Buton, SultraNET. | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. mengajak jamaah untuk senantiasa meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Penyampaian itu disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Buton saat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2023 tingkat Kabupaten Buton yang diselenggarakan di Masjid Nur Muhammad, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Sabtu Malam, 30 September 2023.

“Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang memiliki sifat yang menginsiprasi semua kalangan,” ujar La Ode Mustari

Dalam Surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Sekwan DPRD Provinsi Sultra itu mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi, motivasi dan meneladani kepemimpinan, suri tauladan, termasuk perjuangan beliau baik sebagai Aparatur pemerintahan maupun sebagai Masyarakat.

“Allah saja bershalawat pada Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya, peringatan ini harusnya mampu menginspirasi kita, mampun menjadi motivasi kita, pendorong baik sebagai aparatur pemerintah, masyarakat, harus mampu meneladani kepemimpinan beliau,” katanya.

Nabi lanjut mantan Asisten I Sekda Kabupaten Buton itu, dalam menyebarluaskan syiar Islam, mengalami tantangan yang hebat. Bahkan ketika berdakwah, beliau dilempar dan perlakuan yang lain. Namun beliau tetap sabar dalam menghadapi tantyangan itu.

“Untuk itulah mari kita jadikan peringatan Maulid ini untuk menjalani kehidupan yang harmonis, dan berkehidupan sosial yang damai,” tandasnya (KinfoButon)

Wanggudu, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) Difetri sekaligus penyerahan bantuan sosial di Balai Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan yang bertujuan untuk Penanggulangan dan Pencegahan penularan penyakit Difteri. Sabtu (30/9/2023)

ORI (Outbreak Response Immunization) Difteri adalah pemberian imunisasi DPT-HB-HIB untuk anak usia 1-5 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya yang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan 1, ke 2 dan 6 bulan kemudian.

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda Kabupaten Konawe Utara, Perwakilan WHO (World Health Organization), Kementrian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tenggara, Kepala OPD se-Kabupaten Konawe Utara,  Camat Lasolo Kepulauan, Lurah se-Kec. Lasolo Kepulauan, serta Tokoh Masyarakat dan seluruh Masyarakat Kec. Lasolo Kepulauan

Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST.,MSI., IPU.,ASEAN.,Eng, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penanggulangan difteri. Imunisasi sebagai upaya pencegahan harus lengkap. penguatan imunisasi rutin di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai bayi dan anak-anak untuk melakukan imunisasi secara terjadwal ke Puskesmas terdekat. Sebab, hanya imunisasi DPT tersebut, kasus difteri ini dapat dicegah dan tentunya dengan pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada.

“Saya berharap Konawe Utara harus bebas dari penyakit Difteri,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, Nurjanah Effendi mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama untuk menekan angka kasus difteri. Dalam Laporan Ketua Panitia diketahui bahwa berdasarkan data terakhir, sebelumnya ada 2 kasus difteri dengan jumlah kontak erat sebanyak 162 orang, 16 orang telah diambil sampel swabnya dengan hasil 1 orang swab tenggorokan positif difentri.

“Sebagai langkah awal telah diberikan antiserum pada 2 kasus tersebut dan pemberian profilaksis pada 353 orang di desa Boenaga untuk mengurangi resiko penularan Difteri. Untuk selanjutnya imunisasi masal ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan,” singkatnya (S)

Kendari, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat strategis yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Penghubung Kolaka Utara di Kendari pada Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menggarisbawahi urgensi menggabungkan sistem Desa Presisi dengan sensus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data di tingkat desa.

Menyadari peran penting data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan, Kolaka Utara telah menjadi daerah percontohan dalam implementasi Desa Presisi. Keberhasilan inisiatif ini menarik minat beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara untuk mempelajari pengalaman dan praktek terbaik dari Kolaka Utara.

Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan niatnya untuk mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia juga memaparkan rencana untuk mengintegrasikan perencanaan penataan usaha dengan pendampingan Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Selain itu, ia menyoroti pentingnya kios informasi yang kuat, yang mampu menyajikan data terperinci mengenai sektor kakao dan informasi lainnya.

“Penerapan Desa Presisi di Kolaka Utara dilihat sebagai penghargaan bagi daerah kita karena membantu desa memiliki data berkualitas. Data yang akurat dan tepat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah yang cerdas, sesuai dengan prinsip good data good decision, bad data bad decision, and no data no decision,”Katanya.

Dalam upaya memajukan transparansi dan akurasi data, Kolaka Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Detailed Village Profiles (DDP) khususnya di 8 Desa se-Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Dalam DDP tersebut, terdapat 204 indikator yang mencakup informasi mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur desa.

Salah satu aspek penting yang dijelaskan dalam rapat adalah hubungan erat antara akurasi data dengan potensi desa. “Menyajikan data yang tepat dan akurat tentang potensi sumber daya alam suatu desa, seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya, adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang cerdas,” Katanya.

“Data yang valid, akurat, dan aktual akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan data monografi adalah langkah esensial dalam merencanakan pembangunan di desa,” Jelasnya. (KinfoKolut)

Kendari, SultraNET. | Kecamatan Watonohu di Kabupaten Kolaka Utara telah dipilih sebagai proyek percontohan untuk inisiatif Desa Presisi. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun desa secara lebih presisi di Sulawesi Tenggara, dengan tujuan utama menyediakan data yang valid dan tepat untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (29/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara,

Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto Toding,MSP,MA melaporkan implementasi Data Desa Presisi (DDP), yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan kecepatan dalam memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data ini dihasilkan melalui partisipasi warga desa yang dibantu oleh pihak luar seperti perguruan tinggi, dengan biaya relatif terjangkau. Data Presisi ini meliputi tiga tipe data, termasuk data spasial dengan tingkat akurasi tinggi hingga 5 cm, data numerik menggunakan aplikasi merdesa, serta data kualitatif atau deskriptif.

“Implementasi DDP melibatkan 8 desa di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, dengan keterlibatan warga desa sebagai enumerator. Proyek ini memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 639.999.360, dengan 65% dari anggaran digunakan untuk pelatihan, FGD, honorarium enumerator, dan sejenisnya, serta 35% digunakan untuk operasional lainnya,”Jelasnya.

Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menghasilkan Data Desa Presisi (DDP) untuk delapan desa di Kecamatan Watunohu. “Kolaborasi ini diharapkan memberikan wawasan penting mengenai potensi desa, aspek ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembangunan yang terinformasi dan tepat sasaran,” Jelasnya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (purn) Andap Budhi Revianto memberikan dorongan khusus untuk mengembangkan DDP dan menunjuk Kolaka Utara sebagai daerah percontohan untuk penyediaan data ini. DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Konektivitas data yang akurat dengan potensi desa menjadi aspek krusial dalam proses ini. Data yang tepat mengenai luas lahan pertanian dan potensi mineral menjadi dasar bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengelolaan sektor pertambangan, yang mempengaruhi status desa, apakah termasuk dalam kategori desa berkembang atau tertinggal

Dengan tersedianya DDP, diharapkan Kolaka Utara dapat mengatasi tantangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat di tingkat desa. Semoga langkah awal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat pedesaan dan membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik bagi daerah ini, mengintisari semangat transformasi di masa mendatang. (Kolutkab)

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), para bupati/walikota, serta akademisi dalam rangka “Mewujudkan Sultra Maju dan Sejahtera” berbasis data di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat, 29 September 2023.

Pejabat Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara tersebut memberikan arahan dan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Sultra agar mengadopsi Program Desa Presisi (DDP) sebagaimana telah dilakukan Pemda Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Saat ini implementasi Data Desa Presisi telah diterapkan pada delapan Desa di Kabupaten Kolaka Utara, salah satunya di Kecamatan Watunohu.

“Saya harap semua Kabupaten dan Kota di Sultra bisa mengadopsi DDP, karena manfaatnya sangat besar bagi pembangunan,” kata Pj. Gubernur Sultra.

DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang valid, akurat, dan terkini.

Selanjutnya, Pj Gubernur Sultra meminta dukungan dari DPRD Sultra agar formulasi DDP masuk dalam agenda Prolegda prioritas 2023, sehingga dapat berkelanjutan.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Sofyan Sjaf yang diundang sebagai ahli menjelaskan bahwa data presisi merupakan sebuah cara baru dalam dalam pengelolaan data.

“Data desa presisi untuk menjawab lima aspek kesejahteraan rakyat. Dalam konteks big data inilah kemudian kita mendorong ada metodologi baru. Metodologi baru inilah yang harus dilakukan oleh rakyat supaya murah, efisien dan efektif,” jelasnya.

Lasusua, SultraNET. | Pada rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini Rabu (27/9/2023), anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara membacakan dan memberikan pendapat akhir terkait beberapa aspek yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara; Pengelolaan Keuangan Daerah; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pandangan fraksi dibacakan  oleh anggota DPRD Kolaka Utara Oleh H.Baharuddin dari fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah yang digunakan dari APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Demokrat mengingatkan perluasan prioritas program untuk memenuhi aspirasi masyarakat

“Fraksi Demokrat menekankan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) PDAM Patampanua di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengatur tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan biaya atau tarif yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola perusahaan,”Katanya.

Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan  menyoroti prioritas program yang harus mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan PAD, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Mereka juga mengingatkan untuk memperhatikan pengelolaan PDAM agar meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan air.

Fraksi Bulan Bintang  mengapresiasi Ranperda Perubahan APBD 2023 sebagai pemacu pembangunan dan berharap implementasinya dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membahas Ranperda ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong penggunaan alokasi anggaran dengan cermat dan memaksimalkan manfaatnya untuk mendukung perekonomian masyarakat. Mereka juga meminta perhatian terhadap anggaran kecamatan dan kelurahan.

Fraksi Karya Indonesia Raya menekankan penanganan isu sosial terkait PKH, peningkatan pelayanan PDAM, dan responsif terhadap permintaan masyarakat yang disampaikan melalui proposal.

Fraksi PDI Perjuanganini berterima kasih kepada OPD atas kerjasamanya dalam pembahasan dan berharap target PAD dapat tercapai. Mereka juga mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan batas waktu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2023, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kolaka Utara, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pencegahan serta Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah melalui pembahasan dan harmonisasi. DPRD Kolaka Utara menyepakati untuk menetapkan peraturan daerah ini, dengan harapan dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kolaka Utara. Semoga implementasi peraturan ini berjalan efektif untuk kesejahteraan masyarakat. (BeritaKolutKab)

Kendari, SultraNET. | Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Penjabat Bupati Bombana, meraih penghargaan Sultra Award 2023 sebagai Tokoh Perubahan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat dari Harian Kendari Pos. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Utama PT. Fajar Corporation Indonesia, Suhendro Boroma, di Claro Hotel Kendari. Rabu (27/9/2023).

Selama menjabat, Ir. H. Burhanuddin terus mengimplementasikan inovasi untuk memberdayakan masyarakat Bombana, baik dari segi potensi alam maupun potensi individu setiap warga. Inisiatif tersebut menjadikan H. Burhanuddin sebagai penerima penghargaan Sultra Award 2023.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi Pj. Bupati Bombana dalam mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program One Village One Product.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan bahwa penghargaan ini memberikan semangat tambahan bagi dirinya dan seluruh jajaran Pemerintah Kab. Bombana untuk terus bekerja profesional dalam pembangunan daerah.

Program One Village One Product menjadi landasan untuk meningkatkan ekonomi desa dengan memperkenalkan produk unggulan masing-masing desa. Pj. Bupati berharap produk-produk tersebut dapat bersaing di pasar modern, tidak hanya di Kabupaten Bombana, tetapi juga di seluruh Sulawesi Tenggara dan wilayah lain di Indonesia.

“Kita ingin seluruh produk unggulan Bombana dapat dipasarkan luas, bukan hanya di Bombana, tetapi juga di daerah lain di Sultra dan di luar Sultra,” ujar H. Burhanuddin, menekankan upaya untuk memperluas pangsa pasar produk unggulan daerah. (*)