Bombana, sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Bombana menggelar peringatan Hari Gizi Nasional dengan berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang, sekaligus mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber nutrisi bagi keluarga. Peringatan Hari Gizi Nasional tersebut dipusatkan di MTs Nurul Jamil Bombana, Kecamatan Poleang Timur, pada Rabu, 21 Januari 2025.

Hari Gizi Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 25 Januari di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, peringatan tersebut juga dilaksanakan secara serentak secara nasional dan bahkan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai bagian dari kampanye besar peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.

Mengusung tema Penuhi Gizi Seimbang Dengan Pangan Lokal, kegiatan ini menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga pola konsumsi yang sehat di tengah perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan yang semakin bergeser. Terutama bagi anak-anak dan remaja, edukasi tentang gizi seimbang dinilai sangat penting untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin, SE, mengatakan bahwa peringatan Hari Gizi Nasional merupakan momentum penting untuk mengingatkan kembali masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat yang seimbang dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di daerah.

“Kita memiliki banyak sumber pangan lokal yang sehat dan bergizi, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan hingga berbagai bahan pangan lainnya. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali mengenal dan memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari pola makan sehat,” ujar Darwin.

Menurutnya, kekayaan pangan lokal di Bombana sebenarnya memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan berbagai produk pangan modern. Namun, perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, membuat makanan cepat saji dan makanan olahan semakin dominan.

“Tema tahun ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa makanan lokal yang tersedia di sekitar kita sebenarnya sangat baik untuk kesehatan. Jika dimanfaatkan dengan baik, pangan lokal bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi para peserta. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Para siswa yang hadir juga mengikuti kegiatan makan sehat bersama sebagai bagian dari edukasi mengenai pola makan yang benar. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diperkenalkan pada konsep Isi Piringku yang menekankan keseimbangan komposisi makanan dalam satu piring, mulai dari karbohidrat, protein, sayuran, hingga buah-buahan.

Melalui pendekatan edukasi yang praktis ini, para siswa diharapkan dapat memahami secara langsung bagaimana menyusun pola makan sehat yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Darwin menambahkan bahwa persoalan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, masih terdapat kasus stunting pada anak-anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, tren obesitas pada remaja juga mulai meningkat akibat pola makan yang tidak seimbang dan gaya hidup yang kurang aktif.

“Kita tidak hanya menghadapi masalah kekurangan gizi seperti stunting, tetapi juga masalah kelebihan gizi seperti obesitas pada remaja. Karena itu, edukasi tentang gizi seimbang harus terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga pola makan yang sehat,” jelasnya.

Melalui peringatan Hari Gizi Nasional ini, Dinas Kesehatan bersama PERSAGI Bombana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang semakin meningkat. Pola makan yang sehat diharapkan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan ditanamkan sejak usia dini kepada anak-anak.

Upaya ini juga sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih maju.

Peringatan Hari Gizi Nasional di Bombana menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Dengan menerapkan prinsip Isi Piringku dan memanfaatkan pangan lokal, masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatan sekaligus membangun generasi masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing. (adv)

Bombana, sultranet.com – Harapan masyarakat Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, untuk menikmati akses jalan yang layak akhirnya menemukan titik terang. Ruas jalan Rumbia–Mataoleo yang selama ini dikenal berlumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau direncanakan bakal dikerjakan pada 2026 melalui Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi ini mengemuka setelah konfirmasi dari unsur DPRD Bombana ke Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menjelaskan bahwa ruas jalan Mataoleo–Rumbia secara resmi telah beralih status menjadi jalan provinsi sejak 2023. Peralihan status tersebut terjadi saat H. Burhanuddin masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana dan juga sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sejak 2023 status jalan ini sudah naik menjadi jalan provinsi. Ini bukan proses singkat, tetapi melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan, pendataan, hingga masuk perencanaan,” kata Zalman. Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menyebutkan, masuknya ruas jalan tersebut dalam anggaran provinsi merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang diperjuangkan sejak 2023 hingga 2024, kemudian masuk dalam perencanaan tahun 2025, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Dengan masuk di anggaran provinsi, ini adalah keberhasilan bersama. Insya Allah dikerjakan tahun 2026 sepanjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Zalman menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Dinas PUPR Bombana yang aktif membantu proses pendataan serta alih status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dukungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan, juga dinilai sangat menentukan.

Selain pembangunan ruas jalan Rumbia–Mataoleo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan membangun talud di Kecamatan Masaloka. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan infrastruktur dasar di wilayah Bombana.

Zalman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai NasDem Bombana dan anggota DPRD Bombana Daerah Pemilihan I itu turut mengapresiasi peran Bupati Bombana saat ini. Menurutnya, pengalaman kepala daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan koordinasi lintas pemerintahan.

“Peralihan status jalan ini tidak lepas dari inisiatif dan pengalaman Bupati Bombana yang memahami betul mekanisme di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan pembangunan jalan tersebut juga mendapat dorongan kuat dari masyarakat dan pemuda Mataoleo. Aksi aspiratif yang dilakukan, baik di DPRD Bombana maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai turut membuka ruang perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini bukan pembangunan instan. Penuh perjuangan dan bolak-balik ke dinas provinsi. Peran masyarakat dan pemuda Mataoleo juga sangat besar, termasuk Anggota DPRD periode 2019-2024 yang turut memperjuangkan jalan ini,” ujar Zalman.

Menurutnya, dengan status jalan yang relatif baru sebagai jalan provinsi, dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana yang telah merespons aspirasi masyarakat.

“Karena itu, pemprov dan pemkab patut diapresiasi. Ini hasil perjuangan panjang sejak 2023 dan semoga tidak ada kendala lagi.” pungkasnya. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Heryanto kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bombana setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V yang digelar di Hotel Istana, Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Minggu, 18 Januari 2026.

Pada periode kepemimpinan mendatang, Heryanto dibebani target politik untuk meraih minimal lima kursi DPRD Bombana pada pemilihan legislatif berikutnya.

Pemilihan Heryanto berlangsung mulus dan tanpa perdebatan. Seluruh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Bombana menyatakan dukungan bulat, mencerminkan soliditas internal dan kuatnya kepercayaan kader terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga stabilitas organisasi.

Musda ke-V Partai Golkar Bombana dihadiri jajaran pengurus DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, pengurus kabupaten, unsur pemerintah daerah, serta kader Golkar dari 22 kecamatan. Forum ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi kinerja partai, serta peneguhan arah perjuangan Golkar dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Dalam sambutan Bupati Bombana yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, Musda disebut sebagai momentum penting untuk memperkuat peran partai politik dalam pembangunan daerah. Musda tidak hanya dipandang sebagai agenda organisasi, tetapi juga sebagai forum strategis untuk menyelaraskan visi partai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah membuka ruang sinergi dengan seluruh partai politik, termasuk Partai Golkar, demi mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana secara adil dan berkelanjutan,” ujar Syahrun membacakan sambutan bupati.

Ketua DPD Partai Golkar Bombana terpilih, Heryanto, dalam sambutannya menegaskan komitmen Golkar untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menilai Golkar memiliki sejarah panjang sebagai partai yang konsisten mendukung pembangunan dan stabilitas pemerintahan.

“Partai Golkar tidak terbiasa dengan oposisi. Golkar selalu mendukung pemerintah sepanjang kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Heryanto.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedekatan emosional antara pengurus, kader, dan masyarakat di seluruh kecamatan sebagai kekuatan utama partai.

Heryanto menyebut, target politik lima kursi DPRD bukan sekadar angka, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata, penguatan struktur partai, serta kehadiran berkelanjutan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Darwin, dalam sambutannya menegaskan arah besar kebangkitan Golkar di daerah. Ia menyatakan tekad untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Bombana.

“Untuk Bombana, kita menargetkan minimal lima kursi DPRD. Ini adalah target realistis yang harus diperjuangkan secara bersama-sama oleh seluruh kader,” ujar Darwin.

Meski menegaskan kedekatan Golkar dengan pemerintah, ia mengingatkan bahwa partai tetap memiliki fungsi kontrol demi menjaga kepentingan masyarakat.

“Kita selalu bersama pemerintah, tetapi Golkar juga harus berani mengkritisi jika kebijakan tidak berjalan di jalur yang benar dan tidak memperjuangkan hak-hak rakyat. Golkar harus tetap berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Darwin juga memaparkan sejumlah program konkret yang akan dijalankan untuk mendekatkan partai dengan masyarakat. Salah satunya adalah program “Golkar Sehat” yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan puskesmas setempat.

“Partai politik tidak boleh hanya hadir saat pemilu. Program berkelanjutan ini adalah bukti komitmen Golkar untuk terus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Musda ke-V Partai Golkar Bombana berlangsung tertib, aman, dan demokratis. Dengan kembali terpilihnya Heryanto sebagai ketua, Golkar Bombana diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kualitas organisasi, serta tampil sebagai kekuatan politik yang solid dan kontributif dalam mendukung pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pewarta: Ibbaa’

Harapansultra.com, Buton Utara – Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, S.K.M., M.Kes., menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Buton Utara yang dirangkaikan dengan kegiatan senam jantung sehat di kawasan wisata Pantai Membuku, Kecamatan Kulisusu, Minggu, 18 Januari 2026.

Rakerda I YJI Cabang Buton Utara mengusung tema “Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Kesehatan Jantung melalui Senam Jantung Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampanye gaya hidup sehat kepada masyarakat luas, khususnya dalam pencegahan penyakit jantung sejak dini.

Selain Wakil Bupati, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pengurus dan anggota Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan nyata terhadap gerakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahman menegaskan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kesehatan jantung. Menurutnya, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab utama kematian, namun dapat dicegah melalui perubahan pola hidup yang lebih sehat.

“Menjaga kesehatan jantung tidak harus mahal. Cukup dengan membiasakan hidup bersih dan sehat, mengatur pola makan, serta rutin berolahraga seperti senam jantung sehat, kita sudah melakukan langkah besar untuk melindungi diri dan keluarga,” ujar Rahman.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan penyakit jantung bukan semata tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan edukatif dan promotif seperti yang dilaksanakan YJI dinilai sangat strategis dalam membangun kesadaran publik secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rahman menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara atas inisiatif dan komitmennya yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Ia berharap Rakerda ini mampu melahirkan program kerja yang konkret, aplikatif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga.

“Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kerja bersama, kita bisa mewujudkan Buton Utara yang sehat, bugar, dan produktif,” tambahnya.

Rakerda I YJI Cabang Buton Utara ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus memperluas gerakan hidup sehat berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Pewarta: Eghy Labuan

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memastikan pembangunan Jalan Poros Mata Oleo sepanjang 10 kilometer akan dilaksanakan dan dituntaskan pada tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut menjadi kabar yang dinantikan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak dan menjadi hambatan bagi aktivitas sehari-hari warga. Informasi itu disampaikan Iskandar usai melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan ruas jalan tersebut masuk dalam program prioritas pembangunan, Jumat (16/1/2026).

Kepastian pembangunan jalan tersebut disambut positif oleh masyarakat karena Jalan Poros Mata Oleo selama ini dikenal sebagai salah satu ruas yang membutuhkan penanganan serius. Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu cukup lama telah memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Iskandar mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap usulan semata. Karena itu, ia memilih melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi agar pembangunan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera direalisasikan.

“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal keadilan pembangunan. Warga Mata Oleo sudah terlalu lama bersabar dengan kondisi jalan yang rusak. Karena itu saya memastikan langsung ke provinsi agar ruas ini masuk prioritas dan dikerjakan tuntas,” ujar Iskandar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar memperbaiki akses transportasi. Jalan yang baik akan mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan potensi wilayah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menghasilkan kepastian bahwa Jalan Poros Mata Oleo masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2026 dengan target pengerjaan sepanjang 10 kilometer.

Bagi masyarakat yang selama ini harus berhadapan dengan jalan berlubang, rusak berat, dan sulit dilalui terutama saat musim hujan, keputusan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Alhamdulillah, ini akan terealisasi pada 2026. Jalan Poros Mata Oleo akan dikerjakan sepanjang 10 kilometer. Ini menjadi bukti bahwa jika daerah serius mengawal, maka provinsi juga akan merespons,” kata Iskandar.

Ia menilai keberhasilan memasukkan proyek tersebut dalam agenda pembangunan provinsi menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Iskandar, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan perhatian, termasuk daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD Bombana tidak akan berhenti pada tahap memastikan proyek masuk dalam daftar program pembangunan. Lembaga legislatif akan terus mengawal seluruh tahapan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Langkah pengawasan tersebut, kata dia, diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Masyarakat tentu berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius,” ujarnya.

Pembangunan Jalan Poros Mata Oleo juga diproyeksikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses jalan yang lebih baik, biaya transportasi dan distribusi hasil pertanian maupun hasil usaha masyarakat dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing ekonomi warga.

Selain itu, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga diperkirakan akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang memadai.

Sejumlah kalangan menilai pembangunan jalan tersebut bukan hanya proyek fisik semata, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.

Bagi masyarakat Mata Oleo, pembangunan jalan yang telah lama dinantikan ini menjadi simbol hadirnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga. Infrastruktur yang memadai diyakini akan membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.

Dengan kepastian pembangunan sepanjang 10 kilometer pada tahun 2026, harapan masyarakat untuk menikmati akses jalan yang lebih baik kini semakin dekat menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk membuktikan bahwa pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberhasilan mengawal program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Bombana dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sumber: Kibar News

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Forum nasional ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa nasionalis melalui program Paskibraka. Rakornas tersebut digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pertemuan nasional ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam proses pembinaan serta pembentukan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rakornas berlangsung sejak pukul 17.00 WIB hingga 22.30 WIB dengan rangkaian agenda yang membahas evaluasi pelaksanaan program sebelumnya sekaligus mempersiapkan tahapan pembentukan Paskibraka tahun 2026 secara nasional.

Kegiatan diawali dengan penayangan video dokumentasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka Tahun 2025. Tayangan tersebut menjadi bahan refleksi dan evaluasi terhadap berbagai proses pembinaan yang telah dilakukan, termasuk capaian program serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai daerah.

Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam laporan tersebut dijelaskan berbagai perkembangan program pembinaan Paskibraka yang selama ini menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Rapat koordinasi nasional ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Drs. KH. Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program Paskibraka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Paskibraka bukan sekadar kegiatan pengibaran bendera, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang berkarakter Pancasila, disiplin, dan memiliki semangat kebangsaan,” kata Yudian Wahyudi dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan program pembinaan Paskibraka berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan kickoff pembentukan Paskibraka Tahun 2026. Momentum ini menandai dimulainya secara resmi tahapan persiapan program Paskibraka di seluruh Indonesia, mulai dari proses seleksi hingga pembinaan para calon anggota di tingkat daerah maupun nasional.

Agenda berikutnya adalah sesi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat. Para pembicara memaparkan berbagai kebijakan serta strategi yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembinaan Paskibraka di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Kepala BPIP RI Rima Agristina yang juga bertindak sebagai pengarah Program Paskibraka menjelaskan bahwa pembinaan Paskibraka merupakan bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada generasi muda.

Ia menegaskan bahwa para anggota Paskibraka tidak hanya dilatih secara fisik dan disiplin, tetapi juga dibekali pemahaman kebangsaan serta nilai-nilai kepemimpinan yang akan menjadi bekal mereka di masa depan.

Selain itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri turut memaparkan dukungan kebijakan terkait penganggaran dan pengelolaan program Paskibraka di daerah. Sementara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menjelaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyukseskan pembinaan generasi muda melalui program tersebut.

Para narasumber menekankan bahwa keberhasilan program Paskibraka tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan proses seleksi dan pembinaan secara berkualitas.

Setelah sesi pemaparan panel, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta Rakornas. Para kepala daerah dan jajaran Kesbangpol dari berbagai daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pembinaan Paskibraka di wilayah masing-masing.

Bupati Bombana bersama jajaran Kesbangpol Kabupaten Bombana juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat program pembinaan generasi muda di daerah.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Rakornas ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program Paskibraka sebagai sarana pembinaan karakter generasi muda. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai nasionalisme, disiplin, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan kepada para pelajar.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program Paskibraka dapat terus berkembang dan menjadi wadah pembentukan generasi muda Indonesia yang tangguh, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat nilai-nilai keimanan, kedisiplinan ibadah, serta semangat persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan keagamaan ini dihadiri berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kehidupan religius di daerah. Peringatan tersebut berlangsung dengan khidmat di Masjid Agung Nurul Iman Kasipute, Kabupaten Bombana, Kamis, 15 Januari 2026.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah yang memadati masjid.

Peringatan Isra’ Mi’raj merupakan salah satu agenda rutin pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa peristiwa Isra’ dan Mi’raj bukan hanya kisah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, tetapi juga mengandung pesan mendalam yang relevan bagi kehidupan umat manusia hingga saat ini.

“Peristiwa Isra’ Mi’raj bukan sekadar perjalanan spiritual yang menakjubkan, tetapi merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam yang sarat dengan hikmah dan pelajaran penting bagi kehidupan kita,” kata Ahmad Yani di hadapan jamaah.

Ia menjelaskan bahwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha memberikan pesan moral yang sangat kuat bagi umat Islam, khususnya dalam membangun kehidupan yang berlandaskan iman, disiplin, dan persatuan.

Menurut Ahmad Yani, terdapat setidaknya tiga pelajaran utama yang dapat dipetik dari peristiwa Isra’ Mi’raj. Pelajaran pertama adalah pentingnya menjaga keteguhan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia menekankan bahwa keimanan yang kuat menjadi fondasi bagi setiap individu untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelajaran kedua, lanjutnya, adalah komitmen untuk menjalankan ibadah secara disiplin, khususnya salat lima waktu yang menjadi kewajiban utama bagi umat Islam. Salat, menurutnya, bukan hanya kewajiban ritual semata, tetapi juga sarana membentuk karakter dan kedisiplinan dalam kehidupan.

“Salat lima waktu adalah perintah langsung dari Allah SWT yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra’ Mi’raj. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga kedisiplinan ibadah sebagai bagian dari pembentukan karakter,” ujarnya.

Sementara itu, pelajaran ketiga dari peristiwa Isra’ Mi’raj adalah pentingnya membangun peradaban yang dilandasi semangat persatuan dan ukhuwah atau persaudaraan di tengah masyarakat.

Ahmad Yani menegaskan bahwa nilai-nilai ukhuwah sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat yang memiliki latar belakang beragam seperti di Kabupaten Bombana.

“Semangat persatuan dan ukhuwah harus terus kita jaga. Dengan persaudaraan yang kuat, kita dapat membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling mendukung dalam pembangunan daerah,” katanya.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Bombana untuk menjadikan peringatan Isra’ Mi’raj sebagai momentum refleksi diri sekaligus memperbaiki kualitas kehidupan spiritual dan sosial.

Ia berharap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra’ Mi’raj dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memperkuat komitmen untuk membangun daerah secara bersama-sama.

Selain sebagai kegiatan keagamaan, peringatan Isra’ Mi’raj ini juga menjadi ajang mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah berharap dapat terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan penuh nilai kebersamaan.

Dengan semangat spiritual yang diperoleh dari peringatan Isra’ Mi’raj, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat dapat semakin memperkuat nilai-nilai keimanan sekaligus menjaga persatuan dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

MUNA, Sultranet.com – Sejumlah guru di SD Negeri 6 Batalaiworu, Kabupaten Muna, mengungkapkan dugaan praktik pengelolaan sekolah yang dinilai tidak transparan dan merugikan hak kepegawaian mereka. Persoalan ini mencuat sejak terjadinya pergantian kepala sekolah sekitar tahun 2020 dan hingga kini belum menemukan penyelesaian yang jelas.

Para guru menyebut, kebijakan yang diterapkan kepala sekolah justru memicu keresahan dan konflik internal, mulai dari dugaan penghilangan jam mengajar, hambatan kenaikan pangkat, hingga pengelolaan sistem e-Kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali kepala sekolah tanpa mekanisme pengawasan.

Salah satu guru, Wa Ode Jimria, S.Pd, yang telah mengabdi sejak tahun 2009, mengaku mengalami perlakuan tidak adil. Ia menyatakan dinonaktifkan dari tugas mengajar tanpa penjelasan resmi serta diduga dihalangi dalam proses pengusulan kenaikan pangkat. Lebih lanjut, posisi yang sebelumnya ia emban justru diberikan kepada guru lain yang diketahui terdaftar di sekolah berbeda dan diduga tidak aktif mengajar di SD Negeri 6 Batalaiworu.

“Yang membuat kami kecewa, keputusan diambil sepihak tanpa musyawarah. Hak kami sebagai guru seolah diabaikan,” ungkapnya. Selasa (13/1/2026)

Keluhan serupa juga disampaikan Asni, S.Pd.I. Ia mengaku daftar kehadirannya tidak ditandatangani oleh kepala sekolah tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak langsung pada administrasi kepegawaiannya. Asni menyebut persoalan tersebut telah ia laporkan kepada Bupati Muna, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dirasakan.

Selain itu, para guru menyoroti pengelolaan sistem e-Kinerja yang dinilai tidak transparan. Sistem tersebut sepenuhnya dikendalikan dan dikunci oleh kepala sekolah, tanpa akses atau pengawasan dari pihak lain. Kondisi ini dinilai rawan disalahgunakan karena berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja dan hak-hak kepegawaian guru.

Ketegangan kembali memuncak ketika Kepala  SD Negeri 6 Batalaiworu, diduga secara tiba-tiba menghapus jam mengajar sejumlah guru aktif yang memegang kelas. Kebijakan tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun rapat resmi, sementara jam mengajar justru dialihkan kepada guru yang terdaftar di sekolah lain dan diduga jarang hadir mengajar.

Para guru berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, klarifikasi, serta penertiban manajemen sekolah. Mereka menegaskan, langkah tersebut penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang adil, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang kami minta hanya keadilan dan keterbukaan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi pendidik,” ujar salah seorang guru.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala  SD Negeri 6 Batalaiworu, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis media ini.

Pewarta: Borju

Bombana,  sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam menata aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dengan menggelar rapat Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah penertiban yang tetap mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut, di Ruang Tinaorima Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-19 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat koordinasi dalam pengendalian aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, pejabat eselon II dan III terkait, Kepala Kantor Pertanahan, serta sejumlah awak media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM serta anggota tim lainnya. Rapat berlangsung mulai pukul 13.30 WITA hingga pukul 15.30 WITA.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana memaparkan latar belakang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penertiban pertambangan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, keamanan daerah, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.

“Pembentukan tim ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan bahwa aspek sosial dan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan oleh unsur Forkopimda sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bombana menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendampingi dan mengawal pelaksanaan tugas tim apabila diperlukan dalam proses penertiban di lapangan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan agar penataan sektor ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Kami siap mendampingi tim dalam proses penertiban apabila diperlukan. Selain itu, kami juga mengusulkan agar disusun Peraturan Daerah terkait pertambangan serta dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan secara legal.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperjuangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Kebijakan yang diambil harus memberi ruang kepada masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara legal,” katanya.

Dari unsur Kejaksaan, disampaikan pula pandangan mengenai pentingnya penertiban yang menyentuh aspek perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kejaksaan juga mendorong agar hasil tambang yang diperoleh masyarakat dapat dijual kepada perusahaan yang memiliki izin resmi, sehingga rantai distribusi mineral dapat diawasi secara lebih baik.

Sementara itu, perwakilan dari Kodim menyampaikan agar pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam tahap awal penanganan persoalan pertambangan ilegal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif sebelum langkah penertiban dilakukan di lapangan.

“Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Penertiban tidak sebaiknya dilakukan secara langsung sebelum tahapan tersebut berjalan optimal,” ujarnya.

Menutup rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan kesimpulan bahwa langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak dan media sosial, agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanggil para kepala desa di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan untuk diberikan arahan dan pemahaman terkait kebijakan yang sedang disiapkan.

“Hasil dari sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mempercepat proses pembangunan kawasan industri dengan memfasilitasi pembebasan lahan bagi investasi PT Sultra Industrial Park. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si. bersama sejumlah unsur pimpinan daerah, guna memastikan proses pembangunan kawasan industri berjalan sesuai ketentuan serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana pada Selasa, 13 Januari 2026.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Bombana, para asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah terkait beserta jajaran, serta perwakilan dari PT Kawasan Industri Sultra.

Pertemuan ini secara khusus membahas permohonan fasilitasi pembebasan lahan yang diajukan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan industri PT Sultra Industrial Park. Pemerintah daerah memandang bahwa langkah tersebut penting untuk memastikan proses investasi berjalan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam rapat itu, berbagai aspek teknis dan administratif turut dibahas, termasuk mekanisme pembiayaan pembebasan lahan yang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar proses pembebasan lahan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan kondusif.

Selain membahas persoalan pembebasan lahan, rapat tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengembangan kawasan industri yang direncanakan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S.Pd., M.Si. dalam arahannya menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri di daerah tersebut bukanlah program yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah dirumuskan secara resmi oleh pemerintah daerah.

“Pengembangan kawasan industri ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan pada tahap awal difokuskan di Kecamatan Rarowatu Utara,” kata Ahmad Yani.

Ia menjelaskan bahwa kawasan industri yang direncanakan di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan adanya kawasan industri, berbagai aktivitas ekonomi baru diyakini akan tumbuh, mulai dari sektor industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa pendukung lainnya.

Menurut Ahmad Yani, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi komunikasi dan kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat, khususnya terkait proses pembebasan lahan.

“Pemerintah daerah memfasilitasi kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan agar proses pembebasan lahan berjalan baik dan kawasan industri dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap tahapan pembangunan harus memperhatikan aspek sosial serta kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan diharapkan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, pembangunan kawasan industri juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bombana. Dengan bertambahnya investasi di daerah, peluang kerja bagi tenaga lokal diperkirakan akan meningkat seiring berkembangnya berbagai kegiatan industri.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kehadiran kawasan industri akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan investasi, kawasan industri juga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah sekitar.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara konstruktif agar proses pembebasan lahan dan pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bombana.

tag:
frasa kunci:
topik:

deskripsi meta: