KONAWE KEPULAUAN, SULTRANET.COM – Komitmen tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat kembali membuahkan hasil membanggakan. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan membuahkan apresiasi luar biasa, dengan diraihnya penghargaan sebagai Peringkat Kedua Terbaik.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara rekonsiliasi pemenuhan kewajiban Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah (PPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Kendari, Jumat (19/6/2026).

Penilaian ini dilakukan untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, menjadikan capaian ini bukti nyata bahwa Pemda Konkep berada di garis depan dalam kepatuhan administrasi dan fiskal terhadap program jaminan sosial nasional.

Turut hadir dalam  kegiatan tersebut, Asisten III Setda Konkep Abd Fatah, Kepala BKD Konkep Mahmud,  Sekretaris Bappeda Konkep Warita, Kepala Dinkes Konkep Bisman Abdullah, serta Kepala Dinas Pendidikan Konkep Armin .

Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, melalui Kepala BKD Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar piala atau penghargaan semata, melainkan cerminan nyata dari visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Pulau Wawonii.

“Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan atas capaian ini. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kuat Pemda Konkep dalam menunaikan kewajiban sebagai kontribusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Pembayaran iuran yang tepat waktu dan penuh ini sangat krusial, karena secara langsung menjamin kelancaran layanan kesehatan bagi warga kita di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Tidak ada lagi hambatan administrasi, sehingga hak masyarakat untuk sehat dan terlindungi dapat terpenuhi sepenuhnya,” tegas Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskan, kepatuhan ini juga merupakan bentuk dukungan penuh Pemda Konkep terhadap program pemerintah pusat, agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan sehat, berkelanjutan, dan semakin membaik kualitas pelayanannya.

“Kami mengajak seluruh pihak, untuk sama-sama disiplin memenuhi kewajiban iuran. Karena ketika kewajiban kita jalankan dengan baik, maka manfaat dan perlindungan bagi masyarakat Wawonii akan semakin maksimal. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan daerah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Dengan diraihnya prestasi ini, Kabupaten Konawe Kepulauan kini menjadi teladan bagi daerah lain. Membuktikan bahwa tertib administrasi dan kepatuhan membayar iuran adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan masa depan bangsa.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, Sultranet.com – Di bawah terik matahari pagi, suasana penuh keakraban terlihat di Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Kamis (18/6/2026). Anggota Koramil 1431-03/Poleang bersama pemerintah desa dan warga setempat bergotong royong menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

Kegiatan yang berlangsung sederhana namun sarat makna tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Batu Putih, personel Koramil 1431-03/Poleang yakni Sertu Andi Tassaka dan Sertu Nur Bais, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, serta sejumlah warga yang turut ambil bagian dalam aksi penghijauan. Dengan cangkul dan bibit pohon di tangan, mereka bekerja bersama tanpa memandang perbedaan, demi satu tujuan yang sama: menjaga alam tetap lestari.

Bagi masyarakat Desa Batu Putih, pohon bukan sekadar tanaman. Pohon adalah penjaga keseimbangan alam yang mampu menahan erosi, menyerap air hujan, serta memberikan kesejukan bagi lingkungan sekitar. Kesadaran itulah yang mendorong warga dan aparat TNI untuk turun langsung menanam bibit-bibit pohon yang diharapkan kelak tumbuh besar dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Sertu Andi Tassaka mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga alam harus dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

“Pohon yang kita tanam hari ini mungkin belum bisa kita rasakan manfaatnya secara langsung. Namun beberapa tahun ke depan, pohon ini akan menjadi pelindung bagi lingkungan, menyimpan cadangan air, dan membantu mencegah banjir. Inilah bentuk kepedulian kita untuk anak cucu di masa depan,” ungkapnya.

Semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui aksi penghijauan ini, Koramil 1431-03/Poleang berharap tumbuhnya pohon-pohon baru juga diiringi dengan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk merawat alam, sehingga Desa Batu Putih tetap hijau, asri, dan terbebas dari ancaman bencana lingkungan.

KONKEP, SULTRANET.COM – Pemerintah Desa Tangkombuno, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 15 warga lanjut usia (lansia) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,2 juta untuk alokasi enam bulan, dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Balai Desa Tangkombuno, Senin (15/6/2026).

Program BLT Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan ekonomi. Di Desa Tangkombuno, bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga lansia yang dinilai membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Tangkombuno, Jajan Mirwan, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Menurutnya, pemerintah desa berupaya memastikan bantuan yang bersumber dari Dana Desa tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara terbuka.

“Alhamdulillah, kita telah menyalurkan bantuan kepada 15 KPM. Saya berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Jajan Mirwan.

Ia menjelaskan, para penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan penetapan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, Jajan mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana yang diterima secara bijak untuk kebutuhan yang bersifat mendasar, seperti pembelian bahan makanan, kebutuhan kesehatan, dan keperluan rumah tangga lainnya.

“Semoga apa yang disalurkan ini membawa manfaat dan berkah bagi penerima. Pemerintah desa akan terus berupaya maksimal agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Penyaluran BLT Dana Desa disambut baik oleh para penerima manfaat. Mereka mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah desa yang dinilai telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi warga lansia yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap.

Pemerintah Desa Tangkombuno berharap program bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan 

Sultranet.com, Konkep – Pemerintah Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 23 warga lanjut usia (lansia) yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,8 juta untuk alokasi enam bulan, dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Desa Lamoluo, Senin (15/6/2026).

Kepala Desa Lamoluo, Irda Sahwida, mengatakan BLT Dana Desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi, khususnya lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup para penerima serta membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

“Program ini kami prioritaskan bagi warga lansia yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ujar Irda.

Ia menjelaskan, penetapan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Irda menegaskan bahwa pemerintah desa melakukan verifikasi berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lansia menjadi kelompok yang diprioritaskan karena dinilai paling rentan menghadapi tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Lansia menjadi prioritas utama karena dinilai paling rentan terhadap tekanan ekonomi sehari-hari. Seluruh proses pendataan dilakukan secara terbuka agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” katanya.

Selain itu, pemerintah desa juga mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana bantuan secara bijak untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan mendasar, seperti pembelian bahan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan penting lainnya.

Irda menambahkan, Pemerintah Desa Lamoluo akan terus berupaya menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Melihat senyum dan antusiasme para penerima manfaat hari ini, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” pungkasnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Sultranet.com, Bombana – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, tengah menghadapi sorotan dari berbagai pihak setelah mencuat polemik pemberhentian seorang relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan. Di saat yang sama, Forum Komunikasi Marhaenis Bombana juga mengklaim mengantongi sejumlah data yang diduga menunjukkan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur MBG tersebut. Polemik ini mencuat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu (13/06/2026).

Perhatian publik pertama kali tertuju pada pemberhentian relawan perempuan berinisial N. Relawan tersebut mengaku mengetahui dirinya telah diberhentikan bukan melalui pemberitahuan resmi dari pengelola maupun yayasan mitra, melainkan dari informasi yang disampaikan rekan kerjanya.

Menurut N, saat itu dirinya telah bersiap untuk bekerja seperti biasa sebelum menerima telepon yang mengabarkan bahwa posisinya telah digantikan orang lain.

“Saya juga kaget. Waktu itu saya sudah bersiap mau pergi kerja, tiba-tiba ditelepon teman. Dia bilang, ‘kenapa ini, sudah dicari penggantimu’. Dari situ saya baru tahu kalau ternyata saya sudah diberhentikan,” ungkap N.

N mengaku keberatan dengan proses pemberhentian tersebut. Ia menilai tidak pernah menerima surat pemberhentian resmi maupun menandatangani kontrak kerja yang mengatur mekanisme hubungan kerja selama menjadi relawan.

“Saya tidak pernah menandatangani surat kontrak atau perjanjian kerja sejak awal masuk. Kemudian sampai sekarang saya juga tidak pernah menerima surat pemberhentian kerja secara resmi. Tiba-tiba saja saya sudah dianggap diberhentikan,” katanya.

Tak hanya mempersoalkan prosedur pemberhentian, N juga membantah dugaan perselingkuhan yang disebut menjadi alasan dirinya tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan dapur MBG.

Ia mengaku memiliki bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang menurutnya dapat menjelaskan konteks komunikasi yang sebenarnya terjadi.

“Saya punya bukti chat yang bisa menjelaskan bagaimana komunikasi itu sebenarnya terjadi. Karena itu saya tidak terima jika kemudian saya dituduh melakukan perselingkuhan,” ujarnya.

Menurut N, tuduhan tersebut telah berdampak pada nama baiknya dan menimbulkan rasa malu di lingkungan tempat dirinya bekerja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Lantari Jaya, Zulham, membenarkan adanya pemberhentian terhadap relawan berinisial N. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan terhadap relawan berada di bawah yayasan mitra yang bekerja sama dengan SPPG.

“Surat tersebut yang mengeluarkan adalah pihak yayasan mitra kepada relawan, karena dalam hal ini yang berwenang terhadap relawan yakni mitra yayasan. Di semua dapur yang ada di Bombana, setahu saya memang tidak ada perjanjian kerja seperti itu,” jelas Zulham.

Ia juga membantah bahwa keputusan pemberhentian dilakukan secara tiba-tiba tanpa proses klarifikasi.

“Keputusan pemberhentian saya lakukan melalui konfirmasi langsung kepada N di dalam office,” katanya.

Zulham mengungkapkan bahwa relawan tersebut sebelumnya pernah menerima Surat Peringatan (SP) pertama terkait persoalan yang berbeda dari kasus yang saat ini menjadi perhatian.

“SP1 untuk saudari N sudah pernah kami keluarkan, akan tetapi itu terkait kasus yang berbeda,” ujarnya.

Terkait alasan pemberhentian, Zulham menyebut keputusan diambil setelah adanya temuan komunikasi berulang antara relawan tersebut dengan seorang pria yang telah berstatus sebagai suami orang lain.

“Peringatan kedua, saudari N sendiri tahu kalau ini sudah kedua kalinya dia didapati berkomunikasi dengan laki-laki yang merupakan suami orang yang sama. Jadi yayasan mitra mengambil keputusan tersebut karena dalam SPPG tidak mengindahkan dan melarang keras yang namanya perselingkuhan,” tegasnya.

Di tengah polemik pemberhentian relawan, sorotan terhadap SPPG Lantari Jaya semakin menguat setelah Forum Komunikasi Marhaenis Bombana menyatakan telah mengantongi sejumlah data yang diduga berkaitan dengan pelanggaran SOP dalam operasional dapur MBG.

Salah satu pengurus forum tersebut, Michael, mengatakan pihaknya memiliki dokumentasi berupa foto dan video yang diklaim dapat menjadi dasar untuk menempuh langkah hukum.

“Kami sudah mengantongi data. Kami memiliki data-data valid berupa foto maupun video yang dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah hukum terhadap dapur ini,” tegas Michael.

Menurutnya, forum saat ini sedang menyusun berbagai dokumen pendukung sebelum menyampaikan laporan kepada instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga berencana menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terkait adanya data tersebut, Zulham membenarkan bahwa dokumentasi yang dimaksud memang pernah diperoleh pihak forum. Namun ia memilih menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pengelolaan dapur ke depan.

“Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Harapannya ke depan pengelolaan dapur bisa semakin baik dan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, rincian foto maupun video yang diklaim dimiliki Forum Komunikasi Marhaenis Bombana belum dipublikasikan kepada publik. Karena itu, substansi dugaan pelanggaran SOP tersebut masih menunggu proses klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Pewarta: Idris Hayang

Sumber: Media Sebangsa

Sultranet.com, tulungagung – Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalis Media Siber (DPD PJS) Jawa Timur menetapkan Bobi Hindarko, ST sebagai Ketua DPD PJS Jawa Timur periode 2026-2027. Penetapan dilakukan secara aklamasi oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir dalam forum tertinggi organisasi tingkat provinsi tersebut. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Tulungagung, Sabtu (13/06/2026).

Bobi Hindarko terpilih setelah mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan DPC Tulungagung, DPC Nganjuk, DPC Kabupaten Kediri, DPC Gresik, dan DPC Jember yang mengikuti jalannya Musda. Atas hasil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS memberikan waktu selama 10 hari kepada ketua terpilih untuk menyusun struktur kepengurusan DPD PJS Jawa Timur secara lengkap.

Musda I DPD PJS Jawa Timur dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba. Turut hadir mendampingi jajaran pimpinan pusat, yakni Ketua DPP Divisi Advokasi dan Perlindungan Wartawan Eko Puguh, SH., MH., Ketua DPP Divisi Pemberdayaan Jurnalis Perempuan Wiwin Alfianti, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PJS Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Humas, Dodik.

Dalam arahannya, Mahmud Marhaba menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi PJS dalam menghadapi agenda besar organisasi di tingkat nasional.

Menurut Mahmud, seluruh pengurus DPD dan DPC PJS di Jawa Timur harus memprioritaskan penyelesaian dokumen administrasi yang menjadi syarat penting dalam proses pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers.

“Saya ingatkan seluruh jajaran di Jawa Timur untuk fokus menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan. Abaikan dulu pembentukan DPC baru di wilayah lain, rampungkan yang sudah ada agar Jawa Timur bisa berpartisipasi penuh mengantarkan PJS ke gerbang Dewan Pers,” tegas Mahmud Marhaba.

Ia menjelaskan, keberhasilan memenuhi persyaratan administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung langkah organisasi menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers.

Fokus tersebut dinilai semakin penting mengingat PJS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III pada 21-24 Juli 2026 di Jakarta. Agenda nasional tersebut akan membahas berbagai program strategis organisasi, termasuk pemilihan Ketua Umum DPP PJS periode 2026-2027.

Selain pemilihan ketua umum, Munas III juga akan dirangkaikan dengan Seminar Nasional yang direncanakan menghadirkan Presiden Republik Indonesia bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Rangkaian kegiatan Munas nantinya juga akan menjadi momentum pelantikan pengurus DPP, DPD, hingga seluruh DPC PJS se-Indonesia. Setelah pelantikan, organisasi akan melanjutkan proses pendaftaran resmi ke Dewan Pers sebagai bagian dari upaya memperkuat eksistensi dan profesionalisme organisasi pers di tingkat nasional. (rls)

Bombana, Sultranet.com  – Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, menegaskan bahwa Babinsa merupakan ujung tombak TNI Angkatan Darat yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kodim 1431/Bombana, Kamis (11/6/2026), yang berlangsung di Makodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Kedatangan Pangdam XIV/Hasanuddin didampingi Danrem 143/Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., bersama sejumlah Pejabat Utama Kodam dan Korem. Rombongan disambut Kasdim 1431/Bombana Mayor Arm Bambang Wardianto, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forkopimda, prajurit TNI, serta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXIV Kodim 1431/Bombana.

Dalam arahannya kepada seluruh prajurit dan Persit, Pangdam menekankan pentingnya peran Babinsa sebagai garda terdepan TNI AD di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Babinsa menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap para Babinsa mendukung program Presiden, baik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan jembatan di wilayah, maupun program ketahanan pangan. Saya bangga dan percaya Babinsa mampu bekerja maksimal untuk menyukseskan program-program tersebut,” tegas Mayjen TNI Bangun Nawoko di hadapan para prajurit.

Selain menyoroti tugas kewilayahan, Pangdam juga mengingatkan seluruh prajurit dan keluarga besar Persit agar senantiasa menjaga integritas, disiplin, dan menjauhi segala bentuk kegiatan ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi. Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci utama dalam menjaga kehormatan prajurit TNI.

“Hindari kegiatan ilegal apa pun. Ibu-ibu Persit jangan mengikuti arisan bodong, dan para prajurit teruslah bekerja sesuai aturan di militer hingga masa pensiun. Saya menyampaikan rasa hormat, bangga, dan terima kasih atas sambutan luar biasa dari keluarga besar Kodim 1431/Bombana,” ujarnya.

Arahan tersebut mendapat sambutan antusias dari prajurit dan Persit sebagai motivasi untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara secara profesional, loyal, dan bertanggung jawab.

Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memberikan mandat kepada Iskandar, SP untuk memimpin Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bombana periode 2026–2031. Keputusan tersebut menegaskan keberlanjutan kepemimpinan PKB Bombana sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa kinerja organisasi selama lima tahun terakhir mendapat apresiasi dari tingkat pusat. Penetapan itu diumumkan dalam rapat sosialisasi ketetapan Tim Koordinator DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis, 11 Juni 2026.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, dalam forum yang diikuti seluruh pengurus DPC PKB kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Rapat turut didampingi Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, serta Sekretaris DPW PKB Sultra, Al Rasid.

Dalam kesempatan itu, Jazilul Fawaid membacakan Surat Keputusan (SK) final DPP PKB terkait susunan kepengurusan Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana masa bakti 2026–2031. Berdasarkan keputusan tersebut, Iskandar kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana.

Posisi Sekretaris tetap diamanahkan kepada Muh. Irfan, S.Pi, sementara jabatan Bendahara kembali dipercayakan kepada Denik Widiastuti, A.Md.Kom. Formasi inti kepengurusan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

“Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan organisasi, DPP PKB menetapkan kembali Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode 2026–2031,” kata Jazilul Fawaid saat membacakan keputusan dalam rapat virtual tersebut.

Keputusan DPP tersebut sekaligus memperlihatkan kepercayaan penuh partai terhadap kepemimpinan yang selama ini dinilai mampu menjaga stabilitas organisasi, memperkuat konsolidasi kader, serta mempertahankan posisi PKB sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Bombana.

Sebelum keputusan final ditetapkan, DPP PKB melakukan pemetaan dan penjaringan terhadap sejumlah kader yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan, rekam jejak organisasi, serta pengaruh kuat di internal partai.

Sedikitnya lima nama masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana. Mereka adalah Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura PKB Bombana periode 2021–2026 sekaligus Bupati Bombana, Iskandar, SP selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode sebelumnya dan Ketua DPRD Bombana, Nurkholis, A.Md yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Bombana, Nasruddin, SH., MH anggota DPRD Bombana dua periode sekaligus peraih suara terbanyak dari seluruh calon legislatif PKB pada pemilu terakhir, serta Jumadil, ST yang dikenal sebagai salah satu legislator muda di Kabupaten Bombana.

Kelima figur tersebut dinilai memiliki basis dukungan yang kuat dan kontribusi penting dalam perjalanan politik PKB di Bombana. Namun dalam dinamika yang berkembang menjelang penetapan kepengurusan baru, dua nama yang sebelumnya disebut sebagai kandidat potensial, yakni Burhanuddin dan Nurkholis, memilih tidak melanjutkan proses pencalonan.

Situasi tersebut membuat persaingan mengerucut pada tiga figur utama, yaitu Iskandar, Nasruddin, dan Jumadil. Ketiganya mengikuti tahapan organisasi hingga mendekati proses pengambilan keputusan di tingkat DPP.

Setelah melalui serangkaian evaluasi menyeluruh, termasuk aspek kepemimpinan, efektivitas organisasi, capaian politik, dan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi agenda politik mendatang, DPP PKB akhirnya kembali menetapkan Iskandar sebagai nahkoda DPC PKB Bombana untuk lima tahun ke depan.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan arah perjuangan partai sekaligus mempercepat program-program organisasi yang telah berjalan selama periode sebelumnya.

Bagi banyak kader, keberlanjutan kepemimpinan ini bukan sekadar mempertahankan figur lama, melainkan menjaga fondasi organisasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di bawah kepemimpinan Iskandar, PKB Bombana dinilai mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, menjaga soliditas kader, dan meningkatkan pengaruh politik partai di daerah.

Penetapan kepengurusan baru juga menjadi langkah awal bagi PKB Bombana dalam mempersiapkan berbagai agenda strategis menuju Pemilu 2029. Konsolidasi internal, penguatan basis kader, serta peningkatan pelayanan politik kepada masyarakat diproyeksikan menjadi fokus utama kepengurusan mendatang.

Usai membacakan seluruh Surat Keputusan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara, Jazilul Fawaid secara resmi menutup rapat sosialisasi tersebut.

Selanjutnya, seluruh pengurus yang telah ditetapkan dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak pengurus PKB se-Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta pada Juli 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB dan menjadi momentum konsolidasi nasional partai dalam menyongsong berbagai agenda politik lima tahun ke depan.

Dengan keputusan tersebut, DPP PKB mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh kader di Bombana bahwa di tengah munculnya banyak figur potensial, partai tetap menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga soliditas organisasi, memperluas pengaruh politik, serta mengawal PKB tetap berada pada jalur pertumbuhan dan kemenangan di masa mendatang.

Sumber: Kibar News

SULTRANET.COM. KONKEP– Di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara, deretan piala dan piagam penghargaan kini makin berjejer rapi itu bukan sekadar hiasan dinding. Itu adalah bukti hitam di atas putih, pengakuan atas kerja keras, ketelitian, dan integritas dalam menjaga denyut nadi keuangan daerah. Nama Mahmud SP., M.PW berkilau  dalam bingkai penghargaan atas pencapain terhadap kinerjanya menjaga kondisi fisikal daerahnya.

Eks Bupati Amrullah patut berbangga atas keputusannya  menunjuk Sang  agronom yang juga Magister Perencanaan Wilayah itu sebagai Kepala Badan Keuangan, Konkep banyak diganjar prestasi, berkat inovasi dan disiplin dalam menjalan tugas serta tanggung jawabnya Mahmud Sukses Memoles Wajah Kusut BKD Konkep. Hal itu bukan sekadar pujian belaka.

Di bawah kepemimpinannya Pulau Wawonii  kini menjadi rujukan. Bukan hanya di tingkat Sulawesi Tenggara, namun juga di kancah nasional. Berbagai capaian gemilang berhasil dibukukan, mulai dari urusan penyaluran dana, ketepatan waktu, hingga kualitas laporan keuangan yang bertahan konsisten selama bertahun-tahun.

Tujuh Kali Bertahan: Opini WTP sebagai Identitas

Prestasi paling bergengsi dan menjadi landasan kuat kepercayaan publik adalah capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selama tujuh tahun berturut-turut, Konawe Kepulauan mampu mempertahankan predikat ini. Bukan hal mudah, mengingat standar pemeriksaan kian ketat dan aturan pengelolaan keuangan negara terus diperbarui. Namun di tangan Mahmud, sistem pengawasan internal diperkuat, pencatatan disempurnakan, dan setiap transaksi dipastikan memiliki dasar hukum serta bukti yang sah. WTP bukan lagi sekadar target, melainkan budaya kerja yang melekat di jajaran pengelola keuangan daerah.

Rantai keberhasilan ini tak berhenti di situ. Komitmen tertib administrasi diperluas hingga ke urusan perpajakan dan jaminan sosial. Pada tahun 2025, Pemkab Konkep meraih Penghargaan BPJS Kesehatan, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa tunggakan iuran. Ini memastikan seluruh ASN dan warga yang terdaftar mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa hambatan.

Tak hanya itu, kepatuhan administrasi ASN pun mendapat apresiasi. Konkep dinobatkan sebagai daerah dengan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak ASN Tertinggi. Mahmud sadar, disiplin keuangan negara dimulai dari kesadaran individu pengelolanya. Maka, sosialisasi dan pendampingan terus digalakkan hingga angka kepatuhan mencapai tingkat terbaik.

Tercepat dan Terbaik: Rekam Jejak Penyaluran Dana

Keunggulan tata kelola di bawah arahan Mahmud terlihat nyata dalam kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran pembangunan maupun kesejahteraan pegawai.

Tahun 2023, Kabupaten Konawe Kepulauan dinobatkan sebagai Terbaik Pertama Nasional dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap I. Di saat banyak daerah masih berjuang menyelesaikan administrasi, Konkep sudah menyalurkan dana tersebut tepat waktu hingga ke rekening pelaksana kegiatan, sehingga pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar bisa berjalan sesuai jadwal.

Kecepatan dan ketepatan ini kembali terulang pada tahun 2026. Dari total 546 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Konkep berhasil masuk ke dalam 5 Besar Daerah Tercepat dalam Penyaluran Gaji 13. Keberhasilan ini sejalan dengan penghargaan yang diterima dari PT Taspen Cabang Kendari, di mana Pemkab Konkep mendapat apresiasi khusus karena selalu menyalurkan gaji tepat waktu, tanpa keterlambatan sehari pun. Ketepatan waktu ini sangat krusial, mengingat kesejahteraan ASN menjadi salah satu kunci produktivitas kerja pelayanan publik.

Tak kalah membanggakan, di tahun 2025 pula, Pemkab Konkep meraih penghargaan TOP Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini menegaskan bahwa di bawah koordinasi Mahmud, pengelolaan perusahaan milik daerah pun tumbuh sehat, memberikan keuntungan, dan berkontribusi nyata menambah Pendapatan Asli Daerah.

Grafik APBD 2021–2025: Pertumbuhan dan Realisasi yang Terjaga

Keberhasilan ini juga tercermin dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama enam tahun terakhir, yang menunjukkan grafik kenaikan kapasitas keuangan daerah sekaligus ketelitian dalam pelaksanaannya.

Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Konkep (2021–2025)

Dari tabel tersebut terlihat jelas adanya tren kenaikan anggaran pendapatan yang konsisten setiap tahun, dari angka 528 miliar lebih di tahun 2021 menembus angka 715,8 miliar rupiah di tahun. Peningkatan ini menunjukkan makin kuatnya kapasitas fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun perolehan transfer pusat.

Hal yang paling mencolok adalah tingkat realisasi pendapatan yang selalu mendekati angka rencana, bahkan rata-rata mencapai 97% hingga 98%. Ini bukti akurasi perencanaan dan ketangguhan tim dalam mengumpulkan sumber daya keuangan.

Di sisi belanja, anggaran pun terus bertambah menjadi 743,5 miliar rupiah di tahun 2026, namun realisasinya tetap dijaga cermat di angka 671,2 miliar rupiah. Selisih ini bukanlah indikator kinerja rendah, melainkan cerminan prinsip kehati-hatian: pengeluaran dilakukan benar-benar untuk kebutuhan mendesak dan yang sudah pasti sah, menghindari pemborosan maupun pengeluaran yang tidak sesuai aturan. Di tangan Mahmud, uang negara tidak boleh terpakai hanya demi menghabiskan anggaran, tapi harus terpakai untuk hasil yang nyata dan terukur.

Amanah yang Terjaga

Bagi Mahmud, tumpukan penghargaan dan grafik keuangan yang terus tumbuh itu adalah satu kesatuan cerita. Cerita tentang bagaimana sebuah daerah Kepulauan dengan tantangan geografis berat, mampu mengelola keuangannya lebih rapi, lebih cepat, dan lebih akuntabel dibandingkan ratusan daerah lain di Indonesia.

“Orang bilang semua tuntas di tangan Mahmud. Saya tidak bekerja sendiri. Tapi saya pastikan, setiap rupiah, setiap laporan, dan setiap penyaluran dana kami kerjakan dengan standar tertinggi. Tujuh tahun WTP, penghargaan nasional, dan grafik APBD yang naik terus adalah bukti: Konkep siap melangkah lebih jauh,” ujarnya tenang.

Sebelum mengakhiri sebuah wawancara ekslusif pada, Selasa 09 Juni 2026 diruang kerjanya dengan suara rendah dan tatapan datar Mahmud berkata Semua didasari hati yang iklhas bekerja membangun tanah kelahiran sebab;

’’Kerja yang kamu lakukan hari ini adalah versi masa depanmu, jangan menunggu Waktu menjadikanmu sampah untuk daerah’’

“Ikhlas  dalam bekerja atau menjalankan tugas insya allah Prestasi adalah ikhtiarnya dan tidak semua kata “siap iya bos” bisa jadi tiket promosi,” tutupnya sambil merapikan beberapa tumpukan berkas di atas meja kerjanya. (Advertorial)

Laporan: Aldi Dermawan

Sultranet.com, Bombana – Upaya penanganan banjir yang kerap melanda Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, terus diperjuangkan Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, SH. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu bersama dua anggota DPRD Bombana lainnya melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendorong solusi permanen atas persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, Kamis (4/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kusmardin turut bersama Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. H. Johan Salim, SP dan Ahmad Sutejo Eriadi, S.KM. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, ST., MT., bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT.

Kunjungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas banjir yang berulang kali terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga kerap menggenangi permukiman warga dan menghambat arus transportasi.

Dari hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir berasal dari sistem drainase dan sumur resapan yang sudah tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak mengalir dengan baik sehingga meluap ke badan jalan dan kawasan permukiman.

Sebagai langkah penanganan, BPJN Sultra merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan di kawasan tersebut. Program tersebut masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026.

Kusmardin mengatakan pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada langkah yang jelas. Insya Allah pembangunan drainase dan sumur resapan masuk dalam rencana tahun 2026 dan kami akan terus mengawalnya,” kata Kusmardin.

Menurutnya, kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang dihadapi warga mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.

“Kami tidak ingin keluhan masyarakat berhenti sebagai laporan saja. Tugas kami adalah menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah agar ada solusi yang nyata,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa persoalan banjir di Poleang Barat harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu penanganannya harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Perjuangan Kusmardin dalam penanganan banjir Rakadua bukanlah hal baru. Saat banjir merendam belasan rumah warga pada Mei 2026 lalu, ia turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat terdampak. Setelah menerima laporan warga, Kusmardin segera berkoordinasi dengan BPBD Bombana hingga bantuan mesin penyedot air atau alkon diterjunkan ke lokasi.

Bersama petugas BPBD, aparat kepolisian, dan warga setempat, Kusmardin ikut membantu proses penanganan banjir hingga malam hari. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat terhadap kondisi yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.

Melalui koordinasi yang dibangun dengan BPJN Sultra, Kusmardin berharap persoalan banjir yang selama ini menghantui warga Rakadua dapat segera teratasi. Ia optimistis pembangunan drainase dan sumur resapan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. (IS)