Bombana SultraNET. | Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Pj. Bupati Bombana, turut hadir dalam acara penentuan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana pada Jum’at (3/11/2023).

Sebanyak 424 calon anggota DPRD dari 18 partai politik mengajukan diri untuk Pemilu 2024, namun melalui serangkaian verifikasi, hanya 17 partai politik yang memenuhi syarat. Dari hasil verifikasi tersebut, 325 nama masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Proses penyusunan DCT akhirnya mempersempit jumlah calon menjadi 317 orang yang siap bersaing memperebutkan kursi di DPRD Bombana.

Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemilu yang berjalan sesuai aturan dan transparan. Sebagai pembina politik di daerah, beliau menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap demokrasi.

“Dalam posisi saya sebagai Pemerintah Daerah, kami berkomitmen mendukung pelaksanaan pemilu. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap tahap pemilu berjalan dengan baik,” ungkap Pj. Bupati Bombana.

Selain itu, H. Burhanuddin juga telah mengeluarkan surat edaran yang menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilu. Upaya ini bertujuan agar proses demokrasi di Bombana berlangsung dengan damai dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Dengan semangat tagline “Kita Semua Bersaudara,” Pj. Bupati mengajak seluruh peserta pemilu untuk menjaga persatuan dan tidak merusak kebersamaan. Harapannya, kompetisi yang sehat akan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, memahami kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi positif dalam pembangunan.

“Semua tujuan kita hanya satu, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tambah H. Burhanuddin.

Beliau berharap agar peserta pemilu, terutama para ketua partai dan calon legislatif, menjaga integritas dan menjalani kompetisi secara adil. Hal ini penting agar nantinya anggota DPRD yang terpilih mampu menjadi mitra yang konstruktif dan membawa perubahan positif bagi Bombana. (KI)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya. Kunjungan ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan asrama putra Yayasan Hanzanwadi Nahdlatulwathan Kabupaten Bombana. Jumat (3/11/2023),

H. Burhanuddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kerja keras pengurus yayasan yang membangun fasilitas secara swadaya, bertujuan melahirkan generasi muda yang tangguh dan berakhlak baik. Beliau meyakini bahwa yayasan ini akan mampu mencetak generasi emas di masa yang akan datang.

“Saya yakin, yayasan ini akan melahirkan generasi-generasi yang akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang,” ucapnya dengan optimis.

H. Burhanuddin menekankan pentingnya tidak hanya mencetak generasi cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga yang memiliki akhlak baik. “Dari tempat-tempat seperti inilah diharapkan dapat melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan, ketaqwaan, akhlak yang baik, dan Insya Allah dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dan daerah yang akan memberikan kebanggaan bagi daerah kita,” tambahnya.

Dalam konteks tujuan negara Indonesia untuk melahirkan generasi emas pada tahun 2045, Pj. Bupati menekankan bahwa selain anak-anak yang cerdas, kesehatan dan gizi yang baik juga merupakan syarat utama. Beliau meminta agar anak-anak pesantren tidak hanya didorong untuk belajar, tetapi juga harus mendapatkan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga diharapkan mereka dapat memiliki kecerdasan IQ dan EQ yang seimbang.

Sebagai bentuk dukungan, Pj. Bupati Burhanuddin turut berpartisipasi memberikan sumbangan secara pribadi sebesar 10 juta rupiah untuk pembangunan Asrama Putra Pesantren Hanzanwadi Nahdlatulwathan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Bombana. (KI)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap kualitas layanan kesehatan dengan menyambut kedatangan Tim Surveior Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI). Acara penyambutan ini berlangsung di Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Tanduale Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara pada Jum’at (3/11/2023).

Proses akreditasi Rumah Sakit, yang diwajibkan oleh Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Pasal 40, menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalankan amanah hukum terkait pelayanan kesehatan yang aman dan berstandar. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 turut memberikan arahan baru terkait penerapan elemen penilaian standar akreditasi di unit pelayanan rumah sakit.

Jum’at lalu, Pj. Bupati Bombana beserta rombongan pemerintah daerah menyambut Tim Surveior LARSI yang akan melakukan penilaian standar akreditasi terkait pelayanan di unit RSUD Tanduale. Kepala Daerah ini secara tegas menyatakan komitmen untuk mematuhi seluruh peraturan terkait akreditasi rumah sakit dan berjanji bekerja sama dengan LARSI guna mengawal peningkatan mutu pelayanan di RSUD Tanduale.

“Saya berkomitmen untuk mengikuti aturan perundang-undangan terkait akreditasi rumah sakit dan bersinergi dengan LARSI dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan RSUD Tanduale menuju akreditasi paripurna,” ungkap H. Burhanuddin dalam sambutannya.

Dalam harapannya, Pj. Bupati menginginkan adanya peningkatan mutu pelayanan di RSUD Tanduale, mencapai standar akreditasi rumah sakit, dan lebih mengutamakan kepentingan pasien. Dengan fokus pada pelayanan yang komprehensif, berkualitas, aman, dan terstandarisasi dengan baik, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari upaya peningkatan kualitas ini.

“Saya berharap setelah proses akreditasi ini, pelayanan di RSUD Tanduale semakin baik, berkualitas, serta sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat maksimal untuk kepentingan pasien,” tandasnya. (KI)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kerukunan Keluarga Wuna Kabupaten Bombana (KKWB) yang ke-19. Acara berlangsung di Pelataran Eks MTQ RTH Bombana pada Kamis (2/11/2023), dihadiri oleh berbagai tokoh dan elemen masyarakat, Forkopimda Bombana, serta pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Bombana.

KKWB, sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas aspirasi warga Kabupaten Bombana yang berasal dari Kabupaten Muna dan Muna Barat, menjadi wadah bagi individu dengan latar belakang keturunan orang Muna yang telah menetap di Bombana. Pj. Bupati menyampaikan apresiasi tinggi kepada pengurus dan anggota KKWB atas peran serta dalam menyelenggarakan acara ini.

Dalam sambutannya, H. Burhanuddin menyatakan harapannya agar KKWB tetap aktif terlibat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mengajak KKWB untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, guna menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram di Kabupaten Bombana.

“Selamat Hari Ulang Tahun Kerukunan Keluarga Wuna Bombana ke-19 Tahun. Semoga hubungan silaturahmi yang baik terus terjalin. Kita adalah Indonesia, kita adalah Sultra, kita adalah Bombana, kita semua bersaudara. Tetap semangat dan JANGAN LUPA BAHAGIA,” ucap Pj. Bupati Burhanuddin diakhir sambutannya.

Acara perayaan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga Kabupaten Bombana serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah. (KI)

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melangkah maju dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan menerapkan Layanan Informasi Terintegrasi. Langkah ini disosialisasikan dalam acara yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana, Kamis (2/11/2023), di Aula Rapat Diskominfos.

Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ridwan, S.Sos., M.P.W., membuka secara resmi sosialisasi ini mewakili Pj. Bupati Bombana. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa tantangan pelayanan publik di Kabupaten Bombana, seperti silo informasi dan proses terfragmentasi, memerlukan solusi terintegrasi. Layanan Informasi Terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Informasi dan komunikasi yang efektif adalah pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik,” ungkap Ridwan.

Sosialisasi ini memberikan wawasan tentang strategi dan teknik terbaru dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum menyatakan bahwa hal ini akan membantu pemerintah Kabupaten Bombana untuk lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat serta merespons kebutuhan dan harapan mereka dengan lebih baik.

Kabid IKP Fadlan, S.Si., MM, sebagai pemateri, menjelaskan langkah-langkah penting dalam memastikan penerapan layanan informasi terintegrasi yang efektif di Kabupaten Bombana. Ini melibatkan integrasi data dan sistem informasi, pengembangan aplikasi berbasis teknologi, pelatihan staf dalam penggunaan sistem terintegrasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Penerapan layanan informasi terintegrasi di Kabupaten Bombana diharapkan memberikan manfaat signifikan. Masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan, proses pelayanan akan menjadi lebih efisien dan transparan. Data yang terintegrasi memungkinkan analisis yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Acara sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., Kabid IKP Fadlan, S.Si., M.M., seluruh jajaran staf Diskominfos Kabupaten Bombana, serta peserta sosialisasi dari masing-masing Admin Informasi OPD Kabupaten Bombana. (KI)

Kendari, SultraNET. |  Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai langkah awal dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024.

Penandatanganan NPHD melibatkan Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Konawe Selatan, yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati pada Rabu (1/11/2023).

Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga ST MM, menyatakan bahwa penandatanganan NPHD ini menjadi momen yang lama dinanti-nantikan. Proses ini melibatkan banyak tahapan yang berkaitan dengan aturan penggunaan dana negara yang semakin ketat, dan baru dapat dilaksanakan setelah melalui review dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).

“Ini sudah lama dinanti-nantikan melihat tahapan yang mulai berjalan. Sehingga baru dilakukan karena tahapan yang perlu dilakukan review dari inspektorat dan BPKP,” ungkap Surunuddin.

Menurutnya, penetapan NPHD perlu dilakukan segera mengingat agenda Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda bersama. Meskipun beberapa kegiatan ditunda, Surunuddin menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dalam proses demokrasi.

“Pemerintah daerah berkewajiban memberikan supporting dalam proses demokrasi. Meskipun ada kegiatan yang ditunda untuk mengutamakan pesta demokrasi ini,” ujar Surunuddin di hadapan para Komisioner KPU dan Bawaslu.

Surunuddin juga mengajak KPU dan Bawaslu untuk terus meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah. “Kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan penyelenggara, tetapi kesuksesan daerah kita Konawe Selatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Konawe Selatan, Muh Yunan S.Kom, dan Ketua Bawaslu Konawe Selatan, Siambu S.Pd, mengapresiasi perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum mendatang. Penandatanganan NPHD menunjukkan komitmen bersama untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum 2024 dengan sukses dan berkualitas.

“Alokasi anggaran merupakan support sistem bagaimana anggaran ini dipergunakan sebagaimana mestinya dalam penyelenggara Pemilukada,” tambah Siambu.

Detail alokasi anggaran NPHD di KPU Konawe Selatan mencapai Rp 54.392.500.000, sementara Bawaslu Konawe Selatan mencapai Rp 19.119.697.000. Alokasi dana pengamanan mencapai Rp 14.127.076.616, sehingga total anggaran Pemilukada di Konawe Selatan mencapai Rp 87.639.273.616.

Penandatanganan NPHD dihadiri oleh Komisioner KPU Konawe Selatan, Anton Roberto, Sahabuddin, La Ode Darman, Eko Hasmawan Baso, dan Sekretaris KPU Konawe Selatan, Aila S.Sos. Turut hadir pula Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), H Nisbahnurrahim, Kepala Kesbangpol, Muh Taufik Amin Lar, Komisioner Bawaslu, Bahru Musu, Asni, dan Sekretaris Bawaslu Konawe Selatan. (IKP)