Gorontalo, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang juga menjabat Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sultra, mewakili Pj. Gubernur Sultra dalam Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang digelar pada Kamis, 26 September 2024, di Ballroom Saronde, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi ini diadakan sebagai bentuk upaya berkelanjutan untuk menjaga koordinasi yang baik antar daerah dalam pengendalian inflasi pangan, dengan tujuan utama menjaga kestabilan harga pangan serta ketahanan pangan di wilayah Sulampua. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan inisiatif dari Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sulampua untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang telah memberikan capaian positif dalam beberapa waktu terakhir.

“Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita untuk bersama-sama menjaga laju inflasi pangan dan memastikan ketahanan pangan yang stabil. Kami di Sultra turut berkomitmen untuk mengambil bagian aktif dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini,” ujar Sekda Sultra.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut dibahas berbagai kebijakan pengendalian inflasi, termasuk ketahanan pangan terkini serta isu-isu yang relevan. Forum ini juga menjadi wadah diskusi antara pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan kebijakan ke depan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.

Sekda Sultra mengungkapkan bahwa komitmen Provinsi Sultra dalam gerakan ini adalah untuk memastikan laju inflasi tetap terkendali dan terciptanya stabilitas pangan, sejalan dengan apa yang kerap digaungkan oleh Pj. Gubernur Sultra. “Kami berharap gerakan ini dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas harga pangan, tidak hanya di Sultra tetapi juga di wilayah lainnya,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini diawali dengan sambutan dari Pj. Gubernur Gorontalo yang sekaligus memberikan Welcome Greeting, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dan Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah pembukaan, dilakukan pemaparan kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemendagri, Kementan, serta Bank Indonesia.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan concern daerah terkait produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, khususnya mengenai komoditas beras dan hortikultura oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sulampua. Seluruh pihak terkait juga memberikan tanggapan dan respons terhadap isu-isu yang diangkat, termasuk dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kementan, Bapanas, Bulog, Kemendag, dan Bank Indonesia.

Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan kesepakatan dan rencana tindak lanjut serta pemaparan Program GNPIP Sulampua yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Kegiatan ini diakhiri dengan seremoni penyerahan bantuan untuk peningkatan produktivitas pertanian dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulampua.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi tantangan inflasi pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kendari, sultranet.com – Politeknik Bombana (POLINA) resmi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur POLINA, Sainal Abidin, S.Si., M.M., dan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Roki Panjaitan, S.H., bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Selasa (24/9/2024).

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas wawasan praktis mengenai penerapan hukum di peradilan dan memperkuat keterkaitan antara akademisi dan lembaga hukum.

Dalam sambutannya, Sainal Abidin menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya akan mendukung pengembangan kurikulum berbasis praktik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman langsung dari dunia peradilan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi institusi pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga akan menjadi sarana pendampingan hukum yang lebih kuat bagi dosen dan mahasiswa,” jelas Sainal Abidin.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Roki Panjaitan, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan dunia pendidikan merupakan bagian dari misi Pengadilan Tinggi untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat.

“Sinergi antara pengadilan dan lembaga pendidikan seperti POLINA akan mendukung terciptanya generasi yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam penegakan hukum,” kata Roki.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan berbagai program pengembangan kelembagaan, pelatihan, dan penelitian yang akan memperkuat kualitas SDM baik di POLINA maupun Pengadilan Tinggi Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya mencegah banjir akibat penyumbatan drainase, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena Kodim 1431/Bombana, dipimpin oleh Serka Jaelani, bersama Bhabinkamtibmas dan warga Lingkungan Tanjung Perak melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan parit. Kamis, (26/09/2024). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Serka Jaelani mengatakan, pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur lingkungan.

“Pembersihan parit ini sangat penting untuk menjaga aliran air agar tidak tersumbat. Dengan gotong royong, kita bisa mencegah masalah yang lebih besar seperti banjir di musim hujan.” Ungkap Serka Jaelani

Sementara itu, Kepala Lingkungan Tanjung Perak, Bapak Surdin, mengungkapkan rasa terimakasih Kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas atas antusiasme warga dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah membantu kami. Gotong royong ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan,” ujarnya.

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menambahkan, “Kegiatan ini bukan hanya soal pembersihan, tetapi juga upaya untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kami harap ini bisa menjadi contoh bagi lingkungan lainnya.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat.

Dengan kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga risiko bencana seperti banjir dapat diminimalisir. Kolaborasi antara aparat keamanan dan warga ini diharapkan dapat berlanjut di masa depan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. (PEN)

Sultranet.com, Wakatobi – Wakil bupati Wakatobi, Ilmiati Daud resmi menjabat Pejabat Pelaksana Bupati usai bupati Wakatobi Haliana cuti kampanye. Hal itu tertuang dalam dalam surat SK PJ Gubernur Sultra Nomor 100.1.4.2/5019. Tertanggal 3 September.

Tertera dalam surat tersebut. Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud SE.MSi, diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Plt bupati Wakatobi terhitung mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Dalam konsideran SK PJ Gubernur Sultra itu, berikut juga dijelaskan bahwa penugasan yang diberikan kepada Ilmiati Daud sebagai Plt Bupati Wakatobi adalah tindak lanjut surat bupati Wakatobi, H Haliana SE, Nomor 800.1.11.7/331 tanggal 2 September 2024 Perihal permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Nadar SIP.MSi, membenarkan hal tersebut.

“Iya, benar,” jawab Sekda Wakatobi melalui telepon selulernya (Whatsap). Selasa 24 September 2024.

Untuk diketahui, plt bupati Wakatobi akan menjalankan tugas sebagaimana yang dijalankan bupati namun ada beberapa hal yang tidak bisa dijalankan oleh plt bupati yakni tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis.

Dikutip dari buku Administrasi Hukum Negara, istilah Plt ini merujuk pada pelaksana tugas yang diperlukan ketika terjadi kekosongan sementara karena kepala daerah sedang berhalangan sementara atau terjerat kasus.

Biasanya posisi pelaksana tugas ini akan diisi oleh wakil kepala daerah. Apabila wakil kepala daerah juga sedang berhalangan sementara atau berada dalam masa tahanan, yang menjadi Plt adalah sekretaris daerah.

Jabatan Plt ini telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 angka 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Laporan : Midin

Pongkalaero, sultranet.com – Calon Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, melanjutkan kampanyenya dengan mengusung program “1 Desa 1 Hafidz” di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Rabu malam (25/09/2024).

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan pentingnya pengembangan budaya lokal dan keagamaan untuk membangun masyarakat Bombana yang lebih baik.

Dalam kampanye yang dihadiri oleh Ketua DPRD Bombana, H. Abustam, dan tokoh-tokoh penting lainnya, Burhanuddin mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Ia mengapresiasi Desa Pongkalaero sebagai salah satu pusat kebudayaan Moronene yang telah diakui di tingkat nasional, dengan banyak penari asal desa ini telah tampil di Istana Negara.

“SDM di Desa Pongkalaero adalah salah satu pusat kebudayaan lokal Bombana. Kami perlu melestarikan tradisi ini dan memperkenalkannya ke dunia,” ujarnya.

Burhanuddin juga menyoroti komitmennya dalam meningkatkan program keagamaan, termasuk 1 desa 1 hafidz yang bertujuan menjaga semangat keagamaan di seluruh Kabupaten Bombana.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut bergantung pada dukungan masyarakat dalam pemilihan mendatang.

“Semua niat baik ini tidak akan terwujud jika saya tidak menjadi bupati. Saya minta dukungan Anda untuk memilih nomor urut 1,” tegas Burhanuddin.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas selama kampanye, menunjukkan bahwa dukungan untuk Burhanuddin semakin kuat menjelang pemilihan.

Masyarakat berharap program-program yang diusung dapat direalisasikan untuk kemajuan Bombana.

Dengan komitmen yang jelas terhadap pengembangan budaya lokal dan keagamaan, Burhanuddin mengajak warga Pongkalaero untuk bersatu dalam memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah mereka.

Bombana, sultranet.com – Pada kampanye perdananya di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, calon Bupati Kabupaten Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Pulau Kabaena. Rabu (25/09/2024) .

Kampanye perdana ini, dihadiri oleh ribuan warga yang antusias menyambut kedatangan Burhanuddin, yang turut didampingi Calon Ketua DPRD Bombana, Iskandar SP.

Burhanuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana, mengingatkan masyarakat tentang keberhasilannya dalam menyediakan listrik 24 jam dan melakukan pengaspalan jalan berkualitas.

“Jika saya bisa memenuhi janji tersebut saat belum terpilih, tentu saya bisa lebih banyak melakukan hal baik jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kabaena,” tegasnya di hadapan massa.

Kehadiran tokoh politik seperti Iskandar semakin memperkuat dukungan bagi Burhanuddin dalam Pilkada 2024.

Masyarakat Kabaena sangat berharap akan adanya perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama.

Burhanuddin menekankan bahwa penyelesaian jalan lingkar dan pembangunan infrastruktur dasar lainnya akan menjadi prioritas utamanya jika terpilih.

Dengan julukan “Bapak Penerangan,” Burhanuddin percaya bahwa pencapaiannya di bidang energi akan mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan penuh.

“Dukungan dari masyarakat Kabaena adalah kunci untuk mewujudkan semua janji ini,” tambahnya.

Kampanye ini diakhiri dengan harapan dan semangat warga Kabaena untuk melihat perubahan nyata dalam infrastruktur pulau mereka, menjadikan Burhanuddin sebagai calon yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi daerah tersebut.

Kolaka, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., bersama Pj. Ketua TP-PKK Kolaka, Ny. Norma Azazi Fadlansyah, S.Pd., M.Pd., memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan pemerintahan di lima kecamatan, Rabu (25/09). Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Pomalaa, Baula, Wundulako, Latambaga, dan Kecamatan Kolaka.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kolaka menekankan pentingnya Monev di tingkat kecamatan sebagai langkah pembinaan dan pengawasan terhadap program-program unggulan pemerintah daerah.

“Kita ingin memastikan bahwa program unggulan daerah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Fadlansyah.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh dari masyarakat di lima kecamatan tersebut yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan berbagai program unggulan di Kabupaten Kolaka.

Monev ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memastikan bahwa pembangunan dan layanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana, serta untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat terkait program-program yang telah dijalankan.

Bombana, sultranet.com – Ribuan warga dari Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, tumpah ruah menghadiri acara silaturahmi yang digelar oleh pasangan calon nomor urut 1, H. Burhanuddin-Ahmad Yani, pada Rabu (25/9).

Antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya lokasi acara yang dipenuhi teriakan dukungan dan yel-yel penyemangat bagi pasangan calon tersebut.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kampanye pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi warga setempat.

Pasangan yang dikenal dengan visi membangun Desa menata kota ini berjanji akan fokus pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.

Dalam orasi politiknya, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

“Kami siap bekerja keras bersama rakyat demi kesejahteraan yang merata. Aspirasi kalian adalah prioritas kami,” tegas Burhanuddin, yang disambut sorakan meriah dari massa pendukung.

Salah satu tokoh masyarakat, Muhammad Subur, yang turut hadir di acara tersebut, mengungkapkan keyakinannya bahwa Burhanuddin adalah sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata di Kabupaten Bombana.

“Kita butuh pemimpin yang tidak hanya paham masalah, tapi juga memiliki solusi. Burhanuddin adalah harapan kita semua untuk perubahan yang lebih baik,” ungkap Subur di hadapan ribuan warga.

Acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti doa bersama untuk kesuksesan pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani dalam kontestasi politik Pilkada 2024 yang semakin dekat.

Masyarakat Baliara dan sekitarnya berharap pasangan ini mampu merealisasikan janji-janji kampanye mereka, terutama dalam sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani semakin optimis menatap Pilkada 2024 dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan.

Kehadiran lautan manusia di acara ini menjadi simbol kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan dan berharap pasangan nomor 1 ini bisa menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi Kabupaten Bombana.

Acara silaturahmi tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama setempat, memohon keselamatan dan kesuksesan dalam perjuangan politik pasangan calon ini.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau memasuki tahap uji makalah dan wawancara pada Rabu, 25 September 2024. Proses seleksi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel), yang didampingi oleh sejumlah anggota pansel yang berasal dari berbagai unsur, termasuk pemerintahan, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Proses ujian dimulai pukul 08.00 WITA, diikuti oleh sepuluh peserta yang telah lolos pada tahap-tahap sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra, H. Asrun Lio, menyampaikan bahwa tim pansel berkomitmen untuk bekerja dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa calon Sekda Kota Baubau yang terpilih nanti adalah mereka yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi,” ujarnya.

Tahap seleksi dimulai dengan penulisan makalah yang bertujuan untuk menguji kemampuan analitis dan pengetahuan peserta terhadap berbagai isu pemerintahan. Setelah itu, peserta akan menghadapi sesi wawancara untuk menilai aspek kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta visi mereka dalam memajukan Pemerintah Kota Baubau.

Sekda Sultra juga menyebutkan bahwa proses seleksi ini akan selesai dalam waktu dekat. “Hari ini, kita akan menuntaskan tahap uji makalah dan wawancara, dan target kami adalah dapat mengusulkan tiga nama calon Sekda Kota Baubau dalam waktu pekan depan,” tuturnya.

Seleksi JPT Pratama Sekda Baubau ini merupakan bagian dari upaya untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki integritas, keahlian, dan komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah seluruh tahapan selesai, pansel akan menyerahkan hasil seleksi kepada Wali Kota Baubau untuk ditindaklanjuti.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra secara virtual pada Rabu, 25 September 2024. Rapat ini membahas dua agenda penting: persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian pidato pengantar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sultra Tahun Anggaran 2025.

Rapat dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh, yang menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi kuorum, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. Dalam rapat tersebut, Juru Bicara DPRD Sultra, Supratman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra mengenai Ranperda Perubahan APBD 2024. Supratman menyebutkan beberapa masukan penting untuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sultra, yang disertai dengan rekomendasi menyetujui KUA-PPAS 2024.

Setelah penyampaian laporan, Ketua DPRD mengetuk palu sebagai tanda persetujuan atas Ranperda Perubahan APBD 2024, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pj. Gubernur dan Pimpinan DPRD Sultra.

Agenda berikutnya adalah penyampaian pidato pengantar oleh Pj. Gubernur Sultra mengenai KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pengantarnya, Andap Budhi Revianto memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2025 berdasarkan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sultra pada 2024, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,54%. Selain itu, inflasi mengalami penurunan, tingkat kemiskinan berkurang, dan pendapatan daerah meningkat sebesar 12,09%, mencapai Rp 5,318 triliun.

Andap juga menjelaskan tema pembangunan Provinsi Sultra untuk tahun 2025, yakni “Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Berdasarkan tema ini, empat prioritas pembangunan ditetapkan, yakni:

1. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul,
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
3. Pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan
4. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, Andap juga mengungkapkan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut. “Pendapatan Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3,870 triliun, belum termasuk komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dicantumkan dalam APBD setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” jelas Andap.

Pj. Gubernur juga mengajak Pimpinan dan Anggota DPRD Sultra, bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Kepala Perangkat Daerah, untuk melanjutkan pendalaman dan pembahasan materi perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2025, sesuai dengan agenda yang telah disepakati.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, anggota DPRD, Forkopimda Tingkat I Sultra, serta Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Provinsi Sultra.