Bombana, Sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan renovasi Lapangan Tenis yang terletak di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana. Acara peresmian yang digelar pada Kamis (22/8) ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait.

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menegaskan bahwa renovasi lapangan tenis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan olahraga di Bombana dan meningkatkan kualitas fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

“Renovasi ini bukan hanya tentang memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga merupakan langkah nyata kami untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berolahraga. Kami ingin menciptakan sarana yang berkualitas bagi para atlet tenis lokal dan masyarakat umum,” ujar Edy Suharmanto.

Renovasi yang dilakukan mencakup perbaikan menyeluruh pada permukaan lapangan, pemasangan sistem pencahayaan yang lebih baik, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan lapangan tenis ini dapat menjadi pusat kegiatan olahraga yang aktif di Bombana.

Selain itu, Pj. Bupati Bombana juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan berbagai turnamen tenis di lapangan yang baru direnovasi ini. Turnamen-turnamen tersebut diharapkan dapat menjadi ajang unjuk bakat bagi para pemain lokal dan sekaligus mendorong minat lebih besar terhadap olahraga tenis di kalangan masyarakat.

“Kami berencana untuk menyelenggarakan turnamen tenis yang dapat menarik partisipasi luas dari masyarakat dan menjadi wadah bagi atlet-atlet lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung perkembangan olahraga di Bombana,” tambahnya.

Dengan peresmian renovasi lapangan tenis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan menjadi pusat kegiatan olahraga yang produktif. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas fisik dan olahraga yang lebih teratur.

KENDARI, SultraNET. – Pemerintah melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespon tuntutan Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara terkait perbaikan Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana. Langkah cepat ini dilakukan menyusul demonstrasi yang dilakukan LKPD pada 9 Agustus 2024 lalu.

Fungsionaris LKPD Sultra yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Muh. Arham, S.Th.I, melakukan kunjungan langsung ke BPJN Wilayah 1 di Kendari pada Rabu (21/8/2024) untuk memastikan tindakan yang telah dan akan diambil pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, PPK Wilayah 1.4 BPJN Sultra, Sandi Prima Yuda, ST., M.T, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti tuntutan LKPD dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi jembatan sehari setelah aksi demonstrasi.

“Terkait Jembatan Langkowala yang disuarakan oleh LKPD, kami sudah turun ke lapangan pada 10 Agustus 2024. Langkah awal yang kami lakukan adalah membangun MiniFail, dan saat ini sedang diusulkan anggaran ke Jakarta, yang sudah mendapat persetujuan untuk tahun depan,” ujar Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menjelaskan bahwa jembatan baru akan dibangun menggunakan rangka baja Austria sepanjang 50 meter. Selama proses pembangunan, akan dibangun jembatan alternatif (beli) agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

“Untuk sementara, penguatan tiang penahan tengah jembatan sudah dilakukan agar tidak mengalami kerusakan lebih parah,” tambahnya.

BPJN juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan beban muatan maksimal 10 ton saat melintasi jembatan, guna menghindari risiko ambruknya jembatan sebelum perbaikan total dilakukan.

Direktur LKPD Sultra, Arham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil BPJN dan menegaskan kesiapan LKPD untuk mengawal proses perbaikan ini hingga tuntas.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam mengawal perbaikan jembatan Langkowala, demi keselamatan masyarakat,” tegas Arham.

Sebagai penutup, Arham mengapresiasi respons cepat BPJN Wilayah 1 dan menyatakan terima kasih atas langkah konkret yang telah diambil.

“Kami mengapresiasi kerja cepat pemerintah dan akan terus mengawal pembangunan Jembatan Langkowala, yang merupakan jalur utama transportasi masyarakat dari Bombana menuju Konsel dan Kendari,” pungkasnya. (Rls)

Bombana, SultraNET. — Personel Koramil 1431-03/Poleang yang dipimpin oleh Babinsa Serda Sabil menggelar kegiatan kerja bakti pembersihan Pasar Sore di Kelurahan Boepinang Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung pasar. Kamis, 22/08/2024

Babinsa Kelurahan Boepinang Barat, Serda Sabil, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Koramil 1431-03/Poleang dalam mendukung kebersihan lingkungan.

“Lingkungan yang bersih tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bagi para pedagang dan pengunjung pasar,” ujar Serda Sabil.

Kepala Lingkungan 1, Bapak Suparman, juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kerja bakti ini. Menurutnya, kolaborasi antara TNI dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kebersihan pasar.

“Kami sangat bersyukur atas dukungan dari Babinsa dan Koramil dalam kegiatan ini, karena pasar yang bersih akan menarik lebih banyak pengunjung,” kata Suparman.

Danramil 03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menutup kegiatan dengan menyatakan bahwa gotong royong seperti ini adalah bentuk nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Kami akan terus berupaya mendukung masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” pungkasnya.

Kegiatan kerja bakti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk terus menjaga kebersihan di area publik, demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk semua.

Bombana – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, secara resmi meresmikan renovasi Lapangan Tenis yang berlokasi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana, Kamis (22/8/2024). Peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Renovasi ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik sekaligus mendukung pengembangan olahraga, khususnya tenis, di daerah tersebut. Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menegaskan pentingnya penyediaan sarana olahraga yang layak sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Renovasi lapangan tenis ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan fasilitas olahraga yang lebih baik. Harapan kami, fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat berolahraga tetapi juga wadah bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan mereka,” ujar Edy Suharmanto.

Renovasi yang dilakukan meliputi perbaikan menyeluruh pada permukaan lapangan, pemasangan sistem pencahayaan modern untuk mendukung kegiatan olahraga di malam hari, serta penambahan fasilitas pendukung seperti tempat duduk penonton dan ruang ganti yang lebih representatif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan mendorong minat masyarakat untuk lebih aktif berolahraga.

Selain itu, Edy Suharmanto juga mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk menjadikan lapangan tenis ini sebagai pusat kegiatan olahraga dengan menggelar berbagai turnamen. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghidupkan atmosfer kompetisi, tetapi juga sebagai ajang unjuk bakat bagi para atlet tenis lokal, sekaligus memperkenalkan Kabupaten Bombana sebagai daerah yang peduli terhadap pengembangan olahraga.

“Kami ingin menjadikan lapangan ini lebih dari sekadar fasilitas. Kami berencana mengadakan turnamen, baik tingkat lokal maupun regional, untuk memberikan ruang bagi atlet-atlet kita bersinar. Hal ini sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan meningkatkan semangat olahraga di Bombana,” tambahnya.

Acara peresmian berlangsung dengan suasana penuh antusiasme. Para tamu undangan turut memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah dalam merenovasi fasilitas olahraga ini. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Bombana juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjaga kelestariannya.

Renovasi lapangan tenis ini tidak hanya menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap pengembangan olahraga, tetapi juga diharapkan dapat mendorong berbagai manfaat sosial lainnya, seperti mempererat silaturahmi di antara masyarakat dan meningkatkan pola hidup sehat.

Lapangan tenis ini kini menjadi salah satu ikon baru di Bombana, yang mencerminkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana investasi pada sektor olahraga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Peresmian ditutup dengan kegiatan bermain tenis bersama yang melibatkan Pj. Bupati, Forkopimda, dan masyarakat, sebagai simbol dimulainya era baru dalam pengembangan olahraga di Kabupaten Bombana. Dengan semangat yang sama, Edy Suharmanto optimis bahwa Bombana dapat melahirkan atlet-atlet tenis yang mampu berkompetisi di kancah nasional maupun internasional.

“Lapangan tenis ini adalah awal dari cita-cita besar kita bersama. Mari kita jadikan olahraga sebagai bagian dari identitas Bombana, sebuah kabupaten yang aktif, sehat, dan penuh prestasi,” pungkasnya.

MUNA, SultraNET. – Spekulasi terkait keabsahan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk pasangan calon LM Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna 2024 akhirnya terjawab.

Meski Airlangga Hartarto telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, rekomendasi tersebut dinyatakan tetap sah.

Kepastian ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang menyebutkan bahwa rekomendasi persetujuan partai model B1-KWK yang ditandatangani oleh Airlangga Hartarto sebelum ia mundur dari jabatannya, tetap berlaku tanpa perubahan.

Pernyataan KPU Sultra ini menepis berbagai spekulasi yang muncul mengenai kemungkinan pembatalan surat tersebut.

Muhammad Taufan, Liaison Officer (LO) pasangan Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan, menegaskan bahwa pihaknya mengacu pada pernyataan KPU Sultra.

Menurutnya, SK Rekomendasi B1-KWK yang ditandatangani oleh Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2024 masih sah dan dapat digunakan sebagai syarat pencalonan.

“Rekomendasi tersebut ditandatangani ketika Airlangga Hartarto masih menjabat sebagai Ketua Umum Golkar yang sah berdasarkan kepengurusan saat itu,” kata Taufan, Selasa (20/8/2024).

Mantan Komisioner KPU Kabupaten Muna Barat ini juga menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU terhadap keabsahan rekomendasi tersebut.

Verifikasi ini nantinya akan melibatkan pengurus Golkar di berbagai tingkatan yang mendampingi pasangan calon saat menerima SK Rekomendasi B1-KWK.

“Insya Allah, pasangan RahmaT-Nya Muna tetap akan mendaftar di KPU pada 27 Agustus 2024, sesuai jadwal yang ditetapkan. Kami yakin rekomendasi yang kami pegang sudah sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Taufan.

Keputusan ini memberikan kelegaan bagi pasangan LM Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan dan tim pendukungnya, yang sempat khawatir bahwa perubahan di pucuk kepemimpinan Golkar dapat mempengaruhi keabsahan dukungan partai terhadap pencalonan mereka.

Meski demikian, Taufan mengakui bahwa pihaknya tetap akan memantau perkembangan situasi, khususnya terkait pengesahan ketua umum baru Golkar dan dampaknya terhadap rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pilkada serentak 2024 ini memang menjadi ajang politik yang penuh dinamika, khususnya di Kabupaten Muna, di mana pasangan RahmaT-Nya Muna bersaing ketat dengan calon-calon lainnya. Dukungan partai politik, seperti yang diberikan oleh Golkar, menjadi salah satu penentu dalam pertarungan politik di wilayah tersebut.

Pewarta: Borju

KOLAKA,SULTRANET.com- Polres Kolaka bersama Pemda Kolaka menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Anoa Tahun 2024 di Ballroom Hotel Sutanraja Kolaka pada Selasa (20/08/2024)

Rapat yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kolaka, AKBP Moh. Yosa Hadi, serta dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kolaka, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si, dan berbagai pimpinan instansi terkait di Kabupaten Kolaka.

Kapolres Kolaka menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga stabilitas wilayah menjelang Pilkada.

Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini diadakan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pihak kepolisian dengan instansi lainnya, termasuk TNI, Kejaksaan, Badan Kesbangpol, dan instansi terkait lainnya.

“Rakor ini adalah upaya kita untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif selama proses Pilkada,” ujar AKBP Moh. Yosa Hadi.

Pj. Bupati Kolaka, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa Pilkada merupakan momen penting dalam demokrasi di mana masyarakat berhak memilih pemimpin yang terbaik untuk kemajuan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung aman, tertib, dan damai.

“Ini adalah wujud nyata demokrasi kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan lancar dan aman,” kata Fadlansyah.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa setiap langkah dalam Operasi Mantap Praja Anoa 2024 berjalan sesuai rencana.

Dengan demikian, Polres Kolaka bersama pemerintah daerah berharap dapat menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa gangguan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Kolaka siap menghadapi Pilkada dengan aman dan tertib, menjadikan momen ini sebagai cerminan dari proses demokrasi yang sehat dan adil di wilayah tersebut.

Sumber : Kominfo Kolaka

BOMBANA, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Deklarasi Bombana Menuju Kabupaten Layak Anak dan mengukuhkan Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana. Acara yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bombana. Selasa (20/8/2024)

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan anak-anak, yang menunjukkan dukungan luas terhadap inisiatif ini. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Tahun 2024. Dengan hasil evaluasi ini, diharapkan dapat mewujudkan 22 kecamatan menjadi kecamatan ramah anak, 144 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan ramah anak, 331 sekolah sebagai sekolah ramah anak, serta 22 puskesmas menjadi puskesmas ramah anak.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menekankan pentingnya koordinasi seluruh stakeholder untuk memenuhi hak-hak anak secara berkesinambungan. “Pemenuhan hak-hak anak adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak,” ujarnya.

Edy menjelaskan bahwa terdapat lima klaster penting yang harus dipenuhi untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak. Klaster tersebut meliputi: klaster identitas anak yang mencakup pemenuhan hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta klaster perlindungan khusus. “Dengan adanya klaster ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Bombana,” tambahnya.

Acara ini juga diisi dengan pengukuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan hak dan aspirasi mereka, serta berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah anak. “Kami ingin anak-anak di Bombana memiliki suara dan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka,” jelas Edy Suharmanto.

Partisipasi aktif berbagai pihak dalam acara ini menunjukkan tekad bersama untuk mewujudkan Bombana sebagai Kabupaten Layak Anak. Dukungan dari orang tua, pendidik, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya ini, sehingga target yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Edy Suharmanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi ini. “Sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder sangat diperlukan agar target yang diharapkan dapat dicapai. Mari kita dukung anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman,” tutupnya.

Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimis dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Harapan besar tertuju pada generasi mendatang untuk menjadi pribadi yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing. Dengan dukungan dan kerjasama yang kuat, diharapkan Bombana dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam upaya menciptakan Kabupaten Layak Anak.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana mengikuti rapat harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Kebijakan Anti-Fraud Terintegrasi yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana diwakili oleh Perwakilan dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan dan merumuskan kebijakan yang akan diterapkan dalam pengendalian kecurangan atau fraud di Pemerintahan Kabupaten Bombana.

Kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perancangan kebijakan anti-fraud ini diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih.

Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Linda Fatmawati Saleh, menjelaskan bahwa rapat harmonisasi ini sangat penting agar Raperbup yang dirancang dapat sesuai dengan regulasi yang ada, serta memenuhi kebutuhan daerah dalam mencegah dan mengendalikan potensi kecurangan.

“Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan di Bombana dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan,” jelas Linda.

Linda juga mengungkapkan bahwa pengendalian kecurangan di pemerintahan daerah memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat.

“Kami berharap kebijakan anti-fraud ini tidak hanya berbentuk aturan, tetapi juga menjadi budaya di pemerintahan, yang menciptakan kesadaran untuk menghindari penyimpangan dalam setiap kegiatan pemerintah,” tambahnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana juga terlibat aktif dalam rapat ini. Perwakilan dari Inspektorat menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Raperbup tentang kebijakan anti-fraud.

Inspektorat Kabupaten Bombana turut memberikan masukan mengenai teknik pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan kondisi daerah. “Kami siap bekerja sama dengan pihak Kemenkumham dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif di Kabupaten Bombana,” ungkap Inspektur Inspektorat Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W.

Raperbup yang sedang disusun mencakup beberapa aspek penting, termasuk strategi pengendalian kecurangan, pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif, dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan agar terhindar dari perilaku kecurangan.

Selain itu, Raperbup ini juga akan mengatur pembentukan satuan tugas pengendalian kecurangan yang akan bertugas secara khusus untuk memantau dan memastikan penerapan kebijakan anti-fraud di seluruh jajaran pemerintahan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Raperbup ini juga akan mengatur tentang pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan.

“Dengan adanya Raperbup ini, kami berharap Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengendalikan dan mencegah tindak kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ridwan

Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur juga menjadi bagian dari materi muatan Raperbup ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

“Kami berkomitmen untuk melibatkan seluruh aparatur dalam implementasi kebijakan ini, agar dapat menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bersih dari penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya

Pentingnya kebijakan anti-fraud yang terintegrasi juga menjadi fokus utama dalam rapat ini. Kebijakan yang disebut beleidsregel ini dirancang berdasarkan kewenangan administrasi negara yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bebas dari praktik-praktik kecurangan.

Secara keseluruhan, rapat harmonisasi ini diharapkan dapat menghasilkan Raperbup yang tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberi dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana.

Pemerintah daerah, bersama dengan Kemenkumham, berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan sistem pengendalian kecurangan yang lebih baik, agar pelayanan publik di Kabupaten Bombana semakin terpercaya dan berkualitas. (Adv)

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Sukmar, bersama siswa-siswi SD 153 Batusempe Indah dan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Halu Oleo (UHO) melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan parit di Desa Batusempe Indah, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Selasa (20/08/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan mengajarkan pentingnya gotong royong kepada para siswa sejak dini.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Sukmar, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar membersihkan parit, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada para siswa tentang pentingnya kebersihan dan kerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar,” ujar Sertu Sukmar.

Kepala Sekolah SD 153 Batusempe Indah, Zalulu, S.Pd, juga mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kolaborasi antara Babinsa, mahasiswa KKN, dan sekolah memberikan dampak positif bagi siswa-siswi.

“Melalui kegiatan seperti ini, siswa-siswi kami belajar langsung tentang arti gotong royong dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” kata Zalulu.

Sementara itu, Ferdi, salah satu mahasiswa KKN UHO., mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti ini adalah pengalaman berharga bagi mereka.

“Kami merasa senang bisa berkontribusi langsung dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar dan mengabdi kepada masyarakat,” ungkap Ferdi.

BOMBANA, sultranet.com –  Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Bombana mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, serta Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait. Senin (19/8/2024).

Pj. Bupati Edy Suharmanto menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran yang telah berjalan selama semester pertama. Perubahan ini didasarkan pada dinamika pembangunan dan perubahan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal Kabupaten Bombana. Selain itu, perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 juga dipicu oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dasar KUA dan PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pidatonya, Edy Suharmanto menyampaikan bahwa kebijakan perubahan pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS mencakup penyesuaian pendapatan asli daerah. Ini diakibatkan oleh penyesuaian besaran nilai dividen dari penyertaan modal pada Bank Sultra dan perubahan pendapatan transfer akibat tambahan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023. Transfer ke kas daerah dilakukan melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) pada tahun anggaran 2021.

Sejalan dengan penyesuaian pendapatan, belanja daerah juga mengalami perubahan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan meningkatkan belanja operasional. Penyesuaian ini termasuk penyesuaian besaran Tunjangan Penghasilan PNS (TPP) serta tambahan belanja prioritas guna mendukung program-program nasional, seperti pengendalian inflasi dan penyelesaian tunggakan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2023.

Lebih lanjut, Pj. Bupati juga menjelaskan mengenai Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang memerlukan perhatian serius dan penanganan segera untuk memastikan kelancaran kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan. Semua ini dilakukan dengan tetap mengacu pada pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Dalam arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025, Pj. Bupati menegaskan bahwa prioritas utama adalah pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk gaji dan tunjangan, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta alokasi belanja untuk pengendalian inflasi. “Pencapaian tujuan pembangunan daerah harus menjadi fokus kita semua, agar RPD Kabupaten Bombana dapat berjalan sesuai harapan,” tambahnya.

Di akhir pidatonya, Pj. Bupati Edy Suharmanto berharap bahwa rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 ini dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. “Semoga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bombana,” tutupnya.