Konkep, Sultranet.com- Gemuruh sorak penonton di pinggir lapangan bola voli di Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bukan sekadar dukungan bagi tim kesayangan. Di balik setiap bola yang melambung dan tepuk tangan yang bergema, ada semangat baru yang sedang tumbuh olahraga menjadi jembatan yang menghubungkan kebersamaan warga dengan geliat ekonomi desa.Turnamen di desa Lamoluo mempertandingkan  bola voli putra maupun putri, telah bertransformasi menjadi kegiatan yang maknanya jauh melampaui kompetisi. Area di sekitar lokasi pertandingan kini berubah menjadi ruang hidup bagi puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) warga setempat. Mulai dari makanan dan minuman, jajanan kesukaan penonton, semua laku terjual seiring ramainya warga dari berbagai desa yang hadir menyaksikan pertandingan.Kepala Desa Lamoluo, Irda Sahwida, S.Kep., NS., menyambut baik semangat warga dan melihat turnamen ini bukan hanya ajang adu bakat, melainkan momentum kebangkitan bersama.

“Ini dampak nyata yang kami harapkan. Setiap kali ada kegiatan, warga yang berdagang harus ikut merasakan manfaatnya. Turnamen Lamoluo bukan hanya ajang adu kemampuan di lapangan, tapi juga panggung bagi UMKM kita untuk tumbuh. Keramaian yang ada di lapangan ini harus bisa menembus hingga ke dapur warga agar setiap sen yang berputar di sini ikut mengangkat perekonomian desa,” ujar Irda Sahwida.

Lebih jauh, Irda berharap pola sinergi ini terus berlanjut dan menjadi tradisi setiap kegiatan besar di desa, ekonomi warga yang harus tumbuh pertama kali. “Semoga ke depannya Turnamen Lamoluo menjadi ikon yang menyatukan olahraga, persaudaraan, dan kemajuan ekonomi masyarakat Desa Lamoluo secara berkelanjutan,” tambahnya.

Para pelaku UMKM pun mengaku sangat terbantu. Dagangan yang biasanya butuh waktu lama habis, kini laku dalam hitungan jam. Sinergi antara semangat olahraga dan semangat berusaha ini membuktikan kekuatan kebersamaan warga bisa diubah menjadi energi yang menghidupkan banyak hal di lapangan maupun di luar lapangan.

Laporan: Aldi Dermawan

Konkep, Sultranet.com— Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (BKD- Konkep) melaksanakan kegiatan pembinaan dan edukasi perpajakan yang ditujukan khusus kepada para bendahara serta pengelola keuangan di seluruh lingkup Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman sekaligus menegaskan kewajiban-kewajiban perpajakan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Peningkatan pemahaman dan pembinaan perpajakan ini berfokus pada tata cara pendaftaran wajib pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, penyetoran, hingga pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Materi juga mencakup kewajiban bendahara dalam proses pertanggungjawaban belanja, yang menjadi bagian krusial dari tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kepala BKD Konkep Mahmud mengatakan, bahwa kegiatan ini lahir dari kebutuhan nyata untuk menyamakan pemahaman sekaligus menutup celah ketidakpahaman yang sering menjadi penghambat administrasi, termasuk dalam penyaluran anggaran.

“Kepatuhan perpajakan bukan sekadar kewajiban formal ia adalah fondasi kelancaran penyaluran anggaran dan pertanggungjawaban belanja daerah. Baik di tingkat desa maupun di OPD, bendahara memegang peranan sangat vital. Jika pemahaman tentang cara memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tidak sama di semua lini, maka proses pencairan maupun pelaporan bisa tertunda,” ujarnya, Kamis (03/9/2026).

Dalam kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman tentang kelas pajak pengelompokan yang menentukan besaran tarif dan kewajiban masing-masing objek pajak serta bagaimana menerapkannya secara konsisten dalam pelaporan. Peserta juga diajak memahami alur dokumen dari pemotongan hingga pelaporan, lengkap dengan tenggat waktu dan konsekuensi jika tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

Para bendahara dari 89 desa di Konawe Kepulauan beserta perwakilan OPD se-Konkep hadir dan mengikuti kegiatan dengan antusias. Mereka menyambut baik pembinaan ini karena dirasa sangat membantu menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini dihadapi, termasuk masalah kelengkapan dokumen seperti bukti lunas PBB dan laporan pajak yang menjadi syarat pencairan anggaran.

Tujuan kelas edukasi pajak juga agar tata kelola keuangan daerah semakin kokoh, pendapatan berjalan lancar, dan penyaluran anggaran termasuk Alokasi Dana Desa dapat berjalan tepat waktu tanpa terkendala masalah administrasi.

“Dengan pembinaan ini, semuanya menjadi jelas. Para bendahara bisa bekerja lebih cepat dan tepat,”jelasnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Konkep, Sultranet.com— Masjid Agung Al-Amal, bangunan yang baru saja rampung dibangun dan kini tegak megah menjadi ikon religi Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) , menjadi saksi kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam satu rangkaian ibadah dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang penuh kehangatan serta kedamaian.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara resmi menggelar peringatan Maulid Nabi 1448 H / 2026, Rabu (02/9/2026) di masjid tersebut, bertepatan dengan bangunan yang baru tuntas dibangun. Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Bupati, jajaran Forkopimda, pejabat daerah, tokoh agama, serta warga yang memadati ruang ibadah.

Berhadapan langsung dengan hamparan laut, masjid ini bukan sekadar bangunan ibadah yang megah, melainkan simbol kebanggaan sekaligus rumah bersama bagi seluruh warga pulau ini. Peringatan Maulid Nabi tahun ini menjadi kegiatan keagamaan besar pertama yang digelar di tempat ini, melahirkan suasana yang menyatukan hati tanpa batas.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, S.T. menyampaikan bahwa momen ini bukan sekadar tradisi, melainkan langkah awal menghidupkan masjid ini sebagai pusat penyebaran nilai-nilai luhur Rasulullah SAW.

“Masjid Agung Al-Amal ini berdiri bukan hanya sebagai bangunan, melainkan sebagai rumah kebaikan. Peringatan Maulid Nabi di sini adalah awal yang indah kita berkumpul, bersatu, dan meneladani akhlak Rasulullah untuk melayani rakyat dengan tulus,” ujar Rifqi di hadapan jamaah.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, shalawat Nabi, pembacaan Barzanji, tausiyah keagamaan, hingga doa bersama demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Konawe Kepulauan. Warga tampak antusias dan tersentuh, merasa bangga sekaligus bahagia bisa merayakan kebesaran Nabi di masjid baru yang kini menjadi kebanggaan bersama.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Masjid Agung Al-Amal senantiasa menjadi pusat cahaya, tempat ibadah, ilmu, dan persatuan yang memperkokoh kebersamaan seluruh elemen masyarakat di wilayah Konawe Kepulauan.

Laporan: Aldi Dermawan

Konkep, Sultranet.com— Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), La Ode Izart J. Zubairi, menegaskan bahwa pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) merupakan langkah penting untuk menata pengelolaan sampah di pulau Wawonii yang selama ini belum memiliki fasilitas pengolahan akhir yang layak.

Selama ini, pengelolaan sampah di daerah tersebut masih mengandalkan sistem penumpukan terbuka atau open dumping. Praktik ini, menurut La Ode Izart, sangat tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua aturan tersebut bahkan mengatur sanksi hukum bagi kepala daerah yang tidak mengelola sampah dengan baik hingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Kondisi kita saat ini dan kendala yang kita hadapi selama ini adalah belum memiliki tempat pengelolaan akhir sampah yang memadai, yang dikenal sebagai TPST. Selama ini sampah hanya ditumpuk secara terbuka,” ujar La Ode Izart, Rabu (26/8/2026).

Dengan adanya TPST nantinya, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar dibuang atau ditumpuk, melainkan melalui proses pemilahan dan penyortiran menjadi sampah organik dan anorganik sebelum diolah lebih lanjut.

La Ode Izart menjelaskan bahwa pembangunan TPST baru dapat dilaksanakan saat ini karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Proyek ini pun akhirnya diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Perlu diketahui, program ini sudah kami usulkan sejak tahun 2020, terealisasi pada tahun 2025, dan proses pembangunannya berjalan pada tahun 2026,” ungkapnya.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan wajah kota yang indah dan bersih, seiring bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Wawonii dari tahun ke tahun.

Selain itu kata dia, dua harapan utama dengan berdirinya fasilitas senilai puluhan miliar itu diantaranya pengelolaan sampah yang sesuai aturan, serta pengolah sampah bernilai ekonomi

Pengelolaan sesuai aturan yang dimaksud, adalah dalam hal pengelolaan sampah di Konkep pemerintah daerah tidak lagi menumpuk sampah di lokasi yang bukan seharusnya, melainkan menempatkannya di tempat yang telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.

Sementara Sampah bernilai ekonomi yakni Melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, sampah dapat diolah kembali menjadi barang yang bernilai guna maupun nilai ekonomi. Mulai dari pembuatan pupuk kompos, budidaya maggot, hingga kerajinan tangan dari sampah anorganik, sehingga sampah tidak lagi sekadar beban lingkungan.

“Kami berharap dengan adanya TPST, pengelolaan sampah di Konawe Kepulauan dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas La Ode Izart J. Zubairi.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com  | Kapolres Bombana AKBP Irwandhy Idrus, S.I.K., M.H., CPHR, turun langsung memanen jagung bersama petani di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal III Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bombana.

Irwandhy mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan yang tangguh akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera merupakan kunci utama terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,” ujar Irwandhy dalam sambutannya.

Ia menegaskan, Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam berbagai program produktif.

Melalui jajaran Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas, Polres Bombana berkomitmen membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para petani untuk mendorong kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Irwandhy berharap hasil panen tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat serta mendorong peningkatan produksi pangan di Kabupaten Bombana.

“Semoga apa yang kita panen dan usahakan hari ini membawa keberkahan, keberlimpahan rezeki, serta manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh warga Kelurahan Doule dan Kabupaten Bombana pada umumnya,” katanya.

Usai rangkaian sambutan dan doa, Kapolres Bombana bersama para tamu undangan kemudian turun langsung ke lahan pertanian untuk memanen jagung. Kegiatan tersebut berlangsung aman, lancar, dan kondusif hingga selesai sekitar pukul 10.30 Wita.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Hasbi, SP., MM, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Safruddin Ratta, SP., M.A.P., para PJU Polres Bombana, Kapolsek Rumbia Ipda Rais Siddiq Saini, S.I.P., C.PS., perwakilan Danramil 1431-01 Rumbia Serka Darwis, Camat Rumbia Tengah Yusuf Alison, S.Sos., MM bersama staf,

Nampak hadir pula Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Rumbia Yuliana, SP bersama staf, Lurah Doule Hj. Surisma, S.S., M.A.P., Kepala Desa Lantawonua Hj. Kurniawaty Hasmin M., S.P., serta puluhan tamu undangan. (Rls)

Konkep, Sultranet.com- Persoalan sampah adalah tantangan yang tak terpisahkan dari kehidupan. Namun di wilayah kepulauan seperti Konawe Kepulauan, masalah ini berlipat menjadi beban nyata, lahan terbatas, serta lainya. Selama bertahun-tahun, sampah hanya terakumulasi seadanya di titik pembuangan sementara belum tertangani secara sistematis maupun berkelanjutan. Kini, rantai persoalan itu mulai diputus.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akhirnya mewujudkan langkah yang telah lama ditunggu. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kini memasuki tahap konstruksi fisik. Ini bukan sekadar bangunan infrastruktur biasa, melainkan langkah strategis untuk menata kembali tata kelola limbah rumah tangga dan fasilitas umum di seluruh wilayah kabupaten.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Konawe Kepulauan, Harsin Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Sunarmin Haryanto, menegaskan bahwa hadirnya TPST ini adalah jawaban atas tekanan lingkungan yang kian terasa.

“Alhamdulillah, melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara, tahun 2026 ini Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat alokasi pembangunan TPST kurang lebih Rp30 miliar,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar angka anggaran, Sunarmin menekankan urgensi di balik proyek ini.

“Sampah bukan sekadar persoalan sepele. Ia menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, sekaligus merusak kesuburan tanah dan mencemari sumber air bersih yang menjadi kehidupan kita bersama.”kata Sunarmin, Senin (24/8/2026).

Secara konsep, TPST ini berbeda dengan tempat pembuangan akhir yang selama ini dikenal. Di sini sampah tidak hanya ditimbun begitu saja. Melalui sistem terpadu, sampah akan melewati tahapan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali — sebelum sisa akhirnya dibuang dengan standar lingkungan yang jauh lebih ketat dan aman.

Pengerjaan proyek ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara melalui usulan Pemkab Konkep. Melihat volume dan kemajuan di lapangan saat ini, Sunarmin optimis pekerjaan dapat tuntas sesuai jadwal

“Insyaallah, melihat volume pengerjaan yang ada saat ini, kami yakin TPST ini akan selesai tepat waktu,” harapnya.

Dibangunya TPST ini, Konawe Kepulauan tak hanya mendapatkan fasilitas pengolahan sampah. Wilayah kepulauan ini mendapatkan fondasi baru tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Bombana – sultranet.com — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus mendukung pengembangan pendidikan pondok pesantren, termasuk penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu disampaikan Hugua saat menghadiri Sholawat Kemerdekaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan, Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti keluarga besar Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan bersama masyarakat sekitar. Rangkaian acara diisi dengan sholawat dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW sekaligus ungkapan syukur atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Hugua menyampaikan apresiasi kepada para kiai, santri, pengasuh pondok pesantren, serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Bombana.

Menurut Hugua, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan, kata dia, harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kecerdasan, semangat untuk berkembang, sekaligus integritas dalam menjalani kehidupan.

“Pendidikan melahirkan manusia yang cerdas, melahirkan orang-orang yang bersemangat, dan yang ketiga adalah berintegritas,” ujar Hugua dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kecerdasan tidak semata-mata diukur dari kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguasai pengetahuan. Kecerdasan perlu berjalan beriringan dengan akhlak, kesehatan, budi pekerti, serta kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab.

Bagi Hugua, pendidikan yang baik harus mampu membangun manusia secara utuh. Pengetahuan yang tinggi, menurutnya, akan memiliki makna yang lebih besar apabila dibarengi dengan karakter dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kalau kita bicara tentang kecerdasan, bukan hanya soal kemampuan berpikir. Kecerdasan juga harus dikaitkan dengan akhlak, kesehatan, dan budi pekerti,” katanya.

Selain kecerdasan dan semangat, Hugua menempatkan integritas sebagai salah satu fondasi penting dalam pembentukan generasi. Integritas, menurut dia, tercermin dari kesesuaian antara perkataan, perbuatan, serta nilai yang diyakini seseorang.

Nilai tersebut dinilai penting ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dengan demikian, para santri tidak hanya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat ketika nantinya terjun ke tengah masyarakat.

Dalam acara tersebut, Hugua juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan di daerah. Ia mengatakan kebutuhan pengembangan sarana pendidikan pesantren akan terus diupayakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga pendidikan dapat tumbuh dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Pemerintah harus hadir untuk membantu mereka menjadikan sekolah ini semakin maju,” kata Hugua.

Ia berharap dukungan pemerintah dapat berjalan seiring dengan kerja keras pengelola pesantren, para pendidik, santri, orang tua, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengembangan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Hugua menilai keberadaan pondok pesantren di daerah memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Pesantren dapat menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, kepedulian sosial, serta pemahaman nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan pesantren dan memberikan ruang yang cukup bagi lembaga tersebut untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi Hugua untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, peringatan Maulid tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai yang terkandung dalam keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diterjemahkan dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Tauladan Muhammad telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak karimah,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu modal penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Generasi muda diharapkan mampu menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam membangun hubungan dengan sesama, menghormati perbedaan, serta menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah perubahan zaman.

Semangat tersebut kemudian dipadukan dengan nilai kebangsaan melalui peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut Hugua, nilai keagamaan dan kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan masa depan daerah.

Sholawat Kemerdekaan di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kedua nilai tersebut. Sholawat dan doa bersama menjadi bagian dari penguatan spiritual, sementara momentum kemerdekaan mengingatkan masyarakat pada pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kontribusi setiap warga dalam membangun bangsa.

Kegiatan itu juga memperlihatkan peran pesantren sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran keluarga besar pesantren dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga dapat menjadi ruang berkumpul, memperkuat silaturahmi, dan membangun kepedulian bersama.

Hugua berharap semangat kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara. Pemerintah, pesantren, tokoh agama, pendidik, orang tua, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menjawab tantangan generasi muda.

Ia juga mendorong agar pendidikan di daerah terus diarahkan pada pembentukan manusia yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kesehatan, semangat, dan integritas. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu kemajuan daerah di masa mendatang.

Dengan dukungan berbagai pihak, pondok pesantren diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan yang menggabungkan pengetahuan, nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tenggara menghadapi masa depan.

Sholawat Kemerdekaan tersebut akhirnya tidak hanya menjadi rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pesan tentang pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter. Dari lingkungan pesantren, nilai-nilai tersebut diharapkan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penegakan hukum di daerah. Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menyambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., dalam acara penyambutan dan ramah tamah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bupati Bombana didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah turut hadir.

Hadir pula Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 919/Sangia Dowo, pimpinan instansi vertikal di daerah, para camat, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mohtar Arifin beserta keluarga di Kabupaten Bombana. Ia berharap kehadiran Kajari baru dapat membawa semangat baru sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Wonua Bombana kepada Bapak Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., beserta keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan Kejaksaan Negeri Bombana memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai agenda pemerintahan, terutama melalui fungsi penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan hukum. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan kejaksaan perlu terus dijaga.

Burhanuddin berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kajari Bombana yang baru. Ia juga menilai pencegahan tindak pidana korupsi perlu menjadi perhatian bersama, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap kehadiran Bapak dapat semakin memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawalan dan pendampingan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin.

Bupati menilai hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan koordinasi dengan berbagai institusi agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara tepat, sesuai aturan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Helmi Adam, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana. Selama menjalankan tugas di Bombana, Andi Helmi Adam telah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Andi Helmi Adam selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan kerja sama yang telah diberikan selama masa tugasnya di Kabupaten Bombana.

Pergantian pimpinan di lingkungan kejaksaan tersebut diharapkan tidak mengurangi kekuatan koordinasi yang selama ini telah terjalin. Sebaliknya, momentum pergantian kepemimpinan menjadi kesempatan untuk melanjutkan program kerja sekaligus membangun kerja sama yang lebih kuat sesuai tantangan yang dihadapi daerah.

Sementara itu, Kajari Bombana Mohtar Arifin menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Mohtar mengatakan dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, jajaran satuan kerja, instansi terkait, serta masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Bombana.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas kejaksaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh unsur di daerah dalam membangun komunikasi dan kerja sama. Karena itu, ia membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depan, kami akan mengedepankan perkara yang berkeadilan, terutama perkara masyarakat, dengan pendekatan restorative justice dan humanis,” ujar Mohtar.

Pendekatan tersebut, kata Mohtar, menjadi salah satu komitmen dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.

Ia menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Bombana akan berupaya membangun pendekatan yang proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mohtar juga meminta dukungan kepada Bupati Bombana, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan tersebut dinilai penting agar tugas penegakan hukum, pelayanan hukum, dan fungsi kejaksaan lainnya dapat berjalan secara efektif.

“Mohon dukungan dari Bapak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Bombana agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” katanya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang sehat antara Kejaksaan Negeri Bombana dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Sinergi tidak hanya dibutuhkan dalam penanganan persoalan hukum, tetapi juga dalam mendorong pencegahan pelanggaran hukum sejak tahap awal.

Bagi pemerintah daerah, penguatan koordinasi dengan kejaksaan juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Dengan pendampingan dan komunikasi yang baik, potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pada acara tersebut, Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana juga menyerahkan cenderamata kepada Mohtar Arifin sebagai bagian dari rangkaian penyambutan Kajari Bombana yang baru. Penyerahan cenderamata berlangsung dalam suasana ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta tamu undangan.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang awal bagi Mohtar Arifin untuk memperkenalkan diri dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas daerah.

Dengan kepemimpinan Kajari yang baru, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hubungan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut. Pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Bombana diharapkan dapat berjalan bersama dalam mengawal pembangunan, memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pada saat yang sama, pendekatan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penyambutan Kajari Bombana yang baru akhirnya bukan sekadar agenda seremonial pergantian pejabat. Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Piagam penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang mewakili Bupati dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu, 19 Agustus 2026.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, kepada Wakil Bupati Bombana dalam rangkaian upacara peringatan tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perlindungan Hak Cipta, serta penggalian dan pengembangan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas program yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas upaya perlindungan terhadap karya, inovasi, dan potensi lokal masyarakat.

Kekayaan intelektual dinilai memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghasilkan karya dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, maupun identitas daerah. Perlindungan hukum diperlukan agar karya dan potensi tersebut tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang layak bagi masyarakat maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengidentifikasi berbagai potensi lokal yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya terhadap karya masyarakat yang sudah berkembang, tetapi juga terhadap potensi daerah yang masih membutuhkan proses penggalian, pengembangan, dan pendampingan.

Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan, pemerintah daerah berupaya memastikan berbagai karya dan potensi lokal dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. BRIDA diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak riset, inovasi, dan pengembangan potensi daerah sehingga berbagai gagasan yang lahir dari masyarakat maupun lingkungan pemerintahan dapat diarahkan menjadi inovasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain inovasi, perlindungan Hak Cipta juga menjadi perhatian dalam pengembangan kekayaan intelektual di Bombana. Perlindungan tersebut penting bagi masyarakat yang menghasilkan karya agar memiliki kepastian hukum atas karya yang mereka ciptakan.

Karya masyarakat dapat berupa berbagai bentuk hasil kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai budaya maupun ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Potensi Indikasi Geografis juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana. Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat identitas suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Dengan penggalian dan pengembangan potensi tersebut, produk lokal Bombana diharapkan memiliki identitas yang lebih kuat sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Pada tahap berikutnya, perlindungan tersebut dapat membuka peluang pengembangan produk menjadi komoditas yang memiliki daya saing lebih baik.

Penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi momentum untuk memperkuat langkah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi menjadikannya sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang kekayaan intelektual.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong lahirnya karya dan inovasi baru dari masyarakat. Dukungan terhadap kreativitas masyarakat menjadi penting karena kekayaan intelektual pada dasarnya lahir dari kemampuan individu maupun kelompok dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan karakter tersendiri.

Di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat, kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Karya, inovasi, produk khas, dan potensi lokal yang dikelola dengan baik dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat identitas daerah.

Karena itu, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif atau hukum. Lebih jauh, perlindungan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjaga hasil kreativitas masyarakat dan memastikan potensi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memandang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut. Pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta masyarakat perlu membangun kerja sama agar potensi kekayaan intelektual dapat ditemukan dan dikembangkan secara optimal.

Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan karya dan potensi lokal tidak berhenti pada tahap pendaftaran atau perlindungan hukum. Setelah mendapatkan perlindungan, potensi tersebut perlu didorong agar dapat memberikan manfaat nyata, termasuk melalui pengembangan produk, peningkatan kualitas, promosi, dan perluasan pasar.

Penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem tersebut. Pengakuan itu sekaligus menambah semangat pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani yang menerima penghargaan tersebut atas nama Bupati Burhanuddin juga membawa pesan penting bahwa pengembangan kekayaan intelektual merupakan kerja bersama. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan lembaga terkait untuk memastikan proses perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual dapat berjalan secara efektif.

Momentum Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 menjadi ruang untuk menegaskan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat. Dalam konteks daerah, perlindungan tersebut dapat menjadi fondasi untuk mendorong masyarakat semakin percaya diri menghasilkan karya yang memiliki nilai.

Bagi Bombana, berbagai potensi daerah yang memiliki kekhasan perlu terus dipetakan. Potensi tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan pendekatan yang tepat agar memiliki daya saing dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat program pengembangan kekayaan intelektual. Upaya identifikasi, pencatatan, perlindungan, dan pengembangan akan terus didorong agar karya dan potensi daerah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah.

Dengan langkah tersebut, kekayaan intelektual diharapkan tidak berhenti sebagai aset yang tercatat, melainkan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kreativitas dan potensi masyarakat Bombana memiliki ruang untuk berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Penyerahan penghargaan kepada Bupati Bombana melalui Wakil Bupati Ahmad Yani menjadi bagian dari rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Momentum tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membangun ekosistem kekayaan intelektual yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pengembangan potensi lokal.

Konkep, Sultranet.com — Dulu air tergenang dan bebatuan menjadi penghalang setiap kali melangkah keluar rumah. Kini, sepanjang 72 meter jalan rabat beton yang kokoh berdiri tegak di Desa Langkowala membawa perubahan nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dusun II. Pembangunan infrastruktur yang dinggarkan melalui dana desa tahun 2026 ini telah rampung sepenuhnya berkat pengelolaan Dana Desa yang tertib, terencana, dan transparan di bawah kepemimpinan Arni Yunus sebagai Kepala Desa Langkowala, Kecamatan wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)

Kepala Desa Langkowala Arni Yunus mengungkapkan anggaran yang bersumber dari rakyat, dikelola untuk rakyat. Prinsip tersebut akhirnya berwujud jalan yang bisa diandalkan kapan saja baik saat terik matahari maupun ketika hujan turun deras. Tidak lagi ada genangan air, tidak lagi terperosok di jalanan yang berlubang.

“Setiap sen anggaran desa kami pertanggungjawabkan dengan sepenuh hati. Jalan rabat beton sepanjang 72 meter ini adalah bukti nyata. Saya rasa jika dikelola dengan jujur dan tepat sasaran, Dana Desa tentu akan benar-benar mengangkat derajat desa dan meringankan beban warga,” tegas Arni Yunus Rabu (19/8/2026).

Warga pun menyambut gembira selesainya pembangunan ini dengan senyum dan rasa syukur yang mendalam. Bagi mereka, jalan ini bukan sekadar tumpukan beton yang dipadatkan melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih cepat, dan lebih sejahtera.

Salah sorang warga desa mengaku langkah ini menjadi teladan nyata tentang kepemimpinan Arni Yunus bagaimana amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin, pasalnya setiap alokasi anggaran desa dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat, desa.

“Kami salut dengan kepemimpinan beliau mampu menumbuhkan harapan besar, tentang bagaimana seorang mengemban amanah betapa tidak, dia mempimpin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Dengan kerja sama dan pengelolaan yang baik, Desa Langkowala semoga terus berkembang, maju, dan semakin sejahtera di masa mendatang,” Pungkas warga lainya.

Pemerintah Desa Langkowala berkomitmen untuk terus memelihara hasil pembangunan ini serta melanjutkan langkah pembangunan lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakatnya.

Laporan: Aldi dermawan