MUNA, sultranet.com – Dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan JKN Kapitasi di UPTD Puskesmas Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kini telah memasuki tahap penyidikan. Jum’at (30/8/2024)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), La Ode Fariadin, mengungkapkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sejak Agustus 2024 telah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana tersebut.

Menurut Fariadin, proses penyelidikan melibatkan pemanggilan dan pemeriksaan sekitar 20 orang, termasuk dokter, perawat, bidan, tenaga honorer, serta bendahara pengeluaran di Dinas Kesehatan Muna. Selain itu, bendahara BOK dan JKN serta Kepala UPTD Puskesmas Lohia juga telah diperiksa oleh tim penyidik.

“Pemeriksaan ini dilakukan secara maraton untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi tersebut,” ujar Fariadin dalam siaran persnya pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Fariadin menjelaskan bahwa penyidik telah menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan dana BOK dan JKN Kapitasi untuk tahun anggaran 2023-2024. Temuan ini mengindikasikan potensi kerugian negara akibat pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur.

“Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOK dan JKN Kapitasi telah diperoleh dan akan segera dilakukan penyitaan,” tambah Fariadin.

Kasus ini kini telah resmi masuk tahap penyidikan sejak 28 Agustus 2024. Kejari Muna berencana untuk mengembangkan penyidikan ke lingkup Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, serta pihak swasta yang terlibat, guna mempertegas dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Kami berharap rekan-rekan media dan lembaga pemerhati korupsi terus memberikan dukungan kepada Kejari Muna dalam penanganan perkara ini,” pungkas Fariadin.

Pewarta: Borju

Bombana, Sultranet.com – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi daerah ketiga terbesar di Pulau Sulawesi dalam hal perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 59 ribu hektare pada tahun 2023, menurut data Dinas Perkebunan Sultra. Areal perkebunan ini tersebar di tujuh kabupaten, termasuk Konawe, Kolaka, Muna, Konawe Utara, Muna Barat, Bombana, dan Kolaka Timur.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabaruddin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan perkebunan sawit di Sultra terus meningkat, didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan keinginan kuat dari petani untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas utama.

“Pertumbuhan ini juga didorong oleh berdirinya pabrik kelapa sawit yang membuka pasar bagi petani di Sultra,” ujarnya saat Workshop SPKS di Same Hotel, Kendari, Jumat (30/8/2024).

Saat ini, delapan pabrik kelapa sawit telah beroperasi di Sultra, termasuk PT Darma Jaya Lestari (DJL), PT Sultra Prima Lestari (SPL), dan PT Merbaujaya Indah Raya. Namun, meskipun sektor ini berkembang, Sabaruddin menyoroti tantangan yang dihadapi petani sawit skala kecil, seperti permasalahan legalitas lahan, kualitas bibit, akses pasar, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

“Kemitraan antara petani dan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit dan keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit di Sultra,” tegas Sabaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, Kabupaten Bombana mendapatkan perhatian khusus dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kabid Perkebunan Bombana, M. Arwin, S.Hut., M.PWK, mengungkapkan bahwa daerahnya akan menerima alokasi pengembangan kelapa sawit seluas 300 hektare pada tahun 2025.

“Ini merupakan kesempatan besar bagi petani di Bombana untuk semakin memaksimalkan potensi perkebunan sawit,” kata Arwin saat ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan workshop.

Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Sulawesi Tenggara.

CEO elFATA Institute, Abdul Rahman Farisi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya pola kemitraan antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan kesejahteraan petani sawit. “Bibit berkualitas harus disiapkan untuk petani agar produksi mereka meningkat dan sejahtera,” jelas Rahman.

KOLAKA,SULTRANET.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka menyelenggarakan sosialisasi penting mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 29 Agustus 2024 dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kolaka, Hj. Andi Wahidah, S.Pd., M.M.

Acara yang berlangsung di Aula Pemda Kolaka ini dihadiri oleh 232 peserta yang merupakan ASN dari berbagai perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman ASN terkait pentingnya menjaga netralitas, sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mendukung terselenggaranya Pilkada yang adil dan demokratis.

Dalam sambutannya, Hj. Andi Wahidah menegaskan bahwa netralitas ASN menjadi isu yang sangat sensitif di masyarakat, terutama dalam suasana politik yang memanas menjelang Pilkada.

“Netralitas ASN bukan hanya tentang ketaatan pada hukum, tetapi juga merupakan harapan masyarakat agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis, baik sebagai pengurus partai maupun sebagai simpatisan,” ungkapnya.

Sosialisasi ini, menurutnya, diadakan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Surat Edaran Bupati Kolaka Nomor 100.1.4.1/99/01/2024 yang menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dan non-ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

Lebih lanjut, Andi Wahidah berharap agar para peserta sosialisasi ini dapat menjadi agen perubahan yang turut mensosialisasikan pentingnya netralitas kepada staf dan rekan-rekan mereka di instansi masing-masing.

“Kita harus bersama-sama mencegah pelanggaran yang bisa merusak integritas dan kredibilitas ASN, yang pada akhirnya dapat berujung pada proses hukum kedisiplinan,” tambahnya.

Ia juga menutup sambutannya dengan harapan agar pertemuan ini mampu memperkuat sinergi antar ASN untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Kabupaten Kolaka.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memastikan seluruh ASN berperan sebagai pelayan masyarakat yang bebas dari intervensi politik, sehingga Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil.

MUNA, sultranet.com – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial A di Kabupaten Muna dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna pada Kamis, 29 Agustus 2024.

ASN tersebut diduga terlibat dalam politik praktis dengan mengantar pasangan calon Bupati Muna, Bachrun-Asrafil (Bahtera).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Muna, Mustar, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari beberapa masyarakat terkait dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis.

“Pada Kamis sore, 29 Agustus 2024, saat kami sedang melakukan pengawasan pendaftaran calon, staf kami di kantor mengabarkan bahwa ada beberapa warga yang datang untuk melaporkan seorang ASN ke Bawaslu Muna,” ujar Mustar saat dikonfirmasi oleh sejumlah media di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna, Kamis (29/8/2024)

Menurut Mustar, warga melaporkan bahwa ASN tersebut terlihat berada dalam iring-iringan atau di suatu tempat bersama dengan masyarakat yang mengantar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna.

“Saya telah menginstruksikan kepada staf Bawaslu untuk menerima laporan tersebut. Namun, pelapor belum membawa dokumen-dokumen yang lengkap, sehingga mereka meminta waktu hingga Jumat, 30 Agustus 2024, untuk melengkapi berkas laporan,” tambahnya.

Bawaslu Muna saat ini masih menunggu kedatangan pelapor untuk melanjutkan proses investigasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Pewarta: Borju

Lasusua, SultraNET.com – Masjid Al Ikhlas Kementerian Agama Kolaka Utara (Kolut) dipenuhi oleh jamaah yang melaksanakan salat berjamaah dan mengikuti kuliah tujuh menit (kultum). Jum’at (30/8/2024)

Kultum kali ini disampaikan oleh Sadaruddin, S.Pd., Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolut, yang mengangkat tema “Menjaga Silaturahmi.”

Sadaruddin dalam kultumnya menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai ajaran utama dalam Islam, mengutip Surah An-Nisa yang mengajarkan umat untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

“Menjaga silaturahmi bukan hanya mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur, tetapi juga mempererat persaudaraan dan mendapatkan ridho Allah,” ujarnya.

Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan arahan dan menyampaikan pesan penting terkait tema kultum.

Dalam pengarahannya, Pj Bupati menegaskan bahwa sikap ikhlas dan sabar dalam menjaga silaturahmi sangat relevan dalam pelayanan publik, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sikap ini merupakan bagian dari orientasi pelayanan yang harus dijunjung tinggi oleh ASN dalam program ASN BerAKHLAK,” kata Pj Bupati.

Sebagai penutup, Pj Bupati juga meresume poin-poin penting dari kultum yang disampaikan oleh Sadaruddin.

Ia menekankan bahwa silaturahmi harus diwujudkan dalam setiap aspek pelayanan publik, ia mencontohkan bidang kesehatan, di mana para tenaga medis di Kolut diharapkan tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga mendidik masyarakat untuk hidup sehat.

Acara ini diakhiri dengan doa bersama, di mana Pj Bupati berharap agar nilai-nilai silaturahmi dapat diimplementasikan oleh seluruh ASN dalam menjalankan tugas mereka, sesuai dengan semangat ASN BerAKHLAK.

Sumber: Kominfo Kolut

Wakatobi, Sultranet.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan setelah proses pendaftaran pasangan calon resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 29 Agustus 2024.

Seperti Pilkada lima tahun lalu, kali ini kompetisi politik kembali mempertemukan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Dua pasangan calon yang resmi mendaftar di KPU adalah pasangan Hamirudin-Muhamad Ali yang mengusung akronim HARUM, dan pasangan Haliana-Safia Wualo dengan akronim BERHASIL.

Menariknya, meski terjadi pergantian wajah calon, kedua kubu memiliki keterkaitan yang sama dengan Pilkada sebelumnya, terutama dalam keterlibatan kader partai Golkar.

Pasangan HARUM, Hamirudin yang diketahui merupakan seorang kader Golkar, didukung oleh koalisi beberapa partai, termasuk Golkar dengan 5 kursi di DPRD Wakatobi, Nasdem dan Gerindra masing-masing 2 kursi, serta PKS dan PKB yang masing-masing menyumbang 1 kursi. Beberapa partai non-sit juga turut mendukung pasangan ini.

Di sisi lain, pasangan BERHASIL yang dipimpin oleh calon petahana, Haliana, menggandeng Safia Wualo sebagai wakilnya, yang juga kader Golkar.

Pasangan ini didukung oleh PDIP dengan 8 kursi di DPRD, bersama Hanura, PAN, dan Demokrat yang masing-masing memiliki 1 kursi, ditambah dukungan dari partai non-sit lainnya.

Kompetisi ini mengulang skenario Pilkada 2019, di mana Haliana yang kala itu berpasangan dengan Ilmiati Daud, berhasil mengalahkan pasangan Arhawi-Hardin La Omo.

Meski kali ini Haliana hadir dengan wakil baru, Safia Wualo, kompetisi tetap menjadi head to head.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, La Deni, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di Rumah Sakit Bahteramas, Kendari, sebagai bagian dari tahapan Pilkada.

“Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan bahwa kedua pasangan calon memenuhi syarat secara fisik dan mental untuk memimpin Kabupaten Wakatobi,” ujar La Deni, Kamis (29/08/2024).

Dengan hanya dua pasangan calon yang bertarung, Pilkada Wakatobi 2024 diprediksi akan berlangsung ketat, menciptakan kembali rivalitas politik yang kuat di wilayah itu.

Pewarta: Idin

Wakatobi, Sultranet.com – Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Hamirudin-Muhammad Ali, yang berakronim HARUM, menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi pada Rabu, 29 Agustus 2024, pukul 09.30 WITA.

Pendaftaran pasangan HARUM dihadiri oleh sejumlah tokoh partai pengusung, termasuk Ketua DPD Golkar Arhawi, Ketua OKK Nasdem Sulawesi Tenggara La Ode Suriono (Bang Jhon), Ketua DPD Nasdem Jumran, Ketua DPD PKS Ilmin Yuntafau, Ketua DPC PKB La Ode Risto, dan perwakilan DPC Partai Gerindra. Namun, absennya Ketua DPC Partai Gerindra, Erniwati, menarik perhatian.

Ketua KPU Wakatobi, La Deni, dalam proses pendaftaran, meminta konfirmasi langsung kepada Erniwati melalui sambungan video call terkait mandat yang diberikan kepada perwakilannya, Ahmad Murdiono dan Ali Ma’ruf.

La Deni menanyakan keabsahan surat mandat tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua DPC Gerindra.

“Saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Wakatobi dalam hal proses pendaftaran Paslon Hamirudin-Ali Tembo memberikan mandat penuh untuk memberikan tanda tangan saya dan secara video call ini saya memberikan mandat secara langsung pada saudara Murdiono dan Ali Ma’ruf,” jawab Erniwati.

Dengan konfirmasi tersebut, pihak KPU menyatakan bahwa proses pendaftaran pasangan HARUM telah memenuhi syarat, meski Ketua DPC Gerindra tidak hadir secara langsung.

Setelah pendaftaran, Ketua KPU mengumumkan bahwa pasangan bakal calon akan melanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Bahteramas, Kendari.

Pemeriksaan kesehatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 September 2024.

“Kami mengimbau bakal pasangan calon untuk berpuasa sehari sebelum pemeriksaan kesehatan dilakukan. LO (Liaison Officer) dari pasangan calon diharapkan berkoordinasi dengan LO KPU dan LO rumah sakit untuk kelancaran proses pemeriksaan,” ujar Ketua KPU.

Mantan Bupati Wakatobi periode 2016-2021, Arhawi, yang juga Ketua DPD Partai Golkar, turut mendampingi pendaftaran pasangan HARUM bersama sejumlah pimpinan partai pengusung lainnya.

Kehadiran para tokoh partai ini menegaskan soliditas dukungan terhadap pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wakatobi 2024.

Dengan selesainya proses pendaftaran dan konfirmasi mandat, pasangan HARUM bersiap menjalani tahapan selanjutnya dalam Pilkada Wakatobi, yang diharapkan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pewarta: Idin

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, yang dikenal dengan sebutan RahmaT-Nya Muna, menjadi pasangan pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bahteramas, Kota Kendari, pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu tahapan wajib bagi bakal pasangan calon (Bapaslon) yang maju dalam Pilkada serentak 2024.

Koordinator Liaison Officer (LO) RahmaT-Nya Muna, Muhammad Taufan, mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan dimulai sejak pukul 09.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 17.45 WITA.

“Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan RahmaT-Nya Muna telah berjalan dengan lancar. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan diserahkan ke KPU Muna dan akan dibacakan saat pleno penetapan calon,” ujar Taufan melalui sambungan telepon, Kamis, 29 Agustus 2024.

Selain pemeriksaan kesehatan, seluruh Bapaslon juga diwajibkan untuk mengikuti tes psikologi (psikotes) yang dijadwalkan pada 1 September 2024.

Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua calon memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang memadai untuk mengikuti kontestasi Pilkada.

“Pemeriksaan kesehatan dan psikotes ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua Bapaslon setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap oleh KPU,” jelas Taufan, yang juga merupakan mantan Komisioner KPU Kabupaten Muna Barat.

Dokumen persyaratan pasangan RahmaT-Nya Muna telah dinyatakan lengkap oleh KPU Muna pada 27 Agustus 2024.

Sementara itu, empat pasangan rival mereka, yakni Bachrun-Asrafil, Ringa Jhon-Syarifuddin Udu, La Ode Kardini-Noor Dhani, dan Abdul Rahman-Awal Jaya Bolombo, baru mendaftar di KPU Muna pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi langkah penting bagi RahmaT-Nya Muna untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengikuti tahapan selanjutnya di Pilkada serentak 2024.

Seluruh proses ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua calon memiliki kondisi fisik dan mental yang prima untuk mengemban tugas kepemimpinan di Kabupaten Muna.

Pewarta: Borju

KOLAKA, SULTRANET.com – Ribuan simpatisan memadati ruas Jalan Kolaka-Pomalaa pada Kamis 29 Agustus 2024 untuk mengawal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, H. Muhammad Jayadin, S.E., M.E., dan Deni Germanto, S.H., dalam proses pendaftaran mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka.

Antusiasme tinggi para pendukung mencerminkan dukungan kuat masyarakat terhadap pasangan yang dikenal dengan singkatan “JADI”.

Jalanan dipenuhi oleh iring-iringan kendaraan dari berbagai kelompok masyarakat dan pemuda yang datang dari berbagai daerah di Kolaka.

Beragam ornamen bertemakan “JADI” menghiasi kendaraan para simpatisan, memperlihatkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara simpatisan.

Koordinator Relawan Pemenangan Jayadin-Deni Kecamatan Wundulako, Gatot Mudjaini, menegaskan bahwa kehadiran ribuan simpatisan tersebut murni sukarela, tanpa ada paksaan.

“Ini semua dari segala penjuru Kolaka, mereka datang dengan keikhlasan,” ujar Gatot Mudjaini.

Iring-iringan ini menandai pasangan Jayadin-Deni yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kolaka.

Dukungan besar ini diharapkan menjadi modal kuat dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendatang.

MUNA BARAT, Sultranet.Com-Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Muna Barat (Mubar) memadati lapangan sepak bola di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, pada Kamis, 29 Agustus 2024, untuk menghadiri deklarasi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mubar, La Ode Darwin-Ali Basa.

Pasangan ini dipastikan menjadi calon tunggal pada Pilkada Muna Barat 2024, setelah berhasil mengamankan dukungan dari seluruh partai politik di daerah tersebut.

Deklarasi ini berlangsung meriah dengan kehadiran warga yang datang dari tiga wilayah besar di Bumi Laworo. Mereka tampak antusias, menggunakan berbagai jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, untuk menyaksikan secara langsung momen bersejarah ini.

Usai deklarasi, pasangan La Ode Darwin-Ali Basa langsung mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna Barat.

Mereka didampingi oleh 11 partai koalisi, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, Gerindra, PPP, PBB, PAN, PKS, dan PSI. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh adat dan masyarakat turut hadir memberikan dukungan.

Dalam sambutannya, La Ode Darwin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh partai pengusung serta masyarakat Muna Barat yang telah memberikan dukungan.

Ia berjanji akan menghadirkan kesejukan di Muna Barat jika terpilih sebagai Bupati bersama Ali Basa.

“InsyaAllah, jika Saya bersama Bapak Ali Basa diamanahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kita hadirkan kesejukan di Muna Barat,” ungkap La Ode Darwin di hadapan ribuan pendukungnya.

Lebih lanjut, La Ode Darwin menegaskan bahwa dirinya adalah calon Bupati pertama yang mendapatkan dukungan penuh dari seluruh partai politik di Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, masyarakat Muna Barat menunjukkan antusiasme mereka terhadap pasangan La Ode Darwin-Ali Basa. Adi, salah satu warga yang hadir, menyatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut.

“Kami datang untuk membuktikan dukungan dan sekaligus mengantar Darwin dan Ali Basa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat,” ujar Adi.

Pendapat serupa disampaikan oleh Wa Ani, seorang warga Mubar yang merasa optimis dengan kehadiran calon tunggal ini. Menurutnya, hal ini bisa meminimalisir konflik sosial selama perhelatan Pilkada serentak di Muna Barat.

“Bagus juga kalau hanya satu calon biar tidak ada yang bertengkar hanya karena beda pilihan. Dan kami pilih La Ode Darwin dan pak Ali Basa,” ungkap Wa Ani.

Untuk diketahui, pasangan Darwin-Ali Basa dipastikan akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Muna Barat 2024 setelah berhasil meraih dukungan dari seluruh partai politik pemilik 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat pada Pemilu Legislatif 14 Februari 2024 lalu.

Pewarta: Borju