Kendari, SultraNET. | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kolaka Utara mengambil peran penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut dengan aktif berpartisipasi dalam Pameran Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), berlangsung pada Jumat (13/10).

Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Ir. Hj. Nina Harini Yuniarto Sukanto, didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Kolaka Utara Suriana Taupik, menunjukkan komitmen besar mereka dalam mendukung kemajuan UMKM di Bumi Patowanua. Fokus utama mereka adalah memberikan perhatian khusus terhadap produk kerajinan dan UMKM, dengan upaya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi sektor ini.

Pameran yang diadakan oleh Dekranasda Sulawesi Tenggara menampilkan beragam produk kreatif UMKM setempat. Kolaka Utara memamerkan produk-produk seperti hiasan pohon, asbak, tempat tisu, dan lampu tidur yang terbuat dari tempurung kelapa, mencerminkan keterampilan tinggi pengrajin lokal dalam memanfaatkan bahan alam untuk menciptakan produk fungsional.

“Kami berharap pameran ini dapat mendorong para perajin UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan inovasi yang lebih baik. Tujuan kami adalah membantu UMKM lokal bersaing di pasar yang semakin kompetitif,” ujar Ketua Dekranasda Kolaka Utara.

Selain produk dari tempurung kelapa, kain tenun khas Kolaka Utara menjadi daya tarik utama dalam pameran. Tenunan ini mencerminkan keindahan budaya lokal dan keahlian perajin UMKM Kolaka Utara dalam menerapkan tradisi khas daerah mereka dengan kreativitas yang tinggi. Produk UMKM lainnya, seperti gula merah, kripik pisang, dan olahan lainnya, juga turut memperkaya ragam produk yang ditampilkan.

Pameran satu hari ini memberikan kesempatan bagi UMKM Kolaka Utara untuk memamerkan produk unggulan mereka, sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Delegasi dari Dharma Wanita BNPB Nasional turut mengunjungi stand pameran dari berbagai kabupaten, termasuk Kolaka Utara, untuk memahami lebih lanjut mengenai keragaman produk UMKM yang ada.

“Kami berharap agar pameran ini dapat membina dan mendorong perkembangan UMKM di Kolaka Utara. Kami sangat mendukung para pengrajin dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan menampilkan inovasi yang lebih baik, sehingga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Mendorong pengembangan produk yang lebih baik juga menjadi tujuan Dekranasda Kolaka Utara dalam mendukung UMKM lokal,” tandasnya.

Konawe Selatan, SultraNET. | Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Konawe Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Hotel Plaza Kubra, Kendari, pada Jumat (13/10/2023).

Acara dibuka oleh Staf Ahli Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo & Sandi Konawe Selatan.

Kegiatan sosialisasi ini diadakan sesuai dengan aturan Permendagri No.19 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyusunan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA Konawe Selatan, Hj. Marwiyah Tombili, SE., M.Sc., menjelaskan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“IPKD adalah satuan yang ditetapkan untuk mengelola kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu,” ujarnya.

Staf Ahli Sekda Konsel, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, menyatakan harapannya agar peserta dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Peserta dari setiap OPD diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhir agar memahami cara pengisian atau menginput pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo dan Sandi Konawe Selatan, Hidayatullah, SP., M.Si, juga menjelaskan peran penting website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mensukseskan IPKD.

“Dinas Kominfo dalam hal ini menyediakan menu dalam website pemda untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dan OPD dapat memahami dan melaksanakan proses penyusunan IPKD secara efektif, mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. (*)

Kendari, SultraNET. | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengadaan Jembatan Cira Uci II di Kabupaten Buton Utara.

Kepada awak media, Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Tenggara, Ade Hermawan, mengonfirmasi penahanan kedua tersangka terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. Sabtu 13 Oktober 2023

Menurut Ade Hermawan, kedua tersangka yang ditahan adalah individu yang menjabat sebagai penyedia jasa atau peminjam perusahaan dari Cv. Bela Anoa. Mereka memiliki inisial R dan TUS, yang merupakan Direktur Utama CV Bela Anoa.

Kejati menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan anggaran pengadaan pembangunan Jembatan Cira Uci II yang bersumber dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2,1 miliar.

“Kedua orang tersangka itu menjabat sebagai penyedia jasa yang meminjam Cv. Bela Anoa yang berinisial R, dan inisial TUS yaitu Direktur Utama CV Bela Anoa,” bebernya.

Proyek pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2021, dan meskipun sudah diberikan anggaran atau uang muka, pengerjaannya hanya mencapai 2 persen dari total yang seharusnya mencapai 100 persen.

Ade Hermawan menjelaskan bahwa dari kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa sekitar 7 orang, termasuk Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, yaitu Burhanudin yang saat ini juga menjabat Pj. Bupati Bombana.

“Pengerjaan itu hanya terhitung 2 persen dari yang seharusnya,” jelas Ade Hermawan.

Saat berita ini dirilis, Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, Burhanudin masih diperiksa oleh Kejati Sulawesi Tenggara sebagai saksi.

Kendari, SultraNET. | Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2023 dilaksanakan di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara (Sultra) tanggal 10 sd 15 Oktober 2023. Puncak acara peringatan dilaksanakan pada Jumat (13/10/2023) di Hotel Claro dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai instansi, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

“Atas nama masyarakat dan segenap komponen bangsa di Sultra, saya mengucapkan selamat datang sekaligus terimakasih karena event ini dilaksanakan di bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama,” ucap Andap dalam sambutannya.

Andap memaparkan bahwa PRB adalah agenda nasional dan merupakan peringatan secara internasional ‘international day for disaster risk reduction’ yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Untuk tahun 2023, PRB diselenggarakan di Sultra. Adapun tujuan dari peringatannya adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB.

“Sebuah kehormatan bagi masyarakat Sultra karena kami telah dipercaya BNPB sebagai penyelenggara PRB. Kegiatan ini merupakan ajang pembelajaran bersama bagi kami, khususnya masyarakat Sultra, dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Andap lagi.

Andap juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (pemprov) Sultra sedang menggagas sistem penanggulangan bencana berbasis data presisi. Sistem ini akan dikembangkan bersama Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Kebencanaan Universitas Halu Oleo. Data presisi diperlukan sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat demi pembangunan di Sultra.

“Rencana pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan yang kuat,” tegas Andap.

Pengembangan sistem penanggulangan bencana dilakukan atas kesadaran bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan berdasarkan asumsi atau opini semata. Sehingga Pemprov Sultra bersama unsur perguruan tinggi akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan data yang valid.

Andap berharap rangkaian kegiatan peringatan bulan PRB memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam upaya mengurangi risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah.

“Peringatan bulan PRB menggambarkan komitmen Sultra yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan bencana. Seluruh upaya dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah berbasis PRB,” ungkapnya.

Dalam acara puncak ini Andap juga menyerahkan bendera pataka PRB kepada Kepala BNPB yang selanjutnya menyerahkan ke Pj Gubernur Aceh yang akan ditunjuk menjadi tuan rumah bulan PRB pada tahun depan.

Turut hadir pada acara puncak ini adalah Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, para Pimti kementerian dan lembaga, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota se-Indonesia, para Pengiat Kebencanaan, dan seluruh jajaran BPBD se-Indonesia. (Rls)

Konawe Selatan, SultraNET. | Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus menggalang kerjasama dengan Dinas Kominfo Konsel dan Telkomsel dalam upaya mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Kepala Kantah Pertanahan Konsel, Amrullah, menjelaskan keterlibatan Dinas Kominfo dan Telkomsel dalam mendukung penerapan ZI WBK dan WBBM di instansi yang dipimpinnya.

Dalam upaya menuju WBK dan WBBM, Amrullah mengangkat tema “Dukungan Stakeholders dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” sebagai bagian dari Pokja VI. Dalam era transformasi digital, Kantah Pertanahan Konsel berusaha mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan publik.

“Peningkatan kualitas data, aplikasi sentuh tanahku, survey tanahku, pengaduan pertanahan melalui E-Lapor, konsultasi layanan pertanahan melalui SULTAN KONSEL, tersedianya standar dan informasi pelayanan, serta keberadaan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Website/Portal) adalah upaya kami dalam mensinergikan dan mengoptimalkan informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat,” terang Amrullah usai audiensi bersama Kadis Kominfo Hidayatullah, Sekcam Andoolo Samrudin, dan pihak Telkomsel pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Amrullah berharap dukungan dari Dinas Kominfo dan Telkomsel dapat membantu menyampaikan informasi terkait pelayanan di Kantah Pertanahan Konsel agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. WBK merupakan predikat untuk unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

“Tujuannya agar terwujud pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme,” kata Amrullah. Dengan kolaborasi ini, Amrullah berharap pelayanan di Kantah Pertanahan Konsel dapat lebih baik dan berkualitas terhadap masyarakat. Adanya kolaborasi dengan stakeholders diharapkan dapat membantu mempublikasikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.

Dalam mendukung pencanangan zona integritas, Kadis Kominfo Konsel, Hidayatullah, menyatakan komitmennya untuk terus mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun satuan kerja yang bersih.

“Harapan kita dapat menciptakan lingkungan birokrasi pemerintahan di Konawe Selatan yang bebas korupsi dan bersih dalam melayani masyarakat,” ucapnya. Kadis Kominfo juga berjanji akan menghubungkan website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dengan Website Kantah BPN Konsel untuk memudahkan akses informasi pertanahan.

Syafrudin Arta, Manager Telkomsel, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut melalui percepatan digitalisasi. “Kami berharap dapat memberikan pelayanan internet yang lebih baik dan aplikasi yang akan kami luncurkan dapat membackup data masyarakat,” ujar Syafrudin Arta.

Sementara itu, Sekcam Andoolo Samrudin berharap informasi terkait layanan pertahanan dapat disampaikan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat. “Mewakili pemerintah kecamatan, kami berharap informasi dari pertahanan dapat sampai hingga ke masyarakat lebih cepat dan akurat,” harapnya

Konawe Utara, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, turut serta dalam acara Focus Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Konasara pada Rabu (12/10/2023).

Acara ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, sejuk, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pembacaan Deklarasi Damai Pemilu 2024 dipimpin oleh Ketua Bawaslu Konawe Utara, Isbar, SH, dan ditandatangani bersama dengan Ketua KPU Konawe Utara, serta pimpinan dari 13 Partai Politik peserta Pemilu.

Acara ini juga disaksikan oleh Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, Ketua DPRD Konut Ikbar S.H., MH, Kajari Konawe, Kapolres Konut AKBP Priyo Utomo, SH., S.IK, perwakilan Dandim 1430/Konut, para Camat, Danramil, Kapolsek, OPD, dan berbagai unsur lainnya.

Dalam arahannya, Bupati H. Ruksamin menyampaikan terima kasih kepada Polres Konut yang telah menginisiasi pelaksanaan deklarasi Pemilu damai tersebut.

Bupati dua periode itu berharap bahwa deklarasi ini dapat menciptakan suasana yang kondusif di kalangan pendukung maupun peserta pemilu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat untuk mempererat persaudaraan.

“Mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai, sejuk, dan bermartabat tidak semata-mata merupakan tugas Kepolisian saja, melainkan perlu kerjasama dari berbagai pihak. Sehingga, kami berharap agar kita saling mendukung mensukseskan penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ruksamin

Bupati juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana dan stabilitas keamanan menjelang Pemilu 2024 dan sesudahnya.

Ia menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilu dan semua stakeholder terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.

“Suksesnya proses demokrasi ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi pembangunan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat di Konawe Utara,” tandasnya. (S)