Bombana, sultranet.com — Enam pejabat yang baru dilantik mulai menjalankan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kehadiran mereka melengkapi sejumlah posisi strategis yang sebelumnya belum terisi dan diharapkan memperkuat koordinasi serta kinerja organisasi. Mereka mengikuti apel perdana bersama jajaran Kesbangpol yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., MM., Senin (28/9/2026).

Enam pejabat tersebut masing-masing menduduki jabatan Sekretaris Badan Kesbangpol, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Subbagian Umum.

Pejabat yang mulai menjalankan tugas tersebut yakni Asdar, S.Sos., sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol; Amirullah, S.STP., M.A.P., sebagai Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Arifuddin, S.Kom., sebagai Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; Sarwana Amir, S.P., M.Si., sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya Dian Hadiarni Z.Y., SE., MM., dipercaya sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Arlinka Angraeni R., ST., M.M., sebagai Kepala Subbagian Umum.

Dalam apel tersebut, Husrifnah menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada enam pejabat baru. Ia meminta seluruh pejabat segera memahami tugas dan fungsi masing-masing agar dapat beradaptasi serta menjalankan tanggung jawab secara optimal.

“Selamat datang dan selamat bergabung di Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Dengan terisinya seluruh posisi kepala bidang, kita berharap koordinasi dan pelaksanaan tugas ke depan dapat semakin baik,” ujar Husrifnah.

Menurutnya, kelengkapan struktur organisasi harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jabatan. Setiap pejabat, kata dia, memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Husrifnah juga menjelaskan secara umum tugas dan fungsi setiap bidang kepada pejabat yang baru bergabung. Pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap bidang dapat bekerja secara terarah sekaligus membangun koordinasi yang lebih kuat dalam menjalankan program Kesbangpol.

Ia menekankan bahwa setiap bidang di lingkungan Kesbangpol memiliki tugas yang saling berkaitan. Karena itu, koordinasi antarpimpinan bidang dan sekretariat perlu terus diperkuat agar pelaksanaan tugas tidak berjalan sendiri-sendiri.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, misalnya, memiliki peran dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan karakter masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sementara itu, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi konflik maupun gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.

Husrifnah meminta tugas tersebut dijalankan dengan membangun komunikasi yang baik serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, kewaspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan penanganan persoalan setelah terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat membaca potensi persoalan sejak awal.

“Setiap bidang memiliki peran masing-masing, tetapi semuanya saling berkaitan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar setiap persoalan dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik,” katanya.

Di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat juga menjadi perhatian. Kesbangpol memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan serta mendukung terciptanya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang kondusif.

Menurut Husrifnah, keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan perlu dijaga agar berbagai kegiatan dapat berjalan dalam suasana yang tertib dan konstruktif.

“Organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran dalam kehidupan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dibangun dengan baik sehingga setiap unsur dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain unsur bidang, Husrifnah menekankan pentingnya peran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Kesbangpol. Sekretariat menjadi bagian yang menopang urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta urusan umum.

Dengan dukungan sekretariat yang tertata, pelaksanaan program pada setiap bidang diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Perencanaan dan administrasi yang baik juga diperlukan agar kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memiliki arah yang jelas.

Husrifnah meminta pejabat baru tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Ia berharap seluruh pejabat segera memahami lingkungan kerja, membangun komunikasi dengan jajaran, serta memetakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar jabatan yang diberikan tidak dipandang hanya sebagai posisi struktural. Jabatan, menurutnya, harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Dengan kondisi organisasi yang sekarang sudah lengkap, mari kita bekerja lebih maksimal. Jangan hanya sekadar mengisi jabatan, tetapi harus mampu menunjukkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegas Husrifnah.

Ia mengajak seluruh jajaran Kesbangpol untuk menjaga kekompakan internal dan memperkuat kerja sama lintas bidang. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kesbangpol membutuhkan kerja bersama karena berkaitan dengan dinamika sosial, politik, keamanan, wawasan kebangsaan dan kehidupan organisasi kemasyarakatan.

Koordinasi internal juga dinilai penting agar informasi mengenai berbagai perkembangan di masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan struktur organisasi yang lebih lengkap, setiap bidang diharapkan dapat menjalankan fungsi masing-masing secara lebih fokus.

Apel perdana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Kesbangpol untuk menyatukan langkah setelah enam pejabat baru mulai menjalankan tugas. Kehadiran pejabat baru diharapkan tidak hanya melengkapi struktur organisasi, tetapi juga membawa peningkatan dalam kualitas pelayanan dan pelaksanaan program.

Husrifnah berharap seluruh pejabat mampu bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga komunikasi dengan jajaran internal maupun pihak terkait di luar Kesbangpol. Ia menilai kekompakan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan semakin lengkapnya struktur organisasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Enam pejabat baru kini mulai menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan harapan dapat memperkuat fungsi Kesbangpol dalam menjaga persatuan, meningkatkan kewaspadaan dini, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mendukung kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Kebakaran lahan melanda kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.08 WITA itu menghanguskan sekitar 152,4 hektare lahan pada Minggu, 27 September 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana langsung mengerahkan personel setelah menerima laporan mengenai kebakaran tersebut. Penanganan dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.

Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan terdiri atas personel BPBD Kabupaten Bombana, TNI, Polri, Balai TNRAW, dan Manggala Agni. Mereka bekerja bersama melakukan pemadaman di sejumlah titik yang terdampak kebakaran.

Luas lahan yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan secara intensif. Kondisi lahan serta cuaca pada musim kemarau menjadi tantangan tersendiri bagi personel yang berada di lapangan.

Petugas terus melakukan upaya pemadaman hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Penanganan juga diarahkan untuk mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperluas area terdampak.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., turut turun langsung ke lokasi saat proses penanganan berlangsung. Ia memantau kondisi kawasan yang terdampak sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan dengan baik.

Hasdin mengatakan, BPBD Bombana terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode musim kemarau.

Menurut dia, kondisi kering pada musim kemarau dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu, kesiapan personel, kecepatan menerima laporan, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

“Dalam kondisi yang terjadi saat ini, khususnya saat musim kemarau, kami dan seluruh personel BPBD akan selalu siap dan serius dalam proses penanganan karhutla,” ujar Hasdin Ratta saat berada di lokasi kebakaran.

Ia menjelaskan, kesiapsiagaan BPBD tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah daerah juga menyiapkan Posko Siaga Karhutla yang beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat.

“Posko kami siaga 24 jam dan siap menerima laporan kapan pun terkait kebakaran hutan dan lahan. Call center kami juga selalu aktif selama 24 jam untuk melayani aduan dari masyarakat,” katanya.

Keberadaan posko tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat respons terhadap setiap laporan kebakaran. Informasi yang diterima dapat segera diteruskan kepada personel untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Hasdin juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi petugas, terutama ketika kebakaran muncul di wilayah yang sulit dipantau secara langsung.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di kawasan hutan dan lahan. Respons yang cepat dinilai dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api meluas.

“Semakin cepat informasi kami terima, semakin cepat juga personel dapat melakukan penanganan di lapangan. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak ragu untuk segera melapor jika melihat adanya kebakaran,” ujarnya.

Penanganan kebakaran di kawasan TNRAW juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kawasan konservasi tersebut membutuhkan penanganan yang terkoordinasi karena kebakaran tidak hanya berpotensi mengganggu lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kawasan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan.

BPBD Bombana mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, Balai TNRAW, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya dalam proses pemadaman. Sinergi tersebut dinilai membantu mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.

Hasdin mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena karakteristik kebakaran hutan dan lahan membutuhkan dukungan personel, peralatan, informasi lapangan, serta koordinasi yang cepat.

“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran ini. BPBD, TNI, Polri, Balai TNRAW, Manggala Agni dan pihak terkait lainnya telah bersama-sama melakukan penanganan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu terus dipertahankan, terutama selama kondisi cuaca masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila kembali ditemukan titik api di wilayah Bombana.

“Semoga kerja sama lintas sektor ini tetap terjaga dengan baik dalam rangka menjaga wilayah kita, sehingga dampak karhutla dapat berkurang dan dapat ditangani dengan baik,” pungkas Hasdin.

Kebakaran di kawasan TNRAW menjadi perhatian karena luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 152,4 hektare. BPBD Bombana bersama unsur terkait terus mendorong kesiapsiagaan dan respons cepat sebagai langkah untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Selain penanganan di lapangan, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Masyarakat diharapkan ikut menjaga kawasan hutan dan lahan serta segera menyampaikan informasi apabila menemukan tanda-tanda kebakaran.

Dengan dukungan posko siaga 24 jam, personel lapangan, dan koordinasi lintas sektor, BPBD Bombana berupaya memastikan setiap laporan karhutla dapat ditindaklanjuti secara cepat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan TNRAW dan wilayah Bombana dari ancaman kebakaran yang lebih luas.

Bombana, Sultranet.com – Harapan warga Desa Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, untuk kembali memiliki akses penghubung perlahan terwujud. Personel Babinsa Koramil 1431-03/Poleang Kodim 1431/Bombana bersama Puluhan warga bergotong royong melanjutkan pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih, Sabtu (26/9/2026).

Pekerjaan kali ini difokuskan pada pengecoran cakar ayam yang berfungsi sebagai penahan sling bagian atas dan bawah jembatan. Warga dari Dusun Babamolingku dan Dusun Leboiya turut turun langsung membantu personel TNI, mulai dari menyiapkan material hingga proses pengecoran.

Jembatan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat setelah jembatan lama hanyut terbawa arus banjir. Kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih nantinya diharapkan kembali memperlancar mobilitas warga serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Desa Babamolingku dan sekitarnya.

Ketua BPD Babamolingku, Herman, berharap pembangunan jembatan perintis tersebut dapat segera rampung sehingga kembali dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, jembatan sangat dibutuhkan warga karena menjadi salah satu akses penghubung dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kami berharap pembangunan jembatan ini cepat rampung dan dapat segera digunakan masyarakat. Jembatan ini sangat dibutuhkan setelah jembatan lama hanyut terbawa banjir,” ujar Herman.

Semangat gotong royong juga terlihat dari keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam pekerjaan tersebut. Hadir Kepala Dusun Babamolingku Sarman, Kaur Pemerintahan Supardi, Kaur Kesejahteraan Sudirman, serta Puluhan warga sekitar yang bersama-sama mendukung proses pembangunan.

Babinsa Desa Babamolingku, Sertu Usman Siang, mengatakan pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat.

“Kami bersama masyarakat terus bergotong royong agar pembangunan berjalan lancar dan jembatan ini segera selesai, sehingga dapat kembali digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat,” Pungkas Sertu Usman Siang.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji 179 pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi sekaligus upaya memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Sebanyak 179 pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda, kepala OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, pengisian dan penataan jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Para pejabat juga diminta tidak menunggu terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

“Pelantikan hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja, menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegas Burhanuddin.

Menurut Bupati, jabatan yang diberikan kepada seorang aparatur harus diikuti dengan tanggung jawab dan kinerja. Karena itu, para pejabat diminta membuktikan kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugas yang nyata dan terukur.

Ia menilai keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang lengkap. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas serta kemampuan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.

Burhanuddin juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui kondisi organisasi, memahami persoalan yang dihadapi, sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja.

Para pejabat diminta membangun komunikasi dengan pimpinan, bawahan, dan perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan pemerintahan membutuhkan keterhubungan antarunit kerja.

Bupati menekankan bahwa setiap OPD memiliki tugas yang berbeda, tetapi seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antar-OPD. Persoalan pembangunan dan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Selain koordinasi, Burhanuddin meminta para pejabat memperhatikan disiplin dan peningkatan kompetensi aparatur. Menurutnya, tuntutan terhadap birokrasi terus berkembang sehingga aparatur perlu meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Peningkatan kompetensi juga diperlukan agar pejabat mampu mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Setiap keputusan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan pelayanan publik.

“Jangan hanya menduduki jabatan. Saudara harus mampu menunjukkan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang bisa diberikan kepada organisasi serta masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Integritas diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan kewenangan yang diberikan digunakan sesuai ketentuan.

Ia meminta seluruh pejabat menjaga sikap profesional dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik. Jabatan harus digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para pejabat diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Netralitas menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga oleh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bekerja. Tunjukkan kinerja terbaik. Jaga netralitas ASN dan jadilah contoh yang baik di lingkungan kerja masing-masing,” kata Burhanuddin.

Pesan tersebut menjadi penekanan agar para pejabat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi contoh bagi aparatur lain di lingkungan kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, seorang pejabat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang baik. Kepemimpinan di lingkungan birokrasi harus mampu mendorong aparatur bekerja secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan pemerintah perlu diarahkan pada pencapaian tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penataan birokrasi melalui pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana. Para pejabat yang telah dilantik diharapkan segera menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing dan mendukung program pembangunan daerah.

Pelantikan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran birokrasi. Dengan penempatan pejabat pada posisi yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar pelayanan publik terus diperbaiki. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan unit kerja masing-masing mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Respons terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi bagian dari perhatian setiap perangkat daerah.

Bupati meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, jabatan harus menjadi ruang untuk membuktikan kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Ia berharap para pejabat mampu membangun kerja sama yang sehat di lingkungan masing-masing. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan akan membantu menciptakan suasana kerja yang produktif.

Dalam pelaksanaan tugas, pejabat juga diminta terbuka terhadap evaluasi. Setiap persoalan yang muncul perlu dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan 179 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kapasitas birokrasi. Penataan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Burhanuddin berharap pejabat yang menerima amanah dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan hasil kerja.

Dengan pelantikan tersebut, para pejabat mulai menjalankan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Mereka diharapkan segera melakukan konsolidasi, memahami tugas dan fungsi, serta menyusun langkah kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penataan birokrasi akan terlihat dari kemampuan aparatur menjalankan tugas secara efektif dan memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, 179 pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak berhenti pada prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan. Amanah tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bombana.

Pelantikan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan dalam pemerintahan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Para pejabat dituntut mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengambil sumpah dan melantik 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus pemenuhan kebutuhan jabatan untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada aparatur bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur pemerintahan. Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan untuk dibanggakan, tetapi bagaimana kita menjalankan amanah ini untuk melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan pelantikan tersebut sebagai awal untuk membuktikan kemampuan, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Para pejabat diminta tidak berhenti pada pencapaian jabatan, tetapi segera menunjukkan kinerja di unit kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk profil, kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

Karena itu, ia meminta para pejabat segera memahami tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan masing-masing. Pemahaman terhadap tugas menjadi langkah awal agar pejabat dapat bekerja secara terarah dan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang diberikan.

Bupati juga meminta para pejabat tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Mereka diminta segera melakukan konsolidasi dengan pimpinan, bawahan, dan pihak terkait untuk memahami kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi pada unit kerja masing-masing.

“Jangan buang waktu. Segera beradaptasi, lakukan konsolidasi, lihat persoalan yang ada di tempat saudara bertugas dan carikan solusinya. Kita ini adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan karena pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bupati berharap tidak ada pejabat yang hanya menunggu instruksi tanpa memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia meminta setiap pejabat memiliki kepekaan terhadap persoalan yang muncul di lingkungan kerja. Masalah yang ditemukan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi sesuai mekanisme pemerintahan.

Menurut Burhanuddin, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan tugas aparatur. Setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan kinerja, Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa jabatan pemerintahan harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Burhanuddin secara khusus mengingatkan para pejabat agar menghindari segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik pungutan maupun pemberian uang yang berkaitan dengan jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang tidak boleh diperoleh maupun dijalankan melalui transaksi.

Peringatan tersebut menjadi bagian dari pesan Bupati agar seluruh aparatur menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Integritas, kata dia, harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan dan mengambil setiap keputusan.

Pejabat juga diminta menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Kewenangan yang melekat pada sebuah jabatan harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Jalankan sesuai aturan dan berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pesan Burhanuddin.

Selain integritas, Bupati meminta para pejabat mengedepankan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi aparatur dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan.

Para pejabat juga diminta memperkuat koordinasi dan kolaborasi, baik di dalam organisasi maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Menurut Bupati, persoalan pemerintahan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu unit kerja sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat penyelesaian persoalan. Setiap pejabat diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan jajaran di lingkungan kerja masing-masing.

Burhanuddin juga mendorong para pejabat memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Penggunaan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan responsivitas pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya diterapkan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung penyampaian informasi, koordinasi, pengelolaan pekerjaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah bekerja lebih cepat dan responsif. Karena itu, aparatur harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola kerja pemerintahan yang semakin membutuhkan keterbukaan serta kecepatan pelayanan.

Pelantikan 179 pejabat tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana memastikan struktur organisasi dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengisian jabatan diharapkan memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.

Dengan adanya pejabat yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan program pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Setiap pejabat memiliki peran dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Bupati meminta para pejabat tidak melihat pelantikan sebagai akhir dari proses karier birokrasi. Sebaliknya, pelantikan menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk membuktikan kualitas kerja dan kemampuan memimpin maupun menjalankan fungsi teknis sesuai jabatan.

Ia juga mengingatkan agar pejabat tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas. Setiap aparatur perlu memahami tujuan pekerjaan dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah pejabat yang bekerja, bukan hanya pejabat yang menduduki jabatan. Ukuran keberhasilan saudara adalah kinerja dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pelantikan tersebut turut disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan jajaran pemerintah tersebut menjadi bagian dari proses pelantikan sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, 179 pejabat diharapkan segera kembali ke unit kerja masing-masing. Mereka diminta langsung menjalankan tugas sesuai jabatan dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Bupati Burhanuddin menekankan bahwa keberhasilan penataan organisasi tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya struktur pemerintahan. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi ukuran penting dari keberhasilan tersebut.

Karena itu, ia meminta para pejabat menjaga kepercayaan yang diberikan dan membuktikannya melalui kerja nyata. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan disiplin, integritas, koordinasi, dan tanggung jawab.

Pelantikan 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali orientasi pelayanan dalam birokrasi. Para pejabat baru kini memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan amanah tersebut melalui kinerja di unit kerja masing-masing.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penataan jabatan diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagi para pejabat yang dilantik, amanah tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja yang terukur dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Kabupaten Bombana meraih peringkat kedua dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2026 kategori Kabupaten/Kota TPID Berprestasi Wilayah Sulawesi. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama TPID dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kebutuhan masyarakat, yang diumumkan dalam agenda TPID Award 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Bombana. Capaian itu menempatkan Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu menjalankan upaya pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi.

Penetapan penerima penghargaan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 505 Tahun 2026 tentang Daftar Pemenang TPID Award.

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja bersama TPID dan sejumlah unsur terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan masyarakat. Perubahan harga komoditas, terutama pangan, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Karena itu, pemerintah daerah bersama TPID perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan dan perkembangan sejumlah komoditas yang memiliki pengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Langkah tersebut penting agar potensi kenaikan harga dapat diketahui lebih awal dan dapat segera direspons melalui kebijakan yang sesuai.

Capaian Bombana dalam TPID Award 2026 menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena stabilitas harga juga dipengaruhi oleh produksi, distribusi, pasokan, kondisi cuaca, hingga perubahan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui TPID terus didorong untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Kerja bersama tersebut diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi harga dan pasokan dapat diterima secara cepat.

Pemantauan harga juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Ketika terjadi perubahan pada harga maupun ketersediaan komoditas tertentu, pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk mencari langkah yang sesuai dengan kondisi daerah.

Penghargaan yang diraih Bombana sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja TPID. Capaian tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengendalian inflasi pada periode berikutnya.

Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat. Mulai dari produksi, distribusi, perdagangan hingga penyediaan kebutuhan pokok perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena tantangan pengendalian inflasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Faktor cuaca, produksi komoditas, kelancaran distribusi, dan perkembangan permintaan masyarakat dapat memengaruhi kondisi harga di pasar.

Karena itu, TPID Kabupaten Bombana perlu mempertahankan pola kerja yang responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Data dan informasi mengenai harga serta pasokan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah pengendalian yang tepat.

Penghargaan TPID Award 2026 juga menjadi gambaran bahwa kerja lintas sektor memiliki peran dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan pihak lainnya menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat.

Bagi masyarakat, pengendalian inflasi memiliki dampak yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Stabilitas harga kebutuhan pokok membantu menjaga daya beli, terutama bagi rumah tangga yang memiliki ruang terbatas dalam menyesuaikan pengeluaran ketika terjadi kenaikan harga.

Karena itu, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat program pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa berbagai langkah yang dilakukan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga angka inflasi tetap terkendali. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar dan distribusinya berjalan dengan baik.

Melalui koordinasi TPID, pemerintah daerah dapat memetakan komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga. Pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi berdasarkan kondisi aktual di daerah.

Kerja bersama tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tantangan pengendalian inflasi dapat muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons yang cepat agar tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai penghargaan tersebut sebagai hasil dari kerja bersama, bukan capaian satu pihak. Peran setiap unsur yang terlibat dalam pemantauan harga, menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan merumuskan langkah pengendalian menjadi bagian dari capaian tersebut.

Peringkat kedua TPID Award 2026 Wilayah Sulawesi juga memperkuat dorongan bagi Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian inflasi. Pemerintah daerah perlu mempertahankan koordinasi yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki aspek yang masih membutuhkan penguatan.

Ke depan, perhatian terhadap stabilitas harga diharapkan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan agar mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga diharapkan terus memperkuat pemantauan terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan informasi harga serta kondisi pasokan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bombana memiliki modal untuk terus meningkatkan kinerja TPID. Penghargaan TPID Award 2026 menjadi pengakuan atas kerja yang telah dilakukan sekaligus tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah. Kerja bersama tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bombana periode 2024-2029. Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan, ketahanan keluarga, dan pembangunan daerah melalui program yang memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (23/9/2026).

Pengurus DWP Kabupaten Bombana dikukuhkan langsung oleh Ketua Penasihat Dharma Wanita Persatuan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Norma Azazi Fadlansyah. Dalam arahannya, ia meminta kepengurusan DWP Bombana membangun kebersamaan dan memberikan ruang kepada seluruh anggota untuk terlibat sesuai potensi yang dimiliki.

Menurut Norma, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kemampuan anggota membangun kerja sama dan menjalankan program secara bersama-sama.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DWP dan perangkat daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan organisasi tidak berjalan sendiri, tetapi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

“Tidak perlu mengejar banyak kegiatan, tetapi mari kita memastikan setiap kegiatan ini memiliki manfaat dan makna bagi anggota, keluarga dan masyarakat,” ujar Norma.

Pesan tersebut menjadi perhatian dalam penguatan program DWP Bombana ke depan. Organisasi diharapkan mampu memilih kegiatan yang memiliki manfaat jelas, baik bagi anggota maupun lingkungan sosial di sekitarnya.

Menurut Norma, kegiatan organisasi tidak harus selalu berjumlah banyak. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak yang dapat dirasakan.

Ia mendorong pengurus DWP Bombana membangun komunikasi yang baik antaranggota serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah. Dengan komunikasi yang terjaga, program organisasi dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.

Bupati Bombana Burhanuddin juga menyampaikan pesan serupa. Ia menegaskan pengukuhan pengurus DWP bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi secara nyata.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan program organisasi dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan semangat pengabdian,” ujar Burhanuddin.

Bupati mengatakan DWP memiliki ruang yang cukup besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, keberadaan DWP tidak seharusnya hanya terlihat ketika organisasi melaksanakan kegiatan internal. Program yang dijalankan perlu memiliki hubungan dengan kebutuhan anggota, keluarga, dan masyarakat.

Karena itu, Burhanuddin mendorong pengurus DWP mengembangkan kegiatan yang menyentuh persoalan nyata. Sejumlah bidang yang dapat menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, serta kegiatan sosial.

“Jangan sampai organisasi hanya aktif ketika ada kegiatan seremonial. Sebaliknya, mari kita hadir melalui program-program nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, keluarga dan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menilai keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, penguatan kapasitas keluarga dapat menjadi salah satu ruang kontribusi DWP dalam mendukung program pemerintah daerah.

Melalui kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, misalnya, DWP dapat ikut mendorong peningkatan pemahaman keluarga terhadap kebutuhan dasar. Sementara melalui pemberdayaan ekonomi, organisasi dapat memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan dalam kegiatan DWP. Program yang sederhana dan sesuai dengan kondisi daerah dapat diarahkan untuk membantu keluarga memenuhi sebagian kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan keterampilan anggota.

Di bidang sosial, DWP juga memiliki ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial dapat diarahkan agar lebih tepat sasaran dan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bupati meminta seluruh pengurus DWP memanfaatkan periode kepengurusan 2024-2029 untuk membangun organisasi yang aktif dan mampu memberikan manfaat. Ia juga berharap pengurus dapat menjaga kekompakan serta menghindari kegiatan yang hanya berorientasi pada formalitas.

Penguatan organisasi, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas program. Setiap kegiatan perlu direncanakan dengan baik agar tenaga, waktu, dan sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang sepadan.

Dalam menjalankan program, DWP juga perlu membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut dapat membantu organisasi memahami prioritas pembangunan dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan anggota menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Setiap anggota memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda sehingga dapat berkontribusi dalam bidang yang sesuai dengan potensi masing-masing.

Karena itu, pengurus diharapkan tidak hanya menjalankan program berdasarkan keputusan pengurus inti. Pelibatan anggota secara lebih luas dapat memperkuat rasa memiliki terhadap organisasi sekaligus membuka lebih banyak gagasan untuk pengembangan kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Hj. Nurdiana Syahrun dikukuhkan sebagai Ketua DWP Kabupaten Bombana periode 2024-2029 bersama jajaran pengurus lainnya.

Kepengurusan tersebut diharapkan mampu menerjemahkan pesan yang disampaikan dalam kegiatan pengukuhan menjadi program kerja yang terukur. Fokusnya tidak hanya pada jumlah kegiatan, tetapi pada manfaat yang dihasilkan bagi anggota, keluarga, dan masyarakat.

Pengukuhan pengurus juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru. Konsolidasi diperlukan agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan organisasi selama masa kepengurusan.

Bagi DWP Kabupaten Bombana, periode 2024-2029 menjadi kesempatan untuk memperluas kontribusi dalam berbagai bidang. Organisasi dapat mengambil peran melalui kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga sekaligus sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kehadiran DWP di tengah keluarga aparatur juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk membangun dukungan positif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada saat yang sama, organisasi tetap perlu menjaga fokus pada program yang memiliki manfaat sosial.

Pengurus DWP juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program. Kegiatan yang telah memberikan manfaat dapat dikembangkan, sementara program yang belum memberikan hasil sesuai harapan dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan DWP diharapkan tidak berhenti pada agenda rutin. Organisasi dapat berkembang menjadi wadah yang mampu mendorong keterlibatan perempuan dalam penguatan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Pengukuhan pengurus DWP Kabupaten Bombana turut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Kabupaten Bombana, Ny. Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, serta pengurus DWP Kabupaten Bombana.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara DWP dan perangkat daerah dalam menjalankan program organisasi. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat sepanjang masa kepengurusan.

Bupati Burhanuddin berharap seluruh pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta setiap program disusun berdasarkan kebutuhan dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata.

Pengukuhan DWP Kabupaten Bombana periode 2024-2029 akhirnya menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat organisasi dan memperluas kontribusinya. Tantangannya bukan sekadar menjalankan agenda organisasi, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang dapat dirasakan.

Dengan kebersamaan, keterlibatan anggota, dan sinergi bersama pemerintah daerah, DWP Bombana diharapkan mampu menjalankan program secara lebih terarah. Pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kepedulian sosial menjadi sejumlah ruang yang dapat terus dikembangkan selama masa kepengurusan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengevaluasi perkembangan harga pangan, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperlancar distribusi sejumlah komoditas strategis. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST., MPWK, di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Selasa (22/9/2026).

Rapat internal tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri pada Senin (21/9/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi TPID Bombana untuk menerjemahkan arahan pemerintah pusat ke dalam langkah yang sesuai dengan kondisi harga, pasokan, produksi, dan distribusi pangan di daerah.

Sekda Bombana Ir. Syahrun mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan yang konsisten terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara rinci komoditas yang mengalami kenaikan harga agar intervensi dapat dilakukan secara tepat.

“Yang perlu kita lakukan adalah melihat perkembangan harga setiap komoditas, mengetahui penyebab kenaikannya, kemudian menentukan langkah yang tepat. Jangan sampai kita melakukan intervensi tanpa mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan,” kata Syahrun dalam rapat tersebut.

Salah satu perhatian utama TPID Bombana adalah kenaikan harga beras. Komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam kebutuhan masyarakat sehingga perubahan harga dan ketersediaannya perlu dipantau secara berkala.

TPID tidak hanya melihat pergerakan harga di tingkat pasar, tetapi juga mengevaluasi kondisi pasokan dan jalur distribusi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kenaikan harga tidak terjadi akibat gangguan pada rantai pasok dari sentra produksi hingga konsumen.

Dalam pembahasan, TPID melakukan evaluasi terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Evaluasi mencakup jenis komoditas yang mengalami kenaikan, besaran perubahan harga, faktor penyebab, tindakan yang telah dilakukan pemerintah, serta hasil dari intervensi yang sudah dilaksanakan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap komoditas yang masih mengalami tekanan harga. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat membedakan persoalan yang berasal dari keterbatasan produksi, gangguan distribusi, peningkatan permintaan, maupun faktor lain yang memengaruhi harga di pasar.

Selain berfokus pada pengendalian harga, TPID Bombana membahas penguatan produksi pangan lokal. Produksi daerah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Gerakan Mandiri Produksi Gabah (Gema Gabah). Program tersebut didorong untuk mendukung peningkatan produksi gabah di daerah sekaligus memperkuat ketersediaan beras sebagai salah satu komoditas utama dalam pengendalian inflasi.

Penguatan produksi pangan lokal juga dinilai perlu berjalan beriringan dengan perbaikan data pangan. TPID membahas pentingnya sinkronisasi data produksi, stok, kebutuhan, dan harga sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat melihat kondisi pangan secara lebih menyeluruh. Data tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan langkah pengendalian inflasi di daerah.

“Data harus kita sinkronkan. Kita perlu mengetahui berapa produksi yang tersedia, berapa stok yang ada, berapa kebutuhan masyarakat, dan bagaimana perkembangan harganya. Dengan data yang jelas, langkah intervensi akan lebih terarah,” ujar Syahrun.

Pada aspek ketersediaan, TPID memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, bawang, telur, ayam, dan ikan.

Komoditas tersebut memiliki karakteristik pasokan dan pola distribusi yang berbeda. Karena itu, langkah penanganannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing komoditas.

Beras, misalnya, berkaitan erat dengan produksi gabah dan ketersediaan stok. Sementara cabai dan bawang sangat dipengaruhi oleh produksi serta kondisi distribusi. Komoditas telur dan ayam juga membutuhkan perhatian terhadap kesinambungan pasokan dari produsen hingga pasar. Adapun ikan berkaitan dengan produksi perikanan dan kelancaran distribusi hasil tangkapan maupun budidaya.

TPID juga menyoroti persoalan distribusi pangan. Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga karena keterlambatan pasokan dapat memengaruhi ketersediaan komoditas di pasar.

Pembahasan diarahkan pada upaya mengurangi berbagai hambatan distribusi dari sentra produksi menuju pasar di wilayah Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah perlu memastikan jalur distribusi berjalan dengan baik sehingga pasokan dapat sampai ke masyarakat tanpa gangguan yang dapat meningkatkan biaya distribusi.

“Distribusi juga harus menjadi perhatian. Kalau produksi tersedia tetapi distribusinya terganggu, harga di pasar tetap bisa mengalami kenaikan. Karena itu, hambatan dari sentra produksi sampai ke pasar harus kita identifikasi dan cari solusinya,” kata Syahrun.

Selain distribusi dalam wilayah, TPID membahas peluang kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan komoditas. Kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu alternatif ketika produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Koordinasi antardaerah dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan, terutama terhadap komoditas yang produksinya bergantung pada kondisi musim atau belum mencukupi kebutuhan daerah.

Melalui rapat internal tersebut, TPID Bombana juga menegaskan pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pihak terkait dalam pengendalian inflasi. Pengendalian harga tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan harga di pasar, penguatan produksi lokal, pengamanan stok, kelancaran distribusi, sinkronisasi data, serta kerja sama antardaerah menjadi bagian yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas pangan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui TPID akan terus mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya.

Pengendalian inflasi di tingkat daerah pada akhirnya tidak hanya berorientasi pada menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah dan wajar. Karena itu, setiap perubahan harga komoditas strategis perlu diikuti dengan pemantauan dan tindakan yang terukur.

Rapat internal TPID Kabupaten Bombana menjadi bagian dari koordinasi berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Evaluasi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga akan menjadi bahan untuk menentukan intervensi lanjutan, sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi tekanan harga di Kabupaten Bombana.

Dengan penguatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, sinkronisasi data, dan koordinasi antardaerah, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026, Kodim 1431/Bombana menggelar Bazar TNI dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi prajurit dan masyarakat.

Bazar tersebut dibuka langsung oleh Dandim 1431/Bombana Letkol Arm Mulyadi, S.H., di Lapangan Arupadatu Makodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta itu turut dihadiri Kasdim 1431/Bombana Mayor Arm Bambang Wardiyanto, Pasi Pers Kapten Inf Syafaruddin, Pasi Ops Kapten Inf Nyoman Admika, Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Mustafa, serta Ketua Persit KCK Cabang LXIV Kodim 1431/Bombana Ny. Teti Mulyadi.

Antusiasme peserta terlihat sejak bazar dibuka. Harga yang lebih terjangkau menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi prajurit dan keluarga serta masyarakat sekitar yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar.

Dandim 1431/Bombana Letkol Arm Mulyadi mengatakan, bazar tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI tidak hanya dalam menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga hadir memberikan manfaat secara langsung di tengah masyarakat.

“Melalui bazar ini, kami ingin membantu prajurit, keluarga dan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini juga menjadi bagian dari wujud kepedulian dan kebersamaan TNI dengan rakyat,” ujar Dandim.

Selain membantu meringankan kebutuhan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Kehadiran bazar diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026.

Bazar TNI ini menjadi salah satu bentuk sederhana namun nyata dari kehadiran TNI di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri rapat koordinasi Program Khusus Pemerintah untuk Bioetanol yang membahas kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan energi berbasis komoditas pertanian. Rapat yang dipimpin Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman itu diikuti 44 bupati dari berbagai daerah dan berlangsung di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan bioetanol dari sisi hulu, terutama kesiapan lahan dan ketersediaan komoditas pertanian yang dapat menjadi bahan baku. Pemerintah pusat mendorong daerah memetakan potensi wilayah masing-masing agar program pengembangan bioetanol dapat berjalan dengan dukungan bahan baku yang memadai.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol dalam skala besar. Tiga komoditas utama yang didorong sebagai sumber bahan baku adalah tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Andi Amran Sulaiman dalam rapat tersebut.

Menurut Amran, kebutuhan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri bioetanol. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lahan yang sesuai dengan karakteristik komoditas serta mendukung keberlanjutan produksi bahan baku.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Pemerintah juga ingin memastikan pengembangan bioetanol memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani yang akan terlibat dalam penyediaan bahan baku.

Pengembangan industri bioetanol berbasis pertanian membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara sektor pertanian dan energi. Komoditas yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan pertanian dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri dengan nilai tambah yang lebih besar.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian juga mendorong pemerintah daerah untuk melihat potensi komoditas yang paling sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut diperlukan agar pengembangan bahan baku tidak hanya berorientasi pada luas lahan, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas dan keberlanjutan produksi.

Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan. Pemerintah daerah perlu memastikan lahan yang diproyeksikan untuk mendukung program memiliki status dan legalitas yang jelas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain legalitas, kesesuaian lahan dengan komoditas juga menjadi pertimbangan. Setiap daerah memiliki karakteristik tanah, iklim, ketersediaan air, serta pola pertanian yang berbeda. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan agar pengembangan bahan baku bioetanol dapat dilakukan secara realistis.

Kementerian Pertanian mendorong agar daerah melakukan identifikasi awal terhadap lahan dan komoditas yang berpotensi mendukung program. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan dan langkah pengembangan yang diperlukan.

Bagi Kabupaten Bombana, pembahasan tersebut menjadi informasi penting dalam melihat peluang pengembangan komoditas pertanian sebagai bagian dari program energi pemerintah. Potensi daerah perlu dipetakan terlebih dahulu untuk mengetahui komoditas yang paling memungkinkan dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol.

Kehadiran Bupati Bombana dalam rapat tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan industri berbasis sumber daya daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki sejumlah komoditas pertanian yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan program tersebut. Namun, kesiapan untuk masuk dalam program bioetanol membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan lahan, produktivitas, legalitas lahan, pola produksi, serta kesiapan petani.

Pengembangan bioetanol juga membutuhkan kesinambungan pasokan bahan baku. Industri tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan produksi dalam waktu tertentu. Karena itu, perencanaan budidaya dan pengelolaan produksi harus disusun secara terukur agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga menempatkan petani sebagai bagian penting dalam pengembangan program tersebut. Petani bukan hanya sebagai produsen komoditas, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung terbentuknya industri bioetanol.

Dengan keterlibatan petani, program diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi di tingkat daerah. Produksi pertanian dapat memperoleh pasar baru, sementara pengembangan industri dapat menciptakan aktivitas ekonomi tambahan di wilayah yang menjadi sentra bahan baku.

Namun, pengembangan tersebut tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengembangan komoditas untuk bahan baku bioetanol tidak mengganggu kebutuhan pangan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan pangan, energi, dan peningkatan pendapatan petani menjadi bagian penting dalam perencanaan program.

Tiga komoditas yang didorong pemerintah, yaitu tebu, singkong, dan jagung, memiliki karakteristik produksi yang berbeda. Karena itu, setiap daerah perlu menyesuaikan pengembangannya dengan kondisi wilayah dan potensi produksi yang tersedia.

Kesiapan infrastruktur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan bioetanol. Ketersediaan jalan produksi, akses transportasi, sarana pertanian, fasilitas pascapanen, hingga konektivitas menuju lokasi pengolahan akan memengaruhi efisiensi rantai pasok.

Pembangunan industri bioetanol juga membutuhkan kepastian bahan baku dalam jangka panjang. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi faktor penting dalam memastikan program tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Rapat koordinasi yang dihadiri 44 bupati tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah pusat untuk menyamakan pemahaman mengenai arah pengembangan bioetanol. Pemerintah daerah diharapkan dapat mulai mengidentifikasi potensi masing-masing wilayah serta menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Bagi Bombana, peluang tersebut dapat dikaji melalui pemetaan komoditas pertanian yang memiliki potensi produksi dan dukungan lahan yang memadai. Hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk dukungan terhadap program bioetanol.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Informasi mengenai arah program menjadi bahan bagi daerah untuk melihat peluang pengembangan pertanian dan industri yang sesuai dengan potensi wilayah.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara masif dengan dukungan lahan dan komoditas strategis dari berbagai daerah. Pembangunan pabrik bioetanol direncanakan berjalan seiring dengan kesiapan bahan baku dari wilayah penghasil.

Pengembangan bioetanol juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan hasil pertanian. Dengan adanya industri pengolahan, komoditas pertanian dapat memiliki nilai tambah sebelum masuk ke rantai pemanfaatan sebagai sumber energi.

Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan tahapan yang jelas. Identifikasi lahan, pemeriksaan legalitas, pemetaan komoditas, penghitungan produksi, kesiapan petani, serta dukungan infrastruktur menjadi bagian yang perlu disiapkan oleh setiap daerah.

Pertemuan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat terkait program bioetanol. Daerah kemudian dapat menyesuaikan langkah persiapan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

Pengembangan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung diharapkan tidak hanya mendukung agenda energi nasional, tetapi juga memperkuat sektor pertanian. Jika dikelola dengan perencanaan yang tepat, program tersebut dapat membuka peluang pasar bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan di daerah.

Bagi Kabupaten Bombana, peluang untuk terlibat dalam program tersebut masih membutuhkan pemetaan dan kajian terhadap potensi wilayah. Pemerintah daerah perlu memastikan komoditas yang akan dikembangkan memiliki dukungan lahan, produksi, petani, dan infrastruktur yang memadai.

Rapat koordinasi di Jakarta tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah pusat untuk membangun koordinasi dengan daerah dalam menyiapkan fondasi pengembangan bioetanol. Selanjutnya, kesiapan masing-masing daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bentuk pelaksanaan program sesuai potensi wilayah.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap awal, pengembangan bioetanol diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan energi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan produksi pertanian dan peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal.