MUNA, SultraNET. |  Badan Narkotika Nasional (BNN)  Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Press Release akhir tahun 2019 tentang pengungkapan kasus dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di Aula BNN Muna Jumat, (27/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNNK Muna. La Hasariy menyampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna masuk urutan kedua setelah Kota Kendari yang berada pada zona merah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

” Pengguna Narkotika menyasar semua kalangan mulai dari dewasa maupun pelajar SMA bahkan hingga pelajar tingkat SLTP,  mereka disamping ada yang menggunakan sabu adapula yang menggunakan salah satu lem merek tertentu,” sebutnya.

Lanjut La hasariy,  di Kabupaten Muna khususnya di Kecamatan Katobu terdapat dua Kelurahan yang terus dipantau yakni, Kelurahan Raha I dan Wamponiki, Begitu juga dengan Kecamatan Duruka, Loghia dan Batalaiworu.

“Semua masuk pantauan khusus, karena rata-rata banyak pengguna dan pengedar Narkoba,” Bebernya

Dalam melakukan pengawasan, BNNK lebih mengedepankan pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di tingkat sekolah hingga ke masyarakat dan melakukan tes urin bagi sopir dan kru kapal.

“Kegiatan sosialisasi  non Dipa yang sudah kita lakukan sebanyak 32 kali, serta 36 orang sopir menjalini tes urine,” ujarnya.

Disisi lain, BNNK melakukan penindakan terhadap para pengedar barang haram tersebut. Tercatat ada 1 kasus yang berhasil diungkap dan telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Negeri (PN) Raha.

” Di tahun 2019 ini, penyalahgunaan narkotika sekitar 60 persen yang menjalani rehabilitasi sebanyak yaitu sebanyak 77 orang dari tiga daerah yakni, Muna, Muna Barat dan Buton Utara,” Tutup Hasariy

Pewarta : Borju

Rumbia, SultraNET. | Jelang perayaan Natal tanggal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 1 Januari 2020, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmenya siap menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya kedua perayaan tersebut.

Hal ini di ungkapkan Firdaus Ketua GP Ansor Kabupaten Bombana, Selasa (24/12/2019) menurutnya untuk tujuan itu, saat ini GP Ansor dan Banser tengah giat melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dari paham radikalisme di Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bombana, Karena pemahaman radikalisme dapat mengancam keutuhan dan keamana negara.

” Semua tindakan GP Ansor dan Banser berangkat dari komitmen tersebut, tentunya hal ini sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah,” Tegas Firdaus

Komitmen Banser lanjutnya diwujudkan dengan menyiapkan Banser Lalu Lintas, Banser Tanggap Bencana, Badan Ansor Anti Narkoba, Banser Maritim, Pengawalan Pengajian, Penjaga Kiyai, Banser Husada dan Relawan Kebakaran.

” Tujuan semua itu agar pemuda Banser bisa menjadi “khairunnas anfauhum linnas” dan kegiatannya riil dirasakan masyarakat dan agar masyarakat lebih memahami betul organisasi organisasi kepemudaan maupun yang lainya yang masuk di tengah tengah mereka,” Beber Firdaus

Banser Bombana lanjutnya juga berkomitmen kuat menjaga empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD45 dan siap menjadi lokomotif di garda terdepan menjaga Indonesia dari berbagai ancama yang dapat mengganggu ketetraman warga negara terkhusus di Kabupaten Bombana.

“Jadi sangat aneh sekali bila Banser dikatakan intoleran dan memecah persatuan bangsa,” sebut Alumni UIN Alaudin Makassar ini.

Pada kesempatan tersebut Firdaus menghimbau agar generasi muda dan masyarakat Bombana di semua elemen dapat memahami betul organisasi yang masuk di tengah masyarakat dan mewaspadai hal hal yang belum sama sekali di pahami asal usul organisasi kemasyarakat tersebut sehingga dapat terhindar dari hal hal yang yang bertentangan dengan dasar negara terutama UUD 45 dan Keagamaan.

” Sebaiknya pemuda bombana, masyrakat dari semua elemen mewaspadai hal hal yang berkaitan dengan faham radikalisme, ini dapat mengancam keutuhan dan persatuan negara kita terkhusus daerah kita wonua bombana.” Pungkasnya. (Efendi)

Rumbia, SultraNET. | Kecelakaan maut yang melibatkan 2 kendaraan roda empat terjadi di Jalan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) Kabupaten Bombana, Sabtu (30/11/2019). Sekitar Pukul 12:50.

Kendaraan yang terjadi kecelakaan tersebut berjenis Daihatsu Grand Max Pickup dengan nomor polisi DT 9157 AK dan mobil Merk Toyota Calya DT 1123 K,

Dari pantauan langsung dilokasi  kejadian, akibat kecelakaan  itu. Yudi warga Desa Tunas Baru, Kecamatan Rarowatu Utara yang mengendarai Mobil jenis AVP Grand Max, nomor polisi DT 9157 AK meninggal dunia.

Sedangkan Dua korban lainnya yaitu Amin, sopir Toyota Calya DT 1123 K, yang diketahui sebagai Mobil Dinas Dokter RSUD Bombana mengalami Cedera pada lengan kirinya dan dr. Rini Powatu yang menjadi penumpang mengalami luka pada bagian Pipi sebelah kiri dan dagu.

Kepala Puskesman Lombakasih, Amsal kepada awak media ini menyebutkan usai kejadian sekitar pukul 13:09 WITA pihaknya menerima 3 pasien korban kecelakaa,  salah satu diantaranya dalam kondisi meninggal dunia.

” Korban kecelakaan atas nama Yudi warga Desa Tunas Baru tiba dipuskesmas ini sudah dalam kondisi meninggal dunia,” Sebutnya

Setelah mengalami perawatan, Korban luka dirujuk ke RSUD Bombana, sedangkan korban meninggal dunia dijemput oleh keluarga.

Hingga berita ini dirilis, Satlantas Polres Bombana belum terkonfirmasi.

LAPORAN : ISMAN

Kendari, SultraNET. | Resimen Mahasiswa (MENWA) Haluoleo dan Satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari menggelar Kegiatan Aksi Donor Darah, bertempat di Auditorium IAIN Kendari, Rabu (27/11/2019).

Kegiatan yang merupakan Program kerja pengurus Resimen mahasiwa setiap tahunnya itu Mengangkat Tema “Setetes darah anda Selamatkan jiwa sesama”.

Pada kesempatan tersebut, Unit Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara digandeng sebagai tim medis .

Saat membuka kegiatan Aksi donor darah itu, Dr. Herman, M.Pd.I Selaku Wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Kendari menegaskan selaku unsur Pimpinan di IAIN Kendari, ia sangat mengapresiasi kegiatan aksi donor darah yang diselenggarakan Resimen mahasiswa Haluoleo dan Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari.

” ini adalah bentuk aksi nyata secara umum dalam membantu sesama,” Tuturnya

Muhammad Jakbal, Ketua Panitia kegiatan aksi donor darah itu menyebutkan bahwa panitia kegiatan merupakan remaja baru satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari.

Menurutnya kegiatan Aksi donor darah sebagai bentuk Bakti sosial dan kepedulian nyata kepada sesama dan mempromosikan kegiatan MENWA Kepada mahasiswa IAIN Kendari Sekaligus menjalin silahturahmi antar pengurus Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari.

” Kami Mengajak teman-teman untuk beramal, Kegiatan ini memang kecil tapi memiliki dampak yang luar biasa,” Tutur Muhammad Jakbal.

Sementara itu, dalam Sambutannya Muhammad Nur Alim, Komandan Resimen Mahasiswa Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari menyebutkan bahwa kegiatan aksi donor darah itu sejatinya diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 14 November lalu namun karna satu dan lain hal sehingga kegiatan ditunda.

Walau sempat ditunda namun tidak menyurutkan niat Resimen Mahasiswa (MENWA) Haluoleo dan Satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari untuk tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh pada 10 November lalu itu.

” Kegiatan ini membuktikan kepedulian nyata kepada sesama dalam beramal sebagai bekal diakhirat kelak,” Tutupnya

Pewarta : Awal Kurniawan

MUNA, SultraNET.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertempat di gedung DPRD Muna Senin 25 November 2019

La Irwan S.IP Ketua Bapilu Partai Hunura Kabupaten Muna pada saat di temui awak media harapansultra.com selasa 26 November 2019 mengatakan bawah partai hunura menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Muna.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Hunura itu, berterimah kasih kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muna yang telah melakukan komunikasi  baik dengan Partai Hunura sehingga semua dapat unsur  pimpinan di alat kelengkapan dewan.

” Keberhasilan itu tidak lepas dari La Saemuna sebagia Ketua DPC Muna sekaligus Ketua DPRD Muna yang mengkomunikasikan semua untuk kebaikan partai Hanura dan tidak lepas juga  peran-peran Ketua fraksi  Irwan sehingga komunikasi itu terbangun baik dengan semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muna,” ucapanya.

Menurutnya berkomunikasi dengan partai ini tidak segampang yang dipikirkan karena harus juga dibangun komitmen sehingga kemudian dapat terbangun komunikasi yang baik kepada semua fraksi sehingga di fraksi Hunura itu, semua anggota dapat unsur pimpinan di AKD.

“Alhamdulillah ini patut kita sukuri karena posisi strategis itu semua dari fraksi hanura,” bebernya.

Untuk itu ia berharap agar Fraksi Hanura senantiasa bersinergi  dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muna sehingga dapat menguatkan kelembagaan DPRD itu sendiri.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua PAC Batalaiworu, Ketua PAC Kabawo, Ketua PAC Lohia mengatakan bahwa  mereka sangat mengapresiasi langkah langkah yang di lakukan Ketua DPC partai Hanura Muna sebagai Ketua DPRD dan ketua fraksi Hunura dengan upaya sehingga menjadikan anggota DPRD dari partai Hanura semua mengisi unsur pimpinan di alat kelengkapan dewan DRPD Kabupaten Muna.

” Saya mengucapakan selamat kepada pimpinan-pimpinan komisi dari partai hanura yang menjanjikan partai hunura itu disegani di Kabupaten muna,” ucapkan.

Adapun Nama-nama Ketua Komisi, Wakil Ketua dan Seketaris DPRD Muna, selaku Komisi I Ketua : La Usa dari Partai Golkar, Wakil Ketua : Syahril Baitul dari Partai Hunura, Sekretaris : Iksan dari Partai Gerindra, untuk Komisi II, Ketua : Muhammad Alan dari Partai PKB, Wakil Ketua : Sahlan dari Partai Hunura, Sekretaris : Suhudin dari Partai Nasdem

Sedangkan untuk Komisi III, Ketua : Irwan dari Partai Hunura, Wakil Ketua : Andi Sapril dari Partai PDIP, Sekretaris : Murida dari PKS

Pewarta : Borju

Kendari, SultraNET. | Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis (APKS) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas kepemimpinan Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum hari Guru Nasional dan HUT ke-74 PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November 2019.

Suharmin Arfad selaku Ketua Dewan Eksekutif APKS PGRI Sultra, mewakili Anggota PGRI yang tergabung dalam wadah komunitas Guru, baik MGMP, maupun organisasi yang bernaung di bawah APKS PGRI seperti Asosiasi Guru Menulis, Ikatan Guru Teknogi dan Informasi (IG-TIK) menyebutkan bahwa sejak setahun terakhir selama kepimpinan Drs. Asrun Lio, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Prov. Sultra telah banyak memberikan perubahan ke arah yang positif, baik dari segi layanan kepada guru maupun manajemen dalam memimpin.

“Secara kelembagaan, di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Asrun telah melakukan reformasi besar-besaran,” kata Suharmin.

Suharmin yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen tersebut, mencontohkan misalnya dalam hal layanan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebelumnya memakan waktu lama sampai lebih dari seminggu serta terjadi pungli, sekarang lebih cepat, tinggal dalam hitungan jam.

Pelayanan kenaikan pangkat lebih transparan dan mampu mengeliminir praktek percaloan, Serta meningkatkan kesejahteraan Guru melalui pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Non Sertifikasi serta mewujudkan salah satu program unggulan Gubernur Sulawesi Tenggara yang sangat ditunggu-tunggu yaitu insetif bagi tenaga Guru Tetap Non ASN

” Pengesahan ijazah tanpa pungutan dan cepat, penyelenggaraan dana BOS yang sangat baik sehingga banyak sekolah yang mendapatkan dana BOS Kinerja,” Imbuhnya.

Dalam hal manajemen, Asrun Lio, dinilai mampu mereduksi dan menghilangkan pengkotak-kotakan dalam internal Dinas Pendidikan dan Kebudayan.

Hal ini dibuktikan beliau dalam hal distribusi Perjalanan Dinas yang selama ini didominasi oleh segelintir orang menjadi merata dan sesuai tupoksi masing-masing secara profesional serta banyak hal lainnya yang lebih positif.

” Selain itu, hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak menjabat Desember 2018, beliau mampu mendongkrak mutu pendidikan Sulawesi Tenggara berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari peringkat ke 32 dari 35 provinsi se Indonesia atau peringkat ketiga dari bawah naik menjadi peringkat 24 atau naik delapan peringkat ke atas,” Bebernya.

Sungguh hal ini merupakan prestasi yang perlu dibanggakan dan diberi panghargaan. Prestasi ini sekaligus merupakan prestasi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam memimpin Sulawesi Tenggara.

Untuk mewujudkan hal tersebut lanjut Suharmin, tentu bukanlah perkara yang mudah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Plt Kadis Pendidikan sangat berat, termasuk kasus-kasus warisan yang terjadi di masa kepemimpinan sebelumnya serta rongrongan dari beberapa pihak yang belum paham tentang banyak masalah.

” Semua beliau hadapi dengan tenang dan menggunakan strategi jitu yaitu ramah-humanis, cerdas, dan berwibawa,” Urainya.

Suharmin Arfad berharap kepempinan Asrun Lio dapat menjadi inspirasi, spirit dan tonggak perubahan bagi semua guru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945.

” Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu mendidik, mengajar dan melatih, seorang guru harus ikhlas, jujur dan memahami posisinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” Pungkasnya

Pewarta : Awal Kurniawan

Rumbia, SultraNET. | Pemadaman listrik bergilir yang menjadi langganan di sebagian wilayah Kebupaten Bombana nampaknya menjadi persoalan pelik yang tak kunjung diselesaikan.

Akumulasi  keresahan masyarakat akibat kerugaian yang dialami karena pemadaman  listrik kembali disuarakan Aktivis Muda Bombana (Amuba) dengan menggelar aksi demonstrasi, bertempat di Kantor DPRD Bombana, Selasa (26/11/2019)

Dalam orasinya, Aswan Djoker selaku Jenderal Lapangan Aksi menyebut masalah pelayanan listrik khususnya di Wilayah Poleang dan Pemekarannya sangat buruk.

Menurutnya PLN yang dikelola oleh BMUN Seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

” Namun yang terjadi justru pelayanan tidak memuaskan yang dialami masyarakat,” Sebutnya

Disisi lain tarif listrik yang tidak sesuai dengan pelayanannya dengan adanya pemadaman listrik masyarakat mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

” Akibat pemadaman itu, banyak alat elektronik warga yang rusak akibat listrik yang tidak stabil,” Bebernya

Untuk itu ia berharap agar Pihak Pemerintah Daerah dan PLN untuk segera menyelesaikan segala persoalan terkait pelayanan listrik di Kabupaten Bombana.

Pada kesempatan tersebut, tambahnya pihaknya menuntut Pihak PLN untuk melakukan pengadaan mesin Cadangan agar dapat mengatasi permasalahan terkait pelayanan listrik di Kabupaten Bombana

” Kita juga meminta agar Pihak PLN untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang dialami konsumen akibat tegangan listrik yang tidak stabil,” Pungkasnya

Hingga berita ini dirilis Aksi domonstrasi dari Amuba masih berlangsung di Gedung DPRD Bombana. (IS)

Kendari, SultraNET. | Tim Pengendali Inflasi Daerah menggelar Rapat Kordinasi Daerah Se-Sulawesi Tenggara bertempat di Hotel Zahra, Senin (25/11/2019), kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Drs. La Ode Mustari, M.Si dan dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Nota Kesepahaman Kerjasama Perdagangan Antar Daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung seluruh Program Kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Ketua Panitia Ibu Dra. Nurmalawati, M.Si mengungkapkan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tahun 2019.

Dari kegiatan itu pula diharapkan ada peningkatan sinergitas program untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di daerah.

Tujuan lain dari kegiatan itu diharapkan dapat dilakukan optimalisasi potensi ekonomi yang ada dimasing-masing daerah untuk mendukung pengendalian inflasi sehingga diharapkan mampu menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas khususnya didaerah Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.

” Tujuan terakhir adalah penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Perdaganggan antar daerah, antara Gubernur dan Bupati atau Walikota Se Sulawesi Tenggara,” Urai Nurmalawati

Kegiatan berbentuk Model Panel diskusi itu menghadirkan narasumber dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam wawancara yang dilakukan awak media SultraNET., Kepada Kepala perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Suharman Tabrani Mengatakan Strategi dalam mengendalikan inflasi terkhusus di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kuncinya adalah Komitmen dari Kepala Daerah, Kordinasi antara semua TPID dan ada semacam evaluasi.

” ada kerjasama itu sebenarnya kuncinya, karna permasalahan sebenarnya sama yaitu adanya Siklus dan defisit,” Bebernya

Nampak hadir pada kegiatan tersebut, Walikota Bau-Bau, Bupati Buton, Wakil Bupati Buton Tengah, Bupati Konawe Kepulauan, Bupati Kolaka, Sekretaris Daerah Kolaka Timur, Sekretaris Daerah Bombana, Wakil Bupati Muna, Sekretaris Daerah Konawe, Bupati Konawe Utara, Wakil Bupati Konawe Selatan, Sekretaris daerah Kota Kendari, Kepala BAPPEDA Muna Barat, DKP Kolaka Utara, Assisten II Buton Selatan, Bupati Kolaka Utara.

Pewarta : Awal Kurniawan

Rumbia, SultraNET. | Proyek Jalan yang menghubungkan Kelurahan Teomokole menuju Desa Rahadopi dan Ke objek wisata Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjarak sekitar 5 kilometer yang pengerjaannya menggunakan Anggarannya dari serapan dana alokasi khusus (DAK) senilai lebih dari 11 miliar, mendapat sorotan dari warga setempat.

Salah seorang warga Kabaena, Jumran  kepada awak Media SultraNET., Sabtu (23/11/2019) menuturkan bahwa pada dasarnya sebagai masyarakat sangat senang terhadap perbaikan dan perhatian Pemkab Bombana yang memperbaiki jalan tersebut,  hanya saja pekerjaan yang menghabiskan anggaran miliaran itu dinilai kurang matang dalam perencanaannya sehingga pengerjaannya tidak maksimal dan menggangu aktifitas warga.

” apakah memang sudah aturannya bahwa pekerjaan Jalan betonisasi itu harus di tutup semua jalannya,  setahu kami sebagai masyarakat awam pekerjaan betonisasi itu harus dikerjakan sebelah menyeblah dulu, agar pengguna masih bisa melintas, bukan menutup semua dan mengalihkan ke dusun olondoro,” ungkapnya

Menurut Jumran, pengalihan jalan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan karena jalan yang digunakan sebagai alternatif tersebut disamping menjadikan jarak tempuh semakin jauh dinilai jauh dari layak sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi warga yang melintas.

Tidak hanya soal pengalihan jalan, Jumran juga mempertanyakan pembesian proyek rabat beton itu karena menurutnya besi hanya dipasangkan pada sisi kiri dan kanan saja tidak  dipasangkan sepenuhnya.

” dari dulu yang saya tahu yang namanya betonisasi itu “full” pembesian bukan hanya memasangkan besi sebagai tulang penyangga, itu tidak menjamin ketahanan, apalagi ini proyek nilainya miliaran, masa ada betonisasi pekerjaan yang hanya memasang besi anyaman hanya di pasang di pinggir rabat,” keluhnya

Olehnya itu ia berharap agar pekerjaan tersebut dapat di lakukan secara trasparan kepada masyarakat agar hasilnya dapat dinikmati dan sesuai dengan harapan, serta tidak ada yang ditutup tutupi karena menurutnya menjadi aneh jika ada proyek pemerintah dan masyarakat dilarang untuk mengambil gambar.

” Kenapa warga dialarang mengambil gambar, kalau memang pekerjaan sesuai mekanisme kenapa harus takut, kenapa larang masyarkat ambil gambar, aneh Memang ini pekerjaan,” Sebutnya

Salah satu pengawas pekerjaan yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan bahwa para pekerja lapangan hanya bekerja sesuai perintah sehingga ia tidak dapat menjelaskan secara teknis mengenai pembesian serta kebijakan pengalihan jalan.

” Tanyakan kepada pengawas teknisnya soalnya dia jarang datang makanya saya nda mau berkomentar, saya hanya karyawan yang di tunjuk jadi pengawas pekerjaan,” Singkatnya

Pewarta : Fendi

Kendari, SultraNET. | Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata bertempat di Swiss-Belhotel. Jum’at (22/11/2019) Dengan mengangkat Tema : “Transformasi sumber perekonomian pedesaan” Kegiatan ini merupakan program hibah jalan daerah (PHJD) Tahun 2019.

Saat dikonfirmasi  oleh awak media SultraneNET., DR. Ir. I Gede Panca, M.Pd Selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Mengatakan kebijakan Desa Wisata merupakan kebijakan yang lahir dari Kementerian Pariwisata yang bertujuan agar dapat dilakukan pengembangan Desa wisata untuk itu kegiatan itu bertujuan disamping untuk membangun sinergitas, sosialisasi pengembangan desa wisata juga bertujuan menyatukan wawasan, pemahaman dan komitmen dalam pengembangan desa wisata jika memungkinkan dan mengali informasi dari para peserta tentang desa atau kelurahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata.

” Jadi pengembangan Desa wisata itu adalah suatu upaya menambah menu objek wisata, Selain dengan menu-menu alam yang sudah tersedia, kita juga berupaya agar desa bisa menjadi objek wisata dengan membangun dan mengembangkan potensinya,” beber I Gede Panca.

Desa Wisata ini lanjutnya bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan ekonominya tidak hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja namun juga dapat merambah sektor lain seperti sektor jasa khususnya di bidang Pariwisata.

” Pemerintah sekarang ini dalam pidato presiden Jokowi fokus pada transformasi ekonomi pedesaan. artinya bagaimana sumber ekonomi pedesaan tidak hanya terbatas pada produksi tapi pada jasa, salah satunya jasa kepariwisataan. apakah ia menyewakan tempat hiburan, menyewakan lokasi yang indah atau menyewakan homestay itu bisa dari rumah penduduk,” Sebutnya

Untuk itu lanjutnya Dengan adanya Program Desa Wisata ini bakal menambah sumber-sumber perekonomian masyarakat terkhusus dari sektor Pariwisata dan pemerintah menfasilitasi dan mendorong masyarakat agar sadar bahwa Pariwisata itu bisa diupayakan di Desa.

” Selain itu kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang ada dipedesaan yang memungkinkan dijadikan objek wisata kemudian tugas pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan mungkin dalam bentuk studi banding dan pelatihan, bagaimana melayani tamu, menjaga kebersihan dan bagaimana melestarikan lingkungan,” Pungkasnya.

Pantauan Media ini, Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Drs. Suharno, MTP, Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sultra, dan bertindak selaku narasumber yang terkait langsung dan sangat kompeten dalam pengembangan desa wisata, antara lain : Dra. Ambar Rukmi,M.Pd Pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Ir.Minardi Pejabat dari Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia

Pewarta : Awal Kurniawan