Kendari, SultraNET. | Untuk meningkatkan kordinasi dalam pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan stakeholder yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan serta pengurus Partai Politik se Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sultra menggelar Kegiatan Silaturahmi bertempat di Hotel Claro Kendari, Sabtu (16/11/2019).

Kegiatan tersebut mengangkat Tema “Melalui silahturahmi kita tingkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan gangguan keamanan dan memelihara situasi dan dan kondusif dimasyarakat guna mendukung kelancaran kegiatan pembangunan di Sulawesi Tenggara”.

Ketua Panitia Kegiatan. Parinringi, SE.,M.Si dalam sambutannya mengatakan Maksud diselenggarakan kegiatan silahturahmi tersebut yaitu untuk mempererat hubungan silaturahmi dan kerja sama antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan serta pengurus parpol di Sulawesi Tenggara sebagai mitra pemerintah untuk menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi dilingkungan masyarakat.

” Terutama dalam deteksi dini dan pencegahan secara dini gengguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. kemudian menciptakan dan memelihara situasi keamanan agar kondusif didaerah, sehingga pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah berjalan lancar,” tutur Parinringi

Hasil dari kegiatan tersebut lanjutnya dapan memberikan rekomendasi sebagai salah satu bahan masukan kepada Pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan didaerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

” Hasil yang diharapkan bisa tercapai seperti terbangunnya silaturahmi, terciptanya kordinasi, serta hubungan sinergi antar pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan serta pengurus Parpol yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan adanya masukan informasi serta saran pada pemerintah provinsi,” bebernya.

Pantauan awak media SultraNET. Nampak hadir sebagai Pemateri pada kegiatan tersebut, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Bapak AKBP La Ode Aries El Fathar mewakil Kapolda Sultra dan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Prov. Sultra Brigjen TNI Aminullah serta yang bertindak sebagai moderator adalah Bapak Dr.H. Abdul Nasir A.Baso,M.Si beliau adalah Pensiunan ASN.

Pada Kegiatan Silahturahmi yang berlangsung secara berkelanjutan dalam model panel atau diskusi dan dialog itu, Gubernur Sulawesi Tenggara membawakan materinya yaitu Peran Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif di masyarakat guna mendukung kelancaran kegiatan pembangunan.

Sedangkan Kapolda Sultra yang diwakili Dirreskrimum membawakan materi Peran POLRI dengan Masyarakat dalam rangka mencegah segala bentuk gangguan keamanan Sulawesi Tenggara, Sedangkan Kabinda Sultra membawakan materi Membangun sinergitas TNI dan POLRI bersama masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Nampak hadir Para asisten, staf ahli, kepala biro, kepala badan dan kepala dinas lingkungan hidup lingkup Pemprov Sultra, tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh perempuan dan pengurus Parpol tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultraNET. | Janji Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk segera membangun Asrama untuk mahasiswa Konawe Selatan paling lambat tahun 2020 tak kunjung ditepati.

Sebagaimana diketahui, janji untuk membangun Asrama Mahasiswa Konsel tersebut tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan yang dibubuhi tandatangan Surunuddin Dangga selaku Bupati Konsel, Irham Kalenggo selaku Ketua DPRD dan Jefri, Ketum Poros Muda perwakilan Mahasiswa yang ditandatangani saat Aksi mahasiswa Konawe Selatan yang digelar Senin, (2/9/2019) lalu di Gedung DPRD Konsel .

Menyikapi hal tersebut, Keluarga Besar Pemuda dan Mahasiswa (KBPM) Konawe Selatan menggelar Konferensi Pers dan Konsolidasi Gerakan Mahasiswa dengan mengangkat tema Melawan Kebohongan Pemkab, “Surunuddin Berbohong, Pemuda dan Mahasiswa Melawan” bertempat disalah satu Kedai Kopi di Kota Kendari, Jumat, (15/11/2019), Jam 15:30 WITA.

Salah satu penanggung jawab kegiatan. Aliyadin Koteo yang juga Pendiri Gerakan Mahasiswa Konsel Menginspirasi (GMKM) mengungkapkan bahwa Konsolidasi Aksi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Konawe Selatan itu, sama sekali tidak ditunggangi oleh elit politik dan juga tidak ada hubungannya dengan Pilkada 2020 mendatang.

Menurutnya Gerakan yang akan dilakukan oleh Pemuda dan Mahasiswa Konawe Selatan yang diagendakan Rabu, (20/11/2019) mendatang lahir atas amarah Pemuda dan Mahasiswa Konsel yang telah berjuang hingga berdarah-darah saat aksi lalu, namun yang dijanjikan juga tidak dipenuhi.

” Saya ingin mengaris bawahi, kita ingin melawan kebohongan ini dan tanpa kompromi dengan kebohongan Surunuddin. Kami benar-benar marah dan ini tidak ada hubungannya dengan politik dan ini murni karena dibohonggi oleh Surunuddin.” tuturnya

Hal senada disampaikan Ketua Tamalaki. Alfian Anas menurutnya Pemuda dan Mahasiswa Konsel marah menyikapi janji Bupati Konawe Selatan yang tidak ditepati tersebut dan mempertegas bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan politik.

” Kalau saya pada intinya tidak bisa ditoleril lagi dan kemudian kita tidak ada pada kapasitas berpolitik, disini murni karena pemuda dan mahasiswa. Karena kita berpikir sudah cukup kita yang rasakan jangan sampai adik-adik kita, karena ini kepentingan semua mahasiswa Konawe Selatan dan saya harap Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga cepat merealisasikan janjinya,” Beber Alfian Anas.

Ketua Umum Poros Muda, Jefri menambahkan. Pemerintah harusnya segera merealisasikan janjinya terhadap pemuda dan mahasiswa Konawe Selatan agar segera mengadakan Asrama buat mahasiswa Konawe Selatan.

” Tidak ada alasan lagi dari pemerintah Konawe Selatan pokoknya 2019 Asrama harus ada, apalagi pada saat itu bupati sendiri yang menawarkan lahan sekitar satu hektar,” Pungkasnya.

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultraNET. | Meski perhelatan event Halo Sultra tahun 2019 telah berlalu sejak bulan april lalu, namun salah satu item kegiatan didalamnya ternyata barus saja menuntaskan puncak kegiatan pada hari ini, Rabu 13 November 2019.

Kegiatan yang baru tuntas penilaiaannya yaitu Lomba Foto Halo Sultra 2019, event yang diselenggarakan oleh Pemda Sulawesi Tenggara dibawah kendali Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara ini baru saja menyelesaikan proses lomba yang memang dikemas selama 6 bulan sejak dibukanya lomba pada saat event halo sultra 2019.

Ahmad Nizar, selaku koordinator teknis lomba yang dijadikan mitra dalam kegiatan ini saat dihubungi mengatakan. Bahwa lomba foto nasional dengan kemasan baru ini cukup menyita perhatian publik Fotografi di berbagai wilayah nusantara.

” Alhamdulillah kami selaku penyelenggara teknis yang dipercayakan oleh Dinas Pariwisata Sultra untuk menjalankan lomba ini merasa lega setelah puncak penganugerahan grand Final Lomba foto Halo Sultra 2019 selesai di helat pada malam 13 november 2019 di panggung wakatobi wave,” Tutur Ino sapaan akrab koordinator lomba ini.

Lebih lanjut Ino mengungkapkan bahwa pihaknya memang memiliki tantangan besar, dikarenakan konsep lomba seperti ini dimana peserta berkompetisi selama 6 bulan dan setiap bulan tetap memilih 3 foto terbaik, baru pertama kali diselenggarakan di sulawesi tenggara.

” Ya namanya konsep baru, tentu masih terdapat kekurangan pelaksanaan secara tekhnis dalam proses perjalannya. Namun komunikasi dan keterbukaan atas saran dan kritikan terhadap lomba ini menjadi modal kami untuk optimis bahwa konsep lomba yang kami buat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ditambah lagi profesionaltas peserta dan utamanya peserta asal sultra sendiri yang membantu kami memberikan saran agar lomba ini bisa berjalan lebih baik lagi,” Ungkapnya

Lomba foto halo sultra 2019 yang memperebutkan total hadiah sekitar 100 Juta rupiah ini, diikuti oleh 235 peserta dari berbagai wilayah di indonesia termasuk sultra, yang kemudian disaring sesuai persyaratan lomba dan menyisahkan 122 peserta.

Dalam malam puncak pengunguman grad final hadiah utama memutuskan 6 juara yaitu Juara 1 Korchnoi Pasaribu ( Kota Kendari ), Juara 2 Rustam Awat ( Bau Bau ), Juara 3 Habirun ( Bau Bau )

Untuk Kategori Favorite Destinasi : Abdul Rauf ( Kota Kendari ),Favorite Event : Sofyan Efendi ( Jakarta ), Favorite Tradisi Budaya : Guntur ( Wakatobi )

Sementara juri Nasional yang dilibatkan masing-masing Arbain Rambey, Afriadi Hikmal dan 1 juri sultra Arif Relano Oba.

Pengunguman Pemenang dan pameran foto para nominasi lomba foto halo sultra 2019 tingkat nasional sendiri di lakukan di panggung utama event wakatobi wave di wakatobi.

Melalui ajang ini selain menambah database bahan promosi pariwisata sultra, juga mampu membuat fotografer luar sultra untuk datang ke sultra selain menjadi wisatawan juga sembari mengabadikan keindahan dan keunikan pariwisata sulawesi tenggara.

” Dan hal itu terbukti dengan sejumlah foto yang masuk merupakan karya beberapa fotografer yang sengaja datang ke sultra untuk motret tidak hanya di wakatobi namun juga ada di beberapa destinasi lain,” Pungkasnya

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultaNET. | Konsorsium Pemerhati Investasi dan Lingkungan Hidup (KPI LH) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (12/11/19)

Dalam orasinya, puluhan massa aksi itu mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengusut dugaan kasus kejahatan perizinan yang dilakukan PT. Damai Jaya Lestari (DJL).

Sebagaimana diketahui, PT. Damai Jaya lestari (DJL) Merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang beroperasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Orator Aksi menyebut, berdasarkan Surat Peringatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada direktur PT. Damai Jaya lestari (No.211/742/2014). Bahwasanya melalui kegiatan delmeasi terhadap tanaman kelapa sawit diindikasikan berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 5.819,67 Ha

” Yang berada di Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 3.651,13 Ha dan area yang masuk Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Seluas 2.168,54 Ha,” Sebut Orator.

Masuknya aktifitas PT. Damai Jaya Lestari didalam kawasan hutan diduga tidak memiliki izin pelepasan kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PT. Damai Jaya Lestari diduga melakukan tindak kejahatan lingkungan dan pidana berdasarkan UUD RI No. 18 Tahun 2013 (Tanggal 6 Agustus 2013) pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 92 ayat (1) dan (2) huruf a dan b tentang pengunaan alat berat yang diduga melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkat hasil perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan bagi orang perseorangan.

” Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang perizinan,” Bebernya.

Diakhir orasinya masa aksi mendesak agar Kapolda Sulawesi Tenggara segera menangkap owner PT. Damai Jaya lestari dan mengusut kasus dugaan kejahatan lingkungan atas aktivifitas perkebunan sawit tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan hutan tersebut.

Pewarta : Awal kurniawan

Jakarta, SultraNET. |  “Menteri Desa boleh saja berganti tapi Kemendesa tetap milik Pak Erani Yustika,” guyonan ini diucapkan oleh Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Drs. H. Abdul Halim Iskandar, MP, saat mengawali sambutanya pada acara workshop evaluasi Nasional Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) pada Program Inovasi Desa (PID) bagi Tenaga Ahli P3MD Tingkat Provinsi /Kabupaten tahun 2019 yang digelar di Hotel Ciputra Grogol Jakarta Barat. Selasa, 12 Nopember 2019. Guyonan mantan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur itu sontak mengundang aplos tepuk tangan dari 612 peserta dari tenaga Ahli yang hadir.

Guyonan Orang Nomor satu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi itu bukan tanpa alasan mengingat jejak rekam Staf Khusus Presiden Bidang Dana Desa itu dalam meletakkan pondasi dasar untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan dalam program Pembangunan Desa patut dibanggakan.

Pantauan media ini, saat acara Pembukaan Workshop itu di hadiri oleh Staf Khusus Presiden Bidang Dana Desa, Prof. Erani Yustika, Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Anwar Sanusi, Phd, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid, Sos, M,Si, Direktur Pemberdayaan masyarakat Desa, Muh.Fachri , S.STP,M,Si, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Bito Wikontose,SS,M,Hum.

Dalam Sambutanya, Drs, H. Abdul Halim Iskandar, MP, menyampaikan kesyukuranya atas adanya kesempatan untuk bertemu dengan Para Pahlawan Pejuang Desa karena melalui kerja kerja para Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat beserta seluruh Tenaga Pendamping Desa dapat memberi kontribusi terhadap upaya Pembangunan Bangsa. oleh karena itu, Pihaknya berkelakar jika ada Tenaga Ahli yang meninggal akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena telah bekerja sekuat tenaga untuk mengawal Nawacita Presiden dalam membangun Indonesia dari Pinggiran atau Desa.

“ Saya sangat bersyukur karena pada malam ini, mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Para Pahlawan Pejuang Desa karena melalui kerja kerja para Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat beserta seluruh Tenaga Pendamping Desa dapat memberi kontribusi terhadap upaya Pembangunan Bangsa. oleh karena itu, jika boleh saya ingin mengatakan bahwa jika ada Tenaga Ahli yang meninggal, sebaiknya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena paling tidak telah bekerja sekuat tenaga untuk mengawal Nawacita Presiden dalam membangun Indonesia dari Pinggiran atau Desa ,”Sebutnya

Ditempat yang sama, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan provinsi Sulawesi Tenggara, Abady makmur, mengapresiasi Program Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendorong Program Inovasi Desa demi terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan mandat besar yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Mantan Sekretaris Desa yang juga pernah aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi tenggara itu menyampaikan bahwa peran Pendamping Profesional mulai dari Konsultan Pendamping Tingkat Nasional hingga Pendamping lokal Desa telah mampu membawa Desa dalam mentransformasikan dirinya menjadi Desa yang lebih maju dan Mandiri.

” Untuk itu sekali lagi, Atas kinerja Pendamping utamanya Pendamping Lokal Desa, mengharapkan kepada Pak Menteri, agar dapat meningkatkan Honor dan Biaya Operasional bagi Pendamping Lokal Desa dan bagi Pendamping Desa yang bertugas pada Daerah Ekstrim seperti di Kecamatan Batu Atas, Kepulauan Binongko di Provinsi Sulawesi Tenggara serta beberapa Daerah ekstrim lainya di Provinsi lainya karena mereka adalah merupakan ujung tombak dalam mangawal Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa,“ Harapnya (AM)

Kendari, SultraNET. | Dihari ketiga Workshop Jurnalis Ramah Pariwisata yang di inisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Melakukan Liputan Ke objek wisata climbing Sawapudo, yang terletak di Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Rabu, (13/11/2019).

Turunnya para jurnalis ramah parawisata itu, diharapkan mampu mengangkat potensi wisata yang ada di Sulawesi Tenggara terutama terhadap objek wisata yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Ketua Panitia Jurnalis Ramah Pariwisata, La Ode Ali Ahmadi, S.S mengatakan Percepatan pembangunan sektor wisata daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nantinya diharapkan menggunakan model Pentahelix dari 5 unsur yang saling berkolaborasi dan membangun sinegisitas.

Kelima unsur dimaksud yaitu Pemerintah itu sendiri, Akademisi, Masyarakat atau Komunitas, Pengusaha dan unsur Media atau Jurnalis.

” Ini sudah dibuktikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah bekerja sama dengan awak media baik itu media Tv, online, cetak maupun radio dan penggiat pariwisata lainnya,” Tuturnya.

Keseriusan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Percepatan pembangunan sektor wisata daerah terlihat jelas dengan mengadakan Workshop dan pembentukan Asosiasi Forum Jurnalis Ramah Pariwisata yang akan membantu kerja-kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata daerah Sulawesi Tenggara lewat berita-berita.

” Seperti saat ini, para jurnalis ramah pariwisata telah melihat kondisi, suasana tempat wisata climbing yang diabaikan oleh pemerintah Kabupaten Konawe. Padahal ini merupakan potensi pariwisata yang harusnya didukung oleh pemerintah,” Pungkasnya.

Pewarta : Awal kurniawan

Kendari, SultraNET. | Untuk percepatan dan sinergitas pembangunan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dinas Pariwisata Berkolaborasi dengan para Jurnalis se-Sulawesi Tenggara mencanangkan Jurnalis Ramah Wisata melalui pembentukan organisasi Forum Jurnalis Ramah Wisata Sultra, Bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin, (11/11/2019)

Kegiatan Workshop dihadiri 40 Jurnalis dari berbagai Media Ciber, Cetak dan TV Se-Sultra yang dicanangkan digelar Mulai dari Tanggal 11 Sampai 13 November 2019.

Kegiatan workshop dibuka oleh Erwin Tahir Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewakili Sambutan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Sultra I Gede Panca

Dalam sambutannya, Erwin Tahir menyebut Jurnalis Ramah Wisata bukan hanya sebagai slogan tetapi lebih kepada sebuah momentum serta komitmen media sebagai bagian sebagai salah satu unsur penting pentahelix kepariwisataan diIndonesia,

” Jurnalis ramah pariwisata dimaksud merupakan sikap dan etika simpatik media yakni para jurnalis dalam mencermati dan membantu perkembangan kepariwisataan Indonesia serta turut terlibat dalam menjaga citra positif kepariwisataan di Indonesia,” Sebutnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembentukan Forum Jurnalis Ramah Wisata melalui pembagian komisi-komisi yakni komisi I yaitu menyangkut regulasi dan organisasi, komisi II Program kerja dan terakhir Komisi III Rekomendasi dari hasil komisi-komisi itu nanti akan dibuat struktur organisasi dan program kerja kedepan.

” Nantinya pembentukan ini membantu percepatan dan sinegisitas pembangunan Pariwisata Sulawesi Tenggara,” Tutupnya.

Nampak turut hadir dalam Kegiatan workshop tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra. Sarjono, Ketua Aliansi Jurnalis Independensi (AJI) Sultra. Zainal, Ketua Ikatan Jurnalis Tv Indonesia (IJTI) Sultra. Asdar dan Koordinator Kegiatan Jurnalis Ramah Pariwisata. Ali Ahmadi.

Pewarta : Awal Kurniawan

RUMBIA, SultraNET. | Wakil Bupati Bombana, Johan Salim resmi mengukuhkan pengurus Forum Anak Daerah, Selasa (12/11 2019) bertempat di Auditorium Kantor Bupati Bombana.

Usai mengukuhkan forum anak daerah dalam sambutanya di depan tamu undangan yang hadir, Wakil Bupati Bombana Johan Salim mengatakan bahwa dalam era globalisasi saat ini peran generasi Muda sangat menentukan arah dan masa depan Bangsa maupun daerah.

Maka dari itu keberadaan anak sangat penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius baik dari lingkungan keluarga maupun pemerintah. Anak juga memiliki hak untuk tumbuh hidup dan mendapat perlindungan terhadap diskirimansi Sosial dimanapun ia berada

“ Saya harap pengukuhan forum anak ini dapat mewujudkan Bombana sebagi Daerah layak anak, partisipasi anak dalam membangun dan mendorong Tumbuh kembangnya anak Demi daerah yang kita cintai ini ,” Tutur Johan Salim.

Pembentukan Forum Anak Daerah lanjut Johan Salim, Sesuai dengan UU no 23 Tahun 2002 terutama pasal 4  tentang perlindungan anak dan dapat di bentuk dari tingkat Kecamatan, hingga ketingkat Desa dan Kelurahan.

” Kegiatan forum anak harus dilakukan secara rutin, sehingga dapat memotivasi anak-anak daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” Imbuhnya

Menurutnya Forum anak adalah wadah untuk mengakomodir pertisipasi anak dalam mengambil peran untuk masa yang akan datang

” Saya berharap pertemuan ini dapat berkelanjutan sehingga forum anak ini dapat memberikan kesempatatan anak dalam menumbuh kembangkan bakat dan prestasi serta mengaktualisasikan ide ide cemerlang untuk bersama membangun daerah kita kedepan,” harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Forum Anak Daerah Bombana, Muhammad Iradat Sakti mengatakan forum akan menjadi media komunikasi antara pemerintah dan anak di wilayah itu, untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk membantu menciptakan kota layak anak di Bombana.

“Demi mewujudkan anak Bombana sebagai pelopor untuk mengejar ketertinggalan kita menuju kota Bombana sebagai kabupaten layak anak,” Pungkasnya

Pewarta : Efendi

Kendari, SultraNET. | Memperingati Hari Pahlawan 2019, Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari mengadakan Program Siswa dan Mahasiswa Peduli Lansia (PROSA LANSIA), bertempat di aula LRSLU “Minaula” Kendari, Minggu (10/11/2019).

Kegiatan  yang diikuti lebih dari 100 peserta terdiri dari siswa-siswi dan guru Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kendari serta para lanjut usia tersebut mengangkat tema Aku Pahlawan yang Membahagiakan Lanjut Usia.

Kania Dewi, Kepala Sub Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari menyampaikan, momentum peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum mengingat kembali jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan bangsa.

Disamping itu menurutnya ada berbagai cara memperingati Hari Pahlawan, salah satunya dengan membahagiakan lanjut usia (lansia).

” Selaku generasi muda, kita semua berkewajiban meneruskan dan mengisi kemerdekaan tersebut sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing, tanpa terkecuali siswa dan siswi itu sendiri,” Tutur Kania Dewi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa PROSA LANSIA adalah salah satu bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan sosial kepada para lanjut usia, baik di dalam maupun di luar loka agar memiliki spirit atau semangat dalam menjalani kehidupannya.

Program tersebut didesain sedemikian rupa agar terjadi komunikasi dan interaksi antara generasi muda yakni para siswa sekolah menengah dengan generasi lanjut usia yang berada di dalam mupun di luar LRSLU ”Minaula” Kendari.

” Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda khususnya siswa sekolah menengah agar memiliki karakter dan sekaligus sebagai agen peduli (empati) terhadap lanjut usia,” Bebernya.

Jumlah lansia di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah lanjut usia Indonesia sebanyak 24,49 juta jiwa atau 9,27 persen dari total Penduduk Indonesia. Diproyeksikan tahun 2020 jumlah lansia akan mencapai 27,08 juta jiwa dan 63,31 juta jiwa pada Tahun 2045.

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara aging society atau berpenduduk tua. Artinya, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia mencapai lebih dari tujuh persen dari total jumlah penduduk.

Seiring peningkatan jumlah lansia tersebut, terdapat sejumlah tantangan dan persoalan di seputar kelanjutusiaan dan menjadi agenda bersama untuk diselesaikan, mulai dari ketersediaan dan dukungan layanan oleh berbagai stakeholder pada satu sisi, kemandirian, psikososial yang kompleks, kondisi fisik, dan mental-spiritual lansia itu sendiri pada sisi lainnya.

” Siswa-siswi perlu ambil bagian dalam penanganan masalah tersebut. Sebagai penerus cita-cita bangsa, disamping disyaratkan memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan teknologi, mereka juga dituntut memiliki karakter peduli terhadap sesama atau yang biasa disebut dengan kesalehan sosial yang sejatinya adalah karakter bangsa Indonesia itu sendiri seperti gotong royong dan tepo seliro,” Harapnya.

Program yang dilaksanakan seharian tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba Lulo dan puisi dengan melibatkan seluruh peserta. Lulo adalah salah satu jenis seni tari tradisional Sulawesi Tenggara sebagai ajang jalinan perkenalan, pertemanan dan keakraban antar warga. Lulo yang ditampilkan oleh para lansia diiringi dengan semacam gong kecil atau dalam bahasa Tolaki disebut Karandu.

“saya senang mengikuti kegiatan ini karena bisa bertemu dan bercengkrama dengan banyak orang terutama para kakek dan nenek”, ungkap Ita Purnama Sari, salah satu siswi.

Pada bagian akhir kegiatan siswa-siswi membuat maklumat kepedulian kepada lanjut usia. “Kami siswa dan siswi SMA Negeri 5 Kendari berjanji akan selalu menyayangi dan membahagiakan para lanjut usia”, suara maklumat mereka.  (Jasman Lampalangi)

Rumbia, SultraNET. | Lembaga Swadaya Masyarakat Pemersatu Barisan Anti Korupsi (LSM-PERISAI) Kabupaten Bombana menilai Pembangunan Pasar Kalaero yang terletak Di Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi merugikan pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di pasar tersebut.

Hal tersebut diutarakan oleh Ansar Ahmad selaku Ketua Divisi Investigasi dan Advokasi LSM-Perisai Bombana kepada Awak Media SultraNET., Selasa (12/11/2019).

Menurut Pria yang juga bermukim di sekitar pasar tersebut, banyak hal yang diabaikan Pemerintah dalam proses rehab pasar itu sehingga kerugian ekonomi pedagang tidak bisa terhindarkan.

Salah satunya ketika pasar itu dibongkar, tidak dibuatkan pasar sementara atau relokasi pasar yang merupakan kewajiban pemerintah atau rekanan sehingga setelah pembongkaran pasar tersebut pedagang terpaksa kembali berdagang dirumah masing-masing dan tidak sedikit pula yang tidak dapat berdagang lagi karena tempat yang dimiliki tidak memadai lagi.

” Kalau seperti ini bisa dibayangkan berapa kerugian ekonomi yang mereka (pedagang.red) alami perharinya dan silahkan kali dengan berapa lama pasar itu dibangun sampai bisa dimanfaatkan,” Imbuhnya

Disamping kerugian tersebut, yang lebih parah lagi lanjut Ansar Ahmad dari jumlah los Pasar yang dibongkar ternyata lebih banyak dari los pasar yang bakal dibangun sehingga bisa dipastikan bakal ada pedagang yang selama ini berdagang ditempat tersebut namun setelah dilakukan pembangunan rehab bakal tidak kebagian los pasar.

” Ini yang berpotensi terjadi kecemburuan antar sesama pedagang dan pasti ada yang tidak kebagian karena yang bakal dibangun itu sebanyak 28 los pasar sedangkan yang telah dilakukan pembongkaran itu sebanyak 32 los,” Bebernya

Untuk itu tambahnya ia berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dapat turun langsung melihat kondisi pedagang pasar Kalaero dan memanggil Bupati Bombana dan Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bombana untuk didegarkan keterangannya terkait pasar tersebut.

” harapan kita, Agar potensi kerugian sangat besar yang dialami Pedagang Pasar kalaero dapat diminimalisir serta dapat ditemukan solusi yang tidak merugikan Pihak Manapun juga,” Pungkasnya (IS)