JAKARTA, sultranet.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) memaparkan capaian signifikan dari program-program prioritas yang dijalankan sepanjang tahun. Seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa seluruh program prioritas tersebut dilaksanakan secara terukur dan berkesinambungan demi menghadirkan ekosistem pendidikan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Seluruh program yang kami jalankan memiliki satu tujuan besar, yakni memastikan meningkatnya kesejahteraan guru melalui sertifikasi, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar guru profesional benar-benar terwujud dan manfaatnya dirasakan di seluruh satuan pendidikan,” ujarnya dalam Taklimat Media NgoPi Bareng Media di Jakarta, Senin (01/12/2025).

Ditjen GTKPG mencatat lima pilar program yang berhasil direalisasikan. Pertama, pemberian berbagai tunjangan bagi guru ASN daerah maupun non-ASN untuk menjaga stabilitas kesejahteraan pendidik. Kedua, penguatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memastikan standar kompetensi guru sesuai kebutuhan pembelajaran modern.

Ketiga, peningkatan kualifikasi akademik melalui pendidikan jenjang S-1/D-4 sebagai upaya penyetaraan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Keempat, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis kebutuhan masa depan, mulai dari pembelajaran mendalam, literasi teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan, matematika GEMBIRA, bimbingan konseling, pendidikan STEM, hingga penguatan kemampuan bahasa Inggris.

Kelima, pelatihan bagi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) untuk mencetak pemimpin pendidikan yang visioner, kompeten, dan mampu mengelola sekolah secara profesional.

Dengan berbagai capaian ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi pendidikan nasional. Pemerintah berharap langkah ini dapat melahirkan guru-guru yang adaptif, unggul, dan siap menghadirkan pembelajaran yang relevan bagi peserta didik di tengah perubahan yang semakin cepat. (Rilis PJS)

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri para pimpinan OPD, pejabat struktural, serta perwakilan ASN pada Selasa, 2 Desember 2025.

Pencanangan ini menjadi langkah strategis Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain sosialisasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat terkait sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat terwujudnya birokrasi berintegritas di lingkup Pemkab Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, upaya ini menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memberikan layanan publik yang profesional, bebas dari praktik korupsi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pencanangan Zona Integritas adalah langkah nyata kita dalam memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan komitmen penuh untuk memenuhi indikator WBK dan WBBM,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan mewujudkan Zona Integritas tidak hanya bergantung pada dokumen atau pemenuhan administrasi. Bupati menekankan perlunya perubahan pola pikir, kedisiplinan, dan konsistensi aparatur dalam bekerja agar reformasi birokrasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Perubahan tidak hanya dimulai dari aturan, tetapi dari cara kita berpikir dan bekerja. Kita ingin pelayanan publik di Bombana semakin cepat, semakin bersih, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Bombana menargetkan beberapa perangkat daerah strategis dapat meraih predikat WBK dan WBBM sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi. Pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme pendampingan intensif bagi OPD dalam menyusun, memenuhi, dan mengimplementasikan seluruh komponen penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Bombana menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi bagian dari agenda prioritas daerah, mengingat tuntutan publik terhadap layanan yang bersih dan efisien semakin tinggi. Ia menyebutkan bahwa setiap OPD harus mampu menunjukkan perubahan nyata dalam tata kelola anggaran, pelayanan, serta integritas ASN di lingkup kerja masing-masing.

Sementara itu, sejumlah pejabat yang hadir menilai bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan momentum untuk memperbaiki sistem layanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mereka menyambut baik langkah Bupati yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendorong pembenahan birokrasi.

Di sisi lain, Pemkab Bombana menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan semata tuntutan administrasi, tetapi kebutuhan penting untuk menciptakan pemerintahan modern yang mampu bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen melibatkan seluruh unit kerja agar program ini berjalan sesuai target dan menghasilkan perubahan nyata.

Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat. Pemkab juga menilai bahwa budaya kerja yang bersih dan melayani menjadi pondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Bupati Burhanuddin menutup sambutannya dengan mengajak seluruh ASN untuk menjaga integritas sebagai nilai utama dalam bekerja. Ia menekankan bahwa keberhasilan Zona Integritas hanya dapat dicapai melalui kerja bersama dan konsistensi yang kuat di antara seluruh jajaran.

Bombana, sultranet.com | Tim Penilai Adipura Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Bombana dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin, 1 Desember 2025.

Penilaian tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Juli 2025. Tim KLH/BPLH RI menilai berbagai indikator pengelolaan lingkungan daerah, mulai dari sistem pengelolaan sampah dan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat gerakan lingkungan yang selama ini digaungkan melalui tagline “Berani Bersih Wonuaku.”

“Pemkab Bombana berkomitmen memperkuat program lingkungan dan terus melakukan pembenahan. Ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari upaya besar kita bersama untuk menghadirkan Bombana yang lebih bersih. Kami berharap penilaian tahun ini membawa hasil terbaik bagi daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga berharap seluruh masyarakat Bombana ikut memberikan dukungan dan doa agar daerah tersebut dapat meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya. Ahmad Yani menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk generasi mendatang.

Dalam rangkaian kunjungan, tim KLH/BPLH RI meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi indikator penilaian, di antaranya sekolah-sekolah, kantor dinas terkait, terminal, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Pada setiap titik pemantauan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bombana memberikan penjelasan mengenai progres, inovasi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan.

Tim penilai juga melakukan verifikasi terhadap kebersihan fasilitas umum, efektivitas pengangkutan sampah, kualitas penataan ruang publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Hasil akhir penilaian Adipura 2025 akan diumumkan oleh KLH/BPLH RI setelah seluruh rangkaian verifikasi nasional selesai. Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan optimis dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. (IS)

Bombana, sultranet.com – Warga Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, digemparkan oleh penemuan sesosok mayat dalam kondisi tinggal kerangka di area persawahan setempat pada Senin sore sekitar pukul 16.30 WITA, 1 Desember 2025.

Penemuan ini bermula ketika pemilik lahan, Komang Pasek, hendak menutup pematang sawah miliknya. Saat berada di lokasi, ia melihat sebuah objek mencurigakan tergeletak di pematang. Merasa ada yang tidak wajar, ia kemudian mendekat untuk memastikan. Ketika menyadari bahwa objek tersebut adalah kerangka manusia, Komang langsung memanggil warga sekitar dan melaporkan temuan itu ke Polsek Lantari Jaya.

Informasi penemuan mayat tersebut kemudian sampai kepada pihak keluarga yang sebelumnya kehilangan anggota keluarga sejak 15 November 2025. Sri Rahayu, anak korban, bersama anggota keluarga lainnya segera menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian, mereka langsung mengenali pakaian yang melekat pada kerangka tersebut sebagai pakaian terakhir yang dikenakan ibunya, Tentrem, 50 tahun, warga Desa Langkowala. Selain itu, keluarga juga menguatkan identifikasi berdasarkan riwayat korban yang diketahui mengalami gangguan ingatan dan kerap keluar rumah seorang diri.

“Ini pakaian terakhir yang dipakai mama waktu hilang,” kata Sri Rahayu di lokasi penemuan. Keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut dengan lapang dada. “Karena sudah sering kali ibu kami pergi keluar dan lupa untuk jalan pulang, kami ikhlas dengan apa yang terjadi,” ujar pihak keluarga.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, bersama personel Polsek langsung mendatangi lokasi untuk melakukan serangkaian tindakan penanganan awal. Petugas mengamankan area, melakukan identifikasi, serta melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) sesuai standar prosedur. Proses ini turut dikoordinasikan dengan Kasat Reskrim Polres Bombana.

Setelah olah TKP, jenazah dievakuasi ke Puskesmas Lombakasi untuk dilakukan pemeriksaan medis atau visum luar. Dari hasil pemeriksaan tenaga medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dokter memperkirakan korban telah meninggal sekitar dua minggu sebelum ditemukan. Pemeriksaan juga memastikan bahwa kerangka tersebut merupakan jenazah seorang perempuan.

Pihak keluarga mengakui bahwa mereka sebelumnya tidak melaporkan kehilangan secara resmi ke kepolisian. Mereka hanya menyampaikan informasi melalui media sosial dengan harapan masyarakat dapat membantu menemukan korban. Kondisi gangguan ingatan yang dialami korban juga membuat keluarga berulang kali mengalami situasi serupa, sehingga mereka awalnya berharap korban kembali seperti biasanya.

IPDA Prasetyo Nento menjelaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai prosedur. “Kami sudah mengamankan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi dan keluarga, serta mengevakuasi jenazah untuk pemeriksaan medis. Kasus ini tetap kita tindaklanjuti dengan memastikan seluruh informasi yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K., S.I.K, turut memastikan bahwa koordinasi lanjutan akan dilakukan demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

“Kami masih menunggu hasil lengkap pemeriksaan medis dan keterangan tambahan dari pihak keluarga,” singkat Yudha. (IS)

Bombana, sultranet.com – Nasib lebih dari 1.200 orang tenaga honorer kategori R4 (non prioritas) di Kabupaten Bombana kian “di ujung tanduk” setelah lebih dari tiga pekan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dikirim ke DPRD sejak 10 November 2025 tidak mendapatkan respons, sehingga memicu kekecewaan dan pertanyaan publik mengenai sikap legislatif di daerah itu. (02/12/2025).

Forum Honorer R4 Bombana sebelumnya telah menyampaikan surat resmi bernomor 02/F-HR4B/BBN/XI/2025 kepada DPRD Bombana, meminta lembaga itu segera mengagendakan RDP guna membahas proses pengusulan PPPK Paruh Waktu sebelum batas akhir nasional pada 31 Desember 2025. Namun hingga kini, agenda tersebut belum dijadwalkan.

Dalam surat permohonannya, forum meminta DPRD ikut mengawal kendala teknis terkait aplikasi pengusulan PPPK yang masih terkunci di pemerintah pusat, sekaligus mendorong pemerintah daerah memaksimalkan proses pengusulan.

“Kami sangat berharap DPRD hadir membantu mempercepat solusi. Waktu kami sangat terbatas, sementara aplikasi pengusulan masih terkendala,” ujar Herman, Ketua Forum Honorer R4 Bombana

Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, Ketua Komisi I DPRD Bombana, Ashari Usman, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi via pesan WhatsApp terkait alasan belum diagendakannya RDP.

Di tengah lambatnya respons DPRD, Forum Honorer R4 menegaskan bahwa mereka tetap menjaga optimisme dan solidaritas. “Kami percaya Bupati dan DPRD Bombana tidak akan meninggalkan kami. Kami mendukung penuh langkah pemerintah memperjuangkan nasib kami hingga ke KemenPAN-RB,” kata Muchlis Asfian, sekretaris forum.

Nani, seorang honorer di Kecamatan Rumbia, menyampaikan harapan yang sama. “Kami justru ingin pemerintah dan DPRD saling memperkuat. Kami hanya ingin kepastian dan keadilan,” ucapnya.

Selain mendesak DPRD, forum telah melaporkan dugaan maladministrasi oleh BKPSDM Bombana ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Laporan itu menyoroti dugaan penundaan berlarut dan kurangnya transparansi dalam proses pengusulan PPPK Paruh Waktu yang dinilai belum sesuai tenggat nasional hingga 25 Agustus 2025.

Dalam laporan tersebut, forum menjelaskan bahwa BKPSDM belum memberikan kejelasan finalisasi data honorer R4, meski pemerintah pusat telah menetapkan jadwal afirmasi terakhir bagi tenaga non-ASN. Keterlambatan itu dinilai berpotensi membuat 1.205 honorer kehilangan kesempatan masuk dalam database PPPK Paruh Waktu.

Forum juga mengungkapkan bahwa mereka telah berupaya meminta audiensi pada 1 Desember 2025, namun tidak memperoleh penjelasan memadai dari BKPSDM. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian status kepegawaian serta menurunkan moral kerja para honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.

Di sisi lain, Bupati Bombana sebelumnya telah mengirim surat bernomor 800/5637 pada 6 November 2025 kepada KemenPAN-RB, meminta penurunan status mapping serta pembukaan akses aplikasi pengusulan PPPK Paruh Waktu. Forum berharap surat bupati itu dapat diperkuat melalui RDP DPRD Bombana.

Hingga kini, Forum Honorer R4 menegaskan bahwa perjuangan akan terus ditempuh melalui jalur prosedural, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, hingga Ombudsman. Mereka berharap seluruh pihak bergerak cepat sebelum batas waktu final pengusulan ditutup.

Forum Honorer R4 menyerukan agar DPRD Bombana segera merespons permohonan RDP guna memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tidak ada honorer yang kehilangan haknya akibat lambatnya koordinasi antarinstansi.

Untuk diketahui, hingga saat ini bukan hanya Honorer kategori R4 yang belum ada kepastian namun kategori R2 dan R3 (Prioritas) juga bernasib sama. Jika ditotal jumlah honorer bombana yang nasibnya bagai “telur di ujung tanduk” berjumlah lebih dari 2.000 orang. (IS)

Kendari, sultranet.com – Aliansi Peduli Hukum menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Kendari untuk mempertanyakan proses hukum dalam perkara dugaan pencabulan anak yang menjerat seorang warga berinisial BDM. Massa aksi menilai penanganan perkara tersebut dipenuhi kejanggalan, mulai dari hasil visum yang tidak diperlihatkan, perubahan keterangan saksi, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Aksi digelar pada Senin (1/12/2025).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Hukum, Apri, menyampaikan bahwa indikasi rekayasa terlihat jelas sejak tahap awal penyidikan. Menurutnya, peristiwa yang dituduhkan terjadi pada 21 November 2024, namun visum baru dilakukan sehari setelahnya. Meski pihak kepolisian menyatakan memiliki hasil visum yang menguatkan tuduhan, dokumen tersebut tidak pernah ditunjukkan hingga persidangan memasuki tahap pembuktian.

“Sejak awal polisi bilang ada visum yang menguatkan, tetapi sampai sidang berlangsung, visum itu tidak pernah muncul,” ujar Apri dalam orasi.

Ia menjelaskan, kuasa hukum BDM telah meminta majelis hakim memperlihatkan visum tersebut. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan. Padahal, menurut Apri, hakim memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan tambahan atau menghadirkan bukti baru sesuai ketentuan Pasal 180 KUHAP.

Aliansi juga mempertanyakan perubahan keterangan dari saksi anak atau korban. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian, korban tidak pernah menyatakan merasakan tonjolan keras maupun melihat terdakwa membuka resleting celana. Keterangan itu baru muncul saat persidangan. Ketika ditanya perbedaan tersebut, korban menyatakan bahwa ia sudah menyampaikan sebelumnya, tetapi tidak dicatat penyidik.

“Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan,” kata Apri.

Permintaan untuk menghadirkan penyidik pemeriksa BAP sebagai saksi verbalisan juga tidak dipenuhi hingga sidang berlangsung. Kejanggalan kembali muncul pada barang bukti berupa pakaian korban. Menurut aliansi, penyidik tidak pernah melakukan penyitaan pada tahap penyidikan. Namun, pakaian tersebut tiba-tiba dibawa ke persidangan tanpa penjelasan asal-usul yang jelas.

“Kami mempertanyakan siapa yang menyerahkan pakaian itu, kapan disita, dan apakah benar terkait dengan perkara,” ujar Apri di hadapan peserta aksi.

Dalam pernyataan resminya, Aliansi Peduli Hukum menduga adanya keterlibatan oknum aparat yang memiliki kedekatan emosional dengan keluarga pelapor, sehingga diduga mencoba mengarahkan proses perkara. “Kami menduga ada oknum APH yang mencoba mengatur jalannya perkara ini,” tegas Apri.

Berdasarkan rangkaian dugaan kejanggalan tersebut, Aliansi Peduli Hukum mendesak Ketua PN Kendari dan Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara secara cermat sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHAP guna menggali kebenaran materiil. Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap polisi yang menangani laporan, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim atas dugaan pelanggaran prosedur maupun etik.

Aliansi menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, adil, serta bebas dari intervensi. Mereka berharap PN Kendari memprioritaskan prinsip keadilan dalam setiap tahapan persidangan demi mencegah kriminalisasi.

Pewarta: Ahmad Mubarak

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menutup kegiatan Road Race Bupati Cup I yang menjadi event otomotif perdana di daerah tersebut, sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Bombana. Penutupan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana, Minggu (30/11/2025).

Penutupan ditandai dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para pembalap yang berhasil meraih prestasi terbaik pada ajang balap motor tersebut. Event ini mendapat sambutan luas dari masyarakat dan komunitas otomotif, yang sejak awal memadati area sirkuit non permanen Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Road Race Bupati Cup I. Menurutnya, keberhasilan event ini membuktikan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga otomotif sekaligus menjadi langkah awal pembinaan atlet balap motor di Kabupaten Bombana.

“Kita bersyukur kegiatan Road Race Bupati Cup I ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ini adalah event otomotif perdana di Bombana dan insya Allah akan kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan persiapan yang lebih baik,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sirkuit balap non permanen agar ke depan lebih aman dan representatif bagi para pembalap maupun penonton.

Selain itu, Burhanuddin menekankan bahwa seluruh kegiatan hiburan yang digelar pemerintah daerah ditujukan untuk masyarakat dan tetap dapat dinikmati secara gratis. Ia mengajak masyarakat terus mendukung berbagai agenda pembangunan dan kegiatan positif yang digelar di daerah.

“Semua kegiatan hiburan yang kita laksanakan adalah untuk masyarakat Bombana dan kita pastikan gratis. Dukungan masyarakat sangat penting agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita selenggarakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan doa dan empati kepada peserta balap yang sempat mengalami insiden selama perlombaan. Ia berharap para pembalap yang mengalami cedera dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala.

“Kita doakan bersama saudara-saudara kita yang sempat mengalami insiden agar segera diberikan kesembuhan,” ucapnya.

Road Race Bupati Cup I diharapkan menjadi fondasi pembinaan atlet otomotif daerah, sehingga ke depan Kabupaten Bombana mampu melahirkan pembalap-pembalap berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah pada berbagai kejuaraan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menghadirkan hiburan rakyat yang positif, aman, dan mampu menumbuhkan potensi olahraga serta ekonomi kreatif daerah. (adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana menggelar Pelatihan Uji Sertifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Jabatan Kerja Jenjang 7 dan 8 yang diikuti delapan peserta. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 November 2025, dan menempatkan peningkatan kapasitas aparatur sebagai fokus utama pada penyelenggaraan pembangunan daerah. Bertempat di Aula Hotel Duana Bombana.

Pelatihan ini terlaksana melalui kerja sama Dinas PUPR Bombana dengan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis peserta terhadap standar bangunan gedung, proses persetujuan, serta penerapan regulasi terbaru agar kinerja pelayanan publik semakin berkualitas.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dalam pelayanan PBG. “Kami ingin memastikan setiap aparatur memiliki kemampuan teknis yang memadai agar proses perizinan bangunan berjalan tertib, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Sofian Baco.

Hal senada disampaikan Kabid Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si., yang juga memberikan materi pada pelatihan tersebut. “Kegiatan ini memberi ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka sekaligus mempersiapkan diri menghadapi uji sertifikasi. Harapan kami, peserta dapat lulus dengan hasil terbaik dan mampu menerapkan ilmunya di lapangan,” kata Syamsuar.

Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Selain sesi materi, mereka juga mendapat pendampingan langsung dalam simulasi uji sertifikasi guna memastikan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas tata kelola bangunan gedung di Bombana.

Dengan adanya sertifikasi ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan bangunan, mengingat kebutuhan masyarakat akan kepastian dan kecepatan layanan semakin tinggi. Pelatihan ini juga menjadi komitmen bersama untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan.

Bombana, sultranet.com | Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, secara resmi menutup kegiatan Road Race Bupati Cup I yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana. Penutupan ditandai dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para juara pada Minggu, 30 November 2025.

Ajang balap motor perdana yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bombana ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ribuan penonton memenuhi area sirkuit non permanen yang digunakan sebagai arena balap, sekaligus menjadi bukti tingginya minat terhadap olahraga otomotif di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas suksesnya penyelenggaraan event yang menjadi sejarah baru bagi dunia otomotif Bombana. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan yang terus diperbaiki dan dikembangkan, termasuk peningkatan kualitas sirkuit balap agar lebih aman dan representatif.

“Alhamdulillah, Road Race Bupati Cup I berjalan dengan sukses. Ini adalah event perdana kita, dan insyaallah akan terus kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas sirkuit agar para pembalap dapat berkompetisi dengan aman,” ujar Bupati di hadapan peserta dan masyarakat.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh kegiatan hiburan masyarakat yang digelar pemerintah daerah akan tetap berlangsung secara gratis sebagai bentuk komitmen menghadirkan ruang ekspresi dan rekreasi bagi warga Bombana. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Selain memberi apresiasi kepada para pembalap, panitia, dan komunitas otomotif, Bupati juga menyampaikan doa dan harapan untuk peserta yang mengalami insiden saat balapan. “Kita doakan bersama agar saudara kita yang sempat mengalami kecelakaan saat mengikuti race dapat segera pulih. Keamanan dan kesehatan para pembalap adalah prioritas utama kita,” ujarnya.

Penyelenggaraan Road Race Bupati Cup I tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga harapan baru bagi pembinaan atlet otomotif daerah. Pemerintah daerah menilai ajang ini dapat menjadi ruang pembibitan atlet yang berpotensi mengharumkan nama Bombana di berbagai kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan event otomotif tingkat nasional.

Sejumlah komunitas balap memberikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya keberanian menghadirkan event resmi perdana yang memfasilitasi bakat anak-anak muda Bombana. Banyak di antara pembalap menyebut event ini sebagai momentum penting pembinaan dan peningkatan kualitas atlet lokal.

Dinas terkait juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahun ini menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan teknis ke depan, baik dari segi pengamanan lintasan, kualitas permukaan sirkuit, hingga manajemen lomba agar dapat menyesuaikan standar kompetisi profesional. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan kesiapan menjadikan event ini sebagai kalender tetap pembinaan olahraga otomotif.

Masyarakat yang memadati area RTH turut menikmati berbagai rangkaian kegiatan pendukung yang disiapkan panitia, menciptakan suasana hiburan rakyat yang aman dan tertib. Antusiasme penonton menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan yang diharapkan semakin baik pada edisi berikutnya.

Kendari, sultranet.com — Sosok muda asal Kabupaten Bombana, Kristian Abil Kornelis, resmi menyatakan maju sebagai calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO) bersama calon wakilnya, Wulandari Safitry dari Buton Utara. Keduanya tampil membawa visi perubahan dan kepemimpinan inklusif menjelang pemilihan organisasi mahasiswa tingkat fakultas tersebut. Kendari, Jumat (28/11/2025).

Abil dikenal sebagai mahasiswa aktif dengan rekam jejak organisasi yang kuat, termasuk keterlibatan dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Universitas Sriwijaya. Pengalaman itu dinilai menjadi modal penting untuk menghadirkan BEM FKIP yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Deno, mahasiswa Politeknik Bombana sekaligus rekan seperjuangan Abil, menyebut kandidat itu sebagai figur yang lahir dari proses panjang. “Sebagai mahasiswa asal Politeknik Bombana dan saudara seperjuangan, saya tahu betul siapa dia. Abil adalah sosok yang terbentuk dari pengalaman, kerja keras, dan ketulusan untuk memajukan mahasiswa,” ujarnya.
Deno menambahkan, “Dia bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin yang hadir, mendengar, dan bekerja bersama. Saya yakin FKIP UHO butuh pemimpin seperti dia.”

Abil mengusung visi “Menjadikan BEM FKIP UHO sebagai lembaga yang berpartisipasi aktif dan menjadi titik temu pusat antar mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang progresif, edukatif, responsif, dan kolaboratif.” Untuk mewujudkan visi itu, ia menyiapkan empat misi: memperluas ruang peran mahasiswa, memperkuat advokasi berbasis data, membangun sinergi strategis dengan lembaga internal maupun eksternal, serta mendorong peningkatan prestasi dan pengabdian mahasiswa.

Dalam kampanyenya, Abil memakai slogan “RANGKUL — Rangkai Aspirasi, Nyatakan Gagasan, Kokohkan Persaudaraan, Lestari Toleransi.” Menurutnya, semangat itu mencerminkan karakter kepemimpinan yang ingin ia bangun: inklusif, terbuka, dan memberi ruang yang sama bagi semua mahasiswa.

Sepanjang kiprahnya, Abil pernah menjabat sebagai Chair of PMM 4 FKIP Universitas Sriwijaya, Ketua PMM 4 Mahasiswa Kristen, hingga berbagai posisi strategis di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Kendari. Pengalaman di lingkungan multikultural menjadi nilai tambah bagi kepemimpinannya.

Majunya Abil dan Wulandari disebut memberi warna baru bagi dinamika organisasi mahasiswa FKIP UHO. Dukungan mahasiswa mulai terlihat, terutama dari mereka yang berharap hadirnya pemimpin yang mampu memadukan intelektualitas, kolaborasi, dan keberpihakan pada kepentingan mahasiswa.

Pemilihan BEM FKIP UHO periode 2026–2027 diprediksi berlangsung kompetitif. Namun kemampuan Abil merangkul banyak kalangan dan rekam jejak organisasinya dinilai sebagai modal politik yang kuat. Banyak harapan lahir dari mahasiswa agar pasangan ini mampu menghadirkan gerakan mahasiswa yang lebih progresif dan berdaya saing.