Bombana, SultraNET. | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan Ketua Umum DPP Umar Bonte dan Ketua DPD Sulawesi Tenggara Hendrawan Sumus Gia menunjuk Pengurus Carateker DPD KNPI Kabupaten Bombana.

Adalah Muhammad Basri Tahir diangkat sebagai Ketua DPD, Asri sebagai Sekretaris dan Kasmiati sebagai Bendahara.

Kepada media SultraNET., Sabtu (24/9/2022) Ketua DPD KNPI Bombana, Muhammad Basri Tahir mengatakan pengangkatan Pengurus Carateker KNPI Bombana berdasarkan SK nomor 11/KPTS/DPD KNPI-SULTRA/IX/2022, tanggal 5 September 2022.

Ia menyebut tugas utama penunjukan pengurus carateker yaitu mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah selambat lambatnya 3 bulan setelah keluarnya SK.

Selanjutnya melakukan verifikasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Nasional tingkat Kabupaten Bombana yang bernaung di KNPI, sebagai acuan status kepesertaan dalam pelaksanaan musda nanti.

“Kehadiran KNPI ini untuk Berkolaborasi dengan semua pihak yang tujuannya untuk Masyarakat Bombana,” ujar Basri yang juga Ketua LBHR Sultra itu.

Advokat muda itu menjelaskan KNPI tidak boleh tampil seperti milik perseorangan namun harus hadir bersama organisasi kepemudaan yang bernaung di KNPI.

“Kita buka yang seluas luasnya, KNPI harus menjadi milik semua,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPD KNPI Bombana, Asri menambahkan hadirnya KNPI saat ini tidak boleh ditafsirkan sebagai tidak bersatunya unsur kepemudaan.

Ia menyebut saat ini KNPI terdapat 3 kepengurusan DPP hingga turunannya.

“KNPI bisa kita kibarkan dengan kondisi seperti ini, tidak ada persatuan kalau tidak ada perpecahan, yang pada akhirnya jika DPP sudah bersatu pasti seluruh turunannya juga akan bersatu,” ujarnya

Kendatipun masih pengurus carateker namun KNPI bakal melakukan kegiatan pada momen sumpah pemuda 28 Oktober 2022 yaitu kegiatan Bakti Sosial, Kemah Pemuda dan Seminar.

“Kegiatan kita akan berkolaborasi dengan semua pihak sesuai dengan tagline KNPI yaitu The Era of Collaboration.” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, bertempat di Cafe Grand Lampusui Bombana, Sabtu (24/9/2022).

Anggota KPU Bombana, Kasjumriati Kadir mengatakan setelah KPU melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan keanggotaan sebagai persyaratan Partai Politik ditemukan sejumlah dokumen Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Kordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bombana itu menguraikan terhadap dokumen Parpol yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS), Parpol dapat melakukan perbaikan sedangkan Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Parpol dapat melakukan Pergantian.

“Dokumen yang BMS dapat dilakukan perbaikan sedangkan dokumen yang TMS dapat dilakukan Pergantian,” jelasnya.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 tahun 2022, jadwal perbaikan dokumen Parpol dimulai tanggal 15 September 2022 hingga 28 September 2022.

“Selagi ada masa perbaikan, harap dokumennya diperbaiki,” Bebernya

Kasjumriati Kadir berharap dalam masa perbaikan dokumen ini, Parpol tidak terburu buru dalam pengisian Sipol untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan dokumen tersebut TMS.

“Sebelum mengaplod keanggotaan harap di cek dulu NIK-nya, untuk menghindari kegandaan keanggotaan,” harapnya.

Nampak dalam rakor tersebut hadir Para Pimpinan Parpol, Para LO Parpol dan Bawaslu Bombana. (IS).

Bombana, SultraNET. | Setelah melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Rumah Publikasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bombana (RUMBIA KEREN) yang dihadiri oleh Sekda Bombana Drs. Man Arfa, M.Si dan seluruh Admin OPD, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana bakal melaksanakan Launching Aplikasi  pada hari Senin, 26 September 2022 mendatang.

Kepala Dinas Kominfos Bombana, Sofian Baco, Jum’at (23/9/2022) mengatakan Sejalan dengan hasil analisis menggunakan Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan (APKL) bahwa isu atau masalah yang memiliki pengaruh paling signifikan serta layak untuk diselesaikan yaitu minimnya Informasi Publik terkait kegiatan atau Program Kerja Pemerintah Daerah, sehingga melalui proyek perubahan “RUMBIA KEREN” diharapkan bisa menjawab isu aktual tersebut.

“Aplikasi “Rumbia Keren” merupakan suatu produk aplikasi atau software yang nantinya akan terhubung dengan web resmi Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Aplikasi yang dapat diakses melalui http://rumbiakeren.bombanakab.go.id itu bakal memberikan informasi publik terkait Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Ia menjelaskan, Proyek Perubahan “RUMBIA KEREN” ini memiliki sedikit kemiripan dengan aplikasi atau software Koran Digital Kite (KONDITE) yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pangkal Pinang.

“KONDITE berfokus pada publikasi berita secara umum sedangkan aplikasi atau software “RUMBIA KEREN” akan berfokus pada publikasi kegiatan pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.,” Tandasnya (Kominfo).

Rumbia, SultraNET.| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kabaena, Amiadin, SH meminta agar aktivitas Pertambangan Nikel PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di atas sumber mata air bersih warga Kecamatan Kabaena Timur agar segera dihentikan.

Kepada awak media ini, Kamis (22/9/2022) Amiadin mengatakan rusaknya sumber air bersih warga Kecamatan Kabaena Timur merupakan ancaman serius keberlangsungan ekosistem dimasa mendatang.

Anggota DPRD empat periode itu menyebut jika aktivitas pertambangan terus dilakukan tidak hanya dapat menyebabkan air keruh seperti yang terjadi saat ini, namun dapat terjadi yang lebih serius yaitu bencana kekeringan.

“Rusaknya sumber air sama dengan rusaknya ekosistem, disana bukan cuma manusia yang terancam disana juga ada mahluk hidup lain ada hewan-hewan ternak yang semuanya butuh air,” ujar Amiadin

Mantan Wakil Ketua DPRD Bombana Periode 2014-2019 itu menegaskan opsi yang diambil perusahaan dengan mengupayakan sumber air lain untuk dialirkan ke Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur merupakan opsi penanganan sementara yang tidak menyelesaikan akar permasalahan yang  sebenarnya.

“Yang mau dipindahkan itu bukan sumber air bersihnya justru Perusahaan PT. TMS itu yang harus pindahkan aktivitanya jangan diatas sumber air itu,” tegas Amiadin.

Ia menambahkan dalam waktu dekat DPRD Bombana bakal memanggil manajemen PT. TMS untuk dimintai keterangan terkait aktivitasnya yang berpotensi menyebabkan bencana kekeringan dimasa mendatang.

“DPRD sudah mengagendakan untuk memanggil PT. TMS dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui PT. Tonia Mitra Sejahtera merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah.

Aktivis tambang PT. TMS beberapa waktu lalu menyebabkan sumber air warga Desa Balo menjadi keruh. (IS)

Bombana, SultraNET. | Lembaga Pemerhati, Pemberdayaan Budaya Sosial dan Lingkungan Hidup Kabaena (LPP-BASOKA) mempertanyakan penerapan Aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan (K3P) di PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Ketua LPP-BASOKA Eldiyatri Sultansyah, Rabu (21/9/2022) mengatakan PT. TMS sebagai salah satu perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di wilayah Kabaena Timur dan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana diduga tidak menerapkan K3P secara baik.

Hal tersebut lanjut Eldiyatri menyusul meninggalnya salah seroang karyawan PT. TMS atas nama Anggi Setiawan (25) Warga Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur  akibat kecelakaan kerja yang tertimpa dahan pohon saat akan melakukan penebangan pohon.

“Apakah kejadian ini murni kesalahan atau kelalaian kerja ataukah sistem K3 Di PT. TMS yang tidak berjalan sesuai SOP,” ujarnya.

Ia mempertanyakan sistem K3P di PT. TMS apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan perintah undang-undang pertambangan dan juga apakah aturan itu sudah diterapkan secara maksimal atau tidak.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa motto dari K3 itu sendiri adalah “ZERO ACCIDENT”,” tagasnya.

Ia meminta PT. TMS memberikan klarifikasi atau penjelasan secara terbuka kepada publik terkait kronologis meninggalnya karyawan PT. TMS.

“Harapan kami kepada seluruh penegak hukum serta Dinas terkait harus bertindak tegas untuk segera mengusut sampai tuntas apa yang menjadi penyebab sebenarnya yang terjadi sehingga mengakibatkan karyawan PT. TMS meninggal dunia,” harapnya.

Ia menambahkan untuk kedepannya agar mencegah serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan mengutamakan pelaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terakhir kami mau sampaikan hal ini sangat penting untuk menjadi atensi khusus terhadap pihak PT. TMS agar bertanggung jawab memberikan santunan berupa Hak-hak korban serta kepada pihak keluarga Almarhum dan secepatnya untuk di salurkan,” tandasnya.

PT TMS Berikan Santunan Kepada Keluarga Karyawan yang Tertimpa Pohon saat Bekerja

Perusahan pertambangan nekel, PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) memberikan santunan kepada keluarga karyawannya yang meninggal akibat tertimpa pohon saat bekerja.

Pemberian santunan diberikan oleh pihak perusahaan kepada keluarga korban pada 20 September 2022.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. TMS Maulana Purnomo, ST mengatakan, santunan diberikan untuk mengurangi beban dan duka bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Itu sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian perusahaan terhadap keluarga korban,” jelasnya.

Santunan yang diberikan sebesar 50 juta rupiah serta menanggung semua biaya pengurusan jenazah.

Ia menambahkan pihak perusahan tidak akan menutupi atau mengaburkan kejadian naas tersebut.

“Sebagai bukti bahwa perusahan tidak menutupi itu, kurang lebih dari 24 jam tim dari Inspektur tambang berkunjung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan,” tandasnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Pendampingan pelaksanaan edukasi penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) di Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Sekolah telah dibentuk kelompok PIKR.

Kegiatan ini dihadiri Penata KKB Sub Koordinator Bina ketahanan Remaja DPPKB Kabupaten Bombana Asnidawati, SKM., M.Kes, Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kepala sekolah, Guru dan pengurus sekolah, PLKB dan juga murid yang menjadi pengurus kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Ditemui diruang kerjanya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja merupakan salah satu wadah untuk melakukan pembinaan ketahanan generasi muda, Rabu, (21/9/2022)

“PIK Remaja itu adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program Generasi Berencana (GenRe), yang dikelola untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup, gender dan ketrampilan advokasi dan KIE,”ujarnya

Dijelaskan, Stunting itu adalah gagal tumbuh dan kembang karena kekurangan gizi pada anak, makanya dibilang itu stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting” jelasnya

Tapi gangguan tumbuh kembang itu tidak hanya menyerang tulang tangkai kaki, tetapi mengganggu secara keseluruhan organ tubuh kita, karena stunting prosesnya mulai terjadi pada saat sel telur dibuahi oleh sel sperma

“Inilah pentingnya perlu adanya edukasi kepada remaja yang nantinya menjadi gerenasi penerus, salah satu penyebab terjadinya kasus Stunting adalah, masih terjadinya pernikahan anak di bawah umur, akibat pergaulan bebas dan kurangnya pembinaan” katanya

“Pernikahan dini sangat berpotensi mengakibatkan kematian ibu dan bayi serta melahirkan anak Stunting, ini disebabkan mereka tidak memahami tentang kesehatan reproduksi,” tutupnya

Sedangkan Sub Koordinator Bina ketahanan Remaja DPPKB Kabupaten Bombana Asnidawati, SKM., M.Kes mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK Remaja serta mengembangkan kegiatan yang memacu kelompok-kelompok tersebut untuk lebih maju dan mandiri. Selain itu, dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan akan mendorong setiap PIK Remaja untuk berusaha meningkatkan kualitas dan kapasitasnya.

“PIK Remaja sendiri dapat dikembangkan melalui jalur pendidikan dan masyarakat. Jalur pendidikan meliputi sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Sedangkan di jalur masyarakat diantaranya melalui organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan komunitas remaja” ucapnya

Selain itu lanjut Asnidawati, melalui pembinaan yang terus menerus, diharapkan remaja dapat terhindar dari pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan maupun dampak buruk kenakalan remaja lainnya.

“Untuk itu remaja saat harus disiapkan sebaik-baiknya, baik teknologi, pengetahuan intelektual, moral, budi pekerti dan agama, karena remaja saat ini merupakan bonus demografi Bangsa Indonesia,” tandasnya (Adv)

Sultranet.com, Rumbia – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk DPRD Kabupaten Bombana, DPRD Sulawesi Tenggara dan DPR RI periode 2024 – 2029, mulai Tanggal 19 September 2024 bertempat di Kantor DPC PDIP Kabupaten Bombana.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Bombana, Suriadin, S.Si mengatakan bahwa penjaringan di awali dengan pengambilan Formulir dan bersifat terbuka seluas luasnya kepada masyarakat.

“Dengan terjaringnya Bacaleg yang potensial dan searah dengan garis perjuangan partai maka mempermudah menggapai cita cita PDIP.” Ungkap Surya sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bacaleg, Asri menyebut  target akhir dari penjaringan ini adalah meningkatnya jumlah wakil rakyat dari PDIP di setiap level Parlemen.

“Setidaknya lima Aleg kita dudukkan di DPRD Kabupaten Bombana,” kata Asri Optimis.

Asri yang di kalangan aktivis biasa di sapa Aci Grandong adalah Kader Tulen PDIP Kabupaten Bombana menerangkan bahwa sudah saatnya banteng banteng muda di Kabupaten Bombana  merebut peran sentral selaku wakil rakyat dengan memanfaatkan momentum pesta demokrasi 2024.

“Sudah saatnya banteng banteng merumput, gerakan muda harus progresif dan terukur perannya, kita akan warnai masadepan, untuk Bombana Khususnya dan untuk Indonesia Jaya.” Pungkas Asri. (Hardy)

SultraNET., Rumbia – Lukman Abunawas Center (LA Center) eksis di Kabupaten Bombana di tandai dengan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LA Center Kabupaten Bombana Oleh Sekretaris Jenderal DPP LA Center di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, (17/9/2022).

Pengukuhan LA Center menyusul kegiatan Sunatan Masal, Pengobatan Gratis serta Bhakti sosial berupa penyaluran sembako sebanyak 500 Paket.

Dalam sambutannya Ketua LA Center Bombana menegaskan kegiatan ini bersifat pengabdian masyarakat hingga tidak perlu ada trik dan intrik didalamnya.

“LA center harus mampu menyelami problem di masyarakat dan mengatasi problem tersebut dengan tindakan nyata,” kata Mushadad selaku Ketua LA Center Bombana.

Wejangan Ketua LA Center Bombana untuk pengurus di jajarannya hendaklah menjadi akar karena walaupun berada di bawah tanah tetapi tetap menjadi penopang organisasi dan masyarakat ketimbang menjadi bunga yang indah namun dengan mudah dipetik.

“La center harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat”. Ungkap Mushadad.

Sementara itu ketua Dewan Pembina LA Center, Lukman Abunawas yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa LA center anggotanya boleh dari ASN, Pengurus Parpol, mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya.

Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan LA Center antara lain kegiatan sunatan massal, pengobatan, bedah rumah,  penyaluran sembako serta memberangkatkan umroh bagi mereka yang punya pengabdian diatas 20 tahun sebagai imam.

Dalam bidang pendidikan LA Center membantu mahasiswa yg tidak mampu untuk penyelesaian studi dan biaya lanjut ke jenjang S2 serta S3 hal ini karena Angka melanjutkan pendidikan SMA ke jenjang pendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara masih rendah.

“Jangan ragu dan jangan takut mensukseskan program LA center untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bombana,” kata Lukman Abunawas.

Lukman Abunawas menginstruksikan LA Center hendaklah mambantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sampai basis Kecamatan dan Desa.

“Pengabdian dan pembinaan kemasyarakat sudah di gagas sejak orang tua saya di Konawe khususnya bidang agama, pertanian dan agama, hal inilah yang akan saya dan kita semua lanjutkan.” Pungkas Lukman Abunawas.

Pewarta : Hardy

Bombana, SultraNET. | Salah satu langkah untuk mewujudkan rencana PJ. Bupati Bombana Burhanuddin terkait Program One Village One Product (OVOP) di masa kepemimpinanya yaitu dengan mengintegrasikan program Pemerintah Daerah dengan program-program yang ada di Desa.

Sebagaimana diketahui Konsep OVOP sendiri adalah mengutamakan produk unik yang terdapat pada daerah, bahkan produk tersebut dapat menjadi ikon atau lambang daerah tersebut.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bombana, Abady Makmur sesaat setelah menemui PJ.Bupati Bombana di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Rabu (14/9/2022) mengatakan terkait upaya memajukan Desa itu, ia telah menguraikan dihadapan Pj. Bupati mengenai pentingnya untuk mengintegrasikan Program Pemerintah Daerah dengan Program Desa sehingga Output dapat tercapai maksimal yang bermuara pada upaya mensejahterakan warga Desa.

Salah satu yang menjadi topic diskusi kata Abady Makmur, adalah bagaimana Tenaga Pendamping Profesional dapat mengawal program unggulan Pj.Bupati yakni OVOP di 121 Desa yang ada di Bombana dengan memfasilitasi pengembangan OVOP dengan menggunakan Dana Desa sebagai sumber anggaranya.

“Permintaan kami ini ada alasanya karena kami sudah memetakan potensi potensi yang dimilki oleh masing masing Desa, kami punya datanya,“ ujar Mantan Anggota DPRD Bombana dua peride ini.

Rencana Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mendorong pengembangan OVOP sudah direncanakan untuk di fasilitasi melalui kegiatan pendampingan sejak bertugas di Kabupaten Bombana Januari 2022 lalu, namun masih membutuhkan berbagai dukungan dari Pemerintah Kabupaten.

“Dukungan yang dimaksud adalah berupa regulasi yang terkait dengan program aksi dalam rangka One village one product yang terdiri dari Peraturan Bupati, Perdes tentang RPJMDes dan Perdes RKPDes,” tandasnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Upaya percepatan penurunan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaunching Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di 3 titik Kampung KB yakni Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu, Desa Watumentade Kecamatan Rarowatu Utara dan Desa Anugrah Kecamatan Lantari Jaya, Kamis (14/9/2022).

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengungkapkan DASHAT diupayakan mampu mengubah pola perilaku masyarakat dalam penyiapan gizi seimbang yang dimulai keluarga. Kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga sangat membantu penurunan stunting.

“DASHAT ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang, jadi seluruh keluarga yang mempunyai resiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta (balita di bawah dua tahun), balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu melalui pemanfaatan sumber daya lokal termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya” terangnya

Hal ini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam penyiapan sumber daya manusia berkualitas menyambut bonus demografi. Jangan sampai para generasi penerus nanti terkena stunting yang mana mengalami gangguan tumbuh kembang pada tubuh dan otak karena kurang gizi.

“Stunting ini urusan kita bersama, inilah kenapa setiap ada acara penurunan angka stunting kawan- kawan forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), TNI Polri selalu kita libatkan” jelasnya

Lanjut H Abdul Azis, mengkritisi data stunting hasil SSGI tahun 2021 yang menempatkan Bombana pada angka 26,8 persen jumlah stuntingnya. Ia berharap data tersebut tidak benar, karena setelah dilakukan survei susulan langsung di lapangan beberapa lokus yang dianggap banyak stuntingnya justru tidak ditemukan anak stunting di tempat tersebut.

“Namun demikian, semua warga Bombana harus tetap waspada jangan sampai kecolongan sehingga stunting muncul di kabupaten yang kita cintai ini,” tutupnya.

Sedangkan Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra Dr.H Mustakim, M.Si mengatakan, dalam setiap sambutan selalu menekankan bahwa kegiatan masak memasak dalam program dashat ini dapat dibiayai dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa(ADD) tergantung kebijakan pemerintah setempat dalam hal ini para Kepala Desa

Kehadiran mereka kata Mustakim, diharapkan bisa memahami menu makanan sehat yang paling tepat dikonsumsi oleh para ibu hamil dan menyusui tsb. Para bumil dan menyusui inilah yang juga akan memakan hasil masakan dari dashat itu.

Namun demikian lanjut Mustakim, kegiatan masak memasak yang minimal sebulan sekali ini hanyalah sebagai stimulan atau media pembelajaran, yang lebih penting lagi adalah bagaimana warga desa bisa menghadirkan dashat di dalam dapurnya masing-masing, terutama dapurnya para bumil dan menyusui.

Kegiatan launching dashat dibuka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si, dihadiri Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra Dr H Mustakim, M.Si, Camat, Kepala Desa, Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Babinsa, Babinkamtibmas dan Pengurus kampung KB. (Adv)