Bombana, SultraNET. | Dua Anggota Babinsa Koramil 1413-06/Rumbia yaitu Serda TNI Nursan dan serda TNI Abd azis usai membantu warga bergotong royong mendirikan rumah adat suku Moronene di Kelurahan taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyempatkan melakukan komunikasi sosial (Komsos) tentang pentingnya menerapkan protokol covid-19, Kamis (28/1/2020).

Kepada awak media ini, Serda TNI Nursan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Pangdam XIV/ Hasanuddin, Mayjend TNI Andi Sumangerukka, SE., MM sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di kalangan masyarakat.

Ia menyebut penularan Covid-19 dapat dicegah dengan mematuhi protokol kesehatan setiap menjalankan aktivitas di luar rumah.

“Kita adakan sosialisasi supaya masyarakat bisa sadar dan patuh dengan instruksi pemerintah tentang pencegahan Covid-19,” ungkapnya.

Protokol kesehatan dimaksud yaitu menerapkan 3 M, memakai masker bila beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun anti septic, kemudian selalu menjaga jarak bila mereka berada di tempat orang banyak.

“Masyarakat juga kita imbau supaya tidak perlu ragu dengan vaksin anti Covid-19, karena tujuan pemerintah tidak lain hanya untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin banyak masyarakat yang terpapar,” tutupnya.

BUTON TENGAH, SultraNET. | Menindaklanjuti instruksi Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, SE., MM tentang upaya pencegahan Covid-19, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan Watulea Pelda TNI Jamil mengadakan sosialisasi di pasar Lombe, Rabu (27/01/2021).

Kepada media ini, Pelda TNI Jamil menuturkan bahwa sosialisasi tersebut diadakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan upaya pencegahan terhadap serangan virus Corona.

“Saya sengaja lakukan sosialisasi di pasar Lombe, karena itu pusat keramaian. Saya mengimbau kepada para penjual dan pembeli yang lalu lalang di pasar untuk selalu gunakan masker saat beraktivitas di pasar, rajin cuci tangan memakai sabun dan air mengalir, juga saya sampaikan supaya masyarakat bisa saling menjaga jarak sekitar 1,5 meter,” tuturnya.

Anggota Koramil 1413-10/Gu ini juga mengajak masyarakat Watulea untuk menyukseskan program vaksinasi anti Covid-19 yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat.

“Program vaksinasi dari Pemerintah pusat itu sangat penting, karena berfungsi sebagai menciptakan anti body atau kekebalan tubuh terhadap virus Corona,” ucapnya.

Pelda TNI Jamil juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menjalani program vaksinasi anti Covid-19.

“Masyarakat sebaiknya jangan terlalu percaya dengan isu-isu miring yang berkembang di masyarakat tentang vaksin anti Covid-19, karena Pemerintah pasti punya tujuan baik dengan semua programnya,” imbuhnya.

Bombana, SultraNET. | Babinsa Koramil 1413-06/Rumbia Serda TNI Musriadi gelar sosialisasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan persebaran covid-19 secara disiplin dengan menggunakan pendekatan Komunikasi Sosial (Komsos) ala Tentara Nasional Indonesia Anglatan Darat (TNI-AD).

Kepada awak media SultraNET., Rabu (27/01/2020) Serda TNI Musriadi  mengatakan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan perintah Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, SE., MM agar jajarannya terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 langsung kepada masyarakat.

“Materi sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang disosialisasikan kepada warga yaitu kebiasaan menerapkan 3 M,” Ujar Serda TNI Musriadi.

Tiga M dimaksud yaitu memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak minimal 1,5  saat beraktifitas diluar.

“Kita berharap masyarakat bisa disiplin dan tidak lengah,” Jelasnua

Disamping itu lanjutnya salah satu upaya untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 yaitu dengan terus menjaga kesehatan jasmani dan meningkatkan imun tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi serta berolahraga secara teratur.

“Tentunya juga dengan senantiasa berdo’a pada Allah SWT agar diberi kesehatan sambil terus berikhtiar untuk menjaga keselamatan dalam beraktifitas,” Pungkasnya.

Pantauan awak media ini, masyarakat sangat antusias menerima pengarahan dari Babinsa Koramil 1413-06/Rumbia dan secara tertib melakukan social distancing serta tertib memakai masker (rls)

Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud pembinaan teritorial di masa pandemi covid-19, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1413-06/ Rumbia secara rutin mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan menggunakan pendekatan Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai salah satu dari lima  fungsi organik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu fungsi intelejen, fungsi operasi, fungsi logistik, fungsi personel dan fungsi teritorial dimana TNI membina dan memberdayakan unsur-unsur geografi, demografi dan kondisi sosial.

Salah satunya adalah kegiatan Komsos sosialisasi penerapan 3 M yaitu memakai masker saat beraktifitas diluar rumah, selalu menjaga menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin menggunakan air mengalir yang dilaksanakan Babinsa Desa Watulamburi, Kecamatan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (26/1/2020).

Babinsa Desa Watulamburi, Serda TNI La Aswan mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Panglima TNI melalui Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, SE., MM sebagai upaya lebih mendekatkan TNI kepada masyarakat.

“Kita tidak bosan bosannya mengingatkan masyarakat kami agar selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 demi kebaikan diri, keluarga dan warga sekitar,” Ujar Serda TNI La Aswan

Selain menerapkan protokol kesehatan ia juga mengharapkan agar masyarakat senantiasa meningkatkan imun tubuh dengan rutin berolahraga dan berdo’a kepada Allah SWT agar diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah covid-19 yang hingga kini belum ada tanda tanda akan berakhir.

“Jika kita disiplin menerapkan prokes saya yakin potensi penularan covid-19 dapat diminimalisir,” Pungkasnya

Pantauan awak media ini setelah mendengar sosialisasi dari Serda TNI La Aswan, masyarakat Desa Watulamburi yang tadinya tidak memakai masker kembali menggunakannya dan mengaku siap melaksanakan prokes covid-19 secara disiplin. (HRD)

Rumbia, SultraNET.| Untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang profesi Jurnalis sebagai persiapan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Puluhan wartawan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengikuti Workshop yang di gelar Lembaga Jurnalis Online Bombana (JOB), Selasa, (15/12/2020) bertempat di Elizhy Coffe Shop Kasipute.

Saat menyampaikan materi, Abdi Mahatma, Jurnalis Senior sekaligus mantan Pemimpin Redaksi pada salah satu media massa di Sulawesi Tenggara menceritakan pengalaman pelaksanaan UKW yang lalu, seperti apa peran bagi peserta di kelas Muda, bagaimana di kategori Madya dan posisi untuk kelas Utama.

” Nantinya, peserta akan melakoni sebuah situasi mengajukan rencana liputan, menyampaikan angle apa yang hendak diliput termasuk memutuskan siapa saja sumbernya,” Ujar Abdi Mahatma.

Komisioner KPU Bombana itu juga menjelaskan salah satu poin penting yang musti dipahami calon peserta UKW yaitu materi Jejaring dimana sebagai wartawan mesti dekat dengan banyak kalangan yang dibuktikan jika bisa menghubungi sumber-sumber penting itu di situasi apapun.

“Misalnya, anda diminta menelepon seseorang yang dipilih penguji, selain harus tersambung, juga akan ketahuan seberapa dekat kamu dengan sumber itu. Kalau dia masih tanya, dengan siapa ini? Ah berarti, kamu hanya tahu nomor teleponnya, tidak kenal orangnya. Kecuali dia jawab, bagaimana Dinda? Berarti akrab itu,” Urainya

Kegiatan tersebut berakhir dengan sesi diskusi bebas dimana para peserta banyak bertanya terkait persoalan yang banyak dihadapi saat dilapangan,

Sementara itu, Hasrun selaku Ketua Panitia mengatakan Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kompetensi wartawan  agar mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksi berdasarkan kode etik jurnalistik yang telah di atur dalam Perundang-Undangan.

“Agar kita paham tugas wartawan dan bagaimana wartawan yang sebenarnya ketika bekerja dilapangan. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang dapat mencederai dunia Pers,” Ujar Hasrun

Selain itu, menurutnya, workshop tersebut juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi sesama insan Pers yang bekerja di wilayah Bombana.

“Supaya kita saling kenal serta akrab ketika meliput di lapangan. Meskipun kita bekerja di Media yang berbeda,” ujarnya.

Olehnya ia berharap kegiatan seperti ini dapat terjalin baik dan tidak bersifat sementara saja.

“Mudah mudahan ini dapat terus teragenda secara rutin sehingga kita dapat terus mengasah pemahaman jurnalistik kita sekaligus berbagi pengalaman lapangan,” Tutupnya

Kendari, SultraNET. | Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 9 Desember mendatang, Youth Democracy Forum (YDF) meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) untuk mengantisipasi potensi konflik di tujuh daerah penyelenggara Pilkada.

Ketua Youth Democracy Forum, Muh. Faad mengungkapkan, upaya pencegahan perlu dilakukan oleh Polda Sultra maupun pihak terkait dalam memetakan potensi konflik demi terciptanya situasi Pilkada yang kondusif dan aman. Sebab, menurutnya, kartu-kartu politik gelap kerap kali menjadi alat yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu ketika menjelang Pilkada.

“Kita perlu waspada menjelang Pilkada ini. Sebab, banyak kemudian oknum-oknum yang melakukan polarisasi dan menciptakan kekeruhan ditengah masyarakat demi kepentingan tertentu. Misalnya, ada kartu-kartu politik gelap yang kerap dimainkan ketika menjelang Pilkada seperti ujaran kebencian, hoax, politik identitas, dan lain-lain yang berimplikasi buruk terhadap marwah demokrasi,” ungkapnya.

Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sembilanbelas November Kolaka ini menyebutkan, ada beberapa temuan yang pihaknya peroleh terkait isu ujaran kebencian di sosial media Facebook baik melalui akun pribadi maupun percakapan di grup-grup lokal daerah penyelenggara Pilkada.

“Kita mencatat, setidaknya ada 702 temuan terkait isu ujaran kebencian di sosial media Facebook baik disampaikan melalui akun pribadi maupun percapakan yang ada di grup-grup lokal daerah penyelenggara Pilkada. Saat ini, Kab. Kolaka Timur paling tinggi dengan angka 521 dalam bentuk saling serang antar pendukung Paslon mengenai sikap atau pilihan politik pemilih,” ucapnya.

Selain itu, Ketua YDF ini juga menyoroti netralitas ASN, penyelenggara Pilkada, maupun lembaga pemantau Pilkada yang berpotensi turut membantu memuluskan proses pemenangan pasangan calon kepala daerah.

“Integritas dan profesionalitas ASN, penyelenggara Pilkada, maupun lembaga pemantau Pilkada sangat strategis dalam mendorong terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan bersih. Nah, kalau kita semua tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya demokrasi, lembaga-lembaga strategis inilah yang sering kali bermain dalam membantu memuluskan proses pemenangan pasangan calon kepala daerah tertentu,” jelasnya.

Ia berharap, Polda Sultra segera mengambil langkah dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan sesudah Pilkada di Sultra.

“Kita berharap agar Polda Sultra segera mengambil langkah dalam melakukan pemetaan di titik-titik rawan dan potensi terjadinya konflik baik melalui media sosial maupun secara langsung serta senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat terutama di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada agar tidak terpancing dan terprovokasi,” pungkasnya. (RLS)

Kendari, SultraNET.| Penghentian Aktivitas Produksi Perusahaan Pertambangan Emas PT. Panca Logam Makmur (PLM) yang beroperasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana memaksa puluhan karyawan dan warga sekitar area tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (30/11/2020).

Kedatangan Puluhan Karyawan dan Warga sekitar perusahaan yang mengatas namakan diri Solidaritas Pekerja Tambang Masyarakat Bombana tersebut untuk menuntut Pihak Dinas ESDM Sultra untuk segera mencabut Surat Pemberhentian Kegiatan Sementara Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi, Andi Syaifullah dalam orasinya menyebut ia menduga Pihak ESDM telah melakukan konsipasi dan kongkalikong dengan oknum tertentu sehingga secara sepihak mengambil keputusan penghentian sementara aktivitas produksi perusahaan yang dinilai tidak memikirkan nasib Karyawan dan warga sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas dan bekerja di PT. Panca Logam Makmur

” Dengan penghentian aktivitas produksi perusahaan, dapat berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ± 70 orang karyawan, apalagi dimasa pandemi covid-19 ini sangat susah untuk mencari pekerjaan tetap, apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang meng PHK karyawannya yang disebabkan kegiatan produksi kurang berjalan maksimal,” Ujar Andi Syaifullah Penuh Semangat.

Sebagai konsekuensinya sebut Andi Syaifullah Apabila Dinas ESDM Sultra tetap memaksakan untuk menghentikan kegiatan operasi produksi PT Panca Logam Makmur dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka Dinas tersebut harus bertanggung jawab terhadap nasib karyawan.

” Kami meminta Kepala Dinas ESDM Sultra untuk bertanggung jawab membayar upah karyawan secara penuh setiap bulan maupun pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi karyawan dirumahkan maupun karyawan di PHK,” Tegas Andi Syaifullah.

Sementara itu, Syamsul Bahri Salah satu masyarakat yang turut dalam aksi juga menutarakan penolakannya terhadap penghentian Kegiatan Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Sultra itu karena dianggap tidak memikirkan warga masyarakat sekitar perusahaan yang saat ini mengantungkan mata pencarian ekonomi keluarganya di perusahaan tersebut.

” Kami menginginkan PT. Panca Logam Makmur tetap terus melaksanakan kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah kami, sehingga tidak terjadi PHK dari perusahaan terhadap anak, keluarga dan saudara saudari kami yang berkerja di perusahaan sehingga tidak menghambat program CSR dan program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan,” Tuturnya.

sebagai masyarakat ia mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan berdasarkan asas kepentingan umum, perekonomian masyarakat dan pelayanan publik yang baik untuk tidak menghentikan kegiatan operasi produksi PT. Panca Logam Makmur.

“Kami minta Pihak dinas untuk Tidak menghentikan Aktivitas Produksi Perusahaan,” Harapnya

Hingga berita ini dirilis  Pihak ESDM berjanji untuk menerima massa Aksi pada jam kedua atau pukul 14:00 Wita waktu setempat. (IS)

Wakatobi, SultraNET. | Rencana pinjaman ratusan milyar oleh pemerintah kabupaten Wakatobi melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 Sebesar 200 milyar, masih menjadi sorotan di kabupaten Wakatobi.

Terkait hal itu, ketua komisi I DPRD kabupaten Wakatobi, Arman Alini memberi komentar. Ia menyebutkan, pinjaman itu didasari pemahaman bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 hingga 2025, Kabupaten Wakatobi memasuki fase ke-4, dimana pada fase ini kita butuh akselerasi pembangunan terutama infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan di Wakatobi Dua yang tentunya membutuhkan anggaran puluhan milyar.

“Disisi lain, perencanaan pemerintah daerah untuk membangun kantor bupati yang baru, saya kira patut kita support karena selama ini kantor bupati Wakatobi tidak representative, olehnya itu dibutuhkan kebesaran jiwa kita anak-anak negeri untuk melihat persoalan ini secara obyektif”,sebutnya via Watshap, Jumat (27/11/2020)

Ia menambahkan, Pinjaman daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita menyimak jenis pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada forum DPRD kemarin adalah pinjaman jangka panjang, yang tentunya harus dihitung dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman”,tambahnya.

Dalam aturan ini juga kata Dia, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah itu untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap melalui pinjaman daerah infrastruktur publik dapat segera terbangun dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, disisi lain penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD), tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah”,harapnya.

Ia melanjutkan, pinjaman pasti berkonsekuensi terhadap pengembalian (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya), namun ini adalah spirit agar kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah ikut berkontribusi dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan yang melekat terhadap kinerja pemerintahan.

Disisi lain, sepanjang skema pengembalian pinjaman yang diajukan pemerintah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka kita yang menjadi bagian kemitraan perlu memberi dukungan persetujuan.

“Dinamika internal di forum rapat DPRD yang menghendaki opsi lain, tentunya kita saling menghargai, saya berharap kita semua lebih jernih menyikapi persoalan ini, karena kalau kita obyektif terhadap kemampauan keuangan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai infrastruktur daerah, tentu masih sangat terbatas”, pungkasnya.

Laporan; Samidin

Wakatobi, SultraNET. | Rencana pinjaman pemerintah daerah kabupaten Wakatobi sebesar 200 milyar yang telah termuat dalam KUA dan PPAS rancangan APBD 2021 mencuat ke publik dan menjadi perdebatan alot dikalangan anggota dewan.

Sebanyak 5 (lima) anggota dewan dari fraksi partai PDIP dan sekretaris Fraksi Gebar, Erniwati Rasyid Walk Out (Keluar) dari forum karena menilai pinjaman tersebut tidak mampu dirasionalisasikan.

Sikap dari 6 orang anggota dewan yang keluar tanpa mengikuti lebih lanjut diskusi mengenai pinjaman tersebut sangat disayangkan oleh ketua fraksi Gebar, Muhammad Ikbal. 

“Seharusnya kita berdiskusi dulu secara rasional. Bagaimana kita tau bahwa pinjaman itu bermanfaat dan tidak cacat aturan atau tidak sebelum mengikuti semua prosesnya”,ucapnya, ditemui, Kamis (26/11/2020).

Putra kelahiran Runduma ini menjelaskan, rencana pinjaman yang tertuang dalam KUA dan PPAS APBD 2021 itu, tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik. Justru menurutnya pinjaman itu terbilang sangat rasional karena dipagukkan untuk pembangunan jalan di Kaledupa, Tomia, Binongko dan beberapa kebutuhan untuk kesehatan.

Lagian kata Dia, yang akan menjalankan anggaran tersebut bukan bupati yang akan berakhir masa jabatannya dalam beberapa bulan kedepan, tetapi bupati Wakatobi yang terpilih dan dilantik pertengahan tahun 2021 nanti.

“Jadi jelas jika alasannya karena nanti anggaran tersebut dijalankan oleh bupati Wakatobi di sisa beberapa bulan masa jabatannya, sudah terbantahkan. Anggaran ini perlu persetujuan bupati terpilih, anggota dewan, serta kementerian dalam negeri”, jelasnya.

Senada dengan hal itu, anggota dewan besutan partai Golkar, Haerudin Buton menambahkan, dalam proses agar pinjaman Pemda tersebut tidak menyalahi aturan yang tertuang dalam PP nomor 56 tahun 2018 maka sudah benar apa yang dilakukan saat ini dengan menggelar rapat terkait pembahasan KUA dan PPAS APBD 2021.

“Apabila dikatakan bahwa pinjaman itu cacat aturan, dimana lagi letak cacatnya?. Di peraturan itukan dikatakan bahwa harus melalui persetujuan DPR, sekarang hal itu sudah dilakukan”, paparnya.

Selain itu, hasil dari rapat tersebut, rancangan pinjaman anggaran yang diparipurnakan bukan sebanyak 200 milyar melainkan hanya berjumlah 100 milyar.

“Dari hasil diskusi panjang di DPR yang pada akhirnya anggaran pinjaman yang disetujui hanya sebesar 100 milyar”, pungkasnya.

Laporan; Samidin

Rumbia, SultraNET. | Adalah Sukaji Ramang sosok yang menjadi penggerak kembali dibukanya objek wisata Air Terjun Sangkona yang terletak di perbatasan Desa Lantawonua dan Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tempat ia menjabat sebagai Lurah.

Kepada media SultraNET., Minggu (22/11/2020) Sukaji bercerita dahulu  objek wisata air terjun Sangkona merupakan objek wisata andalan masyarakat Rumbia sebelum daerah tersebut mekar dari Kabupaten Buton  menjadi daerah otonom Kabupaten Bombana.

Karena debit air yang berkurang menjadikannya sepi pengunjung hingga tidak terurus lagi.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu motivasi dirinya untuk kembali menata dan mengembalikan citra Air Terjun Sangkona agar mampu menarik wisatawan lokal untuk datang berkunjung.

 “Objek wisata air terjun ini adalah satu satunya objek wisata alam yang berada di tengah ibu kota Bombana dan akses masyarakat kesini juga sangat mudah, sehingga inilah salah satu motivasi kita untuk menatanya kembali,” Ujar Lurah Doule itu.

Disamping hal tersebut lanjutnya, dengan Kembali dibukanya objek wisata ini, ia berkeyakinan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan pola pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

” Warga disini sangat mendukung dan antusias membantu kami, walaupun saat ini untuk menata kita masih menggunakan dana pribadi  namun untuk tenaga kerja kita tidak susah memanggil masyarakat,” Jelasnya

Melihat antusias Masyarakat setempat yang sangat tinggi tambahnya, ia optimis kedepan dapat menjadikan Lingkungan Sangkona sebagai kampung wisata.

” Disini Akan dibuka tempat kuliner, tujuannya untuk memanjakan pengunjung dan memberdayakan masyarakat lokal yang berada di Sangkona ini,” Urainya

Untuk mempercepat penataan area air terjun Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten turun tangan memberikan sentuhan pembangunan infrastruktur pendukung.

” Salah satunya yang dibutuhkan untuk segera dibenahi yaitu Akses jalan agar permanen dan pembuatan gazebo serta pembenahan kolam tempat jatuhnya air,” Rinci Sukaji

Pantauan awak media ini dilokasi Air Terjun telah ramai dikunjungi wisatawan lokal.

(IS)