Bombana, SultraNET. | Pengadilan Negeri Kelas II Pasar Wajo membuka layanan masyarakat di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (17/11/2022).

Untuk urusan administrasi, masyarakat Bombana tidak perlu lagi ke Kabupaten Buton seperti sebelumnya, cukup ke Mal Pelayanan Publik Bombana, hal itu dapat mengefisienkan waktu dan biaya.

PN Pasar Wajo resmi membuka delapan layanan antara lain Konsultasi/Advis Hukum, Informasi pembuatan surat keterangan melalui aplikasi eraterang, informasi pendaftaran perkara melalui e-Court, informasi persidangan melalui melalui e-Court.

Layanan lainnya yaitu permohonan informasi publik, pembuatan akun pada proses surat keterangan eraterang, kemudian penginputan data pemohon pada aplikasi, serta yang terakhir melayani pendaftaran perkara.

Dalam sambutannya Penjabat Bupati Bombana, H.Burhanuddin mengatakan tujuan kehadiran MPP Bombana untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kenyamanan masyarakat dalam berusaha ataupun segala urusan administrasi lainnya.

Karenanya MPP dituntut untuk memberikan kenyamanan, kemudahan efektifitas dan efisiensi waktu dan jarak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Agar pelayanan kita semakin hari semakin nyaman, semakin mudah dan murah,” ujarnya.

Mantan PJ. Bupati Konawe Kepulauan itu berpesan kepada DPM PTSP Bombana sebagai pengelola MPP Bombana untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik serta fasilitas terbaik disemua loket yang tersedia di MPP.

“Kedepan kita akan perluas atau mungkin gedung baru supaya lebih nyaman lagi,” jelas Burhanuddin.

Kadis SDA dan Binamarga Provinsi Sulawesi Tenggara itu berharap agar kedepannya Pengadilan Negeri benar benar berkantor di Kabupaten Bombana.

“Sehingga urusan urusan yang dilakukan di pasar Wajo bisa kita lakukan penuh di Bombana,” tandasnya.

Kendari, SultraNET. | Untuk mengenjot  pertumbuhan ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bombana pasca pandemi COVID-19, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengurus ke Kadin Bombana.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang saat ditemui awak media di Gedung Kadin Sultra, Rabu (16/11/2022).

“Sebenarnya Musyawarah Kadin Bombana sudah dilaksanakan sejak bulan Maret kemarin, namun ada proses seleksi untuk menentukan orang yang betul-betul layak ditempatkan sebagai pengurus Kadin Bombana,” ujar Anton Timbang.

SK Pengurus Kadin Bombana telah ditandatangani oleh Anton Timbang dan diserahkan ke Ketua Kadin Bombana, Irda Siswanto.

“Saya berharap dengan adanya SK ini, teman-teman Kadin Bombana dapat bekerja cepat dan membantu pelaku UMKM di Bombana,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Bombana, Irda Siswanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan pelaku UMKM.

“Nantinya kebijakan-kebijakan itu berdasarkan kondisi di lapangan,” ujar Irda Siswanto.

Ia menambahkan, pelaku-pelaku UMKM yang akan dibantu sudah terdata beserta solusi yang sudah disiapkan Kadin Bombana.

“Target program kami mulai dari pelaku UMKM, karena boleh dikata Kabupaten Bombana adalah wilayah surga investasi, jadi kami bertugas menjembatani pelaku UMKM seputar investasi di Bombana,” ucap Irda.

Ia memaparkan pihaknya telah mendata sekitar 24 pelaku UMKM di Kabupaten Bombana untuk didukung Kadin Bombana dan akan diusungkan ke perusahaan Smelther, Tambang, maupun Pemda.

“Pelaku UMKM dari bidang usaha tempurung atau batok kelapa, catering, dan lain-lain,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Sebanyak 7 daerah di Wilayah Sulawesi Tenggara telah menerima SK Pengurus Kadin dari Kadin Sultra.

Daerah tersebut yakni, Kadin Kota Kendari, Bau-bau, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan (Konsel), Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), dan Bombana. (Rls)

KENDARI, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Computer Security Insiden Response Team (CSIRT) di Hotel Qubah 9, Kota Kendari. Rabu, (16/11/2022).

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman keamanan informasi dan mencegah kebocoran data. Bimtek tersebut diikuti pengelola teknologi informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sultra.

Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, M. Ridwan Badallah, didampingi oleh Sekretaris Dinas, Supardin dan Kepala Bidang Persandian, Richardin M. Pua.

Penyelenggaraan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (Permen) Kominfo nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Dari kedua regulasi tersebut diatas, kemudian muncul Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nomor 10 Tahun 2019 tentang Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah.

“Sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencegah dan menanggulangi insiden keamanan siber yang mengancam aset-aset tritikal Pemerintah Daerah,” kata Richardin M. Pua, pada Laporannya.

Pemerintah Prov. Sultra melalui Diskominfo bersama BSSN membentuk SULTRAPROV-CSIRT dengan tugas utama, adalah menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Selain itu, untuk memberikan pengetahuan mengenai CSIRT, narasumber yang berasal dari BSSN RI, yakni; Achmad Ridho,S.Tr.TP dan Aprita Danang Permana, S.ST., M.Kom, keduanya adalah Sandiman Muda.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah, mengatakan, kebocoran data merupakan kondisi dimana data seseorang diakses tanpa izin. Data tersebut bisa berisi data personal maupun data suatu lembaga atau instansi. Kebocoran data bisa terjadi akibat pengelabuan (phising), menggunakan software ilegal dan lain sebagainya.

“Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat di era digital saat ini, dan untuk pengamanan data pemerintah maupun data pribadi, maka diperlukan sistem pengamanan informasi yang handal dan kuat,” Imbuh M. Ridwan Badallah.

Selain itu, M. Ridwan Badallah, menyampaikan, bahwa, SULTRAPROV-CSIRT perlu dikuatkan dan ditingkatkan, sehingga sistim pengamanannya dapat bekerja dengan baik, agar dapat menganalisa sedini mungkin insiden siber yang terjadi pada server pemerintah.

“Kepada peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, agar ilmu yang disampaikan narasumber dapat diserap serta dapat diaplikasikan,” Pungkas M. Ridwan Badallah. (**)

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dibawah kepemimpinan H. Burhanuddin sebagai Pejabat Bupati Bombana mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2023, Rabu (16/11/2022).

Saat membacakan pidato penyampaian rancangan APBD pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, H. Burhanuddin mengatakan untuk tahun anggaran 2023 Pemkab memperioritaskan 4 hal utama.

Keempat hal utama itu yakni peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas dalam mendukung pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan daya saing tenaga kerja, pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Dalam penyusunan rancangan APBD 2023 tetap mengacu pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bombana tahun 2023-2026, dimana tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan dari RPD.

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2023 mengangkat tema Peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan manusia mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Burhanuddin

Burhanuddin yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menjabarkan pendanaan prioritas daerah tahun 2023 yang meliputi peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas dalam mendukung pemulihan ekonomi antara lain melalui peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, jalan usaha tani dan perikanan, irigasi, revitalisasi pelabuhan dan penataan pasar.

Untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing tenaga kerja melalui pemberian bantuan bagi UMKM, pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penyelenggaraan misi dagang produk unggulan daerah, pameran produk unggulan daerah, pengembangan one product one village, pengalokasian anggaran fasilitasi penaman modal, serta peningkatan peran balai latihan kerja (BLK) dalam penyiapan tenaga kerja yang dapat di serap oleh perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten bombana.

“Yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bombana yaitu Bombana sebagai surga investasi,” bebernya.

Untuk pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinanantara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, pemberian bantuan beasiswa, penyediaan air bersih dan sanitasi layak serta penyediaan bantuan sambungan listrik gratis.

Sedangkan prioritas reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas antara lain melalui penataan kawasan Ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, pembangunan/rehabilitasi gedung kantor, pengalokasian anggaran kecamatan dan kelurahan, peningkatan belanja alokasi dana desa yang bersumber dari apbd serta penyediaan tambahan pengahasilan bagi ASN.

Mantan PJ. Bupati Konawe Kepulauan itu menambahkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023, belanja daerah Kabupaten Bombana direncanakan sebesar 1 triliyun 13 milyar 244 juta 954 ribu rupiah, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” bebernya

“Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan di paripurna DPRD dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (IS).

Bombana, SultraNET. | Proses pembebasan lahan untuk kegiatan industri pengolahan baja oleh PT. Bishi Industri Group (BIG) di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menimbulkan berbagai persoalan pelik di masyarakat.

Betapa tidak, beberapa orang warga pemilik lahan menilai kehadiran perusahaan setelah sempat vakum selama dua tahun tidak lagi menunjukkan itikad baik dan komitmen pemberdayaan sebagaimana dijanjikan saat pertama kali masuk di Bombana untuk berinvestasi pada tahun 2019 lalu.

Salah saorang pemilik lahan Saharuddin, Selasa (15/11/2022) mengatakan setelah dua tahun penantian masyarakat terkait pembayaran lahan di PT. BIG akhirnya pemilik lahan mendapat angin segar terkait kepastian pembayaran, sayangnya kepastian pembayaran ternodai dengan praktik tidak adanya transparansi dalam prosesnya.

“Masih banyak persoalan yang harusnya di selesaikan sebelum melanjutkan transaksi jual beli namun itu semua tidak dilakukan dan merugikan kepentingan pemilik lahan,” ujar Saharuddin.

Aktivis Pemuda Mataoleo menyebut salah satu contoh permasalahan yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pembayaran adalah terkait dengan ukuran dan status lahan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya.

Fakta lapangan dimaksud yaitu di data milik perusahaan lahan warga masuk kategori kosong sedangkan faktanya terdapat tanaman dan lahan tersebut masih produktif sampai saat ini.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk lahan kosong hanya seharga 35 juta rupiah sedangkan untuk lahan produktif sebesar 70 juta rupiah.

“Ini dulu yang penting untuk diselesaikan sebelum proses pembayaran karena berhubungan dengan besaran hak pemilik lahan, bukan seperti sekarang warga kendatipun masih bermasalah status lahannya sudah langsung diarahkan ke transaksi pembayaran,” tegas Saharudin.

Jika persoalan ini tidak kunjung diselesaikan, ia dan beberapa pemilik lahan lainnya menolak untuk menjual lahannya kepada perusahaan dan menarik semua dokumen lahan yang telah diserahkan sebelumnya.

Yang lebih parah lagi, manajemen perusahaan telah mengalami perubahan personil antara yang meminta lahan warga untuk dijual dengan melibatkan warga lokal hari ini sudah tidak dilibatkan lagi sehingga komitmen dan janji awal agar warga mau melepaskan lahannya kepada perusahaan saat ini sudah tidak ada kepastian lagi dan cenderung diabaikan.

“Kami awalnya mau melepas lahan kami karena ada janji janji dan komitmen yang itu sudah dituangkan dalam MoU (Memorandum of understanding.red) tapi oleh manajemen baru tidak dibicarakan lagi, kalau seperti ini kami tegas menolak melepas lahan kami,” tegasnya

Untuk itu, ia berharap agar menajemen lama perusahaan tidak lepas tangan dan tetap harus memastikan isi MoU dengan perusahaan yang dijanjikan untuk di notariskan agar tetap menjadi prioritas karena manajemen baru saat ini komitmen itu sudah tidak pernah dibahas lagi.

“Kami mau melepas lahan kami bukan cuma karena tawaran harga tetapi ada MoU yang disepakati dengan manajemen lama dan itu menyangkut kepastian kesejahteraan pemilik lahan usai lahannya dibeli oleh PT. BIG, kalau itu tidak ada lagi kepastian dan jaminan kami tegas menolak menjual lahan kami.” tandasnya.

Hingga berita dirilis manajemen PT. Bishi Industry Group (BIG) belum terkonfirmasi. (IS)

Bombana, SultraNET. | Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dilakukan penilaian oleh pihak eksternal Polri Bombana melalui survey dengan menggunakan aplikasi indeks tata kelola Polri, bertempat di Aula Polres Bombana. Selasa (15/11/2022).

Kapolres Bombana Tedy Arief Soelistyo mengatakan kegiatan survey eksternal berbasis online itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini untuk mengukur kinerja dan capaian reformasi Polri,” ujar Teddy Arief Soelistyo

Ia menyebut pelibatan elemen masyarakat dalam penilaian kinerja Polri agar didapatkan penilaian yang objektif, fair dan akurat sehingga output kegiatan ini dapat dijadikan rujukan pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja Polri.

“Outputnya sebagai bahan pimpinan mengambil kebijakan untuk memperbaiki kinerja Polri dimasa mendatang,” ujarnya

Pelaksanaan survey melibatkan berbagai pihak sebagai koresponden antara lain Kalangan birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan insan Pers.

Teddy Arief Soelistyo berharap responden dapat memberikan penilaian secara objektif sehingga hasil survey menjadi akurat.

“Hasil survey ini sangat penting untuk perbaikan kinerja POLRI,” tandasnya.

Pewarta : Idris Hayang

Rumbia, SultraNET. – Sebanyak 8 sekolah di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima Sertifikat Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), dari Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari,  bertempat di Ruang Rapat Measa Laro Sekretariat Daerah, Selasa (15/11/2022).

Dalam sambutan  Pj. Bupati Bombana yang dibacakan oleh Sekda Bombana Man Arfa, menyebut bahwa Aksi Nasional PJAS telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011.

Sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS  yang aman, bermutu, dan bergizi dilakukan melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga Pemerintah, dan Lintas Sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.

“Kabupaten Bombana merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokus intervensi keamanan PJAS pada Tahun 2022 oleh BPOM dan hari ini dilaksanakan penyerahan sertifikat keamanan PJAS Aman Kepada Sekolah yang dinilai memenuhi persyaratan yaitu sekolah yang mendapatkan nilai minimal 70,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan dengan tersampaikannya informasi yang benar tentang kesehatan kepada siswa maka diharapkan mereka akan memahami tentang pentingnya memilih jajanan sehat.

Ia menyebut, usia sekolah dan remaja termasuk generasi emas yang harus terpantau tumbuh kembangnya sehingga dengan sinergitas BPOM, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, ia berharap sekolah-sekolah di Bombana dapat meraih predikat paripurna pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) nya untuk memastikan jajanan yang tersedia di sekolah sehat dan bergizi.

“Dengan sinergitas semua pihak kita yakin sekolah sekolah di Bombana mampu meraih predikat paripurna,” singkatnya.

Adapun sekolah yang menerima sertifikat PJAS Aman antara lain : SMPN 2 Rumbia, SMPN 6 Rarowatu, SMPN 10 Poleang Selatan, SDN 08 Kasipute, SDN 27 Doule, SDN 33 Kasipute, MTSN 2 Bombana, dan MAN 1 Bombana.

Kedelapan sekolah yang telah menerima sertifikat PJAS Aman tersebut Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan agar terus melanjutkan kegiatan ini secara mandiri untuk keberlangsungan program intervensi keamanan PJAS di Kabupaten Bombana.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala BPOM Kendari beserta rombongan, Para Asisten, staf ahli dan Kepala OPD, serta para undangan peserta kegiatan sertifikasi keamanan PJAS di Kabupaten Bombana. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Matahari Bangsa Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana menjalani visitasi proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), Sabtu (12/11/2022).

BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas melakukan visitasi terhadap kelayakan satuan pendidikan di PKBM Matahari Bangsa yaitu Muh. Irsal dan Bahtiar.

Kepada awak media, Muh. Irsal menjelaskan asesor yang melakukan visitasi di Bombana terdiri dari beberapa Tim sedangkan Timnya sendiri telah bekerja selama 4 hari dan bakal melakukan visitasi di 4 PKBM salah satunya yaitu PKBM Matahari Bangsa yang baru saja selesai dilakukan.

Ia menyebut dalam proses visitasi akreditasi terdapat pengelola Satuan Pendiri yang salah kaprah yang menganggap tim asesor sebagai tim audit atau tim pemeriksa.

Padahal menerutnya keberadaan tim visitasi adalah untuk menggali kembali capaian lembaga pendidikan selama berdiri.

“Pemerintah ingin tau sejauh mana capaian lembaga itu selama proses pembelajaran mereka,” ujar Muh. Irsal

Karena menurutnya selama ini banyak warga yang menganggur kemudian masuk belajar di PKBM, setelah menyelesaikan pendidikan warga tersebut kembali menganggur.

Padahal harapan Pemerintah agar lulusan dari pendidikan Non Formal kesetaraan Paket C telah memiliki basic kemampuan life skill punya ijazah dan bisa bekerja.

“Jika dulu Akreditasi ini berbasis dokumen, sekarang arahnya Pemerintah menggali apa yang sudah dicapai dengan kurikulum dan silabus yang ada,” bebernya.

Ia menilai selama melakukan visitasi Pengelola satuan pendidikan memiliki motivasi yang tinggi untuk berbuat meningkatkan life skill warga belajarnya dengan memanfaatkan potensi daerah namun terkendala dengan fasilitas dan alat yang ada.

Salah satu contoh di Kecamatan Poleang Barat yang memiliki potensi Banyaknya sabuk dan tempurung kelapa yang menjadi limbah padahal jika dimanfaatkan sebagai kerajinan dapat bernilai ekonomi bagi warga belajar.

“Namun dari beberapa diskusi kami dengan pengelola bahwa kendalanya ada di peralatan dan fasilitas, inilah yang perlu disampaikan ke Pemerintah agar potensi ini dapat di manfaatkan,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan adanya proses Akreditasi di satuan pendidikan sebagai  penjaminan mutu pendidikan dapat memotivasi pengelola satuan pendidikan meningkatkan kualitas dan layanan di satuan pendidikan masing-masing.

“Kita berharap dengan proses akreditasi ini, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan serta kendala kendala yang dihadapi di lapangan dapat di ketahui oleh Pemerintah,” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Untuk meningkatkan kualitas program Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bimbingan terpadu gelombang III. Sabtu (12/11/2022).

Kepala DPPKB Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan kegiatan ini di gelar bertujuan untuk peningkatan kualitas program Bangga Kencana dan juga upaya peningkatan kapasitas UPTD dan PKB/PLKB Dalam meningkatkan capaian kesertaan ber KB serta untuk mengetahui permasalahan tingkat lapangan dan strategi sehingga dapat berhasil ke depannya.

“Program Bangga Kencana adalah program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan,” ujar Abdul Azis

Ia menyebut program ini mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas. Menurutnya pelaksanaan program Bangga Kencana membutuhkan tenaga-tenaga yang andal, profesional dan berpengalaman agar tujuan dari program dapat tercapai baik dalam memberikan pelayanan, edukasi dan konseling kepada masyarakat.

“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini sangat penting bagi kita dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menyukseskan program Bangga Kencana di Kabupaten Bombana,” beber Mantan
Kadis Capil Bombana itu.

Dirinya berharap, seluruh Sumber Daya Manusia (SDA) yang ada di masing-masing wilayah, menyamakan persepsi dalam pencapaian Bangga Kencana dan intervensi Prioritas yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan.

Ia menambahkan, program Bangga Kencana tidak sekedar penggunaan alat kontrasepsi dan mengatasi ledakan penduduk, tetapi merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan pembangunan sektor terkait lainnya.

“BKKBN diberi tugas sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus turun menjadi 14 persen pada 2024. Itu bukan tugas ringan perlu dukungandan sinergitas semua pihak,” tutupnya.

Rumbia, SultraNET. – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) punya cara tersendiri untuk meningkatkan kinerja jajarannya yang bertugas di Kecamatan dan Desa yaitu dengan memberikan reward jika mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala DPPKB Bombana, H. Abdul Azis mengatakan reward bakal diberikan kepada para Sub Koordinator Penata Kependudukan Keluarga Berencana dan Kepala UPTD Balai Penyuluh (Ka. UPTD), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mampu menunjukkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada Masyarakat.

“Itu saya kasih reward karena pencapaian nya bagus, pelaporannya bagus, pokoknya pelayanannya kepada masyarakat bagus tanpa pilih kasih,” ujar H. Abdul Azis usai memimpin langsung kegiatan Bimbingan Terpadu Penguatan Pelaksanaan Program Bangga Kencana 2022, yang dilaksanakan di Hotel Rahmat, Kelurahan Kasipute, Jumat (11/11/2022).

Mantan Kadis Capil Kabupaten Bombana itu menjelaskan adapun bentuk reward yang diberikan berupa kendaraan untuk memudahkan penerima dalam melaksanakan tugas di lapangan serta menjadi daya dorong buat aparatur lainnya dalam bekerja.

“Kalau kita berprestasi pasti ada penghargaan dari pimpinan,” jelasnya.

Pria yang aktif di Organisasi Radio Amatir itu berharap para Sub Koordinator Penata Kependudukan Keluarga Berencana dan Kepala UPTD Balai Penyuluh, Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana memberikan pelayanan yang terbaik dalam bekerja.

“Insya Allah akan mendapatkan reward dari saya selaku pimpinan,” Pungkasnya.

Ditempat yang sama Pelaksana Harian Kepala UPTD Kabaena Timur, Ajriah Am.Keb mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah memilih unit kerjanya untuk mendapatkan reward karena dinilai mampu menaikan target capaian dari yang sebelumnya hanya 60 persen pada bulan Mei 2022 hingga saat ini mampu mencapai angka 95 persen.

“Alhamdulillah dan terimakasih banyak buat Pimpinan, reward ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas tugas kami di lapangan, semoga ini juga menjadi pemicu buat kami untuk terus berbuat dan bekerja lebih giat lagi.” Singkat Ajriah.