Bombana, SultraNET. | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak se-Kabupaten Bombana yang bakal digelar pada hari Minggu, 20 Februari 2022 atau menyisakan 2 hari lagi, sebagai momentum menentukan Pemimpin di Desa untuk 6 tahun mendatang diharapkan melahirkan pemimpin yang dapat membawa perubahan di Desa ke arah yang lebih baik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar. Jumat (18/2/2021) mengatakan untuk melahirkan pemimpin terbaik di Desa hanya bisa dicapai jika proses Pilkades berjalan secara demokratis yang sehat tanpa  intervensi kepada masyarakat pemilih terlebih oleh oknum Camat maupun oknum pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa.

Ia menyebut berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan laporan warga ditemukan ada beberapa oknum pejabat baik itu Camat, Pj. Kepala Desa maupun Aparatur Sipil Negara lainnya ditemukan tidak netral.

“Para camat dan PJ harus menjadi fasilitator yang netral, tapi faktanya banyak oknum pejabat tersebut yang tidak netral,” ujar Ketua PKB Bombana itu.

Mantan Komisioner KPU Bombana itu menilai jika ini dibiarkan, ia khawatir Pilkades yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik justru terjadi sebaliknya.

“Mana Pilkades ini tanpa Panwas, politik transaksional luar biasa terbukanya. Kelihatannya ini bakal menjadi Pilkades terburuk sekalipun berjalan secara aman,” jelas Iskandar.

Anggota Legislatif Dapil Kabaena itu menambahkan, Pilkades yang baik dapat dicirikan dengan semua unsur penyelenggara dari semua tingkatan baik PPTK dimana para Camat yang menjadi perpanjangan tangan PPTK di Kecamatan, PPTD, dan PPS  serta para PJ Kepala Desa, kesemuanya benar benar harus netral dan berjalan “on the track“.

Kemudia ciri yang kedua yaitu minimnya politik uang bahkan sampai nol serta yang Ketiga yaitu akuntabilitas dimana semua pihak dapat menerima hasil Pilkades.

“Karena kasian jika sampai terpilih karena politik uang, dari mana dapat uang pengembalian sehingga dampaknya nanti pembangunan di Desa tidak berjalan baik ada contoh lalu beberapa Kades terjerat kasus,” tutupnya (IS).

Bombana, SultraNET. | Calon Kepala Desa Rompu Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara bernomor urut 4, Moh. Iqbal berkomitmen bakal menjadikan Desa Rompu-Rompu sebagai Desa yang Mandiri dan Sejahtera jika ia terpilih sebagai Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Bombana pada Februari 2022 mendatang.

Kepada awak media SultraNET., Suami dari Asmira itu menegaskan untuk menjadikan Rompu-Rompu sebagai desa yang mandiri dan sejahtera, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik saja namun juga  terhadap sektor sektor lain seperti pendidikan, kesehatan serta perekonomian masyarakat desa.

Moh. Iqbal, menyebut majunya ia sebagai salah satu Calon Kepala Desa merupakan dorongan dan kepercayaan masyarakat yang memiliki harapan tercapainya perubahan dan kemajuan Desa menjadi lebih lebih baik lagi.

“Dorongan dan kepercayaan inilah yang patut saya hargai, saya junjung dan diperjuangkan agar harapan Desa Rompu-Rompu yang mandiri dan sejahtera dapat tercapai, tentu ini semua mebutuhkan doa dan dukungan dari semua pihak khususnya warga Desa Rompu-Rompu,” ujar Moh. Iqbal, Kamis (27/1/2022).

Ia menjelaskan untuk mewujudkan desa Mandiri dan Sejahtera jika ia terpilih sebagai Kepala Desa, ia telah menyiapkan berbagai program yang bersentuhan langsung dan diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Upaya yang akan kami lakukan jika terpilih nantinya tercermin dari visi dan misi serta program kerja kami,” jelasnya.

Untuk diketahui, Calon Kepala Desa Rompu-Rompu bernomor urut 4, Moh. Iqbal mengusung visi, misi dan program kerja sebagai berikut :

VISI :

Menjadikan desa Rompu-rompu menjadi desa Mandiri (Maju, Aman, Damai, Integritas dan Religius), Unggul, Bermartabat dan Sejahtera.

MISI :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dalam mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang desa wisata halal, melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata.
3. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa dalam bidang pertanian dan peternakan melalui program gerakan mandiri pangan.
4. Mewujudkan system usaha mandiri melalui program pengembangan BUMDes SMART.
5. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program gerakan kampung sehat.
6. Meluaskan kesadaran hukum masyarakat melalui program masyarakatsadar hukum.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui gerakan kampung cerdas.
8. Meningkatkan pelayanan public dan keterbukaan informasi melalui program internet desa.
9. Menanamkan religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai nilai spiritual dan adat istiadat.
10. Terwujudnya pemerintahan yang melayani, mengayomi dan mellindungi hak-hak masyarakat dari
    kesewenang-wenangan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, aliran dan kebudayaan.

PROGRAM KERJA

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasionl, di mana segala permasalahan
mulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, professional, amanah dan ramah dalam
memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil
sebuah keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan beberapa hal :

1. Pembenahan Aparatur pemerintahan desa.

Aparatur pemerintahan desa perlu mengoptimalkan kinerja agar dapat berfungsi dengan baik sesuai
dengan tupoksinya masing masing dan tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas sehingga akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

2. Transparansi keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, maka segala hal yang menyangkut tentang keuangan harus transparan atau terbuka, transfarasi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasikanya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Sinergitas dengan BPD

Badana Permusyawaran Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah masalah strategi terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga dimintai pendapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Peningkatan pelayanan Publik

Pelayanan prima merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik atau masyarakat yang mengacu pada kepuasan pelanggan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah pengadaan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak atau kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat dan dari yang rusak menjadi bagus.

Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepaa desa dalam pembangunan desa adalah :

1. Pembangunan Ahlak

Pembangunan ahlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berahlak karima, sarananya adalah Pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan kegiatan positif, hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin modern.

2. Pembangunan fisik

a. Pembangunan sarana Transportasi. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan pokok dan jalan lintas persawahan.

b. Pembangunan sarana pendidikan nonformal. Memberikan kepedulian penuh dengan menambah insentif bagi guru TPA dan TPQ, serta marbot masjid.

c. Pembangunan bidang olahraga. Memberikan pembinaan bagi keolahragaan desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk karang taruna desa, sehingga mengembangkan potensi pada cabang cabang olahraga sehingga dapat berjalan secara optimal.

d. Pembangunan infrastruktur air bersih. Sarana ini sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya alam yang digunakan sepenuhnya untuk keberlansungan hidup masyarakat. Kedepan bisa dikembangkan menjadi salah satu unit usaha unggulan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Sebahagian besar penduduk desa bergantung hidup dari hasil pertanian dan peternakan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani dan peternak di desa. Dengan demikian desa hadir dalam memberikan solusi tentang aksespermodalan melalui Badan Usaha Milik Desa  (BUMDES). Baik sebagai modal usaha pembelian pupuk atau dalam rangka upaya pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dan kotoran ternak sehingga petani tidak memiliki ketergantungan penuh dengan pupuk subsidi guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi.

1. Mongoptimalakan kinerja kepala dusun serta Lembaga Adat desa.

2. Pembinaan PKK.

3. Revitalisasi BUMDes.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.

2. Pelayanan terhadap masyarakat cepat mudah dan ramah.

3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan maupun keuangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Terbentuknya masyarakat yang berahlak mulia.

2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA, serta kesejahteraan marbot masjid.

3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang taruna desa dengan berbagai cabang olahraga untuk melatih dan menjaga kesehatan masyarakat.

4. Tersedianya sumber air bersih yang memadai bagi warga desa.

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Sebahagian besar penduduk desa bergantung hidup dari hasil pertanian dan peternakan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani dan peternak di desa. Dengan demikian desa hadir dalam memberikan solusi tentang aksespermodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Baik sebagai modal usaha pembelian pupuk atau dalam rangka upaya pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dan kotoran ternak sehingga petani tidak memiliki ketergantungan penuh dengan pupuk subsidi guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi.

1. Mongoptimalakan kinerja kepala dusun serta Lembaga Adat desa.

2. Pembinaan PKK.

3. Revitalisasi BUMDes.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.

2. Pelayanan terhadap masyarakat cepat mudah dan ramah.

3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan maupun keuangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Terbentuknya masyarakat yang berahlak mulia.

2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA, serta kesejahteraan marbot masjid.

3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang taruna desa dengan berbagai

cabang olahraga untuk melatih dan menjaga kesehatan masyarakat.

4. Tersedianya sumber air bersih yang memadai bagi warga desa.

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

1. Berfungsinya kelompok tani dan kelompok ternak secara optimal.

2. Terwujudnya kelompok tani dan kelompok ternak dengan permodalan yang baik melalui koperasi,

serta dapat meningkatkan kualitas produk pertanian serta peternakan untuk dapat mengangkat dan menumbuh kembangkan kesejahteraan petani serta peternak.

3. Program Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB Gratis).

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

1. Terwujudnya professional kinerja Kepala Dusun bersama Lembaga Adat.

2. Berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan Ibu-ibu untuk berkreatifitas.

3. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akuntabel dan trasparan.

ZONASI EMPAT PROGRAM KHUSUS

PENGEMBANGAN DESA ROMPU ROMPU

1. Desa Kreatif

Dusun Rompu Rompu adalah kawasan destinasi wisata halal kelas dunia.

2. Desa Hijau

Dusun Lemboea I menjadi pusat pengembangan system pertanian aquaponik.

3. Desa Sehat

Dusun Lemboea II menjadi pusat olahraga rekreatif yang menyenangkan.

4. Desa Digital

Dusun Longori akan menjadi pilot project penerapan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Pewarta : Fendi

KENDARI, SultraNET. – Lembaga Pemerhati Investasi (LEPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti aktifitas PT Kaci Purnama Indah (PT KPI) dan PT Astin Konstruksi (PT ASKON) di wilayah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang ditengarai tak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Ketua Umum LEPI Sultra, Sulharjan mengatakan, berdasarkan penelusuran data di Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan data kedua perusahaan tersebut.

“PT KPI dan PT ASKON kami duga tak mengantongi IUP dan dokumen pertambangan lainnya, sehingga akan kami laporkan ke aparat penegak hukum,” kata Sulharjan dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Lanjut Sulharjan, pihaknya akan mengadukan aktifitas PT KPI dan PT ASKON ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas aktifitas keduanya yang merambah hutan tanpa dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutam (IPPKH).

“Sangat miris melihal kondisi ini, apalagi PT KPI dan PT ASKON disebut-sebut tengah melakukan pengapalan,” jelas Pengurus PB HMI ini.

Jika merujuk pada Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, jelas Sulharjan, harus mendapat perhatian dan tindaklanjut oleh Aparat Penegak Hukum.

“Dalam waktu dekat kami akan mendesak Mabes Polri dan KLHK untuk mengusut tuntas dugaan hukum yang dilakukan PT KPI dan PT ASKON dan melaporkannya secara resmi”, demikian Sul.

Hingga berita ini dirilis pihak Perusahaan belum terkonfirmasi (rls/Sul)

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) resmi melaksanakan Musyawarah Wilayah yang ke VII, yang di hadiri 17 Kabupaten Kota se Sultra dan utusan dari Dewan Pimpin Pusat (DPP).

Muswil PPNI dilaksanakan di Aula Hotel Claro Kota Kendari, yang direncanakan selama 2 hari, Kamis, (13/1/2022).

Dalam sambutannya Ketua DPW PPNI Sultra. Heryanto, mengatakan Muswil PPNI yang ke VII, merupakan kebangkitan PPNI di Sultra dan momentum untuk menganalisa program program sebelumnya serta program program 5 tahun ke depan.

“Melalui Muswil ini menurut saya merupakan momentum kebangkitan PPNI di Sulawesi Tenggara,” ujar Heryanto.

Ketua DPD Partai Golkar Bombana itu mengungkapkan, setiap anggota PPNI berhak dan memiliki kewajiban untuk mencalonkan sebagai ketua DPW PPNI Sultra.

“Setiap anggota PPNI berhak dan memiliki kewajiban untuk mencalonkan, persoalan ketua itu persoalan No 2,” ungkapnya

Ia juga mengungkapkan PPNI akan kuat jika anggota PPNI dan perawat bersatu.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadhillah, menghimbau Muswil PPNI ke VII, agar tidak ada oposisi setelah usai muswil.

“Saya harap tidak ada lagi ada oposisi. Karena pengalaman sebelumnya ketika muswil yang kalah itu selalu menjadi oposisi, sementara organisasi kita ini organisasi persatuan, organisasi persatuan perawat Nasional indonesia,” tandasnya.

Rumbia, SultraNET. | Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana optimis mampu mencapai Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 1,4 Milyar Rupiah, angka tersebut lebih tinggi dari target tahun sebelumnya sebesar 829 juta rupiah.

Kepala Dinas Perhubungan Bombana. Ramsi Rafiu mengatakan capaian PAD tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 583 juta rupiah.

“Alhamdulillah setiap tahun ini PAD kita sudah mulai membaik,” Ujar Ramsi (3/1/2022).

Pada kesempatan tersebit ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bombana atas ketaatannya dalam memberikan sumbangsih untuk pembangunan daerah.

Target di tahun 2022 sebesar 1,4 milyar diyakini dapat tercapai karena kedepan pihaknya bakal mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan tarif retribusi, khusunya perubahan tarif yang akan diberlakukan di area pelabuhan. Penerapan Perda baru ini merupakan upaya mewujudkan keadilan dalam penentuan tarif retribusi GT tambat labuh tersebut.

“Kita tahu bersama, di Perda lama itu, retribusi tambat labuh untuk GT besar dan kecil itu tarifnya sama. Sehingga, dalam Perda yang baru ini, tarif untuk GT besar dan kecil ini akan mulai dibedakan,” jelas Mantan Camat Rumbia Tengah ini. (adv)

Bombana, SultraNET. | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Alvin Aka Wijaya Putra melantik Pengurus KNPI Kabupaten Bombana Periode 2020-2023, bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Rabu (29/12/2021).

Dalam sambutannya, Putera orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa KNPI dibawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPD merupakan kepengurusan yang sah.

“Awal pelantikan kami sebagai Ketua DPD memang sempat ada dinamika namun sekarang itu semua sudah selesai,” ujar Alvin Aka Wijaya Putra.

Untuk itu ia meminta KNPI Bombana dibawah kepemimpinan Bung Nasruddin agar bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengawal agenda pembangunan daerah.

“Agar komponen pemuda di Bombana dapat berkontribusi dalam pembangunan,” harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua KNPI Bombana, Nasruddin menegaskan komitmen KNPI untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan.

“Pemuda Bombana selalu siap berkontribusi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bombana dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa berharap KNPI dapat berperan aktif dalam mengawal sekaligus menjadi sosial kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pemuda diharapkan harus memiliki kesadaran, tidak berada diruang hampa dalam persoalan rakyat.

“Peran kepeloporan pemuda mesti terus diasah,” tutupnya. (IS).

Bombana, SultraNET. | Kepolisian Resort Bombana melalui Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal bersama Kanit Resmob dan Anggota serta Unit Kam Intel berhasil melakukan penangkapan terhadap Pandaye (38), pelaku pembunuhan di Desa Kalibaru Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana.

KBO Reskrim Polres Bombana IPDA Prasetyo Nento, SH, mengatakan penangkapan berhasil dilakukan setelah pihak Kepolisian mendapat informasi bahwa pelaku terlihat dikebun warga di Dusun Salolemo, Desa Kalibaru sekitar jam 15. 40 wita.

“Mendapati informasi tersebut, Tim kemudian bergerak dari Polres Bombana menuju Desa Kalibaru dan melakukan penggerebakan dirumah kebun namun pelaku tidak berada dirumah kebun tersebut,” ujarnya. Selasa (28/12/2021).

Pada jam 20.20 wita Polisi kembali mendapat info dari masyarakat bahwa pelaku datang kerumah kerabatnya di Desa Waemputang, Kecamatan Poleang Selatan, Polisi kemudian bergerak ke lokasi tersebut kemudian melakukan penangkapan.

“Saat ini Pelaku sudah diamankan di Polres Bombana,” jelasnya

Sebagaimana diketahui, tanggal 25 Desember 2021 jam 21.30 wita lalu. Pandaye (38) melakukan penganiayaan terhadap Pide (49) yang menyebabkan kematian yang bertempat di Desa Kalibaru Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana.

Kronologi pembunuhan bermula saat korban yang saat itu bermain song bersama dengan ketiga rekannya dan pelaku, namun saat giliran kocok kartu adalah pelaku, pembagian kartu tidak sesuai sehingga korban meminta kartu di kocok ulang kemudian pelaku mengocok kembali dan kartu kembali terhambur sehingga korban mengatakan perbaiki kocokannya.

Pelaku kemudian menyimpan kartu dilantai selanjutnya pelaku berdiri dan menghunus badiknya kemudian menikam dada sebelah kiri milik korban. Korban kemudian terbaring setelah itu pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian.

Setelah pelakun pergi baru kemudian diketahui kalau korban ditikam dan orang orang yang berada di TKP berusaha menolong korban dan membawanya ke puskesmas poleang selatan. Setelah korban tiba di puskesmas dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak medis selanjutnya dinyatakan sudah meninggal dunia. (IS)

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sukses capai target yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten atau Kota dalam rangka vaksinasi covid-19 terhadap warga sasaran yaitu sebesar 70 persen untuk vaksin dosis pertama dengan batas waktu akhir Desember 2021.

Kepada awak media ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Senin (27/12/2021) mengatakan saat ini capaian vaksinasi di Bombana telah mencapai sebesar 70,79 persen, angka ini menurutnya masih terus bertambah mengingat vaksinasi melalui inovasi pekan Vaksinasi masih terus dilakukan di seluruh Kecamatan di daerah itu.

“Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menyetarakan antara dosis pertama dan dosis kedua,” ujar Darwin Ismail.

Mantan Kepala Badan Keuangan itu menjelaskan hingga tanggal 29 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten menargetkan, selain meningkatkan jumlah sasaran tervaksin dosis pertama juga ditargetkan agar dosis kedua dapat mencapai angka 70 persen pula.

“Herd immunity atau kekebalan kelompok tercapai jika 70 persen sasaran sudah tervaksin untuk dosis pertama maupun kedua,” jelasnya.

Darwin menyebut, keberhasilan Kabupaten Bombana mencapai target vaksinasi tidak lepas dari dukungan penuh semua pihak antara lain Tenaga Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta unsur lain yang dilakukan secara gotong royong.

“Ini berkat kerja sama dari semua pihak serta kesadaran masyarakat yang tidak lagi takut di vaksin,” bebernya.

Untuk diketahui daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mencapai target minimal 70 capaian vaksinasi yaitu Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur.

Pewarta : Idris

Bombana, SultraNET. | Momentum peringatan hari jadi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke 15 Tahun (2006-2021), tanggal 21 Desember 2021, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Bombana menyatakan dukungan dan komitmen memenangkan Wa Ode Nurhayati (WON) sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua DPC Hanura Bombana. Suritman, mengatakan WON sapaan akrab Wa Ode Nurhayati bukan nama baru dalam percaturan politik di Sultra, ia menyebut Ketua DPD Partai Hanura Sultra itu telah malang melintang sehingga memahami betul kebutuhan masyarakat.

Bahkan di usia sangat muda Srikandi asal Liya Togo Kabupaten Wakatobi itu telah menjabat sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014, karena kepiawaiannya memperjuangkan rakyat Sultra, WON sudah digadang gadang sebagai Calon Kuat Gubernur saat itu, namun perpolitikan saat itu begitu dinamis sehingga ia diduga menjadi korban politik.

“Ibu WON sekarang sudah bangkit kembali bersama Partai Hanura, kita dan Sulawesi Tenggara butuh sosok tangguh seperti beliau sebagai Gubernur,” ujar Suritman, Selasa (21/12/2021)

Sebagai wujud komitmen itu lanjut Suritman, sebagai syarat untuk dapat mengusung Calon Gubernur pada Pilgub 2024, dukungan bakal calon bakal menggunakan hasil perolehan kursi Partai pada Pemilu Legislatif 2024. Untuk itu seluruh pengurus berkomitmen untuk meningkatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR-RI.

“Untuk Kabupaten komitmen kita adalah meningkatkan jumlah perolehan kursi, sekaligus berjuang agar kursi DPRD Provinsi dari Dapil Bombana dan Konsel dapat terisi dan memaksimalkan suara untuk Calon DPR-RI agar target 1 Anggota DPR-RI dari Sultra dapat tercapai,” Pungkasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Program Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah SWT (Gembira) sebagai program andalan Bupati dan Wakil Bupati  Bombana, H. Tafdil dan Johan Salim mencatatkan kesuksesan dalam peningkatan kesejahteraan warga setempat.

Tidak tanggung tanggung, sebagai wujud keberhasilan tersebut H. Tafdil menerima Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) tahun 2021 dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Senin (20/12/2021).

Tanda kehormatan SLKS merupakan penghargaan tertinggi diberikan Pemerintah kepada orang yang Berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada khususnya dan kemanusiaan pada umumnya, telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat luas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim mengatakan Tanda Kehormatan H. Tafdil diterima bertepatan pada puncak kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T atas nama Presiden RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ini merupakan kado hari jadi Kabupaten Bombana,” ujarnya

Mantan Sekretaris Bappeda Bombana itu menjelaskan, Penghargaan tafdil diterima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 127/TK/Tahun 2021 tentang  Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dalam kapasitas Tafdil sebagai Bupati Bombana Periode 2011 sampai 2017 dan Periode kedua Tahun 2017 hingga saat ini.

“H. Tafdil dianggap berjasa dan berperan aktif dalam upaya Pembangunan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Program Gembira,” ungkapnya

Ia merinci rata-rata alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dalam 4 (empat) tahun  terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ini, sebesar 69,89 Milyar Rupiah atau 6,93 % dari Total APBD melebihi komitmen awal seperti tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2022 sebesar 50 Milyar rupaih pertahun atau 5 % dari Total APBD.

Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Bombana H.Tafdil sejak Tahun 2018 hingga 2021 menggunakan berbagai strategi dalam Program Gembira yaitu :

Gembira Kecamatan atau Kelurahan : yaitu penyediaan Alokasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Dalam Wilayah Kecamatan sebanyak 2.767 Kelompok.

Gembira Sehat : Pemberian Jaminan Kesehatan Melalui Program JAMKESDA yang Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan target UHC 95 %.

Gembira Cerdas : Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa kategori tidak mampu dan berprestasi sebanya 4100 mahasiswa.

Gembira Terang : Bantuan sambungan listrik gratis sebanyak 42.671 Rumah
Tangga

Gembira Kerja : Penyediaan Jaminan Sosial bagi pekerja beresiko tinggi sebanyak
5.364 Orang dan pemberian asuransi nelayan sebanyak 5.989 Orang

Gembira Sejahtera : Meliputi berbagai kegiatan antara lain :

Penyediaan rumah layak huni : 4.754 Rumah Tangga

Bantuan air bersih dan sanitasi layak : 4.519 Rumah Tangga

Pemberian bantuan KUBE untuk masyarakat miskin : 1.748 Kepala Keluarga

Pemberian bantuan pertanian : 85 Kelompok

Pemberian bantuan perikanan pada petani dan nelayan : 789 Kelompok

Pemberian bantuan IKM/UMKM : 314 Kelompok