Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai tanam perdana padi dalam Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperluas lahan pertanian produktif di wilayah Bombana. Tanam perdana tersebut dilaksanakan di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, pada Senin, 12 Januari 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, S.P., Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Kapolres Bombana, mantan Ketua DPRD Bombana Andhy Adrian, para camat dan kepala desa di wilayah setempat, serta perwakilan dari pihak pelaksana kegiatan, CV Maraja Buana.

Tanam perdana tersebut menjadi penanda dimulainya pemanfaatan lahan sawah baru yang telah selesai dicetak melalui program pemerintah. Program Cetak Sawah Rakyat sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas area pertanian sekaligus meningkatkan produksi beras nasional.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program tersebut secara serius karena menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sektor pertanian nasional.

Ia menyebutkan bahwa dari target cetak sawah seluas 750 hektare yang direncanakan di Kabupaten Bombana, sebanyak 269 hektare telah berhasil diselesaikan dan kini siap dimanfaatkan oleh para petani. Lahan yang telah selesai dicetak itu kemudian langsung dimanfaatkan melalui kegiatan tanam perdana padi.

“Yang 269 hektare ini sudah selesai dan hari ini kita lakukan tanam perdana. Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian sebagian lahan cetak sawah tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ia berharap lahan yang telah dicetak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah.

Burhanuddin juga menjelaskan bahwa sisa target cetak sawah akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bombana bahkan berencana mengusulkan perluasan cetak sawah baru hingga mencapai 2.000 hektare pada tahun 2026.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengusulan tersebut akan tetap memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk kesiapan teknis, kondisi lahan, serta legalitas kepemilikan lahan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain memperluas lahan pertanian, pemerintah daerah juga memiliki rencana untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dihasilkan di Bombana. Salah satu langkah yang didorong adalah pengolahan gabah hasil panen di dalam daerah sehingga perputaran ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

“Saya ingin ke depan gabah hasil pertanian Bombana dapat diolah di Kabupaten Bombana, sehingga nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah,” ujar Burhanuddin.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah membantu keberhasilan program di lapangan.

Sebagai simbol dukungan terhadap program swasembada pangan, Bupati Bombana bersama Ketua DPRD Kabupaten Bombana turut turun langsung ke area persawahan untuk melakukan penanaman padi secara simbolis bersama para petani.

Kehadiran para pimpinan daerah di lokasi kegiatan sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati Bombana menegaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan melalui Program Cetak Sawah Rakyat tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada bayar-membayar. Semua bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten harus diterima masyarakat secara gratis,” tegas Burhanuddin.

Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila menemukan adanya praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan program.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program cetak sawah tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan semakin luasnya lahan pertanian yang produktif, diharapkan Bombana mampu meningkatkan kontribusinya dalam mendukung ketersediaan pangan nasional.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Merdeka Boepinang sebagai ruang publik baru yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus mempercantik wajah kawasan Poleang. Peresmian taman tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang menegaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang interaksi yang nyaman bagi warga. Peresmian RTH Taman Merdeka Boepinang dilaksanakan di Kecamatan Poleang pada Minggu, 11 Januari 2026.

Bupati Bombana hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Acara peresmian turut dihadiri para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah, Camat Poleang, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Poleang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga Boepinang dan sekitarnya.

Peresmian taman tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kawasan perkotaan di wilayah Poleang. Selain memperindah lingkungan, keberadaan ruang terbuka hijau juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekologis bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan RTH Taman Merdeka Boepinang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah sejak awal masa kepemimpinannya.

“Sejak saya dilantik kurang lebih sepuluh bulan yang lalu, saya ingin mempertegas bahwa komitmen kami adalah menjadi pelayan masyarakat. Apa yang kita bangun hari ini adalah agar masyarakat benar-benar merasakan hasil dari kerja pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, pembangunan ruang publik seperti taman kota merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Taman tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang bagi warga untuk berinteraksi, berolahraga, dan melakukan berbagai kegiatan sosial.

Bupati Burhanuddin juga menegaskan bahwa wilayah Boepinang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan dan penataan kawasan agar Boepinang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Saya punya keyakinan Boepinang ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana. Ini baru pemanasan. Ke depan kita akan terus membenahi dan membangun Boepinang menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan perkotaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan ruang-ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia meminta masyarakat agar tidak segan mengingatkan pemerintah jika terdapat janji pembangunan yang belum terlaksana.

“Kalau ada hal-hal yang pernah saya janjikan atau yang saudara-saudara butuhkan, tolong ingatkan kami. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” katanya.

Selain membahas pembangunan, Bupati Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menekankan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan secara positif dan tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap RTH Taman Merdeka Boepinang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Ia menginginkan taman tersebut menjadi ruang publik yang hidup, di mana masyarakat dapat berkumpul, berolahraga, serta menggelar berbagai kegiatan sosial dan budaya.

“Saya ingin keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan, tetapi dari seberapa bahagia masyarakat Kabupaten Bombana. Mari kita jaga dan manfaatkan taman ini sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya RTH Taman Merdeka Boepinang, pemerintah daerah berharap kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang publik yang tertata, hijau, dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran taman ini juga diharapkan menjadi awal dari perubahan wajah Boepinang menuju kawasan yang lebih modern serta menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Poleang.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Mini HIPMAB Cup ke-VIII yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bombana (HIPMAB) Kolaka. Turnamen ini menjadi ajang olahraga tahunan yang tidak hanya mempertemukan para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi masyarakat serta sarana pembinaan generasi muda Bombana melalui kegiatan olahraga. Pembukaan turnamen berlangsung di Lapangan Angkasa Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, pada Minggu, 11 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Acara pembukaan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bombana, para kepala organisasi perangkat daerah, Camat Poleang Barat, Kepala Desa Rakadua, pengurus HIPMAB Kolaka, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta masyarakat setempat yang memadati lapangan pertandingan.

Turnamen HIPMAB Cup yang telah memasuki penyelenggaraan kedelapan ini dikenal sebagai salah satu agenda olahraga yang konsisten digelar oleh mahasiswa Bombana yang sedang menempuh pendidikan di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga, sekaligus mempererat hubungan sosial antara mahasiswa dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan apresiasi atas konsistensi HIPMAB Kolaka dalam menyelenggarakan turnamen tersebut setiap tahun. Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam pembinaan karakter generasi muda serta pengembangan potensi olahraga.

“Seperti yang kita lihat bahwa memang kegiatan HIPMAB ini saya memberikan jempol karena rutin dan konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. Tentu ini saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini kecil maupun besar kegiatannya saya pastikan ini akan berdampak bagi Kabupaten Bombana,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, sportif, dan memiliki semangat kompetisi yang sehat. Oleh karena itu, kegiatan olahraga seperti HIPMAB Cup perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda di daerah.

Bupati Burhanuddin juga mengingatkan kepada seluruh peserta turnamen agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menekankan bahwa kemenangan memang menjadi tujuan dalam kompetisi, tetapi sikap sportif dan permainan yang baik merupakan nilai yang lebih penting.

“Menang memang satu tujuan, tetapi bermain suportif, bermain baik adalah suatu kehormatan. Berikan yang terbaik kepada masyarakat, lalu kemudian menang dan berprestasi,” tegasnya.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, turnamen ini juga dinilai dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan penjaringan atlet potensial yang dapat dipersiapkan untuk berbagai kejuaraan olahraga tingkat daerah maupun provinsi.

Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar ajang seperti HIPMAB Cup dapat menjadi bagian dari proses pembinaan atlet daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara tahun 2026.

“Saya berharap dalam kegiatan olahraga apa pun yang kita lakukan di Bombana ini, Ketua KONI bisa menilai. Saya berharap atlet-atlet yang akan berlaga di Porprov 2026 benar-benar putra-putri Bombana. Mudah-mudahan Bombana juga bisa menjadi tuan rumah Porprov tahun depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan pesan khusus kepada para mahasiswa Bombana yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, khususnya di Kabupaten Kolaka. Ia mengingatkan agar mereka senantiasa menjaga nama baik daerah serta menunjukkan prestasi di mana pun berada.

“Kalian adalah duta-duta Bombana. Apa yang kalian lakukan di Kolaka adalah cerminan masyarakat Bombana. Jika kalian berprestasi di kampung orang, itu akan menjadi kebanggaan bagi Bombana,” katanya.

Lebih jauh, Bupati Burhanuddin menilai kegiatan olahraga seperti HIPMAB Cup tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia olahraga, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran turnamen yang melibatkan banyak peserta dan penonton dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berjualan di sekitar lokasi kegiatan.

“Melalui kegiatan ini, UMKM dan masyarakat bisa ikut berjualan sehingga ada efek peningkatan ekonomi masyarakat,” tutup Burhanuddin.

Turnamen Sepak Bola Mini HIPMAB Cup VIII diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum bagi lahirnya atlet-atlet muda berbakat dari Kabupaten Bombana yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun provinsi.

Bombana, sultranet.com – Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana resmi berganti setelah dilaksanakannya serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satpol PP dari Rusman, S.Pd., M.Si kepada H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Pergantian tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bombana. Prosesi sertijab berlangsung di Aula Satya Praja Lantai 2 Markas Komando Satpol PP Kabupaten Bombana, Rabu (11/02/2026).

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri hampir seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana serta jajaran pejabat struktural di lingkungan organisasi tersebut. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib, mencerminkan semangat profesionalisme serta kebersamaan di antara para aparatur penegak peraturan daerah itu.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Selanjutnya dilaksanakan prosesi simbolis penyerahan bendera Satuan Polisi Pamong Praja serta tongkat komando yang menandai peralihan tanggung jawab kepemimpinan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru.

Dalam kesempatan tersebut, Rusman menyampaikan pesan dan kesan di akhir masa jabatannya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan selama dirinya memimpin satuan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Kebersamaan yang kita bangun menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban daerah,” ujar Rusman dalam sambutannya.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa organisasi Satpol PP Bombana semakin solid serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan peraturan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bombana yang baru, H. Pajawa Tarika, dalam sambutan perdananya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis sebelumnya. Ia juga bertekad meningkatkan kinerja organisasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya berkomitmen melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kinerja Satpol PP Kabupaten Bombana, terutama dalam penegakan peraturan daerah dan peningkatan profesionalisme anggota,” kata Pajawa Tarika.

Ia menambahkan bahwa peran Satpol PP sangat strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat serta sinergi yang solid di antara seluruh anggota untuk memastikan tugas-tugas tersebut dapat dijalankan secara optimal.

“Kunci keberhasilan kita adalah kerja sama dan sinergi yang solid antaranggota. Dengan kebersamaan, saya yakin Satpol PP Bombana dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik,” lanjutnya.

Pajawa Tarika juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur Satpol PP sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang profesional. Menurutnya, anggota Satpol PP harus mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan sertijab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagai bentuk pengesahan administrasi atas pergantian kepemimpinan tersebut. Prosesi ini diikuti dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara pejabat lama dan pejabat baru bersama seluruh anggota Satpol PP.

Suasana haru juga mewarnai acara tersebut ketika jajaran pejabat eselon serta para staf aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bombana menyerahkan cenderamata kepada Rusman sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin organisasi tersebut.

Beberapa anggota Satpol PP tampak menahan haru saat prosesi penyerahan cenderamata berlangsung. Momen tersebut menjadi simbol kuatnya ikatan kebersamaan di antara para aparatur yang selama ini bekerja bersama menjaga ketertiban daerah.

Secara keseluruhan, prosesi serah terima jabatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang hangat namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Satpol PP Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru di bawah H. Pajawa Tarika, Satpol PP Kabupaten Bombana diharapkan semakin efektif dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan layanan angkutan jalan perintis untuk memperkuat konektivitas transportasi masyarakat, yakni rute Rumbia–Tontonunu pulang pergi serta rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute–Terminal Tipe A Puuwatu Kendari pulang pergi. Program ini dihadirkan untuk menyediakan transportasi publik yang lebih terjangkau sekaligus menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani transportasi komersial secara optimal. Peluncuran layanan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam acara yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Acara launching tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, perwakilan Kementerian Perhubungan, Direktur DAMRI Sulawesi Tenggara yang diwakili, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara, para camat yang wilayahnya dilintasi trayek, serta sejumlah undangan lainnya.

Peluncuran layanan angkutan perintis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses transportasi publik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan transportasi komersial secara memadai. Program ini juga diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa kebutuhan transportasi publik yang terjangkau sangat penting bagi masyarakat Bombana yang tersebar di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana saat ini memiliki 22 kecamatan, 121 desa, dan 22 kelurahan yang memerlukan dukungan sistem transportasi publik yang mampu menjangkau berbagai wilayah tersebut.

“Launching angkutan jalan perintis ini merupakan upaya pemerintah daerah menghadirkan sarana transportasi yang terjangkau dan bermanfaat bagi mobilitas masyarakat, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan layanan angkutan perintis akan memberikan alternatif transportasi yang lebih aman dan ekonomis bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan antarwilayah.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Perum DAMRI yang telah memberikan dukungan dalam penyediaan layanan angkutan perintis di Kabupaten Bombana. Dukungan tersebut memungkinkan tersedianya subsidi dari pemerintah sehingga tarif transportasi dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana bersama Perum DAMRI untuk memastikan operasional layanan berjalan secara optimal. Ia menekankan pentingnya pengaturan titik singgah kendaraan serta jadwal perjalanan agar layanan transportasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap Dinas Perhubungan bersama DAMRI dapat mengatur titik-titik singgah kendaraan serta memastikan layanan ini berjalan rutin sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan layanan angkutan jalan perintis tersebut. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk camat dan kepala desa, untuk turut menyampaikan informasi kepada masyarakat agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam laporan panitia kegiatan disebutkan bahwa penyelenggaraan angkutan jalan perintis ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya daerah yang belum dilayani transportasi komersial secara rutin. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat penggunaan kendaraan pribadi dalam perjalanan jarak jauh.

Untuk operasional awal, tersedia dua unit bus yang masing-masing melayani dua trayek utama. Rute Rumbia–Tontonunu diberangkatkan dari Pasar Sentral Tadoha Mapaccing pada pukul 09.00 WITA setiap hari. Sementara itu, rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute menuju Terminal Tipe A Puuwatu di Kota Kendari juga berangkat pada pukul 09.00 WITA, dengan jadwal perjalanan kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Pemerintah menetapkan tarif angkutan yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Untuk rute Rumbia–Tontonunu, tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp15.000 per penumpang. Sedangkan untuk rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute menuju Terminal Tipe A Puuwatu Kendari dikenakan tarif sebesar Rp35.000.

Dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ekonomis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kehadiran angkutan jalan perintis ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan konektivitas wilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai kecamatan.

Selain itu, layanan transportasi publik yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat hubungan antarwilayah di Kabupaten Bombana maupun dengan daerah sekitarnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Manasik Haji tingkat Kabupaten Bombana sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jamaah calon haji musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan ini diikuti ratusan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dan menjadi momentum penting untuk memberikan pembekalan menyeluruh terkait pelaksanaan ibadah haji. Acara pembukaan berlangsung di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHUT) Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan bimbingan manasik haji tersebut mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan”. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap kelompok jamaah yang membutuhkan pelayanan lebih, agar seluruh proses ibadah dapat dijalankan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Pembukaan kegiatan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, jajaran Dinas Kesehatan, serta para pembimbing ibadah yang akan mendampingi jamaah selama proses manasik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa manasik haji merupakan tahapan penting bagi calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Melalui kegiatan tersebut, para jamaah diharapkan dapat memahami secara menyeluruh tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi jamaah yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh jamaah memperoleh pelayanan dan pembinaan yang memadai.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh jamaah, khususnya yang termasuk kelompok lansia, disabilitas, dan perempuan, mendapatkan pelayanan terbaik serta bimbingan yang cukup agar dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan para calon jamaah agar memanfaatkan kesempatan manasik haji sebaik mungkin. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap sesi pembekalan dengan serius agar memiliki kesiapan yang matang, baik secara spiritual, fisik, maupun mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana H. Surahman dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana tahun ini sebanyak 130 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 51 jamaah laki-laki dan 79 jamaah perempuan.

Menurut Surahman, pelaksanaan manasik haji bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para jamaah mengenai rangkaian ibadah haji. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, hingga berbagai situasi yang mungkin dihadapi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara H. Lalan Jaya juga memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan manasik haji terintegrasi memiliki peran penting dalam mempersiapkan jamaah secara menyeluruh.

“Manasik haji terintegrasi bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, baik rukun, wajib, maupun sunnahnya,” jelas Lalan Jaya.

Ia menambahkan bahwa selain pembekalan materi ibadah, kegiatan manasik juga bertujuan membangun kesiapan fisik dan mental para jamaah. Hal ini penting mengingat pelaksanaan ibadah haji memerlukan ketahanan fisik serta kesiapan mental yang baik, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut.

Dalam kegiatan manasik tersebut, para jamaah akan mendapatkan berbagai materi pembelajaran, termasuk simulasi pelaksanaan ibadah haji, pemahaman tentang tata cara perjalanan, serta pembinaan kesehatan bagi calon jamaah.

Melalui pembekalan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana dapat melaksanakan ibadah dengan tertib, mandiri, serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah juga berharap para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Kegiatan pembukaan manasik haji berlangsung dengan tertib dan lancar, sekaligus menandai dimulainya rangkaian bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Deskripsi meta:

Bombana, Sultranet.com – Insiden penembakan yang menimpa seorang warga sipil di lokasi penambangan batu cinnabar di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menuai kecaman keras dari praktisi hukum nasional asal Bombana, Advokat Sukdar, S.H., M.H. Jumat (9/1/2026)

Ia menilai tindakan oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diusut secara menyeluruh.

Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA. Seorang warga bernama Jono (53), warga Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, dilaporkan tertembak di bagian kaki kanan. Korban saat ini masih menjalani perawatan medis intensif di RSUD Tanduale Bombana.

Kejadian tersebut berlangsung di area tambang batu cinnabar yang selama ini menjadi lokasi aktivitas masyarakat. Insiden ini sempat memicu ketegangan serius antara warga dan sejumlah oknum aparat bersenjata yang berada di lokasi.

Situasi di lapangan dikabarkan mencekam, dengan warga mempertanyakan kehadiran aparat di area tambang yang berujung pada aksi penembakan terhadap warga sipil.

Menanggapi peristiwa itu, Advokat Sukdar yang juga merupakan putra asli Desa Wambarema menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahannya. Dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, ia menegaskan bahwa secara moral dan hukum dirinya tidak bisa tinggal diam.

“Saya asli Desa Wambarema, Kabupaten Bombana. Saya memiliki kepedulian moral atas peristiwa yang menimpa warga masyarakat. Saya mengutuk dan mengecam keras tindakan yang anarkis dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Sukdar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang beredar melalui video dan pemberitaan media, terdapat empat oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Keempatnya disebut-sebut sedang menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO). Namun, menurut Sukdar, terdapat kejanggalan serius dalam pelaksanaan tugas tersebut.

“Jika benar mereka bertugas BKO, maka mereka wajib berada di bawah kendali Kasatker atau Kepala Operasi di wilayah penugasan. Pertanyaannya, mengapa mereka berada di lokasi tambang tanpa kendali dan pengawasan langsung? Ini sangat janggal dan bertentangan dengan aturan,” ujarnya.

Sukdar menegaskan bahwa penugasan BKO diatur secara ketat dalam Perkapolri Nomor 4 Tahun 2017, Perkapolri Nomor 2 Tahun 2018, serta Perkap Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, sistem komando, penilaian kinerja, hingga standar operasional dan keberhasilan dalam Sistem Manajemen Operasi Polri.

“Aturan ini jelas dan tegas. Tidak ada ruang bagi tindakan di luar kendali komando. Olehnya itu, saya mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan BKO ini. Bila perlu, persoalan ini juga bisa disampaikan kepada Komisi Reformasi Polri sebagai bahan evaluasi nasional,” katanya.

Tak hanya menyoroti oknum aparat, Sukdar juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, terdapat dua warga sipil berinisial J dan A yang diduga memberikan hasutan serta turut membersamai keempat oknum Brimob di lokasi kejadian.

“Saya meminta Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Bombana untuk mengembangkan penyelidikan dan memproses dua oknum warga sipil tersebut. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukdar menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban. Ia mengaku telah memberikan konsultasi serta konstruksi hukum, sekaligus mengarahkan keluarga korban untuk segera melaporkan peristiwa tersebut secara resmi.

“Alhamdulillah laporan sudah dibuat dan informasi yang saya terima, penanganan kasus ini telah diambil alih oleh Polda Sulawesi Tenggara. Saya berharap seluruh pihak, termasuk Kapolres Bombana, pemerintah daerah, dan masyarakat, dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Sultra,” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, insiden penembakan di lokasi penambangan batu cinnabar Desa Wambarema diduga terjadi saat empat oknum anggota Brimob mendatangi area tambang dengan dalih melakukan penyisiran. Namun kehadiran mereka justru berujung pada aksi penembakan terhadap warga sipil, yang kini menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. (IS).

Bombana, sultranet.com – Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Brimob terhadap seorang warga sipil di lokasi tambang Kabupaten Bombana terus menjadi sorotan publik. Warga menuntut agar kasus tersebut diproses secara transparan dan profesional demi menjamin keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia menilai persoalan yang terjadi di kawasan tambang seharusnya disikapi secara bijaksana, bukan dengan pendekatan kekerasan.

“Kalau persoalannya dipicu klaim kepemilikan atau sengketa lahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan langsung menggunakan pendekatan kekerasan,” ujar Yudi. Jumat (9/1/2026)

Politisi Partai Bulan Bintang itu menegaskan bahwa aktivitas pertambangan selama ini menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan diminta jeli melihat persoalan, tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari realitas sosial dan ekonomi warga.

“Ada masyarakat kita yang menggantungkan hidup di sana. Negara harus hadir dengan solusi, bukan dengan tindakan represif,” tegasnya.

Yudi juga secara terbuka mengecam tindakan penembakan terhadap warga sipil. Menurutnya, penggunaan senjata api dalam situasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Saya mengecam keras aksi koboi seperti ini. Menembak warga di ruang publik, apalagi diduga tanpa seragam dan tanpa prosedur yang jelas, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” katanya.

Sorotan serupa datang dari masyarakat. Abady Makmur, salah satu warga Bombana yang juga berprofesi sebagai pengacara, menilai insiden penembakan di lokasi tambang ilegal Desa Wambarema merupakan tindak pidana yang harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia meminta Kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.

“Penembakan terhadap warga sipil di lokasi tambang ilegal Desa Wambarema adalah murni tindak pidana dan harus diproses oleh kepolisian. Sebagai masyarakat, saya meminta agar penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional,” tegas Abady.

Menanggapi mekanisme penanganan hukum, Abady Makmur yang akrab disapa Bang AM menjelaskan bahwa apabila pelaku merupakan anggota Brimob, maka proses hukum harus ditempuh melalui dua jalur. Pertama, proses pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan pertanggungjawaban pidana. Kedua, proses etik melalui sidang kode etik Kepolisian sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional.

“Karena pelakunya diduga dari Brimob, maka penanganan perkaranya harus melalui dua mekanisme, yakni proses pidana dan sidang kode etik Kepolisian,” jelasnya.

Warga Bombana berharap aparat penegak hukum bersikap terbuka dan tegas dalam mengusut kasus tersebut hingga tuntas, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh korban dan keluarganya, sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Sebagai informasi, sebelumnya, Kamis (8/1/2026) telah terjadi insiden penembakan di lokasi tambang ilegal di Desa Wambarema, Kabupaten Bombana, yang diduga melibatkan empat personel Brimob.

Dalam peristiwa tersebut, seorang warga sipil dilaporkan mengalami luka akibat tembakan. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan sejumlah pihak yang mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (IS)

KONKEP, sultranet.com – Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), memberikan klarifikasi terkait keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang mengalami kegagalan transfer.

Kegagalan transfer tersebut terjadi pada sebagian penerima yang menggunakan rekening bank berbeda. Berdasarkan keterangan pada aplikasi BNI Direct, kendala tersebut disebabkan oleh gangguan sistem perbankan saat proses transaksi berlangsung.

Pihak Puskesmas Waworete sebelumnya telah mengimbau seluruh nakes agar menggunakan rekening Bank BNI untuk mempermudah proses penyaluran dana. Namun, imbauan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh seluruh penerima.

Kepala Puskesmas Waworete, Nurdin, SKM, melalui Bendahara BOK Puskesmas Waworete, Isnanir, SKM, saat dikonfirmasi pada Kamis (8/1/2026), menjelaskan bahwa dana BOK tersebut telah ditransfer sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.

“Dana BOK sudah kami transfer pada 11 Desember 2025 kepada para nakes. Namun, saat proses transfer berlangsung terjadi gangguan sistem, sehingga sebagian transaksi dinyatakan gagal,” jelas Isnanir.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran tersebut bukan disebabkan oleh penyalahgunaan atau penahanan anggaran. Setelah mengetahui adanya kegagalan transfer, pihak Puskesmas langsung berkoordinasi dengan pihak Bank BNI Satuan Administrasi Transaksi (SAT) dan mengajukan aduan sejak 12 Desember 2025.

“Pihak BNI menyampaikan bahwa pengembalian dana atau return membutuhkan waktu karena banyaknya aduan serupa dari puskesmas di berbagai daerah, sehingga prosesnya harus menunggu antrean,” ujarnya.

Isnanir memastikan seluruh dana BOK yang mengalami kegagalan transfer tersebut tetap aman dan tercatat secara administratif. Dana tersebut akan kembali ke rekening giro Puskesmas dan selanjutnya disalurkan kembali kepada para nakes yang bersangkutan.

“Kami pastikan hak tenaga kesehatan tetap dibayarkan sepenuhnya. Ini murni persoalan teknis perbankan dan tidak ada unsur kesengajaan ataupun penyelewengan dana,” tandasnya.

Pewarta: Aldi Darmawan

Bombana, sultranet.com | Seorang warga dilaporkan tertembak di lokasi penambangan batu cinnabar/tembaga tanpa izin di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, setelah diduga ditembak oleh oknum yang mengaku sebagai anggota Brimob Polri, Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Korban bernama Jono (53), warga Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, mengalami luka tembak di kaki kanan dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Tanduale Bombana. Insiden tersebut sempat memicu ketegangan serius antara masyarakat dengan oknum aparat bersenjata yang datang ke lokasi tambang ilegal tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi mata di tempat kejadian perkara, sekitar pukul 11.00 WITA, lima orang datang ke lokasi menggunakan satu unit mobil Hilux double cabin warna silver. Tiga di antaranya diduga anggota Brimob dan satu orang berperan sebagai sopir. Mereka juga didampingi satu warga sipil yang menggunakan mobil Xenia merah.

Setibanya di lokasi, warga sipil tetap berada di area atas, sementara tiga orang yang diduga anggota Brimob turun ke area penambangan dengan membawa dua pucuk senjata api. Ketiganya berpakaian preman dan langsung menyisir lokasi tambang.

“Mereka memberi peringatan agar aktivitas tambang dihentikan dan masyarakat diminta meninggalkan lokasi dalam waktu sekitar 10 menit. Ada tembakan peringatan ke udara,” kata seorang saksi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Situasi kemudian memanas ketika korban bersama beberapa pekerja mendatangi ketiga orang tersebut di sekitar pondok tenda masyarakat. Korban bermaksud menanyakan maksud kedatangan mereka serta dasar hukum atau surat perintah tugas yang menjadi landasan tindakan tersebut.

“Saat itu korban hanya ingin tahu tujuan mereka dan apakah ada surat tugas. Tapi belum sempat bicara panjang, tiba-tiba ada tembakan ke arah bawah dan mengenai kaki korban,” ujar saksi.

Korban langsung terjatuh bersimbah darah. Melihat kejadian itu, puluhan warga yang berada di lokasi spontan mendatangi ketiga orang bersenjata tersebut. Dalam kondisi emosi massa, dua orang yang diduga oknum Brimob sempat diamankan masyarakat, bahkan satu pucuk senjata api berhasil direbut. Sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi dengan membawa senjata yang diduga digunakan untuk menembak korban.

Sekitar pukul 13.30 WITA, personel TNI dan Polri tiba di lokasi untuk meredam situasi. Dua orang yang diduga oknum Brimob kemudian dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Bombana untuk menjalani pemeriksaan. Kondisi di lokasi berangsur kondusif setelah aparat keamanan hadir.

Sumber di lapangan menyebutkan, aparat Brimob yang datang ke lokasi tidak dapat menunjukkan surat perintah tugas saat diminta warga. “Kalau ada sprint, pasti masyarakat keluar dengan baik. Ini justru menembak di depan umum, seperti aksi koboi,” kata sumber tersebut.

Menanggapi insiden itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia menilai persoalan di lokasi tambang harus disikapi secara bijaksana.

“Kalau persoalannya dipicu klaim kepemilikan atau sengketa lahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan langsung menggunakan pendekatan kekerasan,” kata Yudi.

Politisi Partai Bulan Bintang itu menilai, aktivitas penambangan tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan harus jeli melihat persoalan antara legalitas dan tuntutan hidup warga.

“Ada masyarakat kita yang menggantungkan hidup di sana. Negara harus hadir dengan solusi, bukan dengan tindakan represif,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi secara tegas mengecam tindakan penembakan terhadap warga sipil. Ia menilai penggunaan senjata api dalam situasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Saya mengecam keras aksi koboi seperti ini. Menembak warga di ruang publik, apalagi tanpa seragam dan diduga tanpa prosedur yang jelas, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Bombana belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bombana belum mendapatkan respons. (IS)