Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, sultranet.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun dari para muzaki dan masyarakat tidak digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan penggunaan dana zakat untuk program pemerintah tersebut.

Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., menegaskan bahwa seluruh dana ZIS yang dititipkan masyarakat dikelola sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tegaskan bahwa Zakat, Infak, dan Sedekah yang dititipkan masyarakat kepada BAZNAS tidak digunakan sepersen pun untuk program Makan Bergizi Gratis. Seluruhnya disalurkan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan delapan asnaf,” ujar Rizaludin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam syariat Islam, zakat hanya dapat diperuntukkan bagi delapan golongan penerima (asnaf), yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau hamba sahaya, gharimin atau orang yang terlilit utang untuk kebutuhan dasar, fisabilillah, serta ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam tata kelola zakat di BAZNAS, mulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian.

Menurut Rizaludin, secara kelembagaan maupun sumber pendanaan, program MBG dan pengelolaan zakat berada dalam sistem yang berbeda. Program MBG merupakan program pemerintah yang dibiayai melalui anggaran negara, sedangkan dana ZIS berasal dari amanah masyarakat yang penggunaannya diatur secara ketat dalam koridor syariah.

“Karena itu, penggunaan dana zakat tidak dapat dialihkan untuk program yang tidak masuk dalam kategori asnaf, termasuk program MBG,” tegasnya.

Rizaludin menambahkan, pengelolaan zakat di BAZNAS berpedoman pada prinsip 3A, yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Prinsip ini memastikan bahwa pengelolaan dana umat tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga taat hukum serta mendukung kepentingan bangsa dan negara.

Dalam implementasinya, program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga bantuan kemanusiaan bagi kelompok rentan yang termasuk dalam delapan asnaf. Berbagai program tersebut dijalankan secara terukur dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, Rizaludin mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penggunaan dana zakat. Ia memastikan amanah para muzaki tetap terjaga dan disalurkan tepat sasaran.

“Kami menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan serta audit berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Masyarakat dapat mengakses laporan pengelolaan zakat secara terbuka melalui laman resmi BAZNAS,” ujarnya.

Penegasan ini sekaligus menjadi komitmen BAZNAS untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat tingkat nasional, BAZNAS memastikan setiap rupiah dana yang dihimpun benar-benar kembali kepada umat yang berhak menerimanya, sehingga tujuan zakat untuk menghadirkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan dapat terwujud secara nyata. (Rls)

BOMBANA, sultranet.com – PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI) mempertanyakan dasar hukum pembongkaran pos jaga security perusahaan yang dilakukan tim gabungan Pemerintah Kabupaten Bombana, Rabu (25/02/2026). Tindakan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana dan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.4.3.2-19 tentang pembentukan tim penertiban pertambangan ilegal.

Direktur Operasional PT AABI, Merry Febrianti Rumbayan, menyampaikan bahwa pos jaga yang dibongkar merupakan fasilitas pengamanan internal perusahaan yang sah dan bukan bagian dari aktivitas pertambangan ilegal sebagaimana dimaksud dalam SK tersebut.

“Jika dasar hukumnya adalah penertiban tambang ilegal, mengapa yang dibongkar justru fasilitas pengamanan perusahaan yang memiliki legalitas? Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami,” ujar Merry dalam keterangan tertulisnya.

Tim gabungan yang turun ke lokasi terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim ini dibentuk untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bombana.

Namun, menurut Merry, langkah pembongkaran tersebut tidak mencerminkan semangat penertiban yang tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa PT AABI bersama PT Panca Logam Makmur (PLM) berada dalam satu grup usaha dan beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pos jaga yang dibongkar, lanjutnya, memiliki fungsi penting dalam sistem pengamanan perusahaan. Selain menjaga aset dan fasilitas operasional, pos tersebut juga berperan dalam memastikan keselamatan para pekerja serta mendukung kelancaran aktivitas di lapangan.

“Pembongkaran secara paksa tentu berpotensi menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial. Kami sangat menyayangkan tindakan yang menurut kami tidak proporsional,” tegasnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korporasi dan kepastian berusaha, PT AABI menyatakan akan menempuh langkah hukum. Merry menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan dilaksanakan secara proporsional.

“Kami akan melakukan upaya hukum atas tindakan ini. Semua tindakan pemerintahan harus berdasar pada aturan yang jelas, proporsional, dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengawalan kegiatan tersebut agar memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum dan tidak melampaui kewenangan.

Merry menilai, apabila tujuan utama dari SK tersebut adalah menertibkan pertambangan ilegal, maka fokus penindakan seharusnya diarahkan pada aktivitas yang benar-benar tidak memiliki izin resmi.

“SK itu secara eksplisit berbicara tentang penertiban pertambangan ilegal. Maka wajar jika kami mempertanyakan mengapa fasilitas perusahaan yang sah justru menjadi objek pembongkaran,” tambahnya.

Meski menyampaikan keberatan, PT AABI tetap membuka ruang dialog dengan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mencari solusi terbaik. Perusahaan berharap polemik ini dapat diselesaikan secara bijak demi menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di daerah.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di Bombana, AABI mengaku memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, termasuk membuka lapangan kerja dan mendukung perputaran ekonomi lokal. Karena itu, pihaknya berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang berpotensi berdampak pada stabilitas usaha serta kesejahteraan pekerja.

“Kami percaya penyelesaian yang adil akan menjadi fondasi kuat bagi hubungan yang sehat antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Kepastian hukum adalah nafas investasi,” tutup Merry.

Sementara itu berdasarkan informasi yang  dihimpun media ini, Pembongkaran dilakukan karena bangun pos milik perusahaan tidak memiliki IMB. Pihak Pemkab Bombana belum terkonfirmasi terkait kegiatan pembongkaran tersebut. (IS)

Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana memperkuat konsolidasi internal melalui program Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari strategi menyiapkan kekuatan politik menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penguatan ideologi, organisasi, dan kapasitas kader yang diproyeksikan menjadi ujung tombak perjuangan partai hingga tingkat desa dan kecamatan. Pendidikan kader berlangsung di Hotel Istana, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Kamis (26/2/2026).

Program kaderisasi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi PKB yang dilaksanakan secara berjenjang di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Selain memperkuat struktur organisasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun pemahaman ideologi partai dan meningkatkan kualitas kader dalam menjalankan peran politik di tengah masyarakat.

Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, S.IP., M.Si., mengatakan pendidikan kader menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi partai di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif. Menurutnya, kader partai tidak cukup hanya memiliki loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga harus memahami nilai, arah perjuangan, dan ideologi partai secara utuh.

“Situasi politik sekarang sangat transaksional. Karena itu ideologi penting kita kuatkan agar kerja-kerja partai ke depan lebih terarah dan PKB bisa lebih progresif,” kata Jaelani saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, kader yang mengikuti pendidikan tersebut dipersiapkan menjadi penggerak utama organisasi hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC). Mereka diharapkan mampu menjadi representasi partai yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran PKB di tingkat akar rumput.

Menurut Jaelani, penguatan kaderisasi merupakan investasi politik jangka panjang yang akan menentukan kemampuan partai dalam menghadapi berbagai kontestasi demokrasi di masa mendatang. Karena itu, pendidikan kader tidak hanya berfokus pada aspek organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar, SP, menyampaikan bahwa sekitar 100 kader telah mengikuti Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari agenda besar konsolidasi partai menjelang Pemilu 2029.

Ia menilai proses kaderisasi menjadi salah satu instrumen paling penting dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah upaya nyata kita memperbesar kemenangan di Pemilu 2029, bukan sekadar ingin menang, tetapi menang dengan barisan kader yang solid,” ujar Iskandar.

Menurutnya, kemenangan politik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila partai memiliki sumber daya manusia yang memahami ideologi organisasi, disiplin dalam menjalankan tugas, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.

Iskandar menegaskan bahwa kader PKB harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kader dituntut untuk lebih responsif terhadap aspirasi warga serta aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai kondisi.

“Kader harus terus mendampingi dan merespons keluhan masyarakat,” tegasnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep “politik kehadiran” yang selama ini menjadi salah satu identitas perjuangan PKB. Melalui pendekatan tersebut, partai menempatkan kader sebagai representasi yang hadir di tengah masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat momentum pemilu atau kampanye politik.

Dalam praktiknya, politik kehadiran diwujudkan melalui keterlibatan aktif kader dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, mengawal kebutuhan warga, serta membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai kelompok sosial di tingkat desa maupun kecamatan.

Selain penguatan kapasitas kader, PKB Bombana juga mulai menyusun langkah strategis untuk memperluas basis organisasi. Agenda tersebut mencakup penguatan struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), pembentukan jaringan kader di tingkat desa, serta peningkatan koordinasi antarstruktur partai.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan mesin organisasi bekerja lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penguatan struktur juga dipandang penting untuk mendukung target politik partai pada Pemilu 2029.

Iskandar menyebut, PKB Bombana tidak hanya berupaya mempertahankan capaian politik yang telah diraih, tetapi juga menargetkan peningkatan kekuatan politik di lembaga legislatif.

“Kita berharap jumlah kursi bisa bertambah. Eksekutif kita pegang, legislatif juga kita pimpin. Ini harus diperkuat dengan ideologisasi kader,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme partai setelah mencatat peningkatan kekuatan politik dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan meraih posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD menjadi modal penting bagi PKB untuk terus memperkuat pengaruh politiknya di Kabupaten Bombana.

Di sisi lain, pendidikan kader yang digelar secara berkelanjutan menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada target elektoral semata. PKB berupaya membangun organisasi yang kuat melalui proses kaderisasi yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.

Melalui penguatan ideologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, PKB Bombana berharap mampu menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis sekaligus memperkuat peran partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pendidikan Kader Loyalis yang digelar tahun ini menjadi salah satu langkah awal menuju agenda politik yang lebih besar. Dengan mengedepankan politik kehadiran dan penguatan kaderisasi, PKB Bombana menargetkan terbentuknya organisasi yang semakin solid, dekat dengan masyarakat, serta siap menghadapi kontestasi Pemilu 2029 dengan struktur yang kuat dari tingkat akar rumput hingga tingkat kabupaten.

LANGARA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Pemkab Konkep) terus mematangkan skema pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sejak akhir 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak penghasilan ratusan PPPK paruh waktu dapat terpenuhi secara adil, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tersebut digelar dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada Senin, 23 Februari 2026. Rapat itu secara khusus membahas formulasi pembayaran gaji yang mengacu pada regulasi pemerintah pusat, sekaligus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan, Mahmud, menjelaskan bahwa skema pembayaran gaji PPPK paruh waktu tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.

“Untuk besaran dan mekanisme pembayaran gaji PPPK paruh waktu, kita mengacu pada ketentuan tersebut. Namun, besarannya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan struktur APBD Konkep, sehingga skema yang dihasilkan proporsional dan berkelanjutan,” ujar Mahmud, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai dan stabilitas keuangan daerah. Sebab, pengangkatan PPPK paruh waktu bukan hanya menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan pelayanan publik di berbagai sektor.

Mahmud menambahkan, hingga saat ini Pemkab Konkep masih menunggu petunjuk teknis tambahan dari pemerintah pusat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan tanpa kendala administratif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama.

“Kami memastikan bahwa gaji yang diberikan nantinya tidak boleh lebih rendah dari honor yang diterima saat masih berstatus honorer. Bahkan, apabila standar minimum upah daerah lebih tinggi, maka itu yang akan menjadi pertimbangan. Pemerintah daerah tidak akan mengabaikan aspek kesejahteraan,” tegasnya.

Ia menilai, kepastian skema pembayaran ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi. Dengan status baru sebagai PPPK, para pegawai diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Selain mempertimbangkan kemampuan APBD, pemerintah daerah juga memperhatikan kelancaran administrasi dan kesiapan anggaran pada masing-masing OPD yang mempekerjakan PPPK paruh waktu. Setiap perangkat daerah diminta melakukan penyesuaian perencanaan anggaran agar tidak menimbulkan beban keuangan di tengah tahun anggaran berjalan.

Setelah formulasi final disepakati, Pemkab Konkep akan menetapkannya melalui regulasi daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembayaran gaji. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menata sistem kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Pemkab Konkep berharap skema yang tengah dirumuskan ini dapat menjadi solusi terbaik, tidak hanya bagi para PPPK paruh waktu, tetapi juga bagi keberlanjutan pelayanan publik di daerah kepulauan tersebut.

Laporan: Aldi Dermawan

MUNA, Sultranet.com – Kejaksaan Negeri Muna resmi menetapkan dan menahan lima orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Motewe di Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kasus proyek multiyears tahun anggaran 2022 dan 2023 itu menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp15 miliar, Selasa (24/2/2026).

Kepala Kejari Muna, Indra Timothy, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. Kelima tersangka masing-masing berinisial H (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga periode 2019–2022), RR (Kadispora 2022–2023), MM (Direktur PT LBS), M (Kadispora 2023), serta N (Direktur PT SBG).

“Kelima tersangka ditahan selama 20 hari terhitung mulai 24 Februari sampai 15 Maret 2026 di Rutan Kelas II B Raha,” ujar Indra dalam konferensi pers.

Namun, dari lima tersangka tersebut, hanya empat orang yang langsung ditahan oleh Kejari Muna. Sementara tersangka N tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain di Polda Sulawesi Tenggara.

Indra memaparkan, perkara ini bermula pada tahun 2022 saat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna memperoleh anggaran sebesar Rp17,5 miliar dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Stadion Motewe. Proyek tersebut kemudian dikontrakkan kepada PT LBS dengan nilai kontrak Rp16,865 miliar.

Dalam pelaksanaannya, proyek diduga tidak didahului studi kelayakan, perencanaan teknis memadai, maupun analisis struktur bangunan yang sesuai standar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga disebut melibatkan pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen pengadaan dan laporan pekerjaan. Selain itu, pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan secara menyeluruh bersama tim teknis maupun pengawas.

Memasuki tahun 2023, pembangunan tahap II kembali dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,93 miliar. Meski belum didukung gambar Detailed Engineering Design (DED) yang kompeten, proyek tetap dilanjutkan dan dimenangkan oleh PT SBG dengan nilai kontrak Rp18,296 miliar. Penyidik menduga pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Dampaknya, pada Agustus 2024, bagian kantilever stadion dilaporkan roboh. Hasil pemeriksaan ahli menyimpulkan pekerjaan konstruksi tahun 2022 dan 2023 tidak memenuhi persyaratan struktur bangunan. Stadion dinyatakan tidak aman, tidak andal, serta tidak layak digunakan.

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 700.1.2.2/023/INVES/2026 tertanggal 23 Februari 2026, total kerugian negara mencapai Rp15,228 miliar. Rinciannya, sebesar Rp13,364 miliar berasal dari pekerjaan tahun 2022 dan Rp1,864 miliar dari pekerjaan tahun 2023.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebagai alternatif, penyidik juga menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Kejari Muna menegaskan proses hukum akan berjalan transparan dan profesional. Penanganan perkara ini diharapkan menjadi pelajaran penting agar setiap proyek pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dilaksanakan secara akuntabel, sesuai aturan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pewarta: Borju

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pelayanan di Pusat Pelayanan Dinas Sosial yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan sesuai standar pelayanan, Selasa (24/02/2026).

Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di bidang sosial, agar tetap berjalan efektif dan profesional meskipun dalam suasana bulan suci Ramadan. Dalam kunjungannya, Sadli Sirajuddin meninjau secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta berinteraksi dengan para petugas yang bertugas di lokasi pelayanan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Dinas Sosial ingin mengetahui secara langsung kondisi pelayanan di lapangan sekaligus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesional dan ramah dalam melayani masyarakat yang datang mengurus berbagai kebutuhan layanan sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik dan profesional. Meskipun dalam suasana Ramadan, kualitas pelayanan tidak boleh berkurang karena masyarakat tetap membutuhkan layanan yang cepat dan tepat,” kata Sadli Sirajuddin.

Selain memantau aktivitas pelayanan, Sadli juga melakukan pengecekan terhadap berbagai sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di pusat pelayanan tersebut. Pengecekan meliputi fasilitas ruang pelayanan, perangkat administrasi, hingga kenyamanan ruang tunggu bagi masyarakat yang datang mengakses layanan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kondisi sarana dan prasarana harus terus dipastikan dalam keadaan baik agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang nyaman dan efisien.

“Fasilitas pelayanan harus selalu dalam kondisi baik. Hal ini penting agar masyarakat yang datang merasa nyaman dan proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sadli juga mengapresiasi kinerja para petugas pelayanan yang tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh aparatur yang bertugas di pusat pelayanan dapat terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pusat pelayanan Dinas Sosial di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana sendiri menjadi salah satu titik layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan sosial. Melalui konsep pelayanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien dalam satu lokasi.

Kehadiran layanan sosial di MPP juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Melalui pemantauan langsung ini, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan humanis bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan selama bulan Ramadan.

Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial serta dukungan pelayanan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para ASN PPPK Kementerian Sosial RI yang bertugas sebagai pendamping sosial mengikuti rapat koordinasi daring terkait penguatan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana dan diikuti melalui Zoom Meeting, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta para pendamping sosial dalam pelaksanaan verifikasi komitmen di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas secara mendalam berbagai aspek terkait verifikasi komitmen KPM PKH. Verifikasi ini merupakan bagian dari kewajiban keluarga penerima bantuan untuk memenuhi persyaratan program pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Melalui mekanisme verifikasi, pendamping sosial memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dengan tingkat kehadiran yang memadai. Selain itu, ibu hamil dan balita dipastikan memperoleh layanan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan, sementara lansia serta penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan yang layak.

Koordinator Kabupaten Bombana Program PKH, Laode Ahmad Bachrun, menegaskan bahwa verifikasi komitmen merupakan salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial bersyarat tersebut.

“Verifikasi komitmen ini bukan untuk mempersulit KPM, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program,” kata Bachrun.

Ia menjelaskan, pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Para pendamping tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga memberikan pendampingan, pemantauan, serta pelaporan secara objektif dan akurat kepada pemerintah.

“Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan pelaporan secara objektif serta akurat di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bachrun menambahkan bahwa hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar dalam evaluasi keberlanjutan kepesertaan keluarga dalam program PKH. Data tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lanjutan agar bantuan sosial tetap tepat sasaran.

Menurutnya, dengan sistem verifikasi yang berjalan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan bahwa verifikasi komitmen tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendalian program bantuan sosial. Lebih dari itu, proses tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi keluarga penerima manfaat.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, KPM diharapkan semakin sadar akan pentingnya pendidikan anak, layanan kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup secara bertahap.

Pemerintah daerah berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pendamping sosial PKH di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan tugas verifikasi komitmen secara optimal, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah tersebut dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program PKH sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat, program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping sosial, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyatakan dukungan penuh terhadap keikutsertaan putri daerah, Asri Savira Ria, dalam ajang Putri Indonesia 2026. Savira resmi dipercaya menjadi perwakilan Sulawesi Tenggara di tingkat nasional dan dinilai membawa peluang besar untuk memperkenalkan potensi pariwisata Bombana ke panggung nasional, Senin, 23 Februari 2026.

Dukungan tersebut disampaikan langsung Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anton Ferdinan, saat menerima kunjungan tim calon Putri Indonesia di ruang kerjanya. Pertemuan itu membahas persiapan pengambilan materi profil Savira yang akan menampilkan sejumlah destinasi wisata unggulan Bombana sebagai latar utama.

Pemerintah daerah menilai momentum tersebut bukan sekadar partisipasi dalam ajang kecantikan nasional, melainkan kesempatan strategis untuk mempromosikan kekayaan budaya, wisata alam, dan identitas lokal Bombana kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Anton Ferdinan mengatakan keterlibatan Savira dalam Putri Indonesia 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bombana. Menurutnya, kehadiran putri daerah di ajang nasional dapat membuka ruang promosi yang efektif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

“Kami sangat mendukung keikutsertaan Asri Savira Ria sebagai perwakilan Sulawesi Tenggara di Putri Indonesia 2026. Ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga kesempatan besar untuk memperkenalkan Bombana kepada masyarakat nasional,” ujar Anton Ferdinan.

Ia menjelaskan, sejumlah lokasi wisata dan situs budaya di Bombana akan dijadikan latar pengambilan gambar untuk materi profil Savira. Tayangan tersebut nantinya akan disiarkan melalui televisi nasional dan berbagai platform digital sehingga berpotensi menjangkau jutaan penonton di seluruh Indonesia.

Menurut Anton, promosi melalui ajang Putri Indonesia menjadi langkah strategis yang sangat efektif karena mampu menghadirkan citra positif daerah tanpa membutuhkan biaya promosi yang besar.

“Melalui tayangan nasional, masyarakat bisa melihat langsung keindahan Bombana, budaya Moronene, hingga destinasi wisata alam yang selama ini belum banyak dikenal secara luas,” katanya.

Beberapa lokasi yang dipersiapkan sebagai titik pengambilan gambar antara lain kawasan Alun-alun depan Masjid Raya Nurul Iman Bombana, makam para Raja Moronene, Rumah Adat Moronene, Padang Pajongae, Pantai Rahwana Bombana, hingga kawasan wisata perbukitan Tangkeno di Pulau Kabaena.

Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena dianggap mewakili identitas Bombana sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan panorama alam yang khas. Pemerintah daerah berharap keindahan destinasi tersebut mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bombana.

Selain menjadi media promosi wisata, keikutsertaan Savira juga dinilai dapat memperkuat citra generasi muda Bombana yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bombana melihat ajang Putri Indonesia sebagai ruang positif untuk memperlihatkan kualitas sumber daya manusia daerah, khususnya di bidang kreativitas, budaya, dan kepemimpinan perempuan muda.

Anton menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong promosi pariwisata melalui berbagai pendekatan kreatif dan kolaboratif. Selain melalui event daerah dan promosi digital, keterlibatan figur publik maupun putri daerah dianggap mampu menjadi duta promosi yang efektif dalam mengenalkan Bombana kepada khalayak yang lebih luas.

“Pariwisata saat ini tidak cukup hanya mengandalkan promosi konvensional. Kita harus memanfaatkan momentum nasional seperti ini agar Bombana semakin dikenal,” ujarnya.

Ia optimistis langkah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Semakin banyak destinasi Bombana dikenal masyarakat, maka peluang pertumbuhan ekonomi lokal juga akan semakin terbuka, terutama bagi pelaku UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat sekitar kawasan wisata.

Keikutsertaan Savira dalam Putri Indonesia 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat branding daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap momentum itu mampu menghadirkan citra baru Bombana sebagai daerah yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga memiliki potensi wisata dan budaya yang layak diperhitungkan di tingkat nasional.

Dengan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bombana, Savira diharapkan mampu tampil maksimal membawa nama Sulawesi Tenggara sekaligus memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya Bombana kepada Indonesia. (adv)