Kendari, sultranet.com – Kepengurusan Syarikat Islam (SI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2016-2021 mendapatkan sorotan dari Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW-SEMMI) Sultra.

Ketua Umum PW SEMMI Sultra, Asbar Pranandi meminta Ketua Umum DPP/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva Hamdan Zoelva  untuk segera memecat pengurus SI Provinsi Sulawesi Tenggara karena dianggap gagal mengurus organisasi.

“Saya tadi berkomunikasi ke Pengurus Besar SEMMI terkait beberapa persoalan SI dan SEMMI di Sultra, saya bilang ke sekjend PB SEMMI untuk sampaikan ke bang Hamdan Zoelva sebegai Ketum DPP untuk pecat saja pengurus SI (Syarikat Islam.red) sultra,” ujar Asbar. Rabu (15/6/2022).

Asbar menilai jabatan strategis para pengurus seharusnya mampu mengerakkan organisasi di daerah.

“Mereka ini pengurus punya jabatan strategis dan mengurus SI sejak 2016-2021, ada Bupati, ada Wakil Bupati dan Ketua DPRD tapi hanya persoalan menghadirkan sekretariat dan pembentukan pengurus cabang SI di 17 kabupaten/kota saja susahnya,” beber Asbar

Ia menyebut dalam waktu dekat Pengurus PW SEMMI Sulawesi Tenggara akan menyurat secara resmi ke DPP Syarikat Islam/Laznah Tanfidziyah di Jakarta untuk merekomendasikan penganti Pengurus Syarikat Islam Sulawesi Tenggara.

“Dalam waktu dekat kami akan mengirim surat ke DPP SI untuk merekomendasikan nama penganti pengurus SI Provinsi Sulawesi Tenggara biar lebih bisa mengerakkan roda organisasi,” Pungkasnya.

Pewarta : Sul

SultraNet, Kendari – Hitungan Minggu, Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah sebentar lagi akan tiba, dibalik sebelum hari raya itu tiba, Indonesia saat ini tengah di teror penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang hewan Ternak seperti sapi, kerbau, domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus serta mudah menular.

Mencegah Teror penyakit PMK ini meluas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Kendari menyarankan agar masyarakat melakukan penyembelihan hewan kurban di RPH untuk memastikan kesehatan ternak yang akan disembelih.

“Dari pemerintah kota sendiri sudah menyarankan untuk melakukan pemotongan kurban di RPH, dan kami siap melayani itu,” Kata Kepala UPTD RPH Kota Kendari Raden Muhammad Romy Yulianto pada awak media.

Raden melanjutkan, warga yang ingin melakukan pemotongan di RPH wajib menyertakan surat keterangan kesehatan dan surat jual beli hewan ternak.

“Syaratnya sertakan surat keterangan kesehatan hewan dan surat jual beli hewan ternak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan sebelum melakukan penyembelihan, hewan ternak akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter Hewan RPH.

“Hewan ternak yang masuk dan akan dipotong terlebih dulu menjalani pemeriksaan fisik (antemortem), jika memenuhi syarat maka penyembelihan dapat dilakukan,” Katanya.

“Setelah itu pemotongan, dilakukan pemeriksaan pasca pemotongan (postmortem) yaitu pemeriksaan organ dalamnya,” Tambahnya.

Jika dari hasil pemeriksaan menyatakan memenuhi syarat, maka daging hewan ternak yang telah disembelih layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan oleh masyarakat.

Olehnya itu, Romy menegaskan, agar keamanan hewan kurban terjamin kesehatannya dan layak untuk dikonsumsi, maka sebaiknya masyarakat melakukan kurban atu pemotongannya di RPH Kendari.

“Sesuai amanat Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, daging-daging yang di pasarkan harusnya melalui RPH, pemotongan diluar dari RPH tidak dijamin apakah sapinya berpenyakit, ilegal atau tidak,” Tegasnya.

Ditempat yang berbeda, sehari sebelumnya awak media menemui pihak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra).

Kepala Bidang dan Kesehatan Hewan Distannak, Jabar menegaskan untuk menangkal penyakit PMK hewan ternak harus memiliki surat Kesehatan Hewan (SKH).

” Surat Kesehatan Hewan  (SKH) adalah salah satu syarat utama pendistribusian hewan ternak baik itu yang akan masuk di daerah Sultra maupun yang akan keluar nantinya,” Ungkapnya.

“Jika tidak memiliki SKH dari dokter hewan atau karantina yang menerangkan hewan ternak sehat maka ternak tersebut tidak dapat masuk ke Sultra begitupun sebaliknya,” ungkapnya.

Jabar menyampaikan bahwa belum ada laporan untuk sementara ini, tentang penyakit PMK yang menjangkit Hewan Ternak di Kota Kendari ataupun kabupaten lainnya di Sultra.

“Kami sudah melakukan pengecekan, dan untuk saat ini belum ada laporan yang kami terima tentang Ternak yang terjangkit PMK,” Tutupnya.

Reporter : Sul

Bombana, HarapanSultra.COM | Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29, tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana,  menggelar kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana, Rabu (15/06/2022).

Saat ditemui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor, DPPKB terus meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi pasangan usia subur dan pengendalian angka kelahiran dalam satu keluarga akan berdampak kepada penurunan prevalensi stunting, kegiatan KB ini merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak diseluruh indonesia.

“ini kegiatan nasional dan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia dalam rangka harganas atau hari keluarga nasional ke 29, tahun 2022, selain itu manfaat dari kegiatan ini penting karena dapat mengatur jarak kelahiran anak. Karena dengan bisa mengatur jarak kelahiran anak dapat mencegah terjadinya stunting,” urainya.

Untuk itu saat ini, BKBBN menjadi Koordinator pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting, karena resiko stunting diakibatkan dari  jaraknya kelahiran terlalu dekat. Melalui kegiatan  ini diharapkan Jika ingin keluarga berkualitas gunakan KB untuk bisa mengatur jarak lahir sehingga melahirkan anak yang sehat.

“Hari ini kita turun langsung kelapangan bersama seluruh Pejabat eselon III dan IV lingkup Dinas PP dan KB dan Petugas UPT Puskesmas sebagai petugas pelayanan KB Serentak untuk memastikan semua berjalan dengan baik, kemudian memberikan motivasi serta meyakinkan bahwa keterpaduan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dalam semua sektor,” jelas H. Abdul Azis.

Untuk diketahui, target Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Kabupaten Bombana sebanyak 876 Akseptor dan dapat tercapai 2.536 Akseptor atau 289,50%, hal ini tentunya berkat kerjasama Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bombana, Penyuluh KB, Kader dan Pihak Puskesmas se-kabupaten Bombana.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja baik Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, UPT Puskemas, Bidan Desa, PKB/PLKB dan Kader yang telah menyukseskan kegiatan ini” tutupnya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana Herlina, SKM., M.Kes menjelaskan Pelayanan KB diadakan tidak hanya di rumah sakit, puskesmas, klinik, klinik dokter, dan tempat praktik mandiri bidan. Metode pelayanan KB yang diadakan meliputi pelayanan KB ulangan, pelayanan ganti cara (metode), pelayanan KB pascapersalinan, serta pelayanan KB baru.

Lebih jauh Herlina menyebut kekurangan gizi pada anak (stunting) terkait erat dengan jarak kehamilan dan kelahiran. “Terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu banyak, serta terlalu tua atau muda usia ibu melahirkan menjadi faktor tingginya angka kematian ibu dan bayi tentunya juga menjadi faktor terjadinya stunting,” kata Herlina.

Menurutnya, pembangunan keluarga yang sehat harus direncanakan melalui KB, oleh karenanya dengan adanya program ini dapat dimanfaatkan oleh warga, untuk bisa memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang terencana dan bahagia.

Karena itu Herlina berharap antusiasme masyarakat menjadi akseptor KB guna merencanakan kehamilan dan kelahiran dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Rls)

Rumbia, SultraNET.  |  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana Man Arfa melepas sebanyak 30 peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Wanita dan 3 pelatih kontingen Pesparawi Bombana yang akan bergabung dengan kontingen Pesparawi Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti event Pesparawi tingkat Nasional ke-13 yang akan di selenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 26 Juni 2022 mendatang, bertempat di Lantai 1 gedung Kantor Bupati Bombana. Senin (13/6/2022).

Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Nasional adalah suatu ajang Pesta Paduan Suara gerejawi yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN).

Bupati Bombana yang di wakili oleh Sekda Man Arfa dalam arahannya berharap, kontingen paduan suara wanita asal Kabupaten Bombana dapat memberikan penampilan yang maksimal pada event pesparawi nasional ke-13 di Yogyakarta.

Man Arfah mengaku sangat bangga. Sebab, ada 30 perwakilan dari Kabupaten Bombana yang telah melewati seleksi yang berat, sehingga bisa bergabung dengan kontingen Provinsi Sulawesi tenggara

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas terpilihnya LPPD Bombana yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di kategori paduan suara wanita di Pesparawi Nasional ke di Jogjakarta,” Ucap Man Arfa.

Lebih lanjut Jenderal ASN di Bombana itu menitipkan pesan kepada seluruh peserta dan official yang akan berangkat nanti untuk menjaga nama baik Daerah.

” Jadikan juga Ajang nasional ini untuk bisa memperkenalkan dan promosi budaya daerah sehingga bisa terkenal di nasional hingga mancanegara,” pesannya

Sementara itu, Ketua Rombongan Pesparawi Kabupaten Bombana, Semuel Kadmaerubun mengatakan para peserta yang berjumlah 30 orang ini sudah melakukan latihan sejak 7 Bulan yang lalu dengan di dampingi 3 orang pelatih sekaligus official.

” Target utama kami adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat daerah ini agar bisa mengharumkan nama Bombana dan Sulawesi Tenggara di kancah Nasional,” Ujar Semuel pada awak media di sela sela latihan pemantapan.

Semuel juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab Bombana yang telah membantu dengan maksimal mulai dari awal hingga keberangkatan nanti.

” Mohon doa dan restunya dari seluruh warga Bombana agar kami bisa memberikan yang terbaik, selain itu ini juga akan jadi kado perpisahan buat Bupati Bombana Bapak H.Tafdil di akhir periode Jabatan nya.” Pungkas Salah satu Kabid di Dinas PU Kabupaten Bombana itu.

Untuk di ketahui 30 peserta asal Kabupaten Bombana ini, akan bertolak ke Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2022 dan berlomba pada tanggal 24 Juni mendatang.

SultraNet, Kendari – Tim Satreskrim dan Tim Sat Narkoba Polresta Kendari berhasil mengamankan Empat pelaku penganiayaan di depan Kampus UHO pada, Senin (13/6/22).

Keempat pelaku tersebut antaralain inisial MH (21) tahun, inisial K (24) tahun, inisial F (24) tahun dan saudara Z (24) tahun.

Melalui siaran persnya, Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman menerangkan setelah memiliki bukti permulaan yang cukup patut diduga tersangka telah melakukan Tindak pidana Pengeroyokan.

“Tersangka berhasil ditangkap di Asrama Hocimin Lr. Salangga Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari,” Ungkapnya.

Selanjutnya, dari penangkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam berupa parang sebanyak dua bilah beserta sarungnya, satu buah samurai beserta sarungnya, satu bilah badik beserta sarungnya dan satu buah sarung parang.

“Para tersangka dan barang bukti yang disita di bawa ke Mako Polresta Kendari guna proses Sidik lebih lanjut,” Jelasnya.

“Pelaku dijerat Pasal 170 KUHP tentang Tindak pidana Pengeroyokoan dilakukan dengan cara Pelaku melakukan Penganiayaan secara bersama-sama,” Pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya salah satu pelaku pelaku pengeroyokan dengan inisial Y (30) tahun telah diamankan lebih awal semalam, kini pelaku berjumlah lima orang dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pantauan awak media, kondisi depan kampus UHO relatif membaik.

Reporter : Sul 

SultraNet, Kendari – Salah satu terduga pelaku bentrokan depan kampus Universitas Haluoleo (UHO) di lorong Salangga Jalan HEA. Mokodompit Kelurahan Lolora Kecamatan Kambu Kota Kendari minggu tadi berhasil diamankan.

Terduga pelaku tersebut berinisial Y (30) tahun merupakan salah satu pemicu terjadinya saling serang antar kedua kelompok di depan Kampus UHO pada, Minggu 12 Juni 2022 pukul 16.30 WITA.

Melalui keterangan persnya, Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman menyampaikan, terduga pelaku kericuhan depan kampus UHO telah diamankan oleh Mapolresta Kendari.

“Salah satu Pelaku inisial Y telah di amankan setelah sebelumnya menyerahkan diri kepada Buser77 Satreskrim Polresta Kendari,” Katanya dalam siaran pers yang diterima awakmedia.

Lanjutnya, saat ini kapolresta bersama personil Brimob sedang menyisir tempat kejadian dan Mengondusifkan wilayah Kampus UHO.

“Personel Polresta Kendari dan Sat Brimobda Sultra melakukan penyisiran di lorong-lorong seputaran depan Kampus UHO dan masih bersiaga di depan Kampus UHO namun situasi mulai Kondusif,” Kata Kapolresta Kendari

Kericuhan ini terjadi berawal dari LA (27) menyambangi kediaman Kost keluarganya di lorong Salangga, berselang beberapa saat setelah korban tiba, ia mendengar ada pertengkaran diluar kost keluarganya.

Berniat baik untuk melerai pertengkaran tersebut, naas menimpa, korban malah terkena tendangan dari terduga pelaku.

“Korban keluar dengan maksud melerai namun tiba-tiba teman dari yang bertengkar saudara Y terduga pelaku datang memukul Korban,” Ungkapnya.

“Kemudian datang teman terduga pelaku berinisial MH juga memukul Korban dengan menggunakan parang namun Korban menghindar, lalu MH menendang Korban pada bagian dada sehingga Korban terjatuh lalu teman-teman MH memukuli Korban,” Tambahnya.

Hingga saat ini kondisi seputaran kampus UHO kembali kondusif, untuk selanjutnya pihak kepolisian masih menyelidiki dan memeriksa beberpa saksi dan berupaya menangkap terduga pelaku lainnya.

“Akan kami dalami, dengan tindak lanjut memeriksa saksi dan mencari terduga pelaku lainnya,” Pungkasny.

Reporter : Sul 

SultraNet, Kendari – Kericuhan kembali memanas depan Universitas Unhalu (UHO), hal ini terjadi akibat dugaan tindak pindana pengeroyokan terhadap LA (27) di Lorong Salangga Jalan HEA Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Minggu 12 Juni 2022.

Dugaan tindak pidana dilakukan oleh Y (30) dan kawan-kawan di salah satu lorong depan kampus UHO pada pukul 12.30 WITA.

Awal mula Kejadian terjadi saat korban menyambangi Kost Keluarganya di Lorong Salangga (Lt). Di luar Kamar Kost terdengar pertengkaran antara sodara A dan T, kemudian Korban keluar dengan maksud melerai namun tiba-tiba teman sodara T yakni Y datang memukul Korban.

“Korban menyambangi Kost keluarganya di Lorong Salangga, diluar kost keluarga korban terjadi keributan, korban bermaksud melerai,” Kata Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman melalui siaran pers.

Tidak hanya itu, korban sempat akan ditebas menggunakan sebilah parang oleh pelaku akan tetapi korban berhasil menghindar, LA juga terkena sepakan oleh salah seorang teman dari pelaku dengan inisial MH hingga korban terkapar.

“Kemudian teman pelaku MH menendang Korban pada bagian dada sehingga Korban terjatuh lalu teman-teman MH memukuli Korban kemudian Korban bangun dan melarikan diri,” Kata Kapolresta Kendari.

Hasil dari pertikaian tersebut mengakibatkan ketegangan di depan Kampus UHO, pukul 16.30 Wita. Saat ini, Polres Kendari dan Brimob turun untuk mengamankan kondisi dilapangan serta bersiaga di depan Kampus UHO.

Reporter : Sul 

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan meresmikan Gedung Public Safety Center (PSC) 119 Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu Kabupaten Bombana, Senin (06/06/2022).

Peresmian Gedung PSC 119 dilakukan oleh Bupati Bombana H.Tafdil ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita di pintu utama Gedung PSC 119  beralamat Jl. Jend A Yani, Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya H.Tafdil menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bombana sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hal itu sesuai dengan visi dan Misi Kabupaten Bombana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022 dan sesuai Permenkes 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

” Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 merupakan pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat bencana, kecelakaan kerja dan ke bakaran dan kecelakaan lalu lintas dengan bekerja sama dengan tempat pelayanan kesehatan darurat yang sesuai secara bertahap,” Jelas H. Tafdil

Bupati Bombana dua periode ini juga mengatakan Pelayanan PSC-119 Kabupaten Bombana dengan motonya CTS ( Cepat,Tepat, Selamat) di harapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada segenap masyarakat Bombana dalam penanganan kegawat daruratan medis dan juga dapat berkoordinasi dengan lintas sektor seperti BPBD, TNI/POLRI, PMI, dan DAMKAR.

“Begitupun untuk jajaran Dinas Kesehatan khususnya para Kepala Puskesmas dan staf. Saya sangat berharap agar dapat mensinergikan pelayanan yang ada saat ini untuk sekiranya agar mensingkronkan dengan program Kerja PSC-119, dan ini dapat menjadi sarana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, lebih meningkatkan kualitas layanannya sehingga status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya lebih meningkat.” tandas Ketua Partai PAN Kabupaten Bombana itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin menjelaskan, pelayanan PSC 119 mirip dengan UGD. Hanya saja, pelayanan UGD orang yang membutuhkan pelayanan harus datang di rumah sakit setempat.

“Kalau PSC 119 tidak. Umpanya ada yang kecelakaan di mana dia kecelakaan di situ kita observasi, di sana kita periksa kalau bisa selesai sampai di situ saja. Kalau tidak, kita bawa di RS,” jelas Darwin.

“Tidak ada lagi kendala bahwa pemerintah tidak ada di tengah masyarakat. Dengan PSC 119 pemerintah akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan selamat,” sambungnya.

Mantan Kepala BKD Bombana ini menambahkan, layanan PSC 119 juga terintegrasi dengan setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang ada di wilayah itu.

Bersamaan dengan peresmian, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyediakan tiga unit Ambulance yang dilengkapi dengan peralatan medis memadai. Sementara untuk wilayah kepulauan, pemerintah juga punya Ambulance laut.

“Kita sudah latih 35 orang petugas dari masing -masing wilayah. Nanti kita bagi sip. Di PSC memang harus 24 jam,” pungkasnya.

Pewarta : Muh. Adnan

Bombana, SultraNET. | Jaringan Suara Nusantara (JSN) merilis hasil survey terkait elektabilitas Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam survey yang digelar pada 20 Mei hingga 31 Mei 2022, tercatat Elektabilitas Partai Golongan Karya (Golkar) meningkat mencapai 28,81 Persen.

Angka ini menempatkan Golkar diperingkat kedua perolehan Elektabitas Partai Politik di Kabupaten Bombana.

Direktur Eksekutif JSN, Lery Iskandar Syamsu menyebutkan, meningkatnya Elektabilitas Partai Golkar di Kabupaten Bombana ini, dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya Program kerja kepengurusan Partai Golkar dinilai berhasil dan diterima oleh masyarakat luas.

Hal lain yaitu Figur Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bombana, Heryanto, yang dinilai bersih dan merakyat.

” Partai Golkar diperingkat kedua, bersaing ketat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) diperingkat pertama dengan Elektabilitas 30,42 Persen, dan Partai Gerindra diperingkat Ketiga dengan Elektabilitas 5,94 Persen,” kata Direktur Eksekutif JSN, Lery Iskandar Syamsu, saat Konferensi Pers disalah satu hotel di Kendari, Minggu (05/6).

Selanjutnya diperingkat Keempat Partai Nasdem Dengan Elektabilitas 5,03 Persen, menyusul PDIP 2,59 Persen, Demokrat 2,24 Persen, PKS 0,91 Persen, serta PKB dan PPP 0,35 Persen.

” Ada 23,08 Persen masyarakat yang belum menentukan pilihan, perolehan Elektabilitas Partai Politik ini masih bisa berubah, seiring kerja-kerja politik seluruh Parpol hingga Pemilu 2024,” tutup Lery Iskandar.

Sebagai catatan, Survey Elektabilitas Partai Politik oleh Jaringan Suara Nusantara (JSN), melibatkan 1430 Responden yang tersebar di 143 dari 22 Kecamatan di Kabupaten Bombana, dengan Margin Error 2,5 Persen. (IS)

Bombana, SultraNET. | Dibawah kepemimpinan H. Tafdil sebagai Bupati Bombana selama dua Periode, Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP-RI) kembali diraih Kabupaten Penghasil emas itu sehingga mencatatkan menerima penghargaan serupa sebanyak 9 kali berturut turut.

Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Tenggara, Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA. kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu Wakil Bupati Bombana Johan Salim.SP.,M.Si dan Ketua DPRD Bombana Arsyad, S.Pd., MH didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana Drs.Man Arfa, M.Si., Asisten III Setda Bombana Ridwan S.Sos.,M.PW, Kepala Inspektorat Bombana Muslihin, SP bersama Kepala BKD Bombana H. Engki, SE,M.Si, Selasa, 31 Mei 2022, bertempat di Auditorium BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Atas capaian yang diperoleh, Wakil Bupati Johan Salim mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bombana, serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih di lingkup Pemkab Bombana yang sudah bekerja secara jujur, transparan dan akuntabel.

”Alhamdulillah, Bombana kembali mendapatkan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” ujar Johan Salim.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim dari BPK yang telah memeriksa selama kurang lebih dua bulan termasuk juga arahan-arahan agar ke depannya lebih baik lagi.

Ditempat yang sama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP menambahkan capaian Opini BPK atas LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas sistem pengendalian intern.

“Alhamdulillah Kabupaten Bombana mampu mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI selama sembilan kali secara berturut-turut,” ujar Muslihin.

Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA mengungkapkan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

“Namun, bukan berarti kebal terhadap kasus -kasus yang berkaitan dengan korupsi, jadi kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.