Konsel, SultraNET. | Kabupaten Konawe Selatan kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat Nasional. Kali ini didapatkan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD). Salah satu perpustakaan di tingkat Desa di Konsel jadi terbaik nasional.

Fasilitator Daerah/PIC penanggung jawab program TPBIS Konsel, Hj.Asni,S.Sos.M.Ap mengatakan Perpustakaan Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke dinobatkan jadi terbaik tahun 2023 tingkat nasional.

“Penghargaan itu dalam hal inovasi promosi layanan perpustakaan desa, dan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS),” ungkapnya.

Dikatakannya, penghargaan diserahkan langsung Kepala Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Sumberdaya Manusia Perpusnas RI, Dra.Nani Suryani,M.Si. Pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Nasional, di Hotel Alana, Yogyakarta, Rabu (20/9) malam.

“Penghargaan diterima oleh PIC pengelola perpustakaan Desa Adaka Jaya, Muh Fajri didampingi Fasilitator Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam program TPBIS,” ujarnya.

Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada Owner dari Kopi Tolaki, Asri Sape. Ia dinilai sebagai tokoh Zero to Hero, penerima dampak dari implementasi program TPBIS. Merupakan binaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Konsel yang mampu memberdayakan masyarakat.

Sebagai informasi Penghargaan tokoh Zero to Hero diterima oleh fasilitator daerah program TPBIS Konsel. Diserahkan Kepala Perpusnas RI yang diwakili Kepala Deputi Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dra.Nani Suryani,M.Si. (KominfoKonsel)

Surabaya, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menghadiri undangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BRSDM dengan Kabupaten Konawe Utara tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Konawe Utara. Selasa (19/09/2023)

Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng didampingi Sekertaris Daerah Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si bersama-sama menghadiri acara yang dilaksanakan di Sheraton Surabaya Hotel and Towers tersebut.

Dalam sambutannya, H. Ruksamin menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini sejalan dengan misi 3 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi, dimana yang menjadi sasaran pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor – sektor unggulan daerah.

“Strategi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan,” ujar H. Ruksamin.

Bupati Konut dua periode itu menyebut, Kabupaten Konawe Utara dengan panjang garis pantai sebesar 175,9 Km, dengan wilayah perairan laut seluas ±11.960 Km² (10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara), menjadikan Kabupaten yang berdiri 26 tahun yang lalu ini sangat berpontensi di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, pada sektor perikanan di Konawe Utara, hasil tangkap dan budidaya perikanan sangat melimpah. Konawe Utara cukup kaya dengan sumber daya perikanan tangkap, dengan rata-rata capaian perikanan tangkap sebesar 6,01% dari PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Sementara itu, Perikanan Budidaya juga merupakan program unggulan Konawe Utara. Jenis perikanan yang dibudidayakan antara lain udang windu, kepiting, ikan mas, ikan lele, ikan mujair serta masih banyak lagi.

“Kabupaten Konawe Utara dianugerahkan kekayaan yang melimpah oleh Allah SWT. Jadi sudah seharusnya sektor-sektor unggulan ini dikelola dengan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara,” tegas H. Ruksamin.

Ia memastikan Pemerintah Daerah berkonsentrasi penuh dalam pengelolaan dan peningkatan produksi perikanan yang ada agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai sejalan dengan visi Konawe Utara lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara I Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai Pihak I, dan H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara sebagai Pihak II, yang mempunyai komitmen dan kepentingan bersama dilandasi kemampuan untuk bersama-sama melakukan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan perekonomian masyarakat di Konawe Utara. (S)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengadakan Kegiatan Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Angata dan Laonti yang dibuka secara langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras, M.MPub didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konawe Selatan, Ir. Armansyah dan Kepala Dinas PUTR, pada Selasa (19/9) di Aula Sakinah Syahid Azizah Syariah Hotel.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras menjelaskan terpilihnya Konawe Selatan untuk menerima bantuan teknis penyusunan RDTR Kec. Laonti dan Angata karena Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah dengan potensi investasi tertinggi.

“seperti kita ketahui bersama potensi investasi di Kec. Laonti adalah sektor pertambangan dan potensi investasi di Kec. Angata adalah perkebunan dan pertanian.” ungkapnya

Menurutnya, dengan adanya Konsultasi Publik ini dalam rangka untuk penyusunan rencana secara detil menyangkut tata ruang wilayah yang nantinya menjadi acuan dalam memanfaatkan tata ruang yang ada agar investasi tumbuh di Konawe Selatan Khususnya Kec. Angata dan Laonti.

“Dengan adanya kegiatan ini menjadi acuan bagi kecamatan dalam rangka memanfaatkan tata ruang, karena kita ingin investasi tumbuh kemudian ekonomi Masyarakat juga tumbuh dan kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik.” ucap Amran.

Sementara itu, Kadis PUTR Askar, ST., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan merupakan bantuan teknis dari Kementerian ATR. Terkait kegiatan ini adalah turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada dua wilayah ini apa saja yang sedang dilaksanakan dan apa akan dilaksanakan kedepannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan inventasi kedepan di Kab. Konawe Selatan.

“Dengan adanya kegiatan ini merupakan memudahkan investor yang akan masuk ke wilayah Konawe Selatan” ucap Askar.

Diakhir sambutan, ia berharap bantuan teknis penyusunan rdtr laonti dan angata dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu atau online single submission (oss) yang nantinya akan mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi wilayah dan daya saing kawasan. (KominfoKonsel)

Kendari, SultraNET. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si dan bersama Tim Penilai kompetensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prov. Sultra melakukan penilaian di KIM Graha Asri Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Senin, 18 September 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilaian KIM tingkat Prov. Sultra, Sekdis Kominfo Sultra, Kabid IKP Sultra, Kabid Data Center Sultra, Pranata Humas Sultra, Pranata Komputer Sultra, Kadis Kominfo Kota Kendari, Sekdis Kominfo Kota Kendari, Lurah Watulondo, Mewakili Camat Puuwatu dan pejabat terkait

Sebelum memulai kegiatan tersebut Tim menyaksikan persembahan tarian mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri dan pengalungan kain Sultra oleh salah satu anak dari TK. Graha Asri kepada Kadis Kominfo Sultra sebagai tanda Selamat Datang

Sambutan Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati, menyampaikan bahwa dalam rangka kegiatan penilaian KIM tingkat Prov. Sultra tahun 2023, selaku Kadis Kominfo Kota Kendari sebagai mitra KIM Graha Asri Kec. Puuwatu kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim penilai yang telah hadir didampingi Kadis Kominfo Prov. Sultra, semoga mudah-mudahan Kota Kendari keluar menjadi Juara 1

Lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 08 tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial mengatakan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok jenis lainnya adalah kelompok yang di bentuk dari masyarakat yang secara mandiri dan kreatif, melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah

Ia melaporkan kepada Tim bahwa di Kota Kendari sejak tahun 2017 sudah terbentuk sebanyak 10 KIM yang terletak di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Puuwatu dan Kec. Nambo dan KIM Graha Asri Kec. Puuwatu terpilih mewakili Kota Kendari dalam kompetisi tingkat Prov. Sultra tentu sudah melalui proses penilaian antara  10 KIM yang dinilai bahwa KIM Graha Asri ini layak untuk mewakili Pemerintah Kota Kendari, sehingga nantinya bisa mewakili Prov. Sultra, sekiranya ditunjuk perwakilan dari Prov. Sultra. kata Kadis Kominfo Kota Kendari

“Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh Tim Graha Asri yang begitu antusias dalam membantu Pemerintah Kota Kendari melakukan penyebaran informasi dan pembinaan kemasyarakatan agar bijak dalam berkomunikasi dalam mengembangkan usaha UMKM sehingga potensi lokal bisa memiliki nilai ekonomi. Saya sangat berharap kegiatan bisa dilakukan setiap tahunnya, sehingga bisa memberikan motivasi bagi kelompok KIM yang ada  untuk memperkuat keberadaan mereka sebagai mitra Pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah” ungkap Nisnawati

Sambutan Ketua Tim Kompetisi diwakili Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM, bahwa baru tahun ini kompetisi KIM dilaksanakan sehingga teman Tim Sekretariat sudah mendata 5 (lima) Kab/Kota yang siap secara administrasi dalam melakukan penilaian yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Konawe, Koltim dan Kolaka dari 17 Kab/Kota. KIM juga sebetulnya sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan  masyarakat serta dibuka secara resmi penilaian KIM tingkat Prov. Sultra di KIM Graha Asri

Dilanjutkan dengan prestasi dan paparan dari Ketua Kim Graha Asri yang disaksikan langsung Tim penilai tingkat Prov. Sultra, Sekretariat Kominfo Sultra dan pejabat terkait sehingga yang akan dinilai dari  UMKM, Pariwisata, Pertanian yang terdiri dari perkebunan, perikanan dan peternakan. Selesai paparan para tim penilai akan mengajukan pertanyaan kepada pengurus atau KIM Graha Asri Watulondo

Kemudian, para tim penilai dan pejabat terkait akan mengunjungi pabrik kue baruasa yang beralamat lorong dangga no.7 (sebelum membiri puuwatu kota Kendari, Sulawesi Tenggara) melihat produksi pembuatan kue baruasa. Tutupnya (KInfo)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sukses mengendalikan inflasi di daerahnya sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mengumumkan bahwa daerah yang dipimpin Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng sebagai bupati itu mendapatkan Insentif Fiskal sebesar Rp 9.769.785.000.

Pemberian insentif fiskal itu termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengumuman disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia saat melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting bersama Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin (18/9/2023)

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri mengumumkan ada beberapa daerah yang dinilai baik dalam penanganan inflasi, salah satu nya Kabupaten Konawe Utara.

Dibawah kepemimpinan Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, Konawe Utara hadir dengan berbagai macam program diantaranya P2KP dan Pasar Murah berhasil mengintervensi harga bahan pangan di Konut sehingga dapat terhindar dari inflasi.

H. Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Konawe Utara mengaku bangga dengan capaian ini dan akan menjadikan pengahargaan ini sebagai pelecut untuk terus berbuat dalam memberikan pelayanan terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara.

“Penghargaan ini sebagai pelecut untuk terus berbuat dalam memberikan pelayanan terbaik dan kesejahteraan bagi masyarakat Konawe Utara,” tegas Bupati Konut dua periode itu.

Untuk diketahui, Konawe Utara merupakan 1 dari 30 Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia yang menerima Insentif Fiskal dari Kemetrian Keuangan. (S)

Konsel, SultraNET. | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)  periode 2023 – 2026 Resmi dikukuhkan oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono,.S.Sos.,M.Ap di Ballroom Wonua Monapa, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konsel. Senin 18/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga ST MM dalam sambutannya, pihaknya sangat mendukung dengan terbentuk pengurus PWI Konsel, karena organisasi-organisasi ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan.

“Dengan terbentuk pengurus PWI Konsel ini, bisa memberikan peran informasi yang baik, independen dan mencerdaskan putera-puteri di Konsel,” ucap Bupati Konsel dua periode itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengucapkan, kehadiran PWI Konsel ini dapat bersinergi dan berkontribusi dalam membangun daerah.

“Yang dilantik ini, kita sudah bersama sekitar 20 tahun lamanya, diharapkan bisa menambah semangat bertugas dan menjadi mitra strategis Pemkab Konsel,”ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Sultra Sarjono menyampaikan, keberadaan PWI di Konsel di harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi yang sehat dan menyehatkan.

“di era sekarang ini jaman Globalisasi dimana adanya berita yang sering menerpa kita banyak hal yang kita dibuat bingung dimana munculnya media sosial yang terkadang banyak yang tak jelas kebenarannya bahkan bentuknya hoax”, ujar Sarjono

Sehingga dalam memilah berita, sambungnya, tentunya harus teliti dalam hal melihat dan menilai berita, tentunya hal ini perlu diketahui apa dan bagaimana syaratnya media yang jelas badan hukumnya dan diakui oleh Dewan Pers.

“profesionalisme Wartawan tentunya diutamakan pula dalam hal pemuatan berita sehingga wartawan yang bergabung di PWI tentunya sudah melalui verifikasi syarat dan aturan yang ditetapkan dalam aturan organisasi PWI sehingga tentunya diharapkan bisa menjaga marwah organisasi sebaik-baiknya”,tegas Ketua PWI Sultra

Terakhir Sarjono berharap kepada Bupati dan Pemerintah Konsel, DPRD dan semua anggota untuk tetap menjalin kerjasama baik dengan PWI Konsel dalam hal kemitraan dalam kegiatan pemberitaan dalam mengangkat dan menjaga nama baik daerah kita Konsel.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri Ketua Koni Konsel Adi Jaya Putra, Ketua KNPI Sultra Muh. Amsar, KPU Konsel, pengurus PWI Sultra dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan serta para undangan lainnya.

Buton, SultraNET. | Potensi semua daerah berasal dari desa, sangat disayangkan apabila tidak di berdayakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting karena pemanfaatan potensi desa harus selaras dengan SDM

Hal ini dikatakan Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi pada saat membuka dengan resmi Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Angkatan XI, yang digelar Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar, Senin, 18 September 2023 di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Pasarwajo..

Pj. Bupati juga menegaskan p[ada peserta yang kebanyakan para Direktur Bumdes itu untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat.

“Peserta bisa memberikan manfaat ketika selesai mengikuti kegiatan ini karena begitu pentingnya peningkatan SDM,” ungkap Pj Bupati Buton.

Sebelum menutup Pj Bupati Buton juga sekali lagi menegaskan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan yang di adakan selama 4 hari ini untuk mengikuti hingga hari terakhir semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Murtaba Muru, MA mengatakan pelatihan ini juga merupakan pemanfaatan SDM dalam pengelolaan badan usaha milik desa dan semoga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Buton ditunjuk sebagai lokasi program peningkatan kualitas Pemberdayaan masyarakat desa karena Buton di anggap bisa menyeimbangkan inflasi daerah untuk mengikuti pelatihan selama 2 tahun yang akan di ikuti oleh kepala desa,sekdes, posyandu, juga direktur bumdes  oleh kementerian dalam negeri.

Ditempat yang sama Yang mewakili Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar memperkenalkan secara singkat dimana Balai ini merupakan unit kerja pelaksana teknis  pusat di bawah kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelatihan yang daerah cakupan dari 6 provinsi di Sulawesi.

“Dan pada hari ini kita akan laksanakan pelatihan untuk angkatan XI di Kabupaten Buton,” ungkapnya.

Ucapan terimakasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton telah memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan selama 4 hari dan berharap agar peserta dari berbagai desa bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan harapan Bumdes lebih berkembang di kemudian hari.

Sumber : (KominfoButon / Dian Sasmita)

Bombana, SultraNET. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA dan Anggota Komisi XI DPR RI Bahtera, S.PWK. bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Jumat (15/09/2023)

Kegiatan ini digelar menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 20 Tahun 2018 tentang tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa itu dikelola berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, DPR RI bersama BPK RI senantiasa mengawal pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Bombana.

Dengan jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Bombana, menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Anggaran dana desa di Bombana senilai Rp. 94.867.091.000 telah tersalurkan sejumlah Rp.53.960.943.967 pada tahap I, di tahap II dengan persentase penyerapan sebesar 56,88 persen.

Dalam sambutannya, Sekda Bombana mengatakan dari serapan anggaran tersebut, masih juga terdapat laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak seluruh Kepala Desa di Bombana untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalah yang ada dalam pengelolaan dana desa.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita bersama, terkait harapan kita dalam mewujudkan proses administrasi pertanggungjawaban dana desa yang cepat, akurat dan akuntabel di Kabupaten Bombana” jelas Sekda Man Arfa. (Adv)

Konsel, SultraNET. | Sebagai bentuk komitmen dalam mensukseskan pesta demokrasi di desa, sebanyak 272 Calon Kepala Desa (Cakades) se-Kabupaten Konawe Selatan menandatangani Pakta Integritas di Auditorium Lantai lll Kantor Bupati. Kamis, 14/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas untuk membangun komitmen bersama bagi semua calon kepala desa dan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkualitas aman dan damai.

Momentum penandatanganan itu, lanjutnya, agar dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga simpatisan untuk mensukseskan pesta demokrasi di desanya. Dimana pelaksanaan Pilkades di Konawe Selatan berjumlah 96 desa di 25 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 272 orang .

“Pilkades serentak adalah amanah perundang-undangan. Dimana Konawe Selatan telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sejak tahun 2016, 2018 dan 2019, 2022 lalu. Tentunya kita sudah sangat dewasa dalam melaksanakan pesta demokrasi di desa. Dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas akan mengingatkan kembali komitmen mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkualitas, menjaga ketentraman dan ketertiban selama tahapan pemilihan berjalan,” terang Surunuddin.

Dikesempatan itu, bupati dua periode ini berpesan kepada panitia pemilihan untuk tetap profesional, mengelola pemilihan secara transparan, berkualitas dan aman. Siapapun kepala desa yang terpilih merupakan putra-putri terbaik desa.

“Dukung mendukung dalam pemilihan merupakan hal wajar dalam kontestasi jabatan politis. Terpenting, penyampaian program pembangunan desa merupakan tawaran untuk mendapat simpati masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Anas Mas’ud menjelaskan, dari 26 tahapan Pildes yang ditetapkan, kini sudah masuk ditahapan ke 16 yaitu penandatanganan Pakta Integritas bagi Cakades se-Konawe Selatan.

“Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati no.32 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan dan kegiatan penandatanganan Pakta integritas dan dilaksanakan hari ini mengacu pada keputusan bupati no. 141/416 tahun 223 tentang penetapan hari dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Konawe Selatan” jelasnya

Dirinya berharap tahapan pemilihan kepala desa serentak ini dapat terselenggara dengan tertib, aman dan damai sampai pada hari pemungutan suara nantinya.

“Harapan selanjutnya tahapan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pada tanggal 24 September atau tahapan ke 20 yaitu pemungutan suara, kemudian tahapan terakhir Mei tahun 2024 yaitu pelantikan kepala desa terpilih dapat terselenggara dengan baik”, pungkas Anas. (DiskominfoKonsel)

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buton, Drs. La Ode Muhidin Mahmud ketika mewakili Pj. Bupati Buton saat menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton mengatakan pelaksanaan konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan sebelum perumusan rancangan akhir dokumen RDTR dan KLHS. Kamis 14 September 2023.

Kegiatan konsultasi publik 1 rencana detail tata ruang (RDTR) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) saat ini adalah rangkaian lanjutan kegiatan penandatanganan pakta integritas kegiatan bantuan teknis pelaksanaan penyusunan RDTR melalui anggaran pendapatan dan belanja tambahan bagian anggaran bendahara umum negara ( APBT BA BUN) tahun 2023 pada bulan Agustus lalu.

Selain itu telah di adakan FGD pertama tentang penyepakatan delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan RDTR kecamatan Lasalimu Selatan.

“Buton adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat karena memiliki banyak potensi diantaranya kelautan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta aspal alam terbesar di dunia,” ungkap Asisten III.

Lebih lanjut dikatakan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) sangat bermanfaat untuk mendukung kepastian investasi dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton dan akan sangat membantu percepatan perizinan dengan tersedianya dokumen RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem online single submission (OSS).

Asisten III berharap pada acara konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku  kepentingan dalam rangka penyempurnaan RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Sementara itu, Reny Windyawati, S.T., M.Sc. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II tampil sebagai pembicara. “Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota,” katanya.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang daerah wilayah II, Kepala OPD lingkup terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dan Peserta lainnya.