Bombana, SultraNET. | Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana rela berhujan hujanan demi menerima aspirasi warganya, Kamis (02/09/2021).

Pemandangan yang patut mendapat pujian itu terlihat saat lebih dari seratus warga Kecamatan Mataoleo melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan poros Mataoleo – Rumbia.

Melihat jumlah peserta aksi yang tidak memungkinkan diterima di aula rapat DPRD Bombana, atas permintaan peserta aksi Aspirasi warga diterima di halaman Kantor DPRD dengan cara duduk bersama.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13:30 WITA berlangsung tertib dengan pengawalan ketat anggota Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Peserta aksi menyampaikan aspirasinya dan dijawab silih berganti oleh 4 Aleg dapil Rumbia dan pemekarannya yang hadir yaitu Zalman Aleg Partai Nasdem, Andi Wawan Aleg Partai Gerindra, Hasan Hanani Aleg PPP dan Herlin Aleg PDIP sedangkan satu lagi Aleg di dapil itu yaitu Abdul Rauf tidak nampak pada kegiatan itu.

Hingga menjelang waktu sholat Ashar belum ditemukan titik temu antara Peserta aksi dan anggota DPRD dimana salah satu poin tuntutan peserta aksi adalah DPRD menghadirkan Bupati Bombana untuk didengarkan komitmen dan kebijakannya terkait perbaikan jalan Mataoleo.

Salah satu Kordinator Aksi. Asri Grandong mengingatkan DPRD terkait tiga fungsi maha penting yang dimiliki yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Ia menilai DPRD lemah dalam fungsi pengawasan sehingga anggaran yang telah dikucurkan untuk Mataoleo sebesar puluhan milyar rupiah belum mampu menjadikan jalan yang hanya berjarak 20 kilo meter dari ibu Kota Bombana itu menjadi layak.

“Jika DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, maka saya yakin tidak terjadi seperti ini, harusnya jalan Mataoleo itu sudah tuntas,” ujar Asri.

Sekitar pukul 16:00 dua anggota DPRD kembali hadir untuk bersama sama mendengarkan aspirasi warga.

Kedua Aleg tersebut yaitu Andi Firman, Aleg dua periode dari Partai Amanat Nasional dan Rumiyanto juga Aleg dua periode dari Partai Demokrat.

Saat diberikan kesempatan Andi Firman menjawab beberapa persoalan yang disampaikan peserta aksi salah satunya dengan menelpon langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita panggil saja langsung kesini untuk kita dengarkan bersama sama,” ucap Andi Firman.

Usai berbica melalui sambungan telpon, Andi Firman  meyakinkan peserta aksi bahwa jangka pendek ini, Pemerintah telah menurunkan 4 alat berat untuk mengatasi ruas jalan terparah.

“Sekarang disana sudah ada 4 alat berat yaitu Doser, Greder, Vibro dan Excapator. itu untuk jangka pendek sedangkan untuk jangka panjang yaitu pengaspalan atau beton memiliki mekanisme dan kami akan terus perjuangkan Aspira teman teman,” jelas Andi Firman.

Menjelang pukul 17:00 WITA hujan mulai mengguyur namun hal itu tidak menyurutkan semangat para demonstran yang terdiri pemuda dan masyarakat Mataoleo yang memilih bertahan menunggu komitmen DPRD untuk memenuhi tuntutan mereka.

Tidak kalah, salah satu Aleg Andi Firman juga nampak bertahan meski diguyur hujan demi terus mendengarkan aspirasi warga.

Ditemui usai menerima peserta aksi, Andi Firman mengatakan ia memahami betul apa yang dirasakan warga Mataoleo.

Menurutnya warga telah berkali kali datang ke kantor itu dengan tuntutan yang sama.

Untuk itu ia rela meski berhujan hujanan demi mendengarkan aspirasi mereka.

“Dan Insya Allah tuntutan mereka akan kita perjuangkan maksimal agar jalan Mataoleo di tuntaskan,” bebernya.

Menjelang Adzan Magrib peserta aksi beristirahat sebagai penghormatan bagi peserta aksi atau Aleg yang akan melaksanakan ibadah sholat magrib.

Sebagai kesimpulan jalannya aksi, dibuat berita acara yang berisi komitmen 7 aleg yang hadir saat itu untuk memperjuangkan perbaikan jalan Mataoleo.

Belum puas dengan itu, hingga malam hari pukul 21:00 sebagian peserta aksi memilih bertahan di kantor DPRD menunggu hingga ada jawaban yang dapat diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. (IS)

Bombana, SultraNET. | Kepolisian Sektor (Polsek) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara  menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak wabah Covid-19.

Kepada awak media ini, Kapolsek Lantari Jaya Ipda Setyabudi Satrianto, SH mengatakan pemberian paket sembako tersebut merupakan wujud kepedulian pihak kepolisian terhadap warga yang membutuhkan.

Ia menyebut akibat pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah, tidak sedikit warga yang mengalami kesusahan ekonomi.

“Kita berharap dengan pembagian paket sembako ini, dapat sedikit meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.

Pembagian sembako juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan himbauan pemerintah untuk meminimalisir resiko penyebaran pandemi Covid-19.

“Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan menyampaikan himbauan pemerintah agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan yaitu menerapkan 6M dalam kehidupan sehari – hari,” jelasnya.

Disamping itu disampaikan pula himbauan agar masyarakat menjaga situasi dilingkungan masing-masing agar tetap kondusif.

“Kami juga menghimbau apabila ada suatu permasalahan di tengah masyarakat agar segera melaporkan ke Bhabinkamtibmas,” Tegas Setyabudi Satrianto. (IS)

Bombana, SultraNET. | Ratusan Warga Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana membawa Kado yang berisi sekantong lumpur dan Kotak berisi uang receh hasil sumbangan warga ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.

Kotak kado dan sumbangan warga merupakan bentuk protes rusaknya akses jalan penghubung Rumbia Ibu Kota Bombana ke Mataoleo yang saat ini susah dilalui kendaraan.

Salah satu orator Aksi. Asri, mengatakan kado tersebut sebagai bukti kepada DPRD yang dinilai tidak mengetahui persis keadaan di Mataoleo.

“Silahkan anggota DPRD terima kado warga itu jangan sampai kalian tidak percaya bahwa jalan kami penuh lumpur,” ujar Asri.

Sedangkan uang yang diserahkan lanjut Asri, merupakan hasil sumbangan masyarakat agar DPRD mengetahui bahwa jalan di Mataoleo butuh perhatian anggaran yang kongkrit.

“Itu dana sumbangan warga yang melihat aksi kami mereka meminta DPRD Menambahkan untuk alokasi anggaran perbaikan jalan kami,” tegas Asri.

Sementara itu salah satu Anggota DPRD, Herlin saat menerima massa aksi mengatakan bahwa Aspirasi warga Mataoleo dalam bentuk aspirasi setiap tahun disuarakan DPRD kepada eksekutif.

“Setiap tahun aspirasi kita sampaikan bukan cuma jalan namun berbagai sektor lain seperti pasar dan lain-lain namun terkadang tidak semua terealisasi apakah pemerintah belum menganggap itu sebagai prioritas,” ujar Herlin.

Politisi Partai PDIP itu menjelaskan dengan kehadiran anggota DPRD menerima peserta aksi sebagai bentuk kepedulian dan siap memperjuangkan aspirasi itu.

“Saya hadir disini dan siap bertanggung jawab mengawal Aspira teman teman,” Tegas Herlin.

Hingga berita ini dirilis massa aksi masih di kantor DPRD Bombana dan mendesak DPRD menghadirkan Bupati Bombana ke. Kantor tersebut untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait jalan Mataoleo. (IS)

Bombana, SultraNET. | Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana  terkait penolakan masyarakat pesisir Poleang atas rencana reklamasi Pulau Basa oleh anak perusahaan PT. Jhonlin Group yang menghadirkan beberapa Instansi terkait, Pihak Perusahaan dan Masyarakat Pesisir menghasilkan beberapa kesimpulan.

Ketua DPRD Bombana, Arsyad, S.Pd., MH saat memimpin rapat memastikan sebagai perwakilan rakyat, DPRD akan selalu hadir jika rakyat merasa tertindas atau ada haknya yang tidak terpenuhi dalam berbagai hal termasuk atas rencana reklamasi Pulau Basa.

Arsyad menegaskan jika rencana tersebut setelah dilakukan kajian ternyata lebih besar dampak yang merugikan masyarakat maka sebagai perwakilan rakyat ia turut sepakat rencana itu di tolak.

“Jadi sebagai bagian dari kesimpulan kami minta Pemerintah Kabupaten untuk menunda dulu atau mengevaluasi kembali Rencana Leklamasi Pulau Basa,” ujar Arsyad. Jum’at (27/8/2021).

Politisi Partai Nasdem itu mengharapkan agar kegiatan yang direncanakan bakal mereklamasi pulau basa hingga seluas 750 hektar itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait.

“Saya yakin masyarakat juga tidak alergi dengan investasi, hanya saja ini harus dilakukan sosialisasi secara transparan terutama kepada masyarakat pesisir yang dampaknya akan mereka rasakan secara langsung,”  jelasnya.

Aleg dua periode itu menjanjikan pada hari Senin berikutnya dalam agenda paripurna DPRD bakal menyisipkan agenda tambahan untuk membahas rencana reklamasi Pulau Basa apakah akan dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) atau tidak perlu.

“Insya Allah hari Senin kita akan bicarakan dengan anggota DPRD lainnya terkait Pansus ini,” Tutup Pria yang digadang gadang bakal maju sebagai Bakal calon Bupati Bombana Tahun 2024 mendatang itu.

Ditempat yang sama salah satu perwakilan masyarakat pesisir, Irfan Mappa mengatakan kehadiran rencana investasi bidang pariwisata oleh PT. Jhonlin group di Pulau Basa diyakini bakal menyengsarakan masyarakat nelayan.

“Kami tidak ada tawar menawar lagi disini, kami menolak rencana reklamasi Pulau Basa dan kami minta DPRD berada di pihak masyarakat pesisir,” tegas Aktivitas muda itu.

Sementara itu Perwakilan PT. Jhonlin Grup saat diminta memberikan pemaparan mengatakan perusahaan tidak akan memaksakan kehendak untuk investasi jika itu mendapat penolakan warga dan DPRD.

Ia menyebut jika Kabupaten Bombana tidak menerima rencana investasi ini maka sebagai opsi bakal di alihkan untuk berinvestasi di daerah lain.

“Jadi sekarang bukan zamannya main paksa-paksa, kami seluruhnya menyerahkan persoalan ini pada Pemerintah Daerah,” singkatnya.

Untuk diketahui, Pulau Basa secara administratif masuk wilayah Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang saat ini memiliki luas daratan sebanyak 5 Ha.

Pewarta : Idris Hayang

.

Bombana, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara memuji pihak PT.Panca Logam Makmur (PLM) sebuah Perusahaan Pertambangan Emas yang beroperasi di Wilayah Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara  yang telah menujukkan Komitmen dan langkah serius untuk melaksanakan kewajibannya dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pujian tersebut disampaikan Arsyad, S.Pd., MH saat ditemuai di Kantornya, Kamis (26/8/2021). Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, pihak perusahaan telah menggelar konsultasi publik, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di areal kerja pertambangan PT . PLM dengan melibatkan seluruh stakeholder dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, NGO dan Tokoh masyarakat sekitar areal pertambangan pada hari Rabu (25/08/2021).

“Andaikan semua perusahaan melakukan kewajibannya ini, maka akan sangat membantu daerah, karena Pemerintah dan Perusahaan dapat melihat pemberdayaan apa yang dapat dilakukan selama Izin Usaha Pertambangan mereka masih berjalan,” Ujar Politisi yang digadang gadang sebagai bakal Calon Bupati Bombana itu.

Aleg yang telah dua periode di DPRD Bombana itu menjelaskan kehadiran dirinya pada kegiatan itu untuk melihat dan memberi masukan untuk menghindari timpang tindih program, agar program yang akan dilakukan perusahaan tidak lagi di programkan oleh pemerintah daerah.

“Program PPM ini manfaatnya untuk daerah terutama bagi daerah yang terdampak pertama sangat besar untuk itu saya secara kelembagaan akan mendorong perusahaan perusahaan lainya yang masih eksis di Bombana untuk melakukan juga kewajibannya ini,” Tegas Ketua PSSI Bombana itu.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Operasional sekaligus Kuasa Direktur PT.PLM. Haslinda mengatakan tujuan konsultasi publik tersebut adalah sebagai salah satu syarat rencana induk PPM sebelum disahkan .

“Kita harus melaksanakan konsultasi publik dulu ke masyarakat dan stakeholder Pemerintah Daerah, tujuannya mengevaluasi bahwa PPM tersebut akan tersalurkan kepada masyarakat,” ujar Linda

Hasil masukan dari masyarakat, lanjut Linda bakal di evaluasi dan diperbaiki kembali, pasalnya untuk PPM sudah diatur dalam blueprint PPM yang meliputi 8 aspek, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan lainnya.

Haslinda menegaskan, program PPM tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan program yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Misalnya Pemerintah mencanangkan untuk pembuatan jalan, kita mau pembuatan jalan juga tidak boleh, kita harus yang lain, jadi saling mengisi untuk yang belum,” jelasnya.

Program PPM disusun hingga akhir masa tambang, pihaknya berharap masyarakat bisa mandiri dan tidak bergantung lagi pada perusahaan.

“Tanggapan mereka lebih senang, karena tersalurkan langsung oleh perusahaan. Apabila dari dana tersebut dalam setahun ini masih tersisa, dana sisa tersebut masih bisa terakumulasikan untuk angaran tahun berikutnya,” pungkas wanita berjilbab ini

PT. PLM dalam menyusun dokumen Rencana Induk PPM mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembedaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K 30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelakasanaan Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat.

Pewarta : Idris Hayang

.

Jakarta, SultraNET. | Penyebaran covid-19 yang belum juga tuntas sehingga masyarakat dunia Harus berpikir bagaimana cara untuk menghentikan penyebaran covid-19 ini.

SultraNET. | VAKSIN COVID-19 merupakan cara yang aman untuk mencegah infeksi virus corona.

Seperti halnya vaksin atau obat-obatan lain, vaksin Covid-19 dapat menimbulkan efek samping.

Efek samping vaksin Covid-19 adalah hal yang wajar dan dapat diatasi.

WHO menyatakan studi menunjukkan efek samping vaksin Covid-19 sebagian besar ringan hingga sedang dan berlangsung singkat.

Efek samping ini umumnya hilang dengan sendirinya dalam beberapa.

Efek samping yang lebih serius atau bertahan lama sangat jarang ditemukan.

• Berikut 7 efek samping vaksin Covid-19 menurut WHO:
• Demam
• Kelelahan
• Sakit Kepala
• Nyeri otot
• Kedinginan
• Diare
• Nyeri di tempat suntikan.

WHO menyatakan efek samping ini dapat muncul berbeda-beda pada setiap orang.

Saat melakukan vaksinasi, petugas juga akan memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

selama 30 menit setelah divaksin. Petugas juga akan memberi tahu efek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya.

WHO juga memberikan panduan cara mengatasi efek samping vaksin Covid-19.

Berikut cara mengatasi efek samping vaksin Covid-19:

1. Istirahat yang cukup
2. Banyak minum air putih
3. Konsumsi parasetamol jika demam

Jika nyeri di area suntikan meningkat atau muncul gejala lain, hubungi fasilitas layanan terdekat.

Itulah efek samping vaksin Covid-19 dan cara mengatasinya. (NKRIpost)

Rumbia, SultraNET. | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bombana. Andi DJ Konggoasa tutup usia setelah sempat di rawat di Rumah sakit Umum Daerah Bahteramas Kendari malam ini, Minggu (22/08/2021).

Andi DJ Konggoasa merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana yang menjabat sejak 2 tahun lalu.

Sebelum bertugas di Bombana, ia sempat menjabat sebagai Kasi Pidana Umum Kejaksaan anegeri Bandar Lampung.

Menurut salah satu Staff kejaksaan negeri Bombana, almarhum sempat di rawat di RS Bahteramas karena positif covid-19.

Minggu malam sekitar pukul 22.30 wita, Andi DJ Konggoasa menghembuskan nafas terakhirnya

“Komplikasi tapi beliau awalnya masuk karena positif Corona,” demikian WA singkat Staf tersebut.

Sampai berita ini di turun kan belum di ketahui di mana jenazah almarhum akan di kebumikan. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Hasil Vaksinasi  Pekan ke-III  yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Agustus 2021 hingga 21 Agustus 2021, Kecamatan Rarowatu Utara menjadi Kecamatan yang mampu melampaui Target dosis vaksin atau yang tertinggi sedangkan Kecamatan Poleang Tengah menjadi yang terendah dari Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bombana.

Pekan Vaksin merupakan program andalan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka percepatan pencapaian target nasional vaksinasi covid-19.

Dari target 5.010 orang pada pekan vaksinasi Tahap Ketiga ini, tercatat 4804 (96.72 persen) orang ikut vaksinasi yang tersebar di 22 Kecamatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin Ismail, SE menjelaskan pada pekan kali ini Kecamatan Rarowatu Utara yang tertinggi ikut vaksinasi dan Kecamatan Poleang Tengah yang terendah

“Menurut data yang kami terima Kecamatan Rarowatu Utara yang ikut vaksinasi sebanyak 304 orang atau capaian persentase 132.17 persen dari target 230 orang, sedang kan Kecamatan Poleang Tengah dari 210 orang target yang ikut vaksinasi cuman 61 orang atau capaian persentase 29.05 persen,” jelas Darwin

Ia membeberkan pada pekan vaksinasi tahap ketiga selain untuk Nakes pelayanan publik juga menyasar para Lansia, Remaja 12 hingga 17 tahun, pelayanan publik, dan masyarakat umum

” 4.804 orang yang tervaksin kali ini dengan rincian Masyarakat Umum (4.323 orang), Remaja 12 hingga 17 tahun (67 orang), pelayanan publik (245), Lansia (147 orang), tenaga kesehatan (22 orang),” beber Darwin

Mantan kepala BKD Kabupaten Bombana ini juga menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu vaksin berikut nya dengan jumlah yang lebih besar.

” Ketika Vaksin ini datang, kami akan menggerakkan seluruh stakeholder untuk turun langsung ke lapangan seperti pada pekan vaksinasi tahap pertama yang lalu.” tutupnya. (IS)

.

Rumbia, SultraNET. | Dari 5.010 orang yang menjadi target pada pekan vaksinasi ketiga yang di buka untuk masyarakat umum di Kabupaten Bombana, tercatat sebanyak 145 orang Masyarakat Lanjut usia ( Lansia) mengikuti vaksinasi massal yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka mempercepat Vaksinasi covid-19.

Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Bombana, Tarsan , SKM., M.Sc. Lansia termasuk salah satu kelompok yang masuk dalam daftar penerima vaksinasi Covid-19 tahap ketiga yang sudah sedang berjalan, selain dari kelompok yang lainnya.

“Dari 145 orang lansia yang menerima vaksinasi pada tahap ketiga ini, Kecamatan Kabaena Selatan menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 18 orang kemudian di susul Kecamatan Lantari Jaya sejumlah 15 orang di susul Kecamatan Rarowatu Utara sebanyak 13 orang,” beber Tarzan, Sabtu, (21/08/2021).

Ia menyebut masih ada Kecamatan yang tidak ada sama sekali orang lanjut usia yang ikut vaksinasi pada pekan vaksinasi kali ini.

“Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Poleang Tenggara dari data yang kami terima dari setiap Kapus di PKM tidak ada sama sekali Lansia yang ikut vaksinasi kali ini,” ucap Tarzan

Kedepannya lanjut Tarzan, ia mengharapkan makin banyak lagi jumlah Lansia yang ikut dalam program pekan Vaksinasi ini

“Insya Allah vaksinasi ini aman buat orang Lanjut usia, sudah sewajarnya kalau pada pekan Pekan berikutnya angka Orang Lansia yang ikut vaksinasi lebih besar lagi,” Tutupnya.