarakat,” jelas Zulfikar.

Lebih lanjut, Zulfikar juga menggarisbawahi pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas pengawasan. “Panwascam tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas mereka secara profesional, tetapi juga dengan integritas tinggi. Ini adalah modal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada,” tambahnya.

Peserta sosialisasi ini mencapai 88 orang, yang terdiri dari pimpinan Panwascam dari 22 kecamatan di Bombana, serta staf kehumasan. Dalam kegiatan ini, para pengawas dibekali pengetahuan mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam pengawasan kampanye tatap muka maupun di media sosial.

Dalam upaya menciptakan pemilu yang damai dan tanpa konflik, Bawaslu Bombana menekankan pentingnya langkah pencegahan dini terhadap pelanggaran. Menurut Zulfikar, kampanye yang terarah dan sesuai aturan merupakan kunci untuk mencegah konflik yang mungkin muncul.

“Kami berharap, semua kampanye bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Pilkada Bombana 2024 dapat berlangsung damai, tanpa konflik,” harapnya.

Zulfikar juga mengungkapkan rencana Bawaslu Bombana untuk melibatkan media dalam diskusi terkait pencegahan pelanggaran kampanye di media sosial.

“Insyaallah ke depan kami akan mengundang teman-teman media untuk berdiskusi bersama tentang pencegahan pelanggaran Pilkada di media sosial,” pungkasnya.

Bombana, SultraNET. | – Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P, memimpin acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat 32 personel Bintara dan Tamtama di Lapangan Upacara Sayta Mahawira Makodim 1431/Bombana, Jl. Poros Bombana-Kendari, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Rabu (02/10/2024). Dari jumlah tersebut, 22 orang Bintara dan 10 orang Tamtama menerima kenaikan pangkat menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Andi Irfandi menyampaikan bahwa kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para prajurit.

“Kenaikan pangkat bagi prajurit TNI Angkatan Darat merupakan suatu bentuk penghargaan sekaligus kehormatan atas prestasi dan dedikasi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Dandim.

Dandim juga menekankan pentingnya rasa syukur dalam menyikapi kenaikan pangkat ini. “Kenaikan pangkat harus diterima dengan penuh rasa syukur dan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kekuatan untuk mempertanggungjawabkan amanah ini,” tambahnya. Dia juga mengingatkan bahwa pangkat yang diterima harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme keprajuritan.

Lebih lanjut, Letkol Andi Irfandi berpesan agar para prajurit yang naik pangkat tidak hanya memberikan dampak positif bagi diri sendiri, tetapi juga bagi satuan dan lingkungan sekitarnya.

“Kenaikan pangkat harus menjadi motivasi untuk membawa perubahan positif bagi satuan, organisasi, dan lingkungan tempat Anda berada,” jelasnya.

Dandim juga berharap para prajurit dapat menjadi sosok teladan di manapun mereka bertugas. “Saya berharap kalian bisa menjadi sosok yang dibanggakan dan teladan bagi rekan-rekan lainnya, baik dalam tugas maupun di luar tugas,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hadiah, melainkan hasil dari prestasi yang dicapai.

Pada akhir sambutannya, Letkol Inf Andi Irfandi mengucapkan selamat kepada para prajurit yang naik pangkat. “Saya ucapkan selamat atas kenaikan pangkat ini. Saya yakin pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, terutama ibu-ibu Persit yang selalu setia mendampingi,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.com – Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Muna, La Ode Arwaha, mengumumkan bahwa La Sarima bukan lagi kader PKB. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (02/10/2024).

“La Sarima sudah memundurkan diri sebagai kader PKB sejak tanggal 16 kemarin. Dengan demikian, dia tidak lagi terikat sebagai anggota PKB,” tegas La Ode Arwaha.

Ia juga menilai bahwa tindakan La Sarima yang mengatasnamakan PKB untuk mendukung pasangan lain adalah sebuah kekeliruan.

“Jika La Sarima ingin memberikan dukungan secara pribadi, itu sah-sah saja. Namun, dia tidak berhak menggunakan nama PKB untuk mendukung pasangan yang berbeda, karena PKB tegak lurus mendukung pasangan Rajiun-Purnama,” tambah Arwaha.

Demi menjaga soliditas partai, Arwaha mengingatkan seluruh kader PKB Muna untuk bersatu dalam mendukung dan memenangkan pasangan Rajiun-Purnama dalam Pilkada Muna mendatang.

“Kami meminta semua kader untuk bersatu dan tegak lurus mendukung Rajiun-Purnama. Jika ada kader PKB yang tidak sejalan, kami tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan,” ucapnya.

La Sarima, yang sebelumnya adalah anggota DPRD terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019, tidak terpilih kembali pada Pemilu 2024.

Keputusan untuk mundur dari PKB ini dianggap sebagai langkah strategis oleh beberapa pihak, namun di sisi lain menimbulkan kontroversi di internal partai.

Dengan keputusan ini, DPD PKB Muna berharap dapat memperkuat dukungan terhadap pasangan calon yang diusung dan memastikan kesatuan visi untuk memenangkan Pilkada mendatang.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena yang dipimpin oleh Serda Muh. Ramli melaksanakan kegiatan Karya Bakti penanaman pohon di Dusun 2, Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk menghijaukan lahan kosong dengan menanam pohon Mahoni dan Jambu Mete, sebagai upaya menciptakan kesejukan lingkungan di masa mendatang. Rabu, 02/10/2024

Serda Muh. Ramli menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan.

“Penanaman pohon ini diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Ramli.

Danramil Kabaena, Kapten Inf Effendi, juga mengapresiasi inisiatif ini. “Kegiatan ini sejalan dengan program penghijauan yang kami dorong di wilayah Kabaena. Kami berharap masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Rahantari, Aryanto, menyatakan bahwa program ini sangat positif bagi warganya. “Kami sangat berterima kasih atas kontribusi TNI dalam menjaga lingkungan desa kami. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” tutup Aryanto.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada – Purnama Ramadhan (Rahmatnya Muna), menggelar kampanye terbatas di Lapangan Desa Mantobua, Kecamatan Lohia. Selasa (1/10/2024)

Kampanye tersebut menarik perhatian ribuan warga, mereka hadir diperkirakan melebihi jumlah undangan yang disebarkan oleh panitia yang hanya sebanyak 500 orang.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat ribuan pendukung berkumpul untuk mendengar visi dan misi dari Paslon nomor urut 2 ini.

Banyak harapan disampaikan oleh warga, terutama terkait dengan perbaikan infrastruktur, seperti jalan yang rusak parah di poros Jalan Waara hingga Desa Mantobua.

Warga berharap agar pasangan RAHMATnya Muna dapat merealisasikan aspirasi tersebut setelah terpilih.

“Menangkan nomor 2 di Pilkada Muna. Semoga Rajiun Tumada – Purnama Ramadhan terpilih menjadi Bupati Muna,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Mantobua dalam kampanye tersebut.

Salah satu tokoh muda yang juga Sekretaris Demokrat Muna, La Ode Alfin, turut hadir dalam kampanye dan menjelaskan bahwa pilihannya mendukung Rajiun Tumada telah melalui pertimbangan matang.

“Saya meminta izin baik-baik dengan partai untuk mendukung bapak,” ujarnya, menegaskan komitmennya meski harus berpamitan dengan partai secara baik-baik karena Partai mengusung calon lain.

Alfin menambahkan bahwa saat bertemu dengan masyarakat, nama Rajiun Tumada selalu menjadi pilihan utama mereka.

“Setiap kali bertemu keluarga, jawaban mereka pasti ‘pokoknya Rajiun Tumada,” terangnya.

Calon Wakil Bupati Muna, Purnama Ramadhan, juga mengajak keluarganya di Desa Mantobua untuk bersama-sama mendukung pasangan RAHMATnya Muna.

“Saya adalah putra daerah asli Kecamatan Lohia. Ini adalah momentum kita untuk mendukung Rajiun Tumada menjadi Bupati,” pungkasnya.

Dalam orasi politiknya, Rajiun Tumada menekankan komitmennya untuk membangun Kabupaten Muna jika terpilih sebagai Bupati.

“Percayakan kepada kami, La Ode Muhammad Rajiun Tumada – Purnama Ramadhan, untuk menjadi Bupati Muna. Insya Allah semua jalan akan kita realisasikan untuk diaspal,” katanya dengan penuh keyakinan.

Dia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga suasana kampanye agar tetap damai.

“Mari kita berkampanye dengan baik, hilangkan Pilkada Muna dari zona merah menjadi zona hijau,” harapnya.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengapresiasi dan menyetujui usulan DPRD Sultra terkait rencana pembangunan Patung Haluoleo, yang diusulkan melalui hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Adat Tolaki (LAT). Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., pada Selasa (1/10/2024), menyatakan bahwa pembangunan patung ini adalah langkah penting dalam melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya daerah.

Menurut Asrun, Pemprov Sultra sangat mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya, serta memperkenalkan tokoh-tokoh bersejarah kepada generasi mendatang. “Patung Haluoleo akan menjadi monumen yang tak hanya memperkenalkan sejarah, tetapi juga menyatukan masyarakat dengan nilai-nilai harmonis yang selama ini terjaga,” ujar Asrun.

Rencananya, patung ini akan dibangun di sekitar Kawasan Bandara Haluoleo, Kendari, dengan pelaksanaan peletakan batu pertama yang dijadwalkan pada awal Oktober 2024. Haluoleo, yang dikenal sebagai pemimpin pemersatu di Sulawesi Tenggara, dianggap sebagai simbol persatuan bagi masyarakat di seluruh wilayah provinsi, baik di daratan maupun kepulauan.

Sekda Sultra menambahkan bahwa melalui keberadaan monumen ini, masyarakat dan generasi muda dapat lebih mengenal dan mempelajari sejarah, sehingga nilai-nilai kebudayaan lokal dapat terus terjaga dan diwariskan. “Dengan mengetahui sejarah ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat merusak tatanan hidup harmonis yang telah dibangun selama ini,” lanjutnya.

Pakar Kebudayaan dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. La Niampe, serta Sekjen DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT), Bisman Saranani, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut. Prof. La Niampe menjelaskan bahwa nama Haluoleo, yang dikenal di berbagai daerah dengan sebutan berbeda seperti Lakilaponto di Muna dan Murhum di Buton, merupakan lambang pemersatu bagi berbagai suku di Sultra.

Menurut Prof. La Niampe, pembangunan patung ini tidak hanya sebagai penghormatan terhadap tokoh sejarah, tetapi juga untuk memperkenalkan kembali kebudayaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. “Haluoleo adalah pemimpin yang menyatukan kerajaan-kerajaan tradisional di Sulawesi Tenggara. Dengan mengenal sejarahnya, kita akan semakin mencintai dan melestarikan kebudayaan lokal,” ujarnya.

Pembangunan Patung Haluoleo juga mendapatkan apresiasi atas kontribusinya dalam mengenalkan sejarah dengan lebih mendalam. Sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga, patung ini diharapkan menjadi simbol persatuan yang dapat memperkokoh jati diri masyarakat Sultra di tengah keberagaman.

WAKATOBI, sultranet.com – Pasca gempa tektonik berkekuatan M6,2 yang mengguncang wilayah Laut Banda, Wakatobi, pada Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 16.28 WIB, Pelaksana Tugas (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, mengimbau warga agar tetap tenang. Meskipun gempa terasa cukup kuat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Menurut laporan BMKG, episenter gempa terletak di laut, dengan koordinat 6,15° LS dan 125,02° BT, sekitar 182 km tenggara Wakatobi, pada kedalaman 599 km. Gempa ini tergolong dalam kategori gempa intra-slab akibat deformasi dalam lempeng, dengan mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Dampak Gempa dan Langkah Pemerintah Daerah

Berdasarkan peta guncangan BMKG, intensitas guncangan di Wakatobi tercatat mencapai level IV MMI, yang dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Meskipun guncangan cukup terasa, hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan signifikan akibat gempa tersebut. Pj. Gubernur Sultra segera menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk memantau situasi lebih lanjut dan memastikan keamanan warga, terutama terkait potensi kerusakan bangunan.

Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rudin, S.T., menyampaikan bahwa episenter gempa pada pukul 17.28 WITA terletak sekitar 186 km tenggara Wakatobi, dengan kedalaman 631 km. Meskipun terjadi di kedalaman yang cukup besar, getaran yang dirasakan di permukaan tidak terlalu kuat. Hingga pukul 18.45 WITA, belum ada laporan tentang korban jiwa atau kerusakan parah.

Imbauan Pj. Gubernur untuk Tetap Waspada

Pj. Gubernur Sultra menegaskan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia mengimbau agar warga selalu mengikuti arahan resmi dari BMKG dan pihak berwenang serta memeriksa kondisi bangunan tempat tinggal mereka guna memastikan keamanan, terutama dari potensi keretakan yang bisa membahayakan.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui kanal resmi mereka, seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile, serta tidak mempercayai berita atau isu yang tidak terverifikasi. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, meskipun hingga pukul 16.48 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya gempa susulan.

Dengan kedalaman gempa yang cukup besar dan lokasi yang berada di laut, BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Pemerintah daerah berharap agar situasi tetap kondusif, dengan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga.