Kendari, SultraNET. | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, mendukung terjalinya sinergisitas antara pengusaha lokal yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah.

Ketua BEM FISIP UHO, Jonatan Steven mengatakan banyaknya pengusaha lokal yang dapat bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi membuktikan bahwa pengusaha lokal Sultra mampu bersaing dan tumbuh kembang meski dalam kondisi perekonomian yang sulit.

Jonatan menilai perkembangan Pengusaha Lokal merupakan salah satu penunjang pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat.

“Tentunya perkembangan serta kemajuan dari pengusaha lokal ini membutuhkan bantuan dan juga sinergitas dari semua stakeholder terkait,” ujar Jonatan, Kamis (1/4/2021).

Ia menilai perkembangan pengusaha lokal harus sejalan dan mendapat dukungan dari pemerintah sehingga produk yang dihasilkan dapat terserap pasar.

“Pemerintah dapat mendukung serta memberikan stimulus serta prioritas kepada pengusaha Lokal Sulawesi Tenggara,” jelas Jonatan.

Jonatan berharap pemerintah dan juga pemangku kebijakan lainnya dapat membuat regulasi yang pada intinya memberi ruang seluas luasnya kepada pengusaha lokal agar dapat terlibat secara langsung dalam mendorong kemajuan pembangunan di Sulawesi Tenggara.

“Saya juga berharap agar pengusaha lokal tidak dikriminalisasi, apapun bentuknya dan saya mengajak mari kita bersama sama untuk mendukung kemajuan pengusaha-pengusaha lokal asal Sulawesi Tenggara,” tandasnya. (rls/sultan)

Bombana, SultraNET. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mengumumkan Hasil Seleksi Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Peningkatan Kualitas Rumah Baruga Moico Kecamatan Se Kabupaten Bombana Tahun 2021.

Pengumuman Bernomor : 003/PENGUMUMAN/PANSEL/III/ 2021 itu dikeluarkan Berdasarkan Berita Acara Seleksi Administrasi, Tes Komptensi, Tes  Praktek dan Tes Wawancara Nomor : 002/BA- SELEKSI/ PANSEL/III/ 2021 tanggal 30 Maret 2021.

Poin Pengumuman yang pertama, 29 Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi  Koordinator  Fasilitator  (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Peningkatan Kualitas Rumah Baruga Moico Kecamatan Se Kabupaten Bombana Tahun 2021.

Kedua Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS, selanjutnya wajib mendaftar ulang untuk mengikuti Pembekalan yang akan dilaksanakan pada  tanggal 01 April 2021 bertempat di Dinas Perumahan, Kawaean Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Ketiga Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS,  selanjutnya  mengikuti Pembekalan yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 April 2021 s/d  04 April 2021, dan peserta yang tidak mengikuti Pembekalan maka akan dianggap  mengundurkan  diri  dan  diganti  dengan  peringkat  selanjutnya di formasi yang dituju.

Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan  LULUS.

Pengumuman Selengkapnya Unduh Link dibawah Ini :

PENGUMUMAN KORFAS TFL PKBM 2021

Bombana, SultraNET. | Pembangunan Masjid yang berada tepat di areal Polsek Lantari Jaya, Desa Lombakasih, Kecamatan, Lantari Jaya, Kabupaten Bombana yang di inisiasi oleh anggota Polsek setempat dengan menggunakan anggaran iuran anggota dan sumbangan dermawan itu menuai pujian banyak pihak.

Kepada awak media SultraNET. usai meresmikan penggunaan Masjid yang diberi nama Masjid Al- Fattah, Selasa (30/03/2021) Kapolres Bombana, AKBP Dandy Ario Yustiawan S.I.K menyatakan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih atas dedikasi Kapolsek beserta Anggota Polsek Lantari Jaya yang telah membangun Masjid yang diyakini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.

“Ini merupakan sumbangsih Anggota terhadap masyarakat Lantari Jaya, yang terpenting bisa memberi manfaat bagi masyarakat umum,” ujar Dandy Ario Yustiawan

Ia berharap agar penggunaan masjid tidak dibatasi namun dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh ummat muslim secara umum baik yang berada disekitar Masjid maupun pengguna jalan karena letak masjid yang sangat strategis berada di jalan Poros Bombana-Kendari sehingga memungkinkan musafir untuk singgah menunaikan sholat.

“Yang terpenting harus dipelihara, kan percuma sudah dibangun kalau lupa dipelihara,” tandasnya.

Salah satu warga Kecamatan Lantari Jaya, Ansar Achmad memuji sekaligus berterima kasih atas inisiatif Polsek Lantari Jaya membangun masjid di daerah tersebut.

Aktivis dan pemerhati masalah sosial di Bombana itu menyebut perhatian Polsek dibidang keagamaan dengan membangun masjid merupakan kerja nyata dan wujud kecintaan kepada warga yang patut diapresiasi.

Terlebih lagi keberadaan masjid yang berada tepat di Jalan poros utama diyakini bakal sangat memudahkan bagi warga sekitar dan pengguna jalan untuk singgah menunaikan ibadah sholat.

“Atas nama warga Kecamatan Lantari jaya saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja keras personil Polsek membangun mesjid ini, kami doakan semoga pembangunan itu menjadi pahala jariah para anggota Polri dan para dermawan,” ucap Ansar Achmad.

Sementara itu dikonfirmasi usai kegiatan peresmian Masjid, Kapolsek Lantari Jaya IPDA Setyabudi Satriyanto, SH mengatakan pembangunan masjid telah dimulai sejak dirinya belum menjabat sebagai Kapolsek, ia menyebut sejak menjabat dan melanjutkan pembangunan masjid hingga siap digunakan seperti saat ini seluruhnya tidak lepas dari partisipasi anggota dan warga sekitar Polsek.

“Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas sumbangsih anggota dan para dermawan, saya berharap masjid ini membawa manfaat untuk masyarakat sekitar dan dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan ummat Islam,” singkat Setyabudi. (IS)

Kendari, SultraNET. | Menyikapi keluhan beberapa penambang Lokal Sulawesi Tenggara (Sultra) Laskar Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan aparat penegak hukum agar mengedepankan kepentingan para pengusaha bidang pertambangan lokal dalam melaksanakan usahanya agar mereka mampu bersaing dengan pengusaha dari luar daerah Sulawesi Tenggara.

Ketua Laskar LAT Sultra, Aguslan, Senin (29/3/2021) mengatakan keberadaan pengusaha lokal dibidang pertambangan secara psikologis tentu memiliki beban dan komitmen untuk melakukan penambangan sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup karena jika terjadi bencana akibat penambangan yang serampangan maka bisa jadi yang menjadi korban adalah keluarga mereka sendiri.

“Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada mereka agar mampu melakukan usaha penambangan yang baik,” ujar Aguslan.

Hal itu lanjut Aguslan, perlu ia sampaikan mengingat beberapa pengusaha lokal mengeluhkan hadirnya pengusaha dari luar daerah yang diduga mencoba “mengkebiri” kepentingan para pengusaha lokal bidang pertambangan.

“Kami juga meminta kepada para Investor atau pengasuha dari luar daerah yang masuk mengais rejeki di Sulawesi Tenggara ini untuk memperhatikan para pengusaha lokal serta kondisi sosial budaya yang ada di sini,” tegas Aguslan.

Ia menambahkan pihaknya tidak menginginkan jika terjadi dugaan upaya kriminilasisi terhadap para pengusaha lokal Sulawesi Tenggara yang terjadi akibat persaingan bisnis karena hal tersebut dapat menjadi pemicu konflik Horizontal di tatanan masyarakat yang dapat mengakibatkan situasi daerah tidak dalam keadaan kondusif.

“Untuk itu saya menghimbau kepada para investor luar untuk bersaing secara sehat jangan menggunakan cara cara kotor untuk mengkebiri para pengusaha lokal, serta kami meminta juga kepada Pemerintah Daerah bisa hadir untuk melindungi para pengusaha lokal kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini,” tandasnya. (SW)

Oleh : Ashari *

Kembali naiknya isu pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkhusus di bumi oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) seharusnya jadi perhatian serius dari semua aparat di tingkat daerah sampai pusat. Bukan lalu menjadi seperti “Kentut” tak nampak tapi bau nya terasa.

Inilah potret antara kebijakan dan kepentingan satu sama lain yang patut di curigai tentang bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum “Berselingkuh” di balik kepentingan pengusaha atau pemodal besar yang hasil profitnya di pakai sekedar kesenangan dunia saja.

Satuhal catatan yang menarik yang kami telaah dan bedah bahwa nyaris semua perusahaan tambang di wilayah kami bumi Oheo Konawe Utara tak satupun legal standingnya mulus seratus persen yang artinya semua punya celah dan cerita yang sama.

Lalu aneh juga ketika perusahan-perusahaan tambang di konut terlihat segelintir pos security-nya ada yang berseragam dan bersenjata.

Kuatnya indikasi pertambangan ilegal baik yang terus di suarakan dari berbagai lembaga kemasyarakatan melalui demonstrasi maupun pemberitaan di media massa semuanya hanya sekedar angin lalu.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, di tengah banyak nya aparat penegak hukum sendiri yang terlibat. Nuansa politis dan kepentingan gajah-gajah inilah sulit untuk di bongkar.

Studi kasus komparatif antara penegakan PT. Bososi Pratama dengan PT. Roshini Indonesia yang kami nilai tendensius. Wilayah hukum Konut ada institusi Polres yang kadang tidak dilibatkan seketika “Kaget” mendengar garis police line sudah terpasang. Ini ada apa ? Kok yang lain tidak tersentuh ? Lalu tambang yang lain bebas beroperasi padahal pelanggarannya sama bahkan ada yang lebih parah.

Kasus pertambangan bukan sekedar ilegal mining semata, namun realitas di balik teka teki itu berakhir deskriminalisasi. Bukan itu saja, ironis berimbas kepada pengusaha lokal asli daerah menjadi suatu pengalihan, target dari scenario kolaborasi oligarki Tambang.

Sebagai kesimpulan, jika supremasi hukum benar-benar mau di tegakkan kami siap sebagai jarum kompas mengawal penindakan oknum tambang ilegal tentunya dengan dasar asas keterbukaan, keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian di pastikan tak satupun tambang di konut yang akan beroperasi.

Namun persoalan yang mendasar juga perlu di ingat bahwa ekonomi kerakyatan cukup membantu pemerintah dari profit sektor pertambangan terutama kontribusi riil dari pihak pengusaha lokal itu sendiri yang faham kondisi daerah nya serta tinggal bersama di lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya pengusaha lokal juga ikut berperan aktif bahkan dalam situasi bencana alam tidak hanya sekedar materi, juga turun langsung memberikan bimbingan sikologis terhadap keluarga yang terdampak.

Oleh nya itu penegak hukum layaknya lebih selektif memberikan pembinaan hukum kepada pengusaha lokal yang jika kekurangan nya dalam melaksanakan pengelolaan tambang masih jauh dengan kaidah-kaidah sesuai yang di amanat kan undang-undang.

*. Penulis : Ketua Explor Anoa Oheo

Rumbia, Sultranet.com – Pemkab Bombana melalui Dinas pertanian menggelar Rapat Kordinasi Pemantauan Kebun Bibit/Nursery Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan di Rujab Bupati pada Jum’at, (26/3/2021) yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Bombana H.Tafdil.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Bombana didampingi oleh Sekda Bombana Drs. Man Arfa. Plt. Kadias Pertanian Kab Bombana Ir. Muhammad Siarah, serta kepala OPD terkait lainnya

Selain itu, dihadiri pula oleh Direktur Perbenihan Perkebunan Bapak Dr.Ir. M.Saleh mokhtar.,MP, Kepala Balai Besar Perbenihan dan proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP- Surabaya), Kemenko Bidang Perekonomian Ibu Dr.Ir. Ismariny,.M.Sc Asisten deputi Prasarana dan sarana pangan dan Agribisnis, Sekretariat Kabinet diwakili oleh Ibu Ida Dwi Nilasari, SH.,MH, Asisten Deputi Bidang pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.

Dalam sambutannya Bupati Bombana mengatakan bahwa pembangunan Kebun Bibit /Nursery di kabupaten Bombana perlu diapresiasi, karena tanaman jambu mete merupakan tanaman perkebunan yang dapat di kembangkan kedepannya di daerah Bombana ini.

Apalagi menurut H. TAFDIL, bahwa Tanaman Jambu Mete dan kakao sudah banyak yang tua dan tidak produktif lagi sehingga perlu dilakukan peremajaan dan sudah berbagai macam dilakukan termasuk pemupukan, sambung samping, sambung pucuk.

“Harus dikembangkan kembali tanaman tersebut dengan cara peremajaan, sehingga tanaman yang sudah tua bisa difungsikan lagi, tanaman ini harus dikembangkan, sehingga bombana bisa menjadi pusat perkebunan Jambu Mete dan kakao, “ujar Tafdil.

Hal senada disampaikan oleh Plt. Kadis Pertanian Kab. Bombana Ir. Muhammad Siarah bahwa data tanaman jambu mete di Kabupaten Bombana sangat luas yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga bisa meningkat hasil produksinya kedepan.

Terkait arahan materi yang dibawakan oleh Dirktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian Ir.M.Saleh Mokhtar dihadapan temu kordinasi, bahwa perkebunan bibit/nursery yang terletak di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara akan mendapatkan alokasi bibit jambu mete seedling.

“Untuk Alokasi bibit itu, sebanyak 19.000 batang dan kakao sebanyak 50.000 batang, semua bibit/nursery, “ucap Siarah

Selain itu Siarah menuturkan, Adapun capaian pekerjaan bangunan yang sudah terlaksana di tahun 2020 lalu yaitu pekerjaan rabat jalan di area nursery dengan volume pekerjaan 473 m2 dan telah dibuat drainase sepanjag 148 meter.

“Na ini berguna untuk mendukung mobilitas di dalam area nursery serta untuk  kebutuhan saluran pembuangan air disaat turun hujan sehingga area nursery tidak tergenang, “katanya.

Nurseri Bombana juga telah dilengkapi dengan sarana penerangan/lampu yang terdiri atas 28 titik penerangan yang tersebar di area pembesaran, terutama pada area masuk lokasi nursery/gapura dan tiap bangunan yang ada di lokasi nursery. Guna mendukung kelancaran pekerjaan utamanya di saat musim hujan dan juga sebagai estetika maka pada tahun 2020 ini dilaksanakan pemasangan paving beton di area nursery dengan area yang dipasang paving blok kurang lebih seluas 506,5 m2.

Selain itu, Bangunan dengan luasan total sekitar 54 m2 didesain berbagai cara, utamanya prasarana seperti persamaian benih, bukan hanya itu,  Bangunan ini memiliki kapasitas untuk penampungan dengan kapasitas 50.000 benih yang dapat disemai, “pungkas saleh dilokasi kunjungan

SultraNET.com | Kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Panglima Komando Daerah Militer IV/Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka, SE.,M.M mengungkapkan komitmennya merealisasikan janji bhaktinya di Bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Salah satu realisasi janji bhakti dimaksud yaitu kepastian bakal dibangunnya markas Komando Distrik Militer Bombana di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.

“Kunjungan ini bagi saya bagaikan pulang kerumah sendiri, untuk menunaikan janjinya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya masyarakat Bombana perihal Pembangunan Mako Kodim,” ujar Pangdam yang akrab disapa ASR itu, Rabu (24/3/2020).

Dalam kunjungan kerja yang singkat itu, ASR juga dianugerahkan gelar kehormatan Kerajaan Moronene Rumbia yang di deklarasikan langsung oleh Raja Moronene Pauno Rumbia ke XXXIV PYM Apua Mokole Alfian Pimpie, SH., M.A.P., dengan darjah Sepeano Wonua Hai Reteno, dimana secara harfiah berarti memperkokoh negeri daratan moronene.

Ditempat yang sama dalam sambutannya Bupati Bombana, H. Tafdil menyambut baik agenda kerja Pangdam di Bombana, ia menyebut Bhakti panglima kali ini sebagai sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Bombana, namun demikian Bupati Tafdil juga mengemukakan bahwa dalam berkarya itu tidak harus dengan memakai loreng saja.

“Sebagai Pangdam Andi Sumangerukka dapat mengurus tiga provinsi, apalagi jika hanya mengurus Sulawesi Tenggara yang kecil ini,” Ujar Bupati dua periode itu disambut riuh tepuk tangan warga yang hadir.

Menanggapi kehadiran ASR di Bombana, Muh. Anis selaku Koordinator Kegiatan Aku Sayang Rakyat (ASR) yang selama ini di pautkan dengan Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa kunjungan Mokole ASR ke Bombana akan menjadi starting point dari rentetan berbagai agenda sosial dan kemanusiaan.

Anis juga mengatakan bahwa amanah yang di emban oleh Mokole Pangdam akan bersama sama di pikul dan diwujudkan dalam aksi nyata oleh ASR.

“Diantaranya kami akan mengadakan sunatan masal, Kerja Bhakti sosial, diskusi konstruktif millenial dan banyak lagi, insya Allah,” pungkas Anis.

Laporan : Hardy

Bombana, SultraNET. | Dua orang karyawan yang bekerja di Pabrik Gula PT. Prima Alam Gemilang (PAG) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat setelah diduga keracunan Kapur saat bekerja mengeluarkan kapur dari kontainer di Gudang perusahaan, Jum’at (19/3/2021).

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan secara umum terhadap pasien atas nama Yayan kondisinya saat ini stabil walaupun saat pertama tiba pasien sempat muntah dan pingsan berkali kali saat di observasi di Unit Gawat Darurat.

“Saat ini pasien lanjut perawatan di ICU, diagnosa sementara terjadi intoksikasi kapur via inhalasi ditambah broncitis ditambah observasi vomiting dan syncope berulang,” ujar drg. Riswanto.

Sedangkan pasien atas nama Sahril saat tiba di UGD kondisi secara umum stabil namun karena diagnosa sementara suspek spinal injury cord setinggi cervical 3 dan contusio musculorum, atau diduga terjadi cedera saraf tulang belakang sehingga di Rujuk ke RS. Bahteramas Kendari.

“Karena peralatan yang belum memadai untuk itu sehingga Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas untuk penanganan lebih lanjut,” Jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sabtu (20/03/2021) Humas PT. Jhonlin Group Bombana, Sahral membenarkan jika ada 2 karyawan yang tiba tiba merasa lemas pada saat melakukan pembongkaran kapur di gudang milik perusahaan.

Ia menyebut 1 orang merupakan karyawan PT. Prima Alam Gemilang dari divisi wherehouse atau gudang sedangkan 1 karyawan lagi dari PT. Sinar Bintang Mulia (mitra Jhonlin), saat kejadian kedua karyawan tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan diantar dengan menggunakan mobil ambulance milik perusahaan.

“Untuk karyawan PT. Prima Alam Gemilang, telah diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk karyawan PT. Sinar Bintang Mulia belum dapat kami informasikan berhubung perusahaan tersebut memiliki management tersendiri dan merupakan mitra PT. JBM dan PT. PAG,” Bebernya.

Ia menjelaskan ia belum bisa memastikan apakah kedua karyawan tersebut keracunan akibat kegiatan pembongkaran kapur digudang karena masih menunggu hasil penanganan dari dokter rumah sakit. (IS)

Bombana, SultraNET. | Kehadiran Relawan Aku Sayang Rakyat (ASR) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengemban misi sosial dari Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka untuk membantu meringankan beban masyarakat ditengah pandemi covid-19.

Komitmen tersebut disampaikan Koordinator Relawan ASR Bombana, Muh. Anis saat mengisi kegiatan Diskusi dan Ngopi Bareng Relawan Milenial ASR bersama Insan Pers Bombana, disalah satu Warkop di Ibu Kota Rumbia, Jumat (19/3/2021).

Menurut Muh. Anis, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka berpesan kepada seluruh relawan untuk terus menebar kebaikan keseluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali.

“Di Bombana, ini kegiatan yang ke empat kalinya kami lakukan dan kegiatan sosial ini juga dilakukan merata di seluruh wilayah teritori Pangdam XIV/Hasanuddin meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat,” ujar Muh. Anis.

Dalam waktu dekat Relawan ASR bakal melakukan Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan Sunnat Massal yang dihadiri langsung Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka.

“Selain itu menjelang ramadhan tahun ini yang tidak lama lagi, Relawan ASR akan berfokus pada kegiatan keagamaan,” jelasnya.

Ditempat yang sama Ketua Jurnalis Online Bombana, Idris Hayang mengapresiasi kegiatan sosial yang selama ini dilakukan relawan ASR, menurutnya kegiatan tersebut menyentuh langsung dan benar benar dibutuhkan masyarakat.

“Saya melihat kegiatan sosial teman teman Relawan ASR di Bombana ini benar benar menyentuh segmen yang tepat, saya berharap ini terus berlanjut dengan kegiatan kegiatan sosial berikutnya,” singkat Idris. (IS)

KENDARI, SultraNET. | Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Tenggara (PWI Sultra) mengecam tindakan represif oknum kepolisian terhadap wartawan, dimana kekerasan tersebut dilakukan oknum kepolisian terhadap salah satu warga Berita Kota Kendari (BKK) yang bernama Rudin saat melakukan liputan didepan Kantor BLK Kendari,(18/3)kemarin.

Adapun kronologis kejadian, pada saat aksi demonstrasi sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya elemen mahasiswa dan pemuda dari kelompok Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (PK-Sultra) yang bertempat di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (18/3/2021) siang berlangsung ricuh.

Siang itu, Demonstran terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian dari Polres Kendari yang mengamankan jalannya aksi hingga berujung kejar-kejaran di jalan raya. Salah seorang demonstran, bercelana krem berbaju abu-abu yang tak diketahui identitasnya harus terkapar di tengah jalan lantaran dikeroyok oleh beberapa anggota kepolisian hingga dibopong oleh rekan sesama demonstran untuk dievakuasi ke sebuah warung makan milik warga untuk mendapatkan perawatan.

Tak hanya demonstran, seorang jurnalis juga mendapat perlakuan tak pantas dari aparat. Rudi, jurnalis media Berita Kota Kendari (BKK) dipukul di bagian kepala oleh polisi. Ia juga dicaci maki oleh polisi dengan sebutan nama binatang padahal ia telah menunjukkan kartu identitas persnya.

Dengan adanya tindakan kekerasan dan dan represif dari anggota kepolisian didepan Kantor BLK Kendari, Ketua PWI Sultra, Sarjono mengutuk perbuatan tersebut dan mengecam atas perlakuan kekerasan terhadap Wartawan yang saat itu sedang melakukan kerja jurnalis.

“Pimpinan Polri harus mempertanggungjawabkan kekerasan anggotanya. Situasional penanganan aksi yang berimplikasi pada resiko bagi awak media, tidak dapat menjadi alasan terjadinya kekerasan trhadap wartawan,”Tegasnya.

Untuk itu lanjut Sarjono, PWI Sultra mengecam tindakan represif oknum polisi terhadap wartawan Berita Kota Kendari, atas nama Rudinan, ketika sedang melakukan tugas peliputan aksi unjuk rasa di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis, 18 Maret 2021.

“Kemudian mendesak kepada Kapolda Sultra, untuk segera mengusut dan menindak oknum polisi pelaku kekerasan tersebut. Serta meminta kepada semua pihak, untuk menghargai wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik sesuai UU Pers No. 40/1999,”pungkasnya. (R)