Bombana, SultraNET.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pegawai dengan melanjutkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) melalui aplikasi e-kinerja. Kegiatan ini dihadiri oleh Ka. UPTD se-kecamatan Kabaena, KTU, dan PLKB, berlangsung di UPTD BPKB Kecamatan Kabaena Barat. Kamis (25/1/2024).

Sekretaris Dinas DPPKB, Irna Rochatiningrum, STP., MM, didampingi oleh Kasubag Umum, Andi Satriani, S. Si, beserta staf Ajun Jurianto, SM, memberikan sosialisasi terkait penerapan e-kinerja di lingkungan DPPKB di wilayah Kabaena.

Dalam sesi interaktif, Irna Rochatiningrum, STP., MM, menjelaskan bahwa e-kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan, dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja.

“Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan atau pekerjaan dan membuat Laporan Kerja Harian (LKH). Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit, dan satuan kerja,” jelasnya.

Peserta bimtek mendapatkan pemahaman mendalam tentang penggunaan sistem aplikasi e-Kinerja dan pentingnya SKP sebagai alat evaluasi kinerja individu. Irna Rochatiningrum dan Andi Satriani memberikan pandangan praktis serta solusi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan tujuan mempermudah proses administrasi dan pelaporan kinerja.

Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di DPPKB Kabupaten Bombana. Penggunaan aplikasi e-kinerja diharapkan memberikan manfaat maksimal dalam upaya perbaikan tata kelola organisasi. (Kominfos)

PT PAG, sebagai pemain utama dalam sektor pertanian dengan fokus pada perkebunan tebu, diharapkan akan terus berkontribusi positif dalam pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Edy Suharmanto juga menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi langsung dengan PT. PAG terkait isu-isu nasional seperti inflasi, kemiskinan ekstrem, dan stunting. Rencananya, mereka akan segera meluncurkan kios inflasi sebagai salah satu langkah penanganan isu-isu tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan demikian, kunjungan kerja ini bukan hanya sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung investasi dan pembangunan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (adv)

Lasusua, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto  Toding, MSP,MA menepis isu ikut bergabungnya Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masuk sebagai daerah otonom yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya yang saat ini usulannya untuk mekar menjadi DOB baru pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan terkendala kurangnya syarat jumlah Kabupaten / Kota pengusul.

Dilansir dari palopopos.co.id, wacana bergabungnya Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka mencuat dalam perbincangan yang melibatkan Bupati Luwu, Plh Sekda Kolaka, Pj Bupati Kolaka Utara, Ketua DPRD Kolaka Utara dan Ketua BPW KKLR Sulsel pada Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL-78) dan Hari Jadi Luwu (HJL-756) di Stadion A. Hasan Opu To Hatta Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selasa (23/01/2024) lalu.

Saat itu, Ketua DPRD Kolaka Utara Buhari yang kala itu duduk berdampingan dengan Pj Bupati Kolaka Utara Dr. Sukanto Toding dan Plh Sekretaris Daerah Kolaka Andi Makawaru, tiba- tiba memulai diskusi  saat Bupati Luwu Basmin Mattayang dan Ketua BPW KKLR Sulsel Ir. Hasbi Syamsu Ali menyalami mereka.

”Bagaimana dengan perjuangan Provinsi Luwu? Kami dari Kolaka Utara dan Kolaka sangat mendukung terbentuknya Provinsi Tana Luwu sebagai Daerah Otonom Baru, salah satu jalan untuk mewujudkan Indonesia Emas itu adalah menjadikan Tana Luwu sebagai Provinsi Luwu Raya, dan kami siap bergabung,” ujar Buhari sebagaimana dikutip dari palopopos.co.id.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto  Toding, MSP,MA menjelaskan bahwa pada saat diskusi tentang itu, semua pihak dalam kondisi informal, akrab dan salin guyon.

“Saat itu dalam suasana diskusi informal sebagai bagian wacana tidak kunjung lengkapnya persyaratan jumlah kabupaten berdirinya Provinsi Luwu Raya. Pernyataan itu langsung dijawab spontan pak Ketua DPRD (Buhari),” ujar Sukanto Toding, Rabu (24/1/2023).

Ia menegaskan, Kolaka Utara tidak mempertimbangkan bergabung dengan wilayah otonom baru. Ia juga menyoroti keterikatan pada undang-undang pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang membatasi kemungkinan penggabungan wilayah.

Ia menekankan bahwa wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya selalu berkaitan dengan penambahan kabupaten karna dari syarat minimal 5 kabupaten pengusul saat ini baru 4 kabupaten yang siap.

“Mereka saat ini sementara menggagas pembentukan Kabupaten Luwu Tengah,” bebernya.

Menurut undang-undang pembentukan Sulawesi Tenggara nomor 13 tahun 1964, yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 7 tahun 2022, Kolaka Utara terikat pada batasan administratif dan fungsional yang ditetapkan untuk wilayah tersebut. Undang-undang tersebut mengakui wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kabupaten dan Kota

“Penggabungan wilayah, seperti yang diperbincangkan secara santai dalam suatu acara, tidaklah mudah dilakukan mengingat keterikatan per wilayah pada undang-undang pembentukan Sulawesi Tenggara,” tandasnya.

Sumber : Kominfo Kolut

Bombana SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, Serka Hamran mewakili Danramil 1431-02/Kabaena memimpin kegiatan kerja bakti penanaman pohon di sekitar areal sekolah SMAN 08 Bombana, Desa Lengora Selatan, Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana. Kamis, 25/1/2024

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian Koramil 1431-02/Kabaena Kodim 1431/Bombana terhadap lingkungan. Pasca-musim kemarau panjang, banyak tanaman yang mati akibat kekeringan. Upaya penghijauan dilakukan dengan menanam pohon Ketapang Kencana dan Trembesi, tidak hanya untuk mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai pohon pelindung.

Kerja bakti tersebut turut dihadiri oleh anggota Koramil 02 Kabaena, Kepala Desa Lengora Selatan, Arif Hidayat, beserta perangkat desa. Tak hanya itu, turut hadir juga Kepala Sekolah SMK 08 Bombana, Masroyan, S.Pd., M. Pd., siswa-siswi SMAN 08 Bombana, serta partisipasi masyarakat setempat.

Serka Hamran, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk menjaga kelestarian alam, khususnya setelah musim kemarau yang melanda.

“Kami berharap, dengan penanaman pohon ini, lingkungan sekitar dapat pulih dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Kepala Sekolah SMK 08 Bombana, Masroyan, S.Pd., M. Pd., memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada Koramil 02/Kabaena dan seluruh pihak yang terlibat.

“Penghijauan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi proses belajar-mengajar di sekolah, dan berharap ada keberlanjutan kerja sama dengan Koramil ” ucapnya.

Dengan kerja bakti penanaman pohon ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan sekitar sekolah, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, kehadiran pohon pelindung diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam melindungi lingkungan dari dampak buruk cuaca ekstrem.

Bombana, SultraNET.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bombana terus memantau pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai langkah krusial untuk memastikan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH).

Acara P2K2, yang merupakan bagian integral dari PKH, bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, sehingga mampu melangkah keluar dari garis kemiskinan. Rabu 24 Januari 2024.

Pemantauan kali ini diadakan di Desa Lameong-Meong, Kecamatan Poleang Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Rehabilitasi Sosial dan Linjamsos, Andi Matahari, Penyuluh Sosial Dinsos, Koordinator PKH Bombana, pendamping PKH, dan perwakilan KPM.

Andi Matahari, Kabid Rehabilitasi Sosial dan Linjamsos, menjelaskan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKH menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PKH. SDM PKH harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung.

Mereka perlu memahami dengan baik aspek-aspek terkait PKH, berkomunikasi efektif dengan masyarakat, dan menunjukkan sikap empatik serta motivasi.

“SDM PKH merupakan ujung tombak keberhasilan program ini. Dengan usaha dan kerja keras SDM PKH, program ini akan berjalan dengan baik,” ungkap Andi Matahari.

Pada kesempatan itu, Andi Matahari juga menekankan bahwa peran SDM PKH bukan hanya dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) kepada KPM, tetapi juga dalam membangun pemahaman KPM melalui P2K2. Acara P2K2 merupakan kegiatan rutin yang wajib diikuti oleh KPM PKH.

P2K2 menjadi wadah pembelajaran terstruktur dengan modul-modul edukatif dari Kementerian Sosial, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan. Materi-materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan keluarga penerima manfaat PKH. P2K2 dilaksanakan secara rutin setiap bulan di kelompok-kelompok yang telah dibentuk.

Tujuan dari P2K2 adalah mempercepat perubahan perilaku KPM PKH dalam aspek seperti pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan, serta perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

Hal ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada KPM untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan mampu merubah cara hidup, perilaku, dan pola pikir keluarga penerima manfaat PKH menjadi lebih baik.

“Kerjasama antara Dinsos Bombana dan KPM PKH melalui kegiatan P2K2 diharapkan terus menguatkan sinergi untuk mencapai tujuan PKH dalam memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat.” tandasnya (Kominfo)

Kendari, SultraNET.com – Dalam upaya mengantisipasi potensi ancaman siber pada Pemilu 2024, Kesbangpol Kabupaten Bombana turut serta dalam kegiatan Konsolidasi Satgas Pengamanan Siber. Pada Rabu, 24 Januari 2024, pukul 08.00 Wita, Hotel Claro Kendari. Kegiatan diikuti staf Kesbangpol Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh dr. Sunandar, MM.Kes.

Kegiatan ini mengumpulkan sejumlah tokoh dan perwakilan penting, termasuk perwakilan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Nurul Sugiarti SE. M. M, ahli muda Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Deputi 2.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes menegaskan komitmen untuk bersama-sama mengamankan dan menjaga integritas Pemilu Tahun 2024.

Nurul Sugiarti, mewakili Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Deputi 2, memberikan sambutan mengenai peran krusial Satgas Pengamanan Siber dan Sandi dalam menghadapi Pemilu.

Sesi selanjutnya, Hardin SE. ME memberikan paparan materi mengenai kondisi politik dan sosial terkini di Sulawesi Tenggara menjelang Pemilu Serentak 2024, memberikan wawasan kepada peserta mengenai dinamika politik regional.

Aldino Dika Pratama S.Tr.Kom kemudian menyampaikan materi mengenai ancaman siber sosial yang mungkin dihadapi selama Pemilu 2024, menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelancaran proses demokrasi.

Peserta diajak untuk berdiskusi, berbagi pandangan, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024. Konsolidasi ini berlangsung hingga pukul 16.00 Wita, memberikan persiapan optimal dalam menghadapi pemilu yang mendatang. (Kominfo)

Bombana, Sultranet.com | Dinas Perikanan Kabupaten Bombana menggelar acara sosialisasi tentang pengenalan ekosistem mangrove di Desa Lampata. Pada tanggal 24 Januari 2024, pemerintah setempat aktif melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran terhadap keberagaman hayati.

Penyelenggarakan acara sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang keberagaman ekosistem mangrove serta merencanakan kegiatan penanaman mangrove di wilayah ini.

Masyarakat desa, pelajar, dan stakeholder setempat turut hadir dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ekosistem mangrove sebagai penyangga pantai dan habitat alami bagi berbagai jenis fauna laut.

Sosialisasi ini melibatkan penyuluh dari Dinas Perikanan dan Yayasan Konservasi Laut dari Makassar yang memberikan pemaparan ilmiah tentang fungsi ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan ekologi. Selain itu, kegiatan mencakup demonstrasi lapangan di area mangrove setempat, memungkinkan peserta untuk merasakan keberagaman hayati secara langsung.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Lampata, Filudin, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove. “Mangrove bukan hanya sekadar hutan bakau, tapi juga rumah bagi berbagai jenis ikan, udang, dan burung. Keterlibatan kita dalam menjaga ekosistem ini adalah investasi untuk masa depan lingkungan hidup kita,” ucapnya.

Pada akhir acara, disampaikan rencana aksi pelestarian mangrove yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti kegiatan penanaman mangrove, pemantauan lingkungan, dan edukasi lanjutan.

Pemerintah desa berharap melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami peran penting mangrove dalam melindungi pantai, menjaga keberagaman hayati, dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas setempat. (Kominfos)

Bombana, SultraNET.com | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana berhasil menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Kecamatan Matausu pada Rabu, 24 Januari 2024.

Acara ini merupakan hasil sinergi antara Bidang KB DPPKB, Bikor, Bidan Puskesmas Matausu, dan seluruh staf Balai Penyuluh KB. Partisipasi juga datang dari masyarakat Kecamatan Matausu yang berminat melakukan pemasangan KB.

Dalam konteks pertumbuhan penduduk yang tinggi, DPPKB berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan mengatur kelahiran anak.

Program KB tidak hanya fokus pada aspek pengendalian, melainkan juga bertujuan membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial dan ekonomi suatu keluarga. Tujuannya adalah terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

DPPKB Bombana bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Matausu terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, pemasangan IMPLAN menjadi metode kontrasepsi yang diutamakan.

Bidan yang melakukan pemasangan memberikan penjelasan mendalam tentang keamanan, manfaat, dan tata cara pemasangan IMPLAN. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai opsi kontrasepsi yang efektif.

I Made Rai Adiana, SKM, M.Kes, sub koordinator Distribusi Alat Kontrasepsi DPPKB, juga turut memberikan informasi terkait peraturan administratif dan pelaporan terkini. Dengan demikian, peserta dapat memahami dan mengakses informasi lengkap seputar program KB, serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat dalam perencanaan keluarga.

“Sinergi antara DPPKB dan Puskesmas menjadi langkah bersama untuk mendukung program KB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Matausu,” jelasnya. (Kominfos)

Kolaka Utara, SultraNET.com – Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, meresmikan dua kantor baru yaitu Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) serta Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kedua kantor ini tidak hanya dibangun dengan megah, tetapi juga menawarkan layanan terbaik bagi masyarakat. Rabu (24/1/2024)

PLT BPKSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, ST, menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan memiliki kantor baru, menurutnya kantor ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana semua layanan kepegawaian dapat dilakukan di lantai satu.

“Ini adalah upaya kami untuk memberikan kenyamanan,” ujar Mawardi Hasan.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita untuk Kantor BPKSDM dan BKAD. Penjabat Bupati, menyatakan apresiasinya terhadap peran krusial BPKSDM dalam pembangunan sistem, kompetisi, dan kinerja.

“Ini adalah fondasi untuk mengembangkan sumber daya manusia,” tuturnya dengan semangat.

Dia menambahkan bahwa kantor adalah pusat data dan informasi. Saat ini dengan data digital, kantor sudah menjadi ‘smart office’, sebagai pusat kemajuan untuk ekonomi dan perkembangan.

“Saat ini konsep ‘smart office’ sudah semakin berkembang, dan kita ingin menerapkannya disini.” tegasnyaa.

Penggunaan konsep smart office tidak hanya membawa inovasi teknologi, tetapi juga menjadi kunci dalam mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi, dokumentasi, dan kolaborasi dapat dilakukan tanpa kertas, mengubah cara tradisional menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

“Pengurangan penggunaan kertas bukan hanya tindakan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan efisiensi biaya dan waktu. Smart office memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi digital, meminimalkan kebutuhan pencetakan, pengarsipan fisik, dan pengelolaan dokumen kertas,” tandasnya.

Sumber : Kominfo Kolut

Bombana, SultraNE. | – Sebanyak 35 Orang Personil TNI Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1431/Bombana melakukan proses membuat SIM di Mapolres Bombana, Jl. Poros Kendari–Bombana Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana secara kolektif. Rabu, 24/1/2024

Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P mengatakan jika pembuatan SIM tersebut sebagai upaya dari satuan untuk menekan pelanggaran lalu lintas dikalangan prajurit TNI dan jajaran Kodim 1431/Bombana.

“Kita sudah lakukan koordinasi dengan Kapolres Bombana untuk difasilitasi setiap anggota TNI dan bahkan Persit untuk melakukan pembuatan SIM, ini perlu kita lakukan agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas dikemudian hari,” kata Andi.

Dandim juga mengatakan akan terus mendata setiap personil TNI dan Persit jajaran Kodim 1431/Bombana yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan kemudian di fasilitasi pembuatan SIM tersebut secara kolektif.

“Kita akan mendata setiap prajurit dan Persit yang belum memiliki SIM kemudian secepatnya akan kita lakukan pembuatan secara kolektif,” ujar Dandim.

Dandim juga berpesan kepada prajurit dan keluarganya agar selalu taat terhadap aturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Dan “Kita semua wajib mematuhi aturan lalu lintas dimana pun kita berada, jangan pernah melanggar karena akan menimbulkan kerugian dan korban jiwa. begitu juga Kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dari pelanggaran lalu lintas,” pungkas Dandim

Ditemui di ruangan Kerjanya, Kasat Lantas Polres Bombana AKP Raden Muliadi, SH mengatakan sangat berterimaksih karena Pihak Kodim sudah melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara Kolektif.

“Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1431/ Bombana dengan adanya pengurusan SIM secara kolektif Kepada Anggota Kodim Bombana yang merupakan wujud sinergitas TNI dan Polri.”

“Kami juga akan membantu untuk pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), di samping kita menertibkan Masyarakat di jalan, kami dari pihak TNI/Polri juga memberikan contoh untuk berlalu lintas. dengan adanya Surat Izin Mengemudi kita sudah patuh dan taat aturan berlalu lintas. Tutup Mulyadi