Bombana – sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat transformasi digital di bidang administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam mengelola persuratan dan arsip elektronik secara modern, efektif, dan akuntabel. Bimtek digelar di Aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, Rabu (22/7/2026).

Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan aparatur sipil negara dalam mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI sebagai sistem persuratan elektronik dan pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi. Penerapan aplikasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien, transparan, dan mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Transformasi digital yang kita lakukan bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan aparatur, tetapi yang terpenting adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi sistem administrasi pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan teknologi informasi. Melalui penerapan Aplikasi SRIKANDI, proses administrasi pemerintahan diharapkan menjadi lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat.

Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh aparatur sipil negara diharapkan mampu menguasai penggunaan aplikasi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal di setiap organisasi perangkat daerah.

Selain mendukung digitalisasi administrasi, Ahmad Yani menegaskan bahwa Aplikasi SRIKANDI juga memiliki peran penting dalam membangun budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pengelolaan arsip yang baik dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan memiliki tata kelola administrasi yang tertib.

“Melalui Aplikasi SRIKANDI, pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih tertib sesuai kaidah kearsipan. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk konsisten menjaga ketertiban pengelolaan arsip di OPD masing-masing,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa arsip merupakan aset penting pemerintah yang menjadi sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, sekaligus dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan. Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis, aman, dan sesuai dengan standar kearsipan nasional.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan optimismenya bahwa implementasi Aplikasi SRIKANDI akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bombana. Menurutnya, penerapan sistem digital yang terintegrasi akan mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Saya optimistis penerapan Aplikasi SRIKANDI akan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sekaligus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bombana,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan kesempatan bimbingan teknis tersebut sebagai sarana meningkatkan kompetensi dan memperkuat komitmen dalam menerapkan sistem administrasi berbasis elektronik. Dengan kemampuan yang memadai, aparatur pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI dan Pengelolaan Arsip Dinamis, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat mengimplementasikan sistem tersebut secara optimal. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan arsip yang semakin tertib, memperkuat budaya kerja yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel.

Konkep, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) semakin menegaskan kualitas tata kelola keuangannya yang andal dan terpercaya, dengan kembali menerima penghargaan kepatuhan penyetoran iuran dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Kendari. Ini adalah kali kedua berturut-turut predikat keberhasilan ini diraih sepanjang tahun 2026.

Penghargaan resmi diserahkan dalam kegiatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Penyetoran Iuran PFK 8 Persen Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu (22/7). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 17 pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari seluruh daerah yang berpartisipasi, hanya tiga pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan konsistensi penyetoran iuran tepat waktu sepanjang tahun 2026, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, SP., M.PW., menyambut baik penghargaan tersebut dan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Konkep.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan kedua yang diberikan PT Taspen Kendari kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami akan terus menjaga ritme kerja dan berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan,”ujar Mahmud dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Konkep sebagai daerah yang memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prioritas pada kesejahteraan pegawai. Pemkab Konkep berkomitmen untuk terus mempertahankan konsistensi ini, serta terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di wilayah pulau Wawonii dan sekitarnya.

Menurut Mahmud, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah yang terus menjaga tata kelola keuangan tetap disiplin dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, ST, Wakil Bupati Muhamad Farid, SE, Sekretaris Daerah, seluruh kepala OPD, serta Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pengelolaan gaji ASN.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik, khususnya Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan yang terus mendukung proses pembayaran gaji ASN secara tepat waktu,”katanya.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana _ sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi sebagai upaya memperkuat pencegahan stunting sejak usia remaja melalui pembiasaan pola hidup sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, khususnya dalam mencegah anemia pada remaja putri sebagai salah satu faktor risiko stunting di masa mendatang. Kegiatan berlangsung di SMAN 7 Bombana, Kecamatan Poleang Selatan, Selasa (21/7/2026).

Gerakan Aksi Bergizi dirangkaikan dengan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta didik, edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Sekolah Sehat, serta kampanye konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah sebagai investasi menuju generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andy Edi Surahmat, M.Kes., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., sejumlah kepala perangkat daerah, camat, kepala sekolah, tenaga kesehatan, guru, orang tua siswa, serta ratusan peserta didik.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Menurutnya, pembiasaan hidup sehat harus dimulai sejak dini agar menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda.

“Saya berharap kegiatan seperti ini mampu membangun kesadaran anak-anak kita untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa upaya pencegahan stunting tidak hanya dilakukan pada masa kehamilan atau saat anak dilahirkan, tetapi harus dimulai sejak masa remaja. Remaja yang sehat, khususnya remaja putri, akan menjadi calon ibu yang sehat sehingga mampu melahirkan generasi yang bebas dari stunting.

Bupati juga mengajak seluruh peserta didik, terutama remaja putri, untuk membiasakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta disiplin mengonsumsi Tablet Tambah Darah setiap minggu guna mencegah anemia.

“Anak-anak kita adalah aset dan harapan masa depan daerah. Menjaga kesehatan mereka merupakan investasi yang sangat penting. Saya berharap kebiasaan hidup sehat ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi terus diterapkan di sekolah maupun di rumah dengan dukungan guru dan orang tua,” katanya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, hingga masyarakat, harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal.

Usai membuka kegiatan, Bupati Bombana bersama jajaran secara simbolis menandai dimulainya pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para peserta didik. Pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga dapat segera ditindaklanjuti apabila ditemukan risiko tertentu.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perwakilan kepala sekolah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program Sekolah Sehat di Kabupaten Bombana.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi minum Tablet Tambah Darah secara serentak oleh siswi remaja putri sebagai simbol komitmen pencegahan anemia. Para peserta juga mengikuti edukasi mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pentingnya aktivitas fisik, pola konsumsi gizi seimbang, serta manfaat Tablet Tambah Darah dalam menjaga kesehatan dan mencegah risiko stunting pada generasi mendatang.

Melalui Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran hidup sehat terus tumbuh di kalangan peserta didik. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah, meningkatkan kualitas kesehatan remaja, menekan angka anemia, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi Bombana yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Bombana – sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana penanggulangan kebakaran. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan satu unit mobil pemadam kebakaran oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., untuk wilayah Kecamatan Poleang sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mempercepat penanganan keadaan darurat. Penyerahan armada dilakukan di Halaman Kantor Camat Poleang, Kamis (16/7/2026).

Kehadiran armada pemadam kebakaran tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, khususnya di kawasan Poleang yang terus mengalami pertumbuhan pesat. Selain meningkatkan kapasitas layanan darurat, armada baru itu diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat seiring berkembangnya kawasan permukiman, perdagangan, dan aktivitas ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa Kecamatan Poleang merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bombana yang terus berkembang. Pertumbuhan tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Ia menegaskan bahwa keberadaan armada pemadam kebakaran akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai kondisi darurat yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

“Kehadiran armada pemadam kebakaran ini diharapkan dapat mempercepat waktu respons saat terjadi keadaan darurat, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda dapat diminimalkan,” ujar Burhanuddin.

Bupati menambahkan bahwa keberhasilan pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatan, tetapi juga ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki dedikasi tinggi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh personel pemadam kebakaran untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga kesiapan dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Saya berharap kendaraan operasional ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dirawat dengan baik, serta didukung oleh personel yang profesional, terlatih, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada masyarakat,” katanya.

Selain memperkuat kesiapsiagaan pemerintah, Burhanuddin juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ia mengimbau warga agar lebih memperhatikan keamanan instalasi listrik, berhati-hati dalam menggunakan api, serta membangun budaya siaga terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, upaya pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko kebakaran. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan akan menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan dalam melayani masyarakat.

“Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Usai menyerahkan armada pemadam kebakaran, Bupati Bombana melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada masyarakat serta bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kecamatan Poleang.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Bantuan sosial diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, sementara pupuk bersubsidi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Bupati berharap seluruh bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara tepat sesuai peruntukannya sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik di bidang pelayanan publik, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui penguatan layanan pemadam kebakaran, penyaluran bantuan sosial, serta dukungan terhadap sektor pertanian, pemerintah daerah berharap mampu menciptakan Kabupaten Bombana yang lebih aman, tangguh, produktif, dan sejahtera.

Makassar, Sultranet.com – Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tetap berkomitmen memberikan dukungan anggaran kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa TP PKK merupakan organisasi strategis yang menjalankan berbagai program pemerintah hingga ke tingkat keluarga. Karena itu, menurutnya, keberadaan PKK harus didukung secara nyata oleh pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran.

“Hal penting yang ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri adalah kepala daerah harus memiliki komitmen untuk secara serius memberikan dukungan anggaran kepada organisasi PKK,” ujar Ribka.

Ia menambahkan, meskipun pemerintah daerah sedang menerapkan efisiensi belanja, dukungan terhadap PKK tidak boleh diabaikan karena organisasi tersebut menjalankan tugas-tugas penting yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun OPD terkait bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun ada efisiensi anggaran, PKK merupakan urusan yang wajib dan penting sehingga harus dibiayai melalui APBD,” katanya.

Ribka bahkan secara khusus meminta insan pers menyampaikan pesan tersebut kepada publik dan seluruh kepala daerah.

“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana. Jangan sampai ada kepala daerah yang dengan alasan efisiensi anggaran akhirnya tidak mengalokasikan dana untuk PKK,” tegasnya yang disambut tepuk tangan para Ketua TP PKK provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Menurut Ribka, ketahanan sebuah negara sangat ditentukan oleh kekuatan institusi keluarga. Oleh sebab itu, dukungan anggaran terhadap PKK merupakan investasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Sebuah negara akan kuat dan berdiri kokoh ketika basis keluarga mendapat dukungan melalui APBD serta perhatian dan komitmen dari kepala daerah,” ujarnya.

Ia juga berharap para kepala daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan program-program PKK. Bahkan, Ribka mengisyaratkan pemerintah pusat akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung organisasi tersebut.

“Mungkin yang dari Sulawesi lebih baik. Saya berharap ibu-ibu yang hadir bisa menyampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Saya akan cek daerah-daerah yang memberikan dukungan APBD terbaik kepada PKK. Yang baik mungkin akan diberikan reward,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyambut baik arahan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran merupakan faktor penting agar program-program PKK dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap PKK. Kami berharap komitmen yang sama juga terus diwujudkan di Kabupaten Bombana sehingga PKK dapat semakin maksimal bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Umum TP PKK Tri Suswati Tito Karnavian, Selvi Ananda Gibran, Sri Bahlil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta para Ketua TP PKK dan pengurus Dekranas dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan pameran produk UMKM Dekranasda yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar. Seluruh provinsi dan sejumlah kabupaten/kota membuka stan promosi produk unggulan daerah, termasuk Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara yang menampilkan berbagai hasil kerajinan dan produk UMKM lokal. (*)

jawa tengah, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Tiga langkah tersebut menjadi strategi untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran agar setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai kebutuhan dan potensinya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Jawa Tengah, Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Fajar meninjau revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) M Surya Bangsa Kabupaten Kendal yang memperoleh bantuan pembangunan dua ruang kelas baru, satu perpustakaan, dan satu ruang keterampilan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi 111 peserta didik yang belajar di sekolah tersebut.

Selain revitalisasi fasilitas, pemerintah juga membangun Unit Sekolah Baru (USB) di SLB Muhammadiyah Weleri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka.

Penguatan sarana pendidikan juga dibarengi dengan transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah terus mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke berbagai satuan pendidikan, termasuk SLB, agar proses belajar mengajar semakin adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Saat membuka Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran bagi guru SLB di Jawa Tengah, Fajar mengatakan distribusi perangkat digital akan terus diperluas pada tahun ini.

“Tahun ini akan ada tambahan unit IFP yang akan dikirimkan ke masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa atau rombongan belajarnya. Distribusi IFP yang akan ditambahkan lagi di tahun ini mencapai lebih dari 700 ribu unit untuk seluruh satuan pendidikan,” kata Fajar.

Menurutnya, keberadaan perangkat digital tersebut bukan sekadar pemenuhan kebutuhan teknologi di sekolah, melainkan menjadi sarana untuk membuka akses belajar yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus.

“Itu bukan semata-mata proyek bagi-bagi IFP, tetapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam untuk membantu akses anak-anak berkebutuhan khusus terhadap media belajar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa teknologi memungkinkan guru menghadirkan materi pembelajaran yang lebih variatif sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik.

“Kehadiran PID ini justru menjembatani mereka untuk bisa mengakses media-media ajar yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” ucapnya.

Fajar juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan guru memahami karakter serta kebutuhan belajar setiap anak. Menurutnya, paradigma pendidikan inklusif menempatkan guru sebagai pihak yang harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, bukan sebaliknya.

“Dalam pendidikan inklusif itu bukan anaknya yang diminta menyesuaikan kepada guru, tetapi bagaimana guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dalam mencerna satu pembelajaran,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, mengatakan peningkatan kompetensi guru menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi pendidikan inklusif berbasis teknologi.

“Bimbingan teknis ini hadir sebagai langkah strategis dari Direktorat PKPLK untuk memastikan transformasi pendidikan dalam konteks digital agar semakin inklusif, adaptif, dan sekaligus berdampak nyata bagi para peserta didik penyandang disabilitas,” kata Tatang.

Melalui bimbingan teknis yang berlangsung selama empat hari, para guru mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan Papan Interaktif Digital, pembuatan video pembelajaran, pengembangan permainan edukatif, hingga penggunaan platform Rumah Pendidikan sebagai ruang berbagi praktik baik antarguru. Pelatihan tersebut juga mendorong peserta menghasilkan produk pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

Tidak hanya itu, setiap peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan menjadi agen perubahan dengan membagikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh kepada rekan sejawat di komunitas belajar. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran digital yang inklusif.

Menjelang mengakhiri kunjungannya, Fajar mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral para peserta untuk menyebarluaskan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan.

“Peserta yang hadir adalah perwakilan yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Bimtek ini. Oleh karena itu Bapak Ibu punya tanggung jawab moral yang besar untuk menularkan atau mengimbaskan apa yang sudah didapatkan kepada kolega-kolega yang lain,” ujarnya.

Revitalisasi sekolah, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kapasitas guru menjadi tiga pilar utama dalam memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui sinergi ketiga aspek tersebut, pemerintah berharap semakin banyak peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga cita-cita mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak Indonesia dapat terus diwujudkan.

Muna, Sultranet.com – Kepastian pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Muna untuk membahas laporan hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) terkait pengelolaan keuangan dan dugaan buruknya pelayanan di BLUD RSUD dr. Baharuddin, M.Kes akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat tertunda akibat skorsing rapat paripurna sebelumnya, agenda tersebut kini dipastikan akan dilaksanakan pada Selasa, 14 Juli 2026, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Muna. Kepastian itu disampaikan setelah Bamus menggelar rapat pada Selasa malam, 7 Juli 2026, dan dikonfirmasi kepada awak media pada Rabu, 8 Juli 2026.

Penjadwalan ulang rapat paripurna menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang sejak rapat paripurna pada 29 Juni 2026 diskors selama tiga kali 24 jam. Meski masa skorsing telah berakhir, DPRD Muna menilai belum dilaksanakannya rapat lanjutan tidak bertentangan dengan tata tertib lembaga, karena penjadwalan kembali harus melalui mekanisme Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah sebagai alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan agenda kegiatan dewan. Melalui forum tersebut, seluruh unsur pimpinan dan fraksi membahas serta menyepakati jadwal pelaksanaan rapat paripurna lanjutan yang akan mengagendakan penyampaian sekaligus pembahasan hasil kerja Pansus.

Anggota Pansus DPRD Muna dari Fraksi Partai Gerindra, Siswono, membenarkan bahwa persoalan tersebut telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah yang berlangsung pada Selasa malam.

“Persoalan itu sudah kita bahas kemarin dalam rapat Bamus sekitar pukul 19.00 WITA,” kata Siswono saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).

Menurut Siswono, hasil rapat Bamus memastikan agenda pembahasan laporan Pansus tidak lagi mengalami penundaan. Seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan rapat paripurna sehingga proses pembahasan dapat segera dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Karena sudah disepakati di Bamus, maka paripurnanya akan segera dilaksanakan. Insya Allah hari Selasa tanggal 14 Juli 2026,” ujarnya.

Laporan hasil investigasi Pansus sendiri menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian publik di Kabupaten Muna. Pansus sebelumnya dibentuk DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai persoalan yang mencuat di BLUD RSUD dr. Baharuddin, M.Kes, mulai dari tata kelola keuangan hingga dugaan buruknya pelayanan kepada masyarakat.

Selama proses investigasi, Pansus telah melakukan serangkaian pendalaman dengan meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui persoalan di rumah sakit tersebut. Hasil penyelidikan itu kemudian dirangkum dalam laporan resmi yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai forum pengambilan sikap politik lembaga.

Rapat paripurna mendatang diperkirakan menjadi momentum penting dalam menentukan tindak lanjut atas temuan-temuan Pansus. Selain mendengarkan laporan hasil investigasi, forum tersebut juga berpotensi melahirkan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola BLUD RSUD dr. Baharuddin, M.Kes.

Dengan telah ditetapkannya jadwal rapat melalui Badan Musyawarah, publik kini menanti hasil pembahasan DPRD terhadap laporan Pansus. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai langkah-langkah perbaikan, sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan tata kelola keuangan serta mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Muna tersebut.

Pewarta: Borju

JAKARTA, sultranet.com – Pro Jurnalismedia Siber (PJS) semakin memantapkan langkah untuk menjadi organisasi konstituen Dewan Pers. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS dengan pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/7/2026), menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta pengurus DPD PJS DKI Jakarta, Faqihu.

Rombongan PJS diterima Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto bersama Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Abdul Manan, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Maha Eka Swasta, serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli.

Dalam pemaparannya, Mahmud Marhaba menjelaskan perjalanan PJS sejak berdiri pada 2022. Ia menyampaikan perkembangan organisasi yang kini telah memiliki kepengurusan di 25 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari seribu orang.

Menurut Mahmud, PJS terus melengkapi seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagai bagian dari proses menjadi organisasi konstituen Dewan Pers.

“Saat ini anggota kami sudah lebih dari seribu orang dengan kepengurusan yang solid di 25 provinsi. Insya Allah, dalam waktu dekat kami segera merampungkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers,” ujarnya.

Dalam suasana diskusi yang berlangsung terbuka, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto mempertanyakan orientasi PJS dalam mengajukan diri sebagai organisasi konstituen.

“Apakah PJS hanya berorientasi menjadi konstituen? Jika demikian, mengapa tidak bergabung dengan organisasi yang sudah ada?” tanya Toto.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahmud menegaskan bahwa tujuan utama PJS bukan sekadar memperoleh status konstituen, melainkan memperkuat pembinaan terhadap wartawan yang selama ini belum mendapatkan wadah pembinaan secara optimal.

Ia mengatakan masih banyak insan pers yang belum memperoleh pembinaan berkelanjutan sehingga rentan mendapat stigma sebagai wartawan abal-abal atau wartawan bodrek. Karena itu, PJS hadir untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggotanya melalui berbagai program pembinaan.

“Kami melihat masih banyak pelaku pers yang belum mendapatkan pembinaan dan rentan diberi stigma negatif sebagai wartawan abal-abal atau bodrek. PJS hadir untuk merangkul mereka agar menjadi wartawan profesional dan kompeten. Alhamdulillah, sejak PJS hadir, banyak anggota kami yang kini telah mengantongi sertifikat kompetensi wartawan,” jelas Mahmud.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers pada prinsipnya terbuka terhadap setiap organisasi pers yang ingin menjadi konstituen selama memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Dewan Pers tidak akan mempersulit organisasi yang ingin menjadi konstituen. Sepanjang seluruh syarat terpenuhi, tentu akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Yogi.

Ia menjelaskan, proses verifikasi bukan dimaksudkan sebagai penghalang, melainkan untuk memastikan setiap organisasi pers yang menjadi konstituen memiliki komitmen kuat dalam menjaga profesionalisme, independensi, dan kualitas ekosistem pers nasional.

“Semakin banyak organisasi pers yang memenuhi syarat menjadi konstituen tentu semakin baik bagi dunia pers. Namun, kualitas organisasi tetap menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pimpinan Dewan Pers juga mengapresiasi langkah PJS dalam membangun organisasi dan mendorong agar pembinaan terhadap anggota terus diperkuat, khususnya dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik serta peningkatan kompetensi wartawan.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat itu ditutup dengan sinyal positif bagi PJS untuk segera menyerahkan seluruh dokumen persyaratan guna mengikuti tahapan verifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.

Pada hari yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melakukan audiensi dengan Dewan Pers. Kehadiran kedua organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab melalui mekanisme konstituen Dewan Pers.

(Sumber: DPP-PJS)

Bombana, sultranet.com – Ratusan hektare lahan persawahan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, terancam mengalami gagal panen akibat kekeringan yang dipicu musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan petani karena tanaman padi yang memasuki fase pertumbuhan mengalami kekurangan pasokan air. Jumat (3/7/2026)

Merespons kondisi itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad, turun langsung meninjau areal persawahan milik warga di Dusun Tusui, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, yang diduga terdampak bencana kekeringan.

Dalam kunjungannya, Aleg yang terkenal dengan julukan Bintang Parlemen Bombana itu berdialog langsung dengan para petani untuk mendengar berbagai keluhan terkait menurunnya debit air yang mengairi sawah mereka.

Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat sebelum kerusakan tanaman semakin meluas.

Yudi mengatakan, persoalan kekeringan yang melanda lahan pertanian tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal panen dan berdampak terhadap pendapatan petani serta ketahanan pangan daerah.

“Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius pemerintah. Jangan sampai petani mengalami gagal panen hanya karena keterlambatan penanganan,” kata Yudi di sela peninjauan.

Ketua DPC PBB Kabupaten Bombana itu meminta Pemerintah Kabupaten Bombana segera turun tangan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

“Saya meminta Dinas Pertanian dan BPBD segera berkolaborasi mencari solusi terbaik agar sawah masyarakat tetap mendapatkan pasokan air,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan, lanjut Yudi, yakni memanfaatkan sumber air dari Sungai Poleang dengan menggunakan pompa air untuk mengairi persawahan di wilayah Kecamatan Poleang Timur dan sekitarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menambah pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang mengalami kondisi serupa, seperti Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, maupun daerah lain di Bombana yang telah memasuki masa tanam padi.

“Alternatif sumber air harus segera disiapkan. Sungai yang masih memiliki debit air bisa dimanfaatkan dengan sistem pompanisasi, sementara daerah lain perlu diperbanyak sumur bor agar petani tetap bisa mempertahankan tanamannya,” jelasnya.

Yudi berharap pemerintah daerah bergerak cepat sebelum musim kemarau semakin panjang. Menurutnya, penanganan sejak dini akan jauh lebih efektif dibanding menunggu hingga tanaman padi mengalami puso atau gagal panen.

Sementara itu, para petani berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Mereka mengaku pasokan air ke areal persawahan terus berkurang dalam beberapa pekan terakhir, sehingga tanaman padi mulai menunjukkan gejala kekeringan dan dikhawatirkan tidak mampu menghasilkan panen yang optimal bahkan gagal panen apabila tidak segera mendapat pengairan. (IS)

BOMBANA, sultranet.com – Polres Bombana menegaskan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., melalui Kasi Humas Polres Bombana IPTU Abdul Hakim, Kamis (25/6/2026), menyusul viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya dugaan setoran sebesar Rp350 ribu per mesin tambang per hari yang dikaitkan dengan oknum aparat penegak hukum (APH).

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Polda Sulawesi Tenggara bersama Polres Bombana segera membentuk tim gabungan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap dugaan tersebut. Tim terdiri dari personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra, serta jajaran Polres Bombana.

Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan keterangan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan keterlibatan anggota Polres Bombana dalam praktik pungutan yang ramai diperbincangkan masyarakat.

“Hasil pendalaman menunjukkan tidak ada anggota Polres Bombana yang terlibat dalam pungutan Rp350 ribu per mesin sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang beredar,” kata IPTU Abdul Hakim.

Ia menjelaskan, pungutan yang disebut berlaku terhadap sekitar 50 unit mesin tambang tersebut dilakukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan atau lokasi tempat aktivitas penambangan berlangsung.

“Pelaku pungutan bukan anggota kepolisian. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, pungutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan,” jelasnya.

Abdul Hakim menegaskan, Polres Bombana selama ini terus melakukan upaya pencegahan terhadap aktivitas PETI di wilayah hukumnya. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, imbauan, pendekatan persuasif hingga patroli dan penyisiran di sejumlah lokasi pertambangan ilegal.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya mengedepankan langkah preventif, tetapi juga melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang tetap melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

“Polres Bombana tidak hanya melakukan tindakan preventif melalui imbauan dan sosialisasi, tetapi juga bertindak represif dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus PETI di wilayah Wumbubangka, Satreskrim Polres Bombana telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 13 unit mesin tambang yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Pembentukan tim gabungan oleh Polda Sultra dan Polres Bombana disebut sebagai bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga integritas organisasi sekaligus memastikan setiap laporan atau informasi yang berkembang di masyarakat ditangani secara profesional dan transparan.

Polres Bombana juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di wilayah pertambangan.

Sebagai penutup, IPTU Abdul Hakim kembali menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya anggota Polres Bombana menerima setoran Rp350 ribu per mesin dari aktivitas tambang emas ilegal tidak terbukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pungutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan, sementara proses hukum terhadap dua terduga pelaku PETI masih terus berjalan dengan 13 unit mesin tambang telah diamankan sebagai barang bukti. (*)

Pewarta: Aldi L