Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menyampaikan sikap tegas terkait peristiwa penembakan yang menimpa warga di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara. Pemerintah daerah memastikan proses hukum terhadap oknum pelaku berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menegaskan penghentian aktivitas penambangan batu sinabar dan mineral lain yang tidak memiliki izin resmi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/1/2026).

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat prihatin atas peristiwa tersebut dan mengecam segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan serta rasa aman masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa penembakan yang terjadi di Desa Wambarema. Pemerintah daerah mengecam segala bentuk tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan dan rasa aman masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, sejak peristiwa tersebut terjadi, Pemerintah Kabupaten Bombana langsung melakukan koordinasi intensif dengan Polres Bombana dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum serta mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang sedang berlangsung.

“Kami memastikan bahwa oknum yang melakukan penembakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Selain menyoroti penanganan kasus penembakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menegaskan kebijakan penting terkait aktivitas pertambangan yang selama ini berkembang di sejumlah wilayah.

Bupati Burhanuddin menyatakan bahwa seluruh aktivitas penambangan batu sinabar dan mineral lainnya yang tidak memiliki izin resmi dihentikan mulai saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantai Jaya, dan Kecamatan Matausu.

“Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa setiap aktivitas penambangan, baik batu sinabar maupun mineral lainnya, wajib memiliki izin resmi. Penambangan baru yang tidak berizin kami hentikan sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara tertib, legal, serta tidak menimbulkan dampak sosial maupun konflik di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal, Bupati Bombana juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memerintahkan Tim Terpadu untuk melakukan penertiban terhadap seluruh aktivitas penambangan tanpa izin.

Tim tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya guna memastikan proses penertiban berjalan secara efektif.

“Kami telah memerintahkan Tim Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk melakukan penertiban terhadap seluruh aktivitas penambangan tanpa izin. Penertiban ini berlaku bagi siapa pun, tanpa pandang bulu,” tegas Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bombana dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, Bupati Bombana juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Kecamatan Poleang Utara, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik. Mari kita percayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum,” imbaunya.

Pemerintah Kabupaten Bombana, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian daerah adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat dan menegakkan aturan,” pungkasnya.

Dengan langkah tegas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap situasi keamanan di wilayah Poleang Utara dan sekitarnya tetap terjaga serta pengelolaan sumber daya alam di daerah dapat berjalan secara tertib, legal, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., pada Kamis, 8 Januari 2026.

Acara peresmian tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, anggota DPRD Kabupaten Bombana, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Poleang, Lurah Kasabolo, jajaran Kepolisian dari Polres Bombana, serta tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan setempat.

Peresmian SPPG Kasabolo merupakan bagian dari implementasi program strategis nasional yang bertujuan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan bergizi secara rutin. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekaligus mendukung peningkatan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran SPPG di wilayah Kasabolo menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana bersama berbagai pihak, termasuk jajaran kepolisian, terus berupaya memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program Makanan Bergizi Gratis ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap masa depan anak-anak kita. Pemerintah daerah Kabupaten Bombana tentu mendukung penuh pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelajar,” kata Ahmad Yani.

Menurutnya, upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bombana, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program SPPG di Kelurahan Kasabolo.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis nasional dapat terlaksana dengan baik di daerah.

Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, keberadaan SPPG Kasabolo juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan bahan baku makanan akan diprioritaskan berasal dari petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal di wilayah Poleang.

Dengan pola tersebut, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal.

“Program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan bahan baku lokal,” ujar Ahmad Yani.

SPPG Kasabolo nantinya akan berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi yang telah memenuhi standar kesehatan dan gizi. Makanan yang diproduksi dari fasilitas ini akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi belajar siswa serta membantu menekan angka stunting di kalangan anak-anak usia sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bombana juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program nasional tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia meminta dukungan dari pemerintah kecamatan, kelurahan, pihak sekolah, serta masyarakat untuk memastikan distribusi makanan bergizi kepada para siswa berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Jadi ini program nasional harus kita dukung bersama, sehingga kegiatan yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat terutama Pak Presiden Prabowo ini bisa berjalan baik dan tidak ada halangannya ke depan,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap keberadaan SPPG Kasabolo dapat menjadi model pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda di Bombana.

Konawe Kepulauan, sultranet.com | Pengadaan satu unit mobil ambulans pada tahun anggaran 2025 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menuai sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pasalnya hingga memasuki tahun 2026, keberadaan fisik ambulans dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah tersebut tidak diketahui secara pasti, sehingga memunculkan dugaan adanya pengadaan fiktif.

Ketua Komisi III DPRD Konkep, Kalbi Erdiyansyah, mengungkapkan bahwa pengadaan ambulans tersebut tercantum dalam dokumen APBD 2025 pada pagu anggaran Dinas Kesehatan Konkep. Namun, hingga kini unit ambulans dimaksud tidak pernah terlihat beroperasi maupun terdata di fasilitas pelayanan kesehatan daerah.

“Anggarannya besar, sekitar setengah miliar rupiah, tetapi unitnya tidak pernah terlihat. Ini menimbulkan tanda tanya besar dan patut diduga bermasalah. Kami juga sudah berulang kali mengingatkan agar sarana vital ini segera dituntaskan,” tegas Kalbi, Rabu (7/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai persoalan ini sebagai kejanggalan serius, mengingat ambulans merupakan fasilitas penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD, kata dia, bahkan telah menelusuri sejumlah puskesmas hingga rumah sakit daerah, namun tidak menemukan keberadaan ambulans yang dimaksud.

Lebih lanjut, Kalbi mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera membuka secara transparan seluruh dokumen pengadaan, mulai dari proses lelang, kontrak penyedia, hingga berita acara serah terima barang.

Apabila tidak ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, DPRD menyatakan akan merekomendasikan dilakukannya audit oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum.

“Jika ambulansnya tidak ada, sementara anggarannya sudah dicairkan, maka ini jelas merugikan keuangan daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Kasus ini menambah daftar sorotan DPRD terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Konawe Kepulauan. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat, khususnya di sektor pelayanan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Konkep, Bisman Abdullah, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, belum memberikan tanggapan.

Pewarta: Aldi Darmawan

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanudin, M.Si bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos melakukan panen tomat di kebun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rumbia sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas hortikultura yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat, di kebun BPP Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan panen tersebut menjadi simbol dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pengembangan pertanian lokal sekaligus memperlihatkan pemanfaatan lahan pertanian secara produktif oleh para penyuluh dan petani binaan di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Bupati Burhanudin bersama Ketua TP PKK turun langsung ke lahan pertanian untuk memetik tomat yang telah siap panen. Mereka juga meninjau kondisi tanaman yang dikelola oleh Balai Penyuluhan Pertanian Rumbia bersama para penyuluh pertanian setempat.

Panen berlangsung sederhana namun penuh keakraban. Para penyuluh pertanian turut menjelaskan proses budidaya tanaman tomat, mulai dari tahap penanaman, pemeliharaan, hingga proses panen yang dilakukan secara bertahap agar hasil produksi tetap terjaga kualitasnya.

Bupati Bombana Ir. Burhanudin mengatakan sektor pertanian, khususnya hortikultura, memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

“Pertanian merupakan salah satu kekuatan utama daerah kita. Pemerintah daerah akan terus mendorong pemanfaatan lahan yang produktif serta memberikan dukungan kepada para petani dan penyuluh agar produksi pertanian dapat terus meningkat,” kata Burhanudin.

Menurutnya, kegiatan panen seperti ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian memiliki peran penting sebagai pusat edukasi, pendampingan, serta pengembangan teknologi pertanian bagi para petani di daerah.

“Melalui BPP, para penyuluh dapat memberikan pendampingan langsung kepada petani sehingga mereka mendapatkan pengetahuan baru terkait teknik budidaya yang lebih efektif dan produktif,” ujarnya.

Burhanudin juga berharap pengembangan komoditas hortikultura seperti tomat dapat terus diperluas karena memiliki nilai ekonomi yang cukup baik di pasar lokal maupun regional.

Selain itu, ia menilai peningkatan produksi hortikultura juga dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat di sektor pertanian.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa menyampaikan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif, baik di tingkat petani maupun di lingkungan rumah tangga, dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan yang ada secara produktif, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Ketua TP PKK juga berdialog langsung dengan para penyuluh pertanian mengenai perkembangan tanaman hortikultura di wilayah Rumbia serta berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bombana serta para penyuluh pertanian yang selama ini aktif melakukan pendampingan kepada petani di wilayah Kecamatan Rumbia.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan panen ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap para penyuluh serta petani yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kegiatan seperti ini dapat terus mendorong semangat para petani untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian unggulan daerah, sehingga sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

Selain meningkatkan produksi pangan, pengembangan pertanian hortikultura juga diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani, sektor pertanian di Kabupaten Bombana diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Polres Bombana menggelar kegiatan pisah sambut Kepala Kepolisian Resor Bombana sebagai bagian dari tradisi organisasi dan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polri. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Markas Komando Polres Bombana, Selasa sore, 6 Januari 2026.

Acara pisah sambut ini menandai berakhirnya masa tugas AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Bombana dan secara resmi menyambut Kapolres baru AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K. Kegiatan dimulai sekitar pukul 16.30 Wita dan diikuti oleh seluruh personel Polres Bombana dalam suasana tertib dan kondusif.

Prosesi penyambutan Kapolres Bombana yang baru diawali dengan kedatangan AKBP Eko Sutomo bersama Ketua Bhayangkari Cabang Bombana Ny. Dian Eko Sutomo. Keduanya disambut melalui pengalungan bunga, tarian penyambutan, serta tradisi pedang pora yang menjadi simbol kehormatan dan penghargaan institusi kepada pimpinan baru. Komandan pedang pora melaporkan kesiapan pasukan sebelum Kapolres Bombana beserta Ketua Bhayangkari memasuki gerbang pora.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolres Bombana Kompol Basri, S.H., para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, personel Bintara dan ASN Polres Bombana, serta Ketua Cabang Bhayangkari Bombana bersama jajaran pengurus.

Setelah rangkaian tradisi penyambutan, acara dilanjutkan dengan apel bersama seluruh personel Polres Bombana. Dalam amanat perpisahannya, AKBP Wisnu Hadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi serta kerja keras selama dirinya memimpin Polres Bombana.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polres Bombana atas loyalitas, kerja keras, serta sinergi yang luar biasa selama ini. Saya juga memohon maaf apabila dalam masa kepemimpinan saya terdapat kekhilafan, baik dalam perkataan maupun perbuatan,” ujar AKBP Wisnu Hadi dalam amanatnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana yang baru, AKBP Eko Sutomo, dalam amanat perdananya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada pejabat lama atas capaian dan fondasi yang telah dibangun selama memimpin Polres Bombana.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Wisnu Hadi atas dedikasi dan prestasi yang telah ditorehkan. Apa yang telah beliau bangun merupakan pondasi yang kokoh dan akan saya lanjutkan demi menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Bombana,” kata AKBP Eko Sutomo.

Ia juga mengajak seluruh personel Polres Bombana untuk terus menjaga soliditas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan pisah sambut Kapolres Bombana berakhir pada pukul 18.11 Wita. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan soliditas internal serta komitmen Polres Bombana dalam menjaga nilai-nilai tradisi dan profesionalisme institusi kepolisian.

Di era modern ini, persoalan lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan krusial yang tidak hanya berimplikasi pada aspek estetika ruang publik, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, persoalan lingkungan yang paling nyata dirasakan adalah masalah pengelolaan sampah baik di kawasan pemukiman, ruang publik, maupun pesisir pantai.

Kondisi ini menuntut kita untuk tidak sekadar berpikir teknis, tetapi juga reflektif secara moral: bagaimana budaya hidup bersih dan sehat (PHBS) mencerminkan akhlak lingkungan sebagai fondasi perubahan perilaku masyarakat.

Gerakan hidup bersih dan sehat adalah suatu pola perilaku yang berorientasi pada kebiasaan menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Namun lebih dari itu, PHBS mencerminkan akhlak lingkungan yakni etika dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan sesamanya.

Akhlak lingkungan bukan hanya berwujud aturan atau peraturan, tetapi sebuah nilai internal yang memotivasi setiap individu untuk menjaga bumi ini agar tetap layak huni bagi generasi sekarang dan masa depan.

Ketika nilai ini hidup dalam keseharian masyarakat, perilaku menjaga kebersihan, memilah sampah, dan merawat lingkungan tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai kewajiban moral.

Di Kabupaten Muna, persoalan sampah menjadi sangat nyata. Setiap hari produksi sampah di Kota Raha diperkirakan mencapai sekitar 12 ton, sementara jumlah armada angkut sampah dan kemampuan pengelolaan di lapangan masih terbatas.

DLH Muna mencatat bahwa masyarakat sering membuang sampah sembarangan, sehingga tugas pengangkutan menjadi semakin berat dan tidak optimal. Lebih parahnya lagi, kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah masih rendah, yang semakin memperumit pembiayaan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Tumpukan sampah tidak hanya terlihat di tepi jalan dan area pemukiman, tetapi juga di kawasan pesisir seperti di “bay pas” Kota Raha.

Aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk membersihkan lokasi tersebut karena sampah yang dibiarkan menumpuk bukan hanya memperburuk pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau busuk dan menjadi habitat lalat yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga merupakan manifestasi dari rendahnya kesadaran kolektif tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Jika kita memahami gerakan hidup bersih dan sehat sebagai cerminan akhlak lingkungan, maka penyelesaian masalah sampah di Muna tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah semata.

Pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya, seperti penempatan bak dan tempat sampah di ruang publik untuk mendorong masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Muna telah mendirikan bank sampah, yang tidak hanya menjadi tempat penampungan tetapi juga sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengubah sampah menjadi nilai jual.

Upaya DPRD Kabupaten Muna juga menunjukkan adanya dorongan legislatif untuk menyelesaikan persoalan ini melalui percepatan penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Regulasi ini diharapkan memberi dasar hukum kuat agar terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk jadwal pembuangan dan sanksi bagi yang melanggar aturan kebersihan lingkungan. Namun, regulasi saja tanpa didukung oleh akhlak lingkungan yang kuat di tingkat masyarakat akan sulit membawa perubahan jangka panjang.

Kita sering mendengar bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan ini bukan hanya mengandung dimensi religius, tetapi juga moral sosial: ketika seseorang menjaga kebersihan lingkungan, ia menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan komunitasnya.

Dalam konteks Muna, jika warga memahami bahwa membuang sampah di tempat yang benar bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan moral, maka gerakan hidup bersih dan sehat bisa menjadi budaya masyarakat yang kuat.

Pendidikan lingkungan hidup di sekolah dan komunitas dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk menanamkan nilai akhlak lingkungan. Melalui pendidikan ini, generasi muda akan lebih memahami hubungan antara kebiasaan sehari-hari dengan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.

Partisipasi sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda perlu digalakkan agar pesan moral tentang kebersihan lingkungan membumi secara luas.

Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara bijak juga harus ditingkatkan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Kegiatan seperti kerja bakti lingkungan, lomba kebersihan antar kampung, serta pelatihan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dapat menjadi sarana praktis untuk menguatkan nilai akhlak lingkungan di tengah kehidupan masyarakat Muna.

Gerakan hidup bersih dan sehat sebagai cerminan akhlak lingkungan bukan sekadar kampanye sesaat. Ia adalah panggilan moral yang menuntut perubahan budaya dan perilaku kolektif demi masa depan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Ketika setiap warga Kabupaten Muna memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai anggota komunitas, maka persoalan sampah tidak lagi menjadi beban yang menakutkan, tetapi menjadi tantangan yang diselesaikan bersama.

Di ujungnya, solusi atas masalah sampah di Kabupaten Muna sangat tergantung pada sejauh mana masing-masing individu mampu menginternalisasi nilai-nilai hidup bersih sebagai bagian dari akhlak lingkungan.

Ketika gerakan ini menjadi bagian dari nilai hidup sehari-hari masyarakat, maka lingkungan yang bersih dan sehat tidak lagi menjadi cita-cita semata, tetapi menjadi realitas yang dijalani bersama.

• Penulis adalah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK)

LANGARA. SULTRANET.COM– Badan Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berhasil menyelesaikan proses penerbitan dan validasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat waktu. Capaian ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kepala Badan Keuangan Konkep Mahmud menyampaikan bahwa penyelesaian DPA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat segera berjalan sejak awal tahun anggaran. Dengan diterbitkannya DPA tepat waktu, setiap OPD memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan kegiatan serta penyerapan anggaran

“Penerbitan dan validasi DPA tepat waktu ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antara Badan Keuangan dan seluruh OPD. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan optimal,” ujar Mahmud. Senin (05/01/2026) .

Lebih lanjut, Badan Keuangan Konkep menegaskan bahwa proses validasi dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga DPA yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta kebijakan anggaran daerah.

Dengan selesainya penerbitan dan validasi DPA tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun anggaran berjalan.

Pewarta: Aldi Darmawan

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mematangkan rencana pemanfaatan aset daerah dan aset desa guna mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah dan para camat guna menyelaraskan pemahaman serta memastikan pemanfaatan aset berjalan tertib dan tepat sasaran. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., MPWK dan berlangsung di Aula Measalaro, Kantor Bupati Bombana lantai II, Selasa (30/12/2025).

Rapat ini dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta para camat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan koperasi desa melalui pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah maupun desa.

Dalam pembahasan rapat, peserta menyoroti ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, diskusi juga mencakup aspek perencanaan anggaran, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah, serta penentuan lokasi yang dinilai layak dan strategis untuk mendukung aktivitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan setiap rencana pemanfaatan aset daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pemanfaatan barang milik daerah maupun aset desa harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Melalui koordinasi ini kita ingin memastikan bahwa aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan koperasi dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Syahrun dalam rapat tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama dalam memperkuat aktivitas usaha masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pembangunan gerai koperasi yang didukung oleh ketersediaan lahan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru bagi warga.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya menyamakan persepsi antara perangkat daerah dan pemerintah kecamatan mengenai pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah. Hal tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif, transparan, serta memiliki kepastian hukum.

Para camat yang hadir juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi aset desa yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Selain membahas aspek teknis, rapat ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan dalam mendukung program penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal.

Dengan adanya perencanaan yang matang serta koordinasi yang kuat antarinstansi, Pemkab Bombana optimistis pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap II pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah kecamatan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Dzikir Akbar dan Doa Bersama sebagai bentuk refleksi dan ungkapan syukur menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026 Masehi. Kegiatan religius ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, serta memanjatkan doa agar daerah Bombana senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Bombana dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah dari berbagai kecamatan, Rabu malam (01/03/2025).

Sejak sore hari, masyarakat mulai memadati halaman hingga ruang utama Masjid Agung Bombana. Suasana khidmat terasa ketika lantunan dzikir, tahmid, takbir, dan shalawat menggema dipimpin para ustaz dan imam masjid. Doa dipanjatkan bersama agar Kabupaten Bombana senantiasa dijauhkan dari berbagai bencana, diberikan keamanan, kesehatan, serta keberkahan rezeki bagi masyarakatnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos yang turut memberikan dukungan kepada masyarakat agar kegiatan keagamaan terus menjadi sarana memperkuat persatuan dan meningkatkan ketakwaan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa pergantian tahun bukan sekadar momentum seremonial atau perayaan semata, melainkan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan memperkuat tekad menghadapi masa depan.

“Perayaan tahun baru 2026 hari ini kita isi dengan dzikir dan doa bersama. Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta menjalankan syariat dan syiar Islam dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Burhanuddin.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk terus menjaga keamanan dan ketentraman daerah, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama.

“Mari kita jaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan di tengah masyarakat. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak benar yang dapat memicu konflik sosial. Kebersamaan dan persatuan adalah kekuatan kita dalam membangun daerah,” katanya.

Dzikir akbar tersebut tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial.

Selain memperkuat spiritualitas, momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik semata, tetapi juga harus sejalan dengan pembinaan mental dan spiritual masyarakat.

Para jamaah yang hadir mengikuti rangkaian dzikir dan doa dengan penuh khusyuk. Lantunan doa yang dipimpin para ulama dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, serta kelancaran program pembangunan daerah di tahun 2026.

Acara kemudian ditutup dengan doa penutup dan dilanjutkan dengan saling bersalaman antarjamaah sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap nilai-nilai religius semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga suasana damai, rukun, dan harmonis terus terjaga di tengah dinamika pembangunan daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bombana memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Kemenag Bombana. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si hadir sebagai tamu undangan sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Sabtu (3/1/2026).

Peringatan HAB ke-80 tahun ini mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema tersebut menegaskan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama serta memperkuat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.

Dalam amanat Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA yang dibacakan Bupati Burhanuddin, disampaikan bahwa perjalanan panjang Kementerian Agama selama delapan dekade menunjukkan peran strategis lembaga tersebut sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dalam bingkai kebangsaan.

“Delapan puluh tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Hingga kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial,” kata Burhanuddin saat membacakan amanat Menteri Agama.

Menurutnya, sepanjang tahun 2025 Kementerian Agama telah berupaya membangun fondasi program bertajuk Kemenag Berdampak. Program tersebut diarahkan agar setiap kebijakan dan layanan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sepanjang tahun 2025 kita telah bekerja keras membangun fondasi ‘Kemenag Berdampak’. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat,” ujarnya.

Dalam amanat tersebut, Menteri Agama juga menekankan pentingnya transformasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis.

Ia menyebut setiap ASN Kemenag harus menjadi pribadi yang agile, yakni lincah dan sigap menghadapi perubahan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Setiap ASN Kementerian Agama harus adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas,” ujar Burhanuddin membacakan pesan Menteri Agama.

Selain itu, penguatan sinergi antarinstansi dan seluruh elemen masyarakat juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga kerukunan umat beragama serta stabilitas sosial di tengah keberagaman Indonesia.

“Sesuai tema HAB ke-80, mari kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika. Kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat,” kata Burhanuddin.

Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 tersebut diikuti oleh jajaran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara, tokoh agama, serta sejumlah tamu undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peringatan HAB yang sarat dengan nilai kebersamaan dan penguatan kerukunan umat.

Pada kesempatan itu, Bupati Bombana juga menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bombana. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, kecakapan, serta kedisiplinan para ASN dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas perjalanan panjang Kementerian Agama sekaligus harapan agar bangsa Indonesia senantiasa hidup dalam suasana damai, rukun, dan penuh kebersamaan.