Bombana, SultraNET. | Kepolisian Resor Bombana menggelar pengecekan menyeluruh terhadap sarana prasarana kendaraan dinas sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, Roni Syahendra, S.H.,S.I.K.,M.Si, dengan tujuan memastikan kesiapan seluruh fasilitas yang dimiliki. Senin (4/9/2023)

Dalam pengarahannya, Kapolres Roni Syahendra menekankan pentingnya persiapan Kepolisian mengingat tahapan Pemilu telah dimulai. “Mengingat kita sudah masuk ke dalam sejumlah tahapan Pemilu, tentunya Kepolisian sebagai unsur pengamanan juga harus melakukan persiapan dengan memastikan seluruh sarana prasarana yang kami miliki selalu dalam kondisi siap pakai,” ujar Kapolres.

Pengecekan melibatkan kendaraan dinas yang akan berperan penting dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Kapolres menyoroti kebutuhan untuk melakukan pengecekan rutin guna mendeteksi kendala atau kerusakan, dan memastikan perbaikan dilakukan secara cepat.

“Mulai saat ini, kendaraan dinas harus dilakukan pengecekan rutin. Jika rusak, perbaiki, karena kita tidak ingin terjadi kendala, khususnya yang dapat menghambat kinerja dalam agenda pengamanan Pemilu 2024 ke depan,” tegasnya saat melakukan pengecekan satu per satu kendaraan dinas.

Roni Syahendra berharap agar seluruh rangkaian Pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. “Tentunya kita berharap seluruh rangkaian Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, maka dari itu kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang,” tutup Kapolres, menegaskan komitmen Kepolisian Resor Bombana untuk memberikan pengamanan yang maksimal selama proses pemilihan berlangsung. (ResBom)

Wanggudu, SultraNET. | Untuk mendukung pendataan tanah yang terukur, terpetakan, dan tersertifikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menghibahkan dana sebesar 5,1 miliar rupiah yang dialokasikan melalui APBD Konut tahun 2023 ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konut.

Penandatanganan kerja sama dana hibah 5,1 miliar rupiah itu, dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (04/09/2023) dilakukan lansung oleh Bupati Konut Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng. bersama Kepala BPN KONUT yang disaksikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, Anggota Komisi II DPR RI Ir. Hugua, dan Kepala Kantor Wilayah BNP Sultra Asep Heri.

Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Konawe Utara mengatakan bahwa alokasi dana hibah ini bertujuan untuk mendorong pendataan tanah terukur, dan tersertifikasi. Sehingga semua tanah di Konut tertata dengan baik terutama agar hak milik masing-masing bisa terang benderang.

“Saat ini seluruh Kelurahan dan Desa sudah dilakukan pematokan. Artinya, sebelum adanya kerja sama atau penyaluran dana hibah ini, telah dilakukan upaya pematokan yang dipimpin langsung Kepala Desa, Lurah dan juga Camat,” ungkap H. Ruksamin.

Usai melaksanakan pendataan, H. Ruksamin juga menjelaskan bahwa selanjutnya akan dilakukan sertifikasi kepada seluruh masyarakat yang keseluruhannya tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

“Jadi tidak ada yang dipungut biaya, semuanya Gratis,” tegas H. Ruksamin.

Sementara itu, Kanwil BPN Sultra Asep Heri mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkab Konawe Utara di bawah pimpinan H. Ruksamin atas hibah 5,1 miliar rupiah untuk pendataan tanah hingga lengkap.

“Terima kasih atas dukungan Pemda Konawe Utara yang sangat luar biasa,” singkat Asep Heri. (S)

Jakarta, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN, Eng, menghadiri Undangan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sekaligus menjadi narasumber dalam Kegiatan Rembug Tani Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2023. Bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Kamis (31/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) didirikan pada tahun 2006, dengan anggota mencapai 76.700 petani tersebar di 9 provinsi, 20 kabupaten, dan 419 desa, bertujuan membangun perkebunan sawit rakyat yang kuat, mensejahterakan, dan berkelanjutan.

Kegiatan yang bakal digelar selama 3 hari semenjak tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2023 mendatang itu, mengangkat tema “Pemanfaatan TBS Petani Sawit Swadaya Melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia”.

Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN, Eng menjelaskan, diangkatnya tema ini menjadi penting karena program biodiesel dengan CPO, berjalan sejak 2015 dan sesuai pesan Presiden Joko Widodo tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pemberdayaan petani sawit.

“Rembug Petani Sawit 2023 menjadi ajang pertemuan petani sawit swadaya yang cukup penting,” ujar Ruksamin.

Rembug Petani Sawit 2023 mendorong penguatan kelembagaan petani, kemitraan rantai pasok bahan baku, peran BPDPKS, dan kolaborasi petani sawit di Indonesia.

Acara ini diikuti perwakilan anggota SPKS dari 25 kabupaten, termasuk Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, hingga Konawe Utara.

Pada kesempatan itu, Ruksamin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia atas undangan dan kepercayaannya untuk menjadi narasumber pada acara yang luar biasa itu.

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi dapat menjadi narasumber pada acara yang luar biasa ini. Semoga hasil Rembug Tani Nasional 2023 ini memperkuat implementasi program biodiesel untuk kesejahteraan petani sawit swadaya.” tandasnya. (S)

Kensel, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus mendorong seluruh OPD dalam menggalakkan Inovasi yang teradministrasikan secara baik guna pelayanan kemudahan bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga saat membuka rapat konsultasi dan evaluasi kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Konawe Selatan.

Kegiatan itu, mengusung tema ‘Konawe Selatan menuju One Agency One Innovation melalui kreatifitas, invensi, riset dan inovasi yang aplikatif’. Bertempat di Auditorium lantai III Kantor Bupati Konsel, Selasa (29/8).

“Hal ini sesuai dengan harapan kita sejak transformasi Balitbangda menjadi Brida. Salah satunya, semua kebijakan dikaji di situ (Brida Konsel). OPD tidak bisa terjebak dalam zona nyaman, inovasi ini kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak bisa mengikuti maka daerah tidak maju maju,” ungkapnya dalam giat yang dihadiri Sekda Konsel Hj St Chadidjah beserta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.

Kepala Brida Konsel, Dr Hj Marwiyah Tombili mengungkapkan, rapat koordinasi dan konsultasi Kelitbangan ini baru kali pertama dilaksanakan Brida Konsel. Tujuannya melakukan penjaringan usulan penelitian untuk tahun 2024 serta melakukan evaluasi singkat terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya.

“Selain menjaring usulan dari OPD terkait tema penelitian untuk 2024, melalui Rakor ini juga kami mengharapkan adanya usulan atau rencana kegiatan yang INOVATIF yang dapat diklaim sebagai inovasi daerah dari OPD-OPD yang kemudian akan dianggarkan pelaksanaannya pada APBD 2024,” terangnya.

Kepala BRIDA Sultra, Hj. Isma mengapresiasi Pemda Konsel di bawah komando Bupati H Surunuddin Dangga dalam hal inovasi. Salah satu bukti nyata, Konawe Selatan daerah pertama yang mentransformasikan Balitbangda menjadi Brida.

“Harus diapresiasi komitmen Pemda Konsel meningkatan mutu riset dan inovasi daerah. Karena Pemda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Jakarta, SultraNET. | The World Peace Organization (WPO), organisasi penggagas perdamaian dunia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, menggelar Malam Anugerah Tahunan yang dilaksanakan di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (27/08/2023).

Tahun ini, WPO memberikan anugerah “World Peace Award” kepada beberapa tokoh nasional dan internasional, salah satunya Bupati Konawe Utara (Konut), Dr. Ir. H. Ruksamin, ST , M.Si., IPU., ASEAN. Eng.

Keterpilihan Ruksamin sebagai nominator penerima anugrah “World Peace Award”, telah melalui penilaian tim sembilan, terdiri dari akademisi dan para pakar yang memiliki kualifikasi memberikan penilaian dan menetapkan setiap orang yang menerima penghargaan.

Ruksamin menerima penghargaan, lantaran adanya rekam jejak dirinya terus menyuarakan perdamaian, serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kongkret seperti mendukung TNI dan Polri bersama semua elemen masyarakat.

Bupati Konut dua periode itu juga dinilai turut menjaga kebersamaan antara TNI, Polri, bersama masyarakat, dalam mengambil kebijakan yang tidak pernah ada diskriminatif, serta selalu mengambil keputusan tanpa melihat perbedaan, suku bangsa dan agama.

Ruksamin pemimpin yang berasal dari rakyat kecil, lahir dari keluarga sederhana di perkampungan ujung utara Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konut, dimana kedua orangtuanya bekerja sebagai guru dan petani.

Ruksamin bersama Wabup, Abuhaera, melalui program Konasara, terus berusaha menghadirkan persatuan, perdamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat

Dedikasi Ruksamin terlihat sejak pandemi Covid-19 melanda, untuk pertama kali dalam sejarah, seorang bupati mengejar pasien ke hutan belantara dan meyakinkan untuk segera menjalani isolasi tanpa hambatan.

Kemudian saat terjadi banjir, tanpa segan Ruksamin memikulkan beras untuk para korban banjir. Ia juga telah membuat prasasti perdamaian dari seluruh paguyuban Se-Sulawesi Tenggara, disaksikan wakil gubernur dan telah mengaktifkan kebudayaan daerah.

Kemudian di pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut menjadi satu-satunya yang memberikan layanan pengobatan gratis bagi seluruh warganya. Tidak sampai disitu, di bidang pendidikan, Ruksamin telah membebaskan biaya sekolah seluruh peserta didik di Konut.

Tidak hanya untuk masyarakat Konut, dedikasi Ruksamin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Anak Transmigrasi (Patri) Sultra, melalui salah satu program prioritas yang sedang ditempuh Patri Sultra, memastikan anak-anak transmigrasi memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

“Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan mendorong kemudahan mahasiswa dalam berprestasi. Tentu ini bagian dari proses menciptakan generasi cemerlang sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan masa depan daerah maupun bagi bangsa dan negara,” ungkap H. Ruksamin.

Untuk mendukung semua program yang dicanangkan untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat, Pemkab Konut juga menyiapkan Dana Operasional Tambahan untuk sekolah, serta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi.

Diketahui, 10 tokoh baik nasional maupun internasional yang menerima Penghargaan dari The World Peace Organization (WPO) yakni Ir. Sukarno, Nelson Mandela, Sri Chinmoy, Ir. Joko Widodo, Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.M, Prof. Dr. Haryono Sujono, Ir. H. Rusdy Mastura, Dr. ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng, Dr. Adnan Purichta Ichsan, S.H., M.H, dan Paus Fransiscus. (S)

Konsel, SultraNET. | Bunda Literasi Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melakukan Roadshow Literasi dalam upaya peningkatan budaya literasi di Konsel. Pihaknya menyosialisasikan budaya dan peningkatan literasi, mewujudkan replikasi mandiri melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama Bunda Literasi kecamatan se-Kabupaten Konsel.

Sosialisasi itu dilakukan Bunda Literasi Kabupaten bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melalui Road Show Literasi di 25 Kecamatan se Konsel. Sudah terselenggara di 22 Kecamatan, berlangsung sejak 6 agustus dan diupayakan tuntas di bulan ini.

Bunda Literasi Konsel, Hj.Nurlin Surunuddin, SH mengatakan roadshow literasi salah satu program yang digaungkan dalam rangka menumbuhkan budaya dan peningkatan literasi di Konsel.

“Peningkatan budaya literasi ini guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Literasi bukan hanya membaca, menulis atau berhitung tetapi lebih luas yakni merefleksikan ilmu atau mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh dari literasi,” ungkap Hj Nurlin Surunuddin.

Inti dari road show itu, lanjutnya, adalah sosialisasi budaya baca dan peningkatan literasi menuju desa replikasi mandiri melalui program TPBIS bersama bunda literasi Kabupaten dan Kecamatan se Konsel.

Hal senada ditambahkan Hj. Asni, S.Sos. M.Ap pustakawan ahli madya, Fasilitator Daerah/PIC penanggung jawab program TPBIS konawe selatan. Dalam road show itu dirangkaikan lomba mewarnai, baca puisi tingkat SD, pemaparan inovasi inklusi sosial serta pameran mini hasil inovasi inklusi sosial, Sabtu 19 Agustus lalu.

“Respon masyarakat sangat baik, tiap kecamatan pesertanya mencapai seratusan mulai dari bunda literasi Kecamatan dan desa/kelurahan, pemerintah lingkup Kecamatan dan desa, seluruh kader PKK serta kader Posyandu, bahkan lapisan masyarakat dan siswa siswi turut terlibat,” bebernya.

Dalam peningkatan literasi ini salah satu orientasi utamanya agar ibu ibu sebagai madrasah pertama mampu meliterasi anaknya sehingga literasinya baik. “Karena ini ada hubungannya dengan pola asuh anak yang erat kaitannya dengan 10 program PKK. Olehnya itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Konsel bekerjasama dengan Ketua TP-PKK yang juga sebagai Bunda Literasi Konsel,” ujarnya.

Tiap turun ke kecamatan, kata Asni, Bunda Literasi mengarahkan agar perpustakaan dapat menjadi tempat berkegiatan. Tempat berinteraksi anak sekolah dan lapisan masyarakat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari literasi.

“Sesuai pesan bunda literasi, perpustakaan tak hanya tempat membaca atau meminjam buku tetapi sebagai pusat berkegiatan masyarakat. Sehingga ilmu yang diperoleh bisa dipraktekkan dan dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai program TPBIS,” terang Asni. (KominfoKonsel)

Bombana, SultraNET. | Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Bombana patut berbangga, salah satu pengurus intinya Era Pratiwi,S.Pd.,M.Pd yang menjabat sebagai Bendahara Umum, terpilih menjadi wasit pada kejuaraan bulu tangkis bertaraf Internasional.

Tidak tanggung tanggung Era Pratiwi langsung di berikan tugas pada dua event internasional yaitu Indonesia Internasional Challengge 2023 pada tanggal 29 Agustus hingga 3 September (Kejuaraan Asia) dan Indonesia Master S – 100 2023 pada tanggal 5 hingga 10 September (Kejuaraan BWF) kedua kejuaraan internasional tersebut berlangsung di Medan, Sumatera Utara.

Ketua PBSI Bombana. Muhtar, SH.,MH, Jumat (25/08/2023) membenarkan terpilihnya salah satu pengurus PBSI Bombana sebagai juru adil di kejuaraan bulutangkis bertaraf Internasional.

“Terpilihnya Era Pratiwi itu karena beliau telah memilik kapasitas dalam memimpin sebuah pertandingan dengan berpegang pada kejujuran dan profesional dalam memimpin setiap pertandingan,” ujar Muhtar.

Pria yang saat ini bertugas di Polres Bombana itu, juga mengungkapkan rasa bangga dengan adanya pengurus PBSI Bombana yang menjadi wasit pada kejuaraan level Internasional.

“Ini merupakan prestasi yang cemerlang dan sangat membanggakan, bukan hanya bagi kami selaku rekan pengurus tapi juga buat masyarakat Bombana khususnya pencinta olahraga Bulutangkis,” tegasnya

Ia mengharapkan dengan terpilihnya Era Pratiwi yang juga ASN di Kemenag Bombana itu sebagai wasit pada kejuaraan internasional, bisa menjadi spirit untuk menumbuhkan benih benih atlet dan wasit berprestasi bagi generasi muda Bombana.

“Kedepan saya berharap tidak hanya pada cabor bulu tangkis baik sebagai atlet maupun sebagai wasit dan hakim garis tetapi juga pada cabor lainnya, sehingga nama daerah Bombana terus bersinar ditingkatan Nasional bahkan internasional atas prestasi putera-puteri Bombana.” tutup Muhtar.

Untuk di ketahui, Era Pratiwi wanita kelahiran 25 Agustus 1997, saat ini menggantongi Lisensi Wasit Nas A setelah keluar sebagai peringkat pertama pada ujian lisensi wasit pada Desember tahun 2022 lalu. (ADN)

Konsel, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di bawah kepemimpinan Bupati H Surunuddin Dangga dan Wakil Bupati Konsel Rasyid itu dianugerahi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Kesehatan. Sebab, 97,70 persen masyarakatnya memiliki jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dari total penduduknya.

Penyerahan secara langsung dilakukan disalah satu hotel di Kendari, Kamis (24/8/2023).

Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Republik Indonesia kepada Bupati Konsel H Surunuddin Dangga.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andy Afdal mengungkapkan, penghargaan UHC ini diakui seluruh dunia sebagai puncak pengabdian secara sosial khususnya di bidang kesehatan.

“Apa yang kita selenggarakan hari ini hanya seremoninya saja, intinya itu, ketika ini diberikan, diimplementasikan dan didapatkan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya dua daerah di Sultra sebagai penerima UHC, semoga seluruh daerah bisa menyusul. Dijelaskan, penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang minimal 95 persen dari penduduknya telah memiliki jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan. Sebagai informasi selain Pemda Konsel, penghargaan serupa juga diterima oleh Pemerintah Kota Kendari.

“Penghargaannya tidak terlalu penting, tetapi komitmen dari pemerintah untuk memberikan jaminan itu yang penting. Itu membuktikan bahwa pemerintah punya keinginan kuat untuk memastikan orang yang punya kebutuhan terkait dengan kesehatan bisa dapat,” ungkapnya.

Bupati Konsel Surunuddin mengatakan, inilah komitmen kita selama ini. Menggunakan APBD untuk kepentingan masyarakat. Pemda, kata ia, telah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp10 miliar di 2023 baik melalui APBD maupun APBN untuk memberikan jaminan sosial khususnya kesehatan bagi warganya.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pemkot Kendari menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan. Kita akan terus memaksimalkan anggaran utnuk pelayanan kesehatan warga,” ujarnya.

Selain anggaran, pihaknya juga terus menggenjot pelayanan kesehatan yang maksimal di semua pelayanan kesehatan baik itu di RSUD maupun di Puskesmas.

“Kita berharap jangan ada lagi warga yang dipersulit dalam menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di Puskesmas atas jaminan BPJS. Kita berantas oknum yang berani menghambat. Warga yang menggunakan BPJS telah dianggarkan untuk menerima pelayanan kesehatan,” tegasnya (Diskominfo)

Bombana, SultraNET. | Kabupaten Bombana menjadi saksi aksi nyata dalam upaya pemberantasan pungutan liar, yang dihelat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana dan Tim Satgas Saber Pungli. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kabana Barat pada Selasa (22/08/2023) ini menarik perhatian luas, terutama dengan kehadiran tokoh-tokoh penting di Kecamatan Kabaena Barat.

Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala UPTD, Kepala Puskesmas Lingkup Kecamatan Kabaena Barat, Perwakilan Polres Kabaena, Perwakilan Koramil 05, serta Tim Satgas Saber Pungli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana dan Kejaksaan Negeri Bombana hadir memberikan dukungan. Antusiasme masyarakat terbukti dari kehadiran mereka yang memenuhi Aula Kantor Kecamatan Kabana Barat.

Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Camat Kabaena Barat, Musmuhiadi, SH, yang tidak hanya mengapresiasi kehadiran Tim Satgas Saber Pungli, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menjadikan wilayahnya bebas dari pungutan liar.

“Kami sangat senang dengan kehadiran Satgas Saber Pungli Bombana di desa kami. Kami juga terus berupaya agar kecamatan kami bebas dari pungli,” ungkapnya dengan singkat namun tegas.

Tim Saber Pungli Kabupaten Bombana, diwakili oleh Kejaksaan Negeri Bombana, Horas Siregar, S.H., menyampaikan urgensi dalam menekan praktek pungutan liar. Mereka menyoroti bahwa pungutan liar merupakan sebuah praktik kejahatan atau perbuatan pidana yang melibatkan pemungutan biaya yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami Tim Satgas Saber Pungli bertekad melaksanakan pemberantasan ini secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di wilayah Kabupaten Bombana,” tegas Horas Siregar.

Kegiatan berakhir dengan sesi tanya jawab yang sangat dinamis dan diskusi antusias dari peserta sosialisasi Saber Pungli. Para peserta menunjukkan minat besar terhadap upaya pemberantasan pungutan liar di wilayah mereka, menandakan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Aksi bersama ini tidak hanya menandai langkah konkrit dalam pemberantasan pungutan liar, tetapi juga menggambarkan semangat bersama untuk membangun pelayanan publik yang lebih bersih dan transparan di Kabupaten Bombana. (Adv)