BRIDA Konawe Selatan Sosialisasikan Penyusunan IPKD

Konawe Selatan, SultraNET. | Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Konawe Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Hotel Plaza Kubra, Kendari, pada Jumat (13/10/2023).

Acara dibuka oleh Staf Ahli Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo & Sandi Konawe Selatan.

Kegiatan sosialisasi ini diadakan sesuai dengan aturan Permendagri No.19 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyusunan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA Konawe Selatan, Hj. Marwiyah Tombili, SE., M.Sc., menjelaskan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“IPKD adalah satuan yang ditetapkan untuk mengelola kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu,” ujarnya.

Staf Ahli Sekda Konsel, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, menyatakan harapannya agar peserta dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Peserta dari setiap OPD diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhir agar memahami cara pengisian atau menginput pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo dan Sandi Konawe Selatan, Hidayatullah, SP., M.Si, juga menjelaskan peran penting website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mensukseskan IPKD.

“Dinas Kominfo dalam hal ini menyediakan menu dalam website pemda untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dan OPD dapat memahami dan melaksanakan proses penyusunan IPKD secara efektif, mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. (*)

Kejati Sulawesi Tenggara Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Jembatan Cira Uci II

Kendari, SultraNET. | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengadaan Jembatan Cira Uci II di Kabupaten Buton Utara.

Kepada awak media, Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Tenggara, Ade Hermawan, mengonfirmasi penahanan kedua tersangka terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. Sabtu 13 Oktober 2023

Menurut Ade Hermawan, kedua tersangka yang ditahan adalah individu yang menjabat sebagai penyedia jasa atau peminjam perusahaan dari Cv. Bela Anoa. Mereka memiliki inisial R dan TUS, yang merupakan Direktur Utama CV Bela Anoa.

Kejati menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan anggaran pengadaan pembangunan Jembatan Cira Uci II yang bersumber dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2,1 miliar.

“Kedua orang tersangka itu menjabat sebagai penyedia jasa yang meminjam Cv. Bela Anoa yang berinisial R, dan inisial TUS yaitu Direktur Utama CV Bela Anoa,” bebernya.

Proyek pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2021, dan meskipun sudah diberikan anggaran atau uang muka, pengerjaannya hanya mencapai 2 persen dari total yang seharusnya mencapai 100 persen.

Ade Hermawan menjelaskan bahwa dari kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa sekitar 7 orang, termasuk Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, yaitu Burhanudin yang saat ini juga menjabat Pj. Bupati Bombana.

“Pengerjaan itu hanya terhitung 2 persen dari yang seharusnya,” jelas Ade Hermawan.

Saat berita ini dirilis, Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, Burhanudin masih diperiksa oleh Kejati Sulawesi Tenggara sebagai saksi.

Pj. Gub Sultra Sambut Peserta Acara Puncak Bulan PRB Nasional 2023 di Kendari

Kendari, SultraNET. | Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2023 dilaksanakan di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara (Sultra) tanggal 10 sd 15 Oktober 2023. Puncak acara peringatan dilaksanakan pada Jumat (13/10/2023) di Hotel Claro dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai instansi, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

“Atas nama masyarakat dan segenap komponen bangsa di Sultra, saya mengucapkan selamat datang sekaligus terimakasih karena event ini dilaksanakan di bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama,” ucap Andap dalam sambutannya.

Andap memaparkan bahwa PRB adalah agenda nasional dan merupakan peringatan secara internasional ‘international day for disaster risk reduction’ yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Untuk tahun 2023, PRB diselenggarakan di Sultra. Adapun tujuan dari peringatannya adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB.

“Sebuah kehormatan bagi masyarakat Sultra karena kami telah dipercaya BNPB sebagai penyelenggara PRB. Kegiatan ini merupakan ajang pembelajaran bersama bagi kami, khususnya masyarakat Sultra, dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Andap lagi.

Andap juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (pemprov) Sultra sedang menggagas sistem penanggulangan bencana berbasis data presisi. Sistem ini akan dikembangkan bersama Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Kebencanaan Universitas Halu Oleo. Data presisi diperlukan sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat demi pembangunan di Sultra.

“Rencana pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan yang kuat,” tegas Andap.

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara. Andap Budhi Revianto (Kiri) saat menjemput para Tamu

Pengembangan sistem penanggulangan bencana dilakukan atas kesadaran bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan berdasarkan asumsi atau opini semata. Sehingga Pemprov Sultra bersama unsur perguruan tinggi akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan data yang valid.

Andap berharap rangkaian kegiatan peringatan bulan PRB memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam upaya mengurangi risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah.

“Peringatan bulan PRB menggambarkan komitmen Sultra yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan bencana. Seluruh upaya dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah berbasis PRB,” ungkapnya.

Dalam acara puncak ini Andap juga menyerahkan bendera pataka PRB kepada Kepala BNPB yang selanjutnya menyerahkan ke Pj Gubernur Aceh yang akan ditunjuk menjadi tuan rumah bulan PRB pada tahun depan.

Turut hadir pada acara puncak ini adalah Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, para Pimti kementerian dan lembaga, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota se-Indonesia, para Pengiat Kebencanaan, dan seluruh jajaran BPBD se-Indonesia. (Rls)

Gerakan Pangan Murah Dukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Konsel

Konawe Selatan, SultraNET. | Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bekerja sama dengan forum Bulog melaksanakan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di pelataran Kantor Camat Benua, Kamis (12/10/2023).

Menurut Kadis Ketapang Konsel, Setia Ningsih Mangidi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 tentang penyelenggaraan GPM di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

“GPM yang dilaksanakan hari ini, merupakan yang ketiga. Dimana sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 di kompleks perkantoran Andoolo yang dilaksanakan serentak nasional, dan berhasil meraih rekor MURI. Dimana bahan pangan pokok yang terjual sekitar empat ton,” jelasnya.

Kemudian lanjut dia, pada tanggal 3 Oktober 2023 di pasar DU Kecamatan Buke dengan penjualan bahan pangan pokok, sekitar lima ton.

“Kegiatan GPM ini, merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka SPHP. Serta mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau, harga dibawah pasar,” paparnya.

Lebih lanjut kata Setia Ningsih Mangidi, kegiatan GPM ini berlangsung selama satu hari. Adapun bahan pangan yang tersedia, ada tiga macam dan dijual seharga Rp 82.000 per paket rinciannya yakni, beras 5 Kg, minyak goreng 1 Kg dan gula pasir 1 Kg.

“Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional, agar kegiatan GPM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, lokasi yang berbeda. Serta jumlah bahan pangan yang lebih banyak,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, masyarakat Konsel terhindar dari kelangkaan bahan pangan pokok dan harga tetap stabil, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Khususnya masyarakat yang terdampak dengan cuaca ekstrim atau el nino.

“Selanjutnya kegiatan serupa akan kita laksanakan di daerah yang rawan pangan dan Stunting, seperti Kecamatan Laonti, Lalembuu, Kolono, Kolono Timur, Tinanggea, Palangga, lainea dan Sabulakoa,” pungkasnya. (Kominfo)

Kantor Pertanahan Konsel Bangun Kolaborasi Dengan Kominfo dan Telkomsel untuk Ciptakan WBK dan WBBM

Konawe Selatan, SultraNET. | Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus menggalang kerjasama dengan Dinas Kominfo Konsel dan Telkomsel dalam upaya mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Kepala Kantah Pertanahan Konsel, Amrullah, menjelaskan keterlibatan Dinas Kominfo dan Telkomsel dalam mendukung penerapan ZI WBK dan WBBM di instansi yang dipimpinnya.

Dalam upaya menuju WBK dan WBBM, Amrullah mengangkat tema “Dukungan Stakeholders dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” sebagai bagian dari Pokja VI. Dalam era transformasi digital, Kantah Pertanahan Konsel berusaha mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan publik.

“Peningkatan kualitas data, aplikasi sentuh tanahku, survey tanahku, pengaduan pertanahan melalui E-Lapor, konsultasi layanan pertanahan melalui SULTAN KONSEL, tersedianya standar dan informasi pelayanan, serta keberadaan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Website/Portal) adalah upaya kami dalam mensinergikan dan mengoptimalkan informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat,” terang Amrullah usai audiensi bersama Kadis Kominfo Hidayatullah, Sekcam Andoolo Samrudin, dan pihak Telkomsel pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Amrullah berharap dukungan dari Dinas Kominfo dan Telkomsel dapat membantu menyampaikan informasi terkait pelayanan di Kantah Pertanahan Konsel agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. WBK merupakan predikat untuk unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

“Tujuannya agar terwujud pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme,” kata Amrullah. Dengan kolaborasi ini, Amrullah berharap pelayanan di Kantah Pertanahan Konsel dapat lebih baik dan berkualitas terhadap masyarakat. Adanya kolaborasi dengan stakeholders diharapkan dapat membantu mempublikasikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.

Dalam mendukung pencanangan zona integritas, Kadis Kominfo Konsel, Hidayatullah, menyatakan komitmennya untuk terus mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun satuan kerja yang bersih.

“Harapan kita dapat menciptakan lingkungan birokrasi pemerintahan di Konawe Selatan yang bebas korupsi dan bersih dalam melayani masyarakat,” ucapnya. Kadis Kominfo juga berjanji akan menghubungkan website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dengan Website Kantah BPN Konsel untuk memudahkan akses informasi pertanahan.

Syafrudin Arta, Manager Telkomsel, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut melalui percepatan digitalisasi. “Kami berharap dapat memberikan pelayanan internet yang lebih baik dan aplikasi yang akan kami luncurkan dapat membackup data masyarakat,” ujar Syafrudin Arta.

Sementara itu, Sekcam Andoolo Samrudin berharap informasi terkait layanan pertahanan dapat disampaikan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat. “Mewakili pemerintah kecamatan, kami berharap informasi dari pertahanan dapat sampai hingga ke masyarakat lebih cepat dan akurat,” harapnya

Dukung Bulan PRB Nasional di Sultra, Pj. Bupati Kolut Ambil Bagian dalam Penanaman Mangrove

Konawe, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, turut serta dalam kegiatan penanaman pohon mangrove yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kegiatan ini berlangsung di Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, pada sore hari Kamis (12/10/2023).

Acara ini dihadiri oleh para petinggi, Bupati, dan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari seluruh Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, secara resmi membuka kegiatan nasional ini, yang bertujuan untuk mendukung perbaikan lingkungan sekaligus memajukan pariwisata pesisir.

Penanaman pohon mangrove dipandang sebagai langkah strategis dalam mitigasi bencana alam, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap ekosistem pesisir. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keberdayaan masyarakat sambil meningkatkan potensi wisata di wilayah tersebut.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penanaman pohon mangrove sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko bencana alam dan mendukung perbaikan lingkungan,” ujar Sukanto Toding.

Ia juga menyatakan bahwa Kolaka Utara memiliki tekad kuat untuk mendukung kegiatan penanaman pohon mangrove dan menjaga lingkungan. “Kita akan gencar menggalakkan kegiatan serupa di wilayah Kolaka Utara untuk memastikan keberlanjutan lingkungan agar tetap terjaga,” tandasnya. (R)

Sambut Mahasiswa PKL UHO, BAPPEDA Bombana Paparkan Tujuan dan Sasaran RPD Bombana 2023-2026

Bombana, SultraNET. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana menyambut kedatangan 50 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo yang sedang menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini disertai dengan workshop yang diadakan di Aula BAPPEDA Bombana. Kamis, 12 Oktober 2023.

Kepala BAPPEDA Bombana, Husrifnah Rahim, S.T. M.Si, menjadi narasumber utama dalam workshop tersebut. Ia menjelaskan dasar hukum dan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Kabupaten Bombana, mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

“RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMN Prov. Sultra Tahun 2019-2023, dan RPJPD Kab. Bombana Tahun 2005-2025 menjadi rujukan penyusunan,” ungkap Husrifnah.

Lebih lanjut, Husrifnah menjabarkan tujuan dan sasaran RPD Bombana untuk periode 2023-2026. Ini melibatkan peningkatan kualitas pembangunan secara berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan peningkatan kualitas SDM.

“Selain itu, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel menjadi fokus RPD Bombana,” tambahnya.

Kunjungan dan Workshop Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo

Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, La Bangun, S.Si, menyampaikan tugas dan fungsi BAPPEDA sesuai Peraturan Bupati Bombana No.54 Tahun 2016. BAPPEDA bertanggung jawab membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan di bidang perencanaan pembangunan.

La Bangun juga menjelaskan fungsi BAPPEDA, termasuk perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan.

“Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan sulit, dan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip,” tutupnya dengan mengutip kata-kata mantan Wakil Presiden Indonesia, H.M Jusuf Kalla.

Informasi tambahan, mahasiswa PKL tersebut didampingi oleh 6 orang dosen pembimbing lapangan, antara lain Prof. Dr. Nasrul, S.E.,M.Si, Dr. Asrip Putra, S.E.,M.Si, Dr. Noval Nur, S.E,.M.Si, dan Dr. Sinarwati, S.E.,M.Si. (IS)

Wujudkan Proses Demokrasi Bermartabat, Bupati Konawe Utara Hadiri Deklarasi Damai

Konawe Utara, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, turut serta dalam acara Focus Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Konasara pada Rabu (12/10/2023).

Acara ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, sejuk, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pembacaan Deklarasi Damai Pemilu 2024 dipimpin oleh Ketua Bawaslu Konawe Utara, Isbar, SH, dan ditandatangani bersama dengan Ketua KPU Konawe Utara, serta pimpinan dari 13 Partai Politik peserta Pemilu.

Acara ini juga disaksikan oleh Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, Ketua DPRD Konut Ikbar S.H., MH, Kajari Konawe, Kapolres Konut AKBP Priyo Utomo, SH., S.IK, perwakilan Dandim 1430/Konut, para Camat, Danramil, Kapolsek, OPD, dan berbagai unsur lainnya.

Dalam arahannya, Bupati H. Ruksamin menyampaikan terima kasih kepada Polres Konut yang telah menginisiasi pelaksanaan deklarasi Pemilu damai tersebut.

Bupati dua periode itu berharap bahwa deklarasi ini dapat menciptakan suasana yang kondusif di kalangan pendukung maupun peserta pemilu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat untuk mempererat persaudaraan.

“Mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai, sejuk, dan bermartabat tidak semata-mata merupakan tugas Kepolisian saja, melainkan perlu kerjasama dari berbagai pihak. Sehingga, kami berharap agar kita saling mendukung mensukseskan penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ruksamin

Bupati juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana dan stabilitas keamanan menjelang Pemilu 2024 dan sesudahnya.

Ia menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilu dan semua stakeholder terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.

“Suksesnya proses demokrasi ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi pembangunan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat di Konawe Utara,” tandasnya. (S)

Pemkab Kolut Meriahkan Pameran Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional di Kendari

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) ikut memeriahkan Pameran Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang didaulat sebagai tuan rumah.

Pemkab Kolut turut memamerkan ragam produk lokalnya. Pameran ini tidak sekadar memberikan pengunjung kesempatan untuk melihat, tetapi juga merasakan kelezatan produk lokal Kolaka Utara yang dipajang di berbagai stan pameran.

Mulai dari gula merah, keripik, minuman jahe, hingga minuman coklat, serta coklat batangan dari kakao lokal, semuanya hadir dengan cita rasa otentik yang menggoda selera.

Dr. Sukanto Toding, Penjabat Bupati Kolaka Utara, dengan bangga menyatakan bahwa Pameran ini adalah kesempatan emas bagi Kolaka Utara untuk menunjukkan bahwa produk lokalnya memiliki kualitas dan cita rasa yang luar biasa.

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi ini dan mewujudkan impian agar produk Kolaka Utara bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.” tegasnya

Acara pameran ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi bagi produk lokal, tetapi juga menjadi jendela bagi Kolaka Utara untuk memperkenalkan kekayaan dan kualitas produk lokalnya kepada masyarakat luas.

Selain itu, diharapkan acara ini akan menjadi pemicu potensi peningkatan daya saing industri kreatif di daerah tersebut, mengukuhkan posisi Kolaka Utara sebagai pemain penting dalam perekonomian regional.

Kesuksesan pameran ini mencerminkan semangat Kolaka Utara dalam mempromosikan dan mengembangkan produk lokalnya secara berkelanjutan. (Hum)

Tingkatkan Kompetensi UMKM, Pemkab Kolaka Adakan Pelatihan Kewirausahaan Angkatan II

Kolaka, SultraNET. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka kembali menggelar Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang SMS Berjaya Pemda Kolaka pada Rabu (11/10).

Acara yang merupakan angkatan kedua ini dihadiri oleh Asisten II Ir. H. Abbas, MM dan Perwakilan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tema yang diusung pada pelatihan kali ini adalah “Analisis Peluang Usaha, Riset Pasar, Pemasaran Digital, Pengelolaan Keuangan, dan Keselamatan Kerja”.

Asisten II menyampaikan dalam sambutannya bahwa pengembangan sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu skala prioritas yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.

“Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif, Pemerintah Kabupaten Kolaka sangat fokus dan konsisten untuk menumbuh kembangkan UMKM,” ujarnya

Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka, diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang memiliki dedikasi, kompeten, disiplin, ulet, cerdas, dan handal serta siap kerja dalam dan mengembangkan UMKM.

Asisten II juga berharap bahwa Pelatihan Kewirausahaan ini dapat membangkitkan kembali geliat perekonomian sektor usaha mikro, khususnya di Kabupaten Kolaka.

Dengan meningkatnya kompetensi dan pengetahuan para pelaku UMKM, diharapkan dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan daya saing di pasar yang terus berkembang.

Kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mendukung perkembangan sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi lokal.