BOMBANA, sultranet.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Poleang mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin di acara pesta pernikahan. Pelaku MS (28), warga Desa Salosa, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.

Penangkapan terjadi pada Selasa malam (4/11/2025) sekitar pukul 22.30 Wita, saat anggota Polsek Poleang melaksanakan kegiatan Imbangan Operasi Sikat Anoa 2025 di wilayah Kecamatan Poleang.

Kasi Humas Polres Bombana, IPTU Abdul Hakim, menjelaskan bahwa saat kegiatan berlangsung, petugas menemukan pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan di sekitar lokasi pesta. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya.

“Anggota langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Mapolsek Poleang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar IPTU Abdul Hakim, Rabu (5/11/2025).

Barang bukti yang diamankan berupa satu bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 8,3 sentimeter dan lebar 2,2 sentimeter, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu. Pelaku mengakui bahwa senjata tajam tersebut dibawanya tanpa izin atau alasan yang jelas.

Selanjutnya, kata IPTU Abdul Hakim, pelaku bersama barang bukti telah dilimpahkan ke Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Bombana untuk proses hukum lebih lanjut.

“Perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kami imbau masyarakat agar tidak membawa sajam di tempat umum karena bisa menimbulkan keresahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepolisian akan terus meningkatkan patroli dan kegiatan preventif guna menjaga keamanan serta mencegah tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bombana.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tutup IPTU Abdul Hakim.

Bombana, sultranet.com — Kabupaten Bombana mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Kabupaten Bombana, Rabu (5/11/2025), juga dirangkaikan dengan penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI yang diikuti oleh ratusan guru dari berbagai kabupaten dan kota se-Sultra.

Upacara puncak ini dihadiri oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM, jajaran Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., serta sejumlah kepala OPD. Ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan turut memadati lokasi kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.

Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., hadir mewakili Gubernur Sultra dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran guru sebagai ujung tombak dalam membangun kualitas pendidikan nasional.

“Guru memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa. Melalui pendidikan yang bermutu, kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” ujarnya.

La Ode Fasikin juga menyampaikan tiga program prioritas nasional di bidang pendidikan, yakni Program Makan Bergizi Gratis, Penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), serta penguatan literasi digital melalui koding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence). Ketiga program tersebut, katanya, diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang sehat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Saya berharap program ini dapat berjalan baik dengan dukungan para guru sebagai pelaksana utama di lapangan,” tambahnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di Sulawesi Tenggara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mendidik generasi muda. Momentum peringatan HUT PGRI dan HGN ini, kata dia, hendaknya menjadi pengingat bahwa guru adalah pilar utama kemajuan bangsa.

Rangkaian acara juga diisi dengan berbagai kegiatan apresiatif dan hiburan, seperti penobatan Ibunda Guru Kabupaten Bombana kepada Hj. Fatmawati Kasim Marewa, penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, penyerahan piala bergilir Porseni, parade fashion show daur ulang, senam massal PGRI, serta penampilan musik bambu dari SMPN 2 Rumbia.

Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai acara hingga penutupan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi antarpendidik, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melalui kegiatan ini, Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah, sejalan dengan semangat PGRI untuk terus melahirkan guru-guru hebat demi Indonesia yang kuat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Upacara berlangsung meriah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Kabupaten Bombana, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penutupan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI yang diikuti oleh ratusan guru dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., M.M., Forkopimda, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta ribuan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., hadir mewakili Gubernur Sultra dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa melalui pendidikan yang bermutu.

“Guru merupakan ujung tombak perubahan yang membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar La Ode Fasikin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fasikin menyebutkan tiga program prioritas nasional di bidang pendidikan yang kini menjadi perhatian utama pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis, penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), serta penguatan literasi digital melalui Koding dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence).

“Saya berharap ketiga program ini mampu membentuk ekosistem pendidikan yang sehat, modern, dan berkeadilan, dengan guru sebagai pelaksana utama di lapangan,” katanya menegaskan.

Peringatan HUT ke-80 PGRI tahun ini mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas”, sedangkan Hari Guru Nasional 2025 mengangkat tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Kedua tema tersebut menggambarkan semangat kolaborasi dan dedikasi guru dalam memperkuat sistem pendidikan nasional.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana, yang terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendidik generasi penerus bangsa.

“Guru adalah agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan dan peningkatan kompetensi para pendidik,” tutur Bupati Burhanuddin.

Acara puncak HUT PGRI ini juga menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi bagi para tenaga pendidik. Sejumlah kegiatan menarik turut digelar, mulai dari penobatan Ibunda Guru Kabupaten Bombana kepada Hj. Fatmawati Kasim Marewa, penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, penyerahan piala bergilir Porseni PGRI, parade fashion show daur ulang, senam massal, hingga penampilan musik bambu dari siswa SMPN 2 Rumbia.

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa sepanjang acara. Para guru dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang menjadi simbol penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Momentum ini juga menjadi refleksi bersama untuk memperkuat semangat pengabdian dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh guru untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, dan berperan aktif dalam menciptakan pendidikan yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri.

Bombana menegaskan diri sebagai kabupaten yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas — sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melakukan penertiban dan pengosongan salah satu kios di area Pasar Sentral Boepinang, Selasa (4/11/2025). Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menertibkan aset daerah dan memastikan penggunaan fasilitas publik sesuai aturan.

Proses pengosongan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, dengan dukungan personel gabungan dari Satpol PP, Polri, dan perangkat pemerintah kecamatan setempat. Langkah ini diambil setelah serangkaian surat peringatan dan sosialisasi disampaikan kepada pengguna kios yang tidak memiliki izin sah untuk menempati fasilitas tersebut.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Bombana, Supriadi, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah administratif yang telah diambil sebelumnya oleh Disperindagkop.
“Kios ini berada di dalam kawasan Pasar Sentral Boepinang dan digunakan tanpa izin yang sah. Dinas terkait sudah memberikan tenggat waktu cukup panjang untuk pengosongan mandiri, namun pengguna masih bertahan,” ujar Supriadi di lokasi.

Ia menegaskan, meskipun sempat terjadi situasi kurang kondusif akibat keberatan dari pengguna kios, penertiban tetap berjalan tertib dan humanis berkat pendekatan persuasif dari petugas di lapangan.
“Alhamdulillah, semua berjalan baik. Kami berupaya mengedepankan komunikasi agar prosesnya tidak menimbulkan gesekan,” tambahnya.

Penertiban diakhiri dengan pemasangan segel dan police line oleh pihak Disperindagkop Kabupaten Bombana, disaksikan oleh aparat keamanan serta perwakilan pemerintah kecamatan. Dengan penyegelan ini, kios dinyatakan tidak lagi dapat digunakan sampai ada keputusan resmi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset pasar tersebut.

Selain itu, Dinas Perindagkop juga memasang baliho pemberitahuan tentang rencana relokasi pedagang Pasar Sore Boepinang Barat ke Pasar Sentral Boepinang. Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan optimalisasi pasar yang lebih terorganisir serta mendorong aktivitas perdagangan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Penertiban ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan pasar yang lebih tertata, adil, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keteraturan, menegakkan aturan, dan memastikan setiap penggunaan aset publik dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

Satpol PP Bombana bersama Disperindagkop menertibkan kios tak berizin di Pasar Sentral Boepinang. Proses pengosongan berjalan kondusif meski sempat ada penolakan, dan kini kios tersebut resmi disegel. Pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi pedagang agar aktivitas pasar tetap tertib dan nyaman.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing. Dari Bombana, rapat berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. serta sejumlah kepala dinas terkait yang berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok biasanya meningkat.
“Daerah harus mengambil langkah cepat dan nyata untuk menekan laju inflasi, khususnya menjelang momen akhir tahun dan hari besar keagamaan,” ujar Tito.

Ia juga menekankan agar setiap kepala daerah bersama TPID rutin memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional serta memastikan ketersediaan stok mencukupi. Tito mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025, termasuk indeks harga konsumen, pergerakan harga pangan strategis, dan tren harga bahan pokok di berbagai daerah. Perum BULOG memaparkan langkah stabilisasi harga beras dan strategi menjaga pasokan di seluruh wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dari sisi penegakan hukum, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pantauan lapangan di berbagai daerah terkait distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama beras, gula, dan minyak goreng. Kejaksaan Agung menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga di pasar.

Selain itu, TNI juga melaporkan perannya dalam mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan, termasuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil dan wilayah rawan bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan memastikan masyarakat di seluruh wilayah tetap mendapat akses kebutuhan pokok.

Bupati Burhanuddin menyambut baik rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurutnya, upaya menekan inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara semua pihak.
“Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bombana akan terus memperkuat peran TPID dalam pemantauan harga di pasar, memperlancar distribusi bahan pokok, serta melakukan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.

Rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pemerintah pusat berharap seluruh daerah, termasuk Bombana, dapat memperkuat kerja sama lintas sektor guna menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin tegaskan komitmen Pemkab Bombana menjaga harga tetap stabil! Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, ia pastikan Bombana siap berperan aktif menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Bombana, sultranet.com — Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025, Selasa (4/11/2025), di halaman Kantor Polres Bombana.

Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Satpol PP, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Bombana.

Apel siaga ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan Bombana tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana, baik alam maupun non-alam.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa apel ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penting untuk memastikan seluruh elemen daerah siap bergerak cepat jika bencana terjadi.
“Bencana bisa datang kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan, sinergi, dan koordinasi lintas instansi harus selalu kita perkuat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Forkopimda memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang kian tak menentu. Ia menegaskan pentingnya pelatihan rutin dan peningkatan kemampuan personel di lapangan.
“Kita tidak boleh lengah. Tugas utama kita adalah memastikan keselamatan masyarakat melalui langkah antisipatif dan respon cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dalam arahannya menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam menghadapi situasi darurat. Ia menyebut bahwa kekompakan antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan dalam penanggulangan bencana.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kita harus bergerak bersama, cepat, dan tepat agar penanganan bencana berjalan efektif,” tegasnya.

Wisnu juga menekankan perlunya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana, seperti menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan berhati-hati dalam aktivitas di daerah rawan banjir dan longsor.

Kegiatan apel ini turut diisi dengan pengecekan langsung kesiapan personel, peralatan tanggap darurat, kendaraan operasional, serta simulasi penanganan bencana. Langkah ini menjadi bentuk konkret kesiapan pemerintah dan aparat dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Selain jajaran Forkopimda, apel juga diikuti oleh sejumlah kepala OPD, camat, serta unsur masyarakat dan relawan kebencanaan. Semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial tampak kuat dalam kegiatan tersebut, mencerminkan tekad bersama mewujudkan Bombana yang aman, tangguh, dan siap siaga menghadapi setiap situasi darurat.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem tanggap darurat yang cepat, terukur, dan efektif, sekaligus membangun budaya sadar bencana di Kabupaten Bombana.

Wabup Ahmad Yani: “Bencana bisa datang kapan saja, kesiapsiagaan harus jadi budaya.”
Pemkab dan Forkopimda Bombana gelar apel siaga bencana 2025 di halaman Polres Bombana, wujud nyata komitmen bersama untuk mewujudkan Bombana yang tangguh dan aman dari bencana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Polres Bombana, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana di wilayah Bombana.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, serta perwakilan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., turut hadir bersama unsur Forkopimda lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud kesiapan nyata seluruh unsur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di daerah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat,” ujar Ahmad Yani usai kegiatan.

Ia juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari tingkat individu dan komunitas, dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap tanda-tanda alam. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di lapangan.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, dalam amanatnya menyampaikan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap personel dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan tanggap darurat. Ia menekankan pentingnya soliditas dan ketangguhan antarinstansi agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi adalah hal yang utama. Dengan adanya apel ini, diharapkan seluruh instansi sudah memahami peran masing-masing dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan,” tegas Kapolres.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen lintas lembaga dalam mendukung program pemerintah daerah menuju Bombana Tangguh Bencana. Sinergi antarsektor ini diharapkan mampu mempercepat respon dan meningkatkan kualitas mitigasi terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas relawan, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi. Program ini menjadi bagian integral dari rencana aksi daerah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah rawan bencana.

Dalam pelaksanaan apel, para peserta juga melakukan pemeriksaan kesiapan kendaraan operasional, peralatan penyelamatan, serta simulasi lapangan yang melibatkan unsur gabungan. Langkah ini menjadi bukti keseriusan semua pihak untuk memastikan setiap sumber daya siap diterjunkan kapan pun diperlukan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap terbentuknya pola kolaborasi yang berkesinambungan antarinstansi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman.

“Semoga sinergi ini menjadi budaya kerja yang terus kita jaga. Kita ingin memastikan bahwa Bombana siap, tangguh, dan sigap menghadapi segala kemungkinan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ahmad Yani.

Apel kesiapan ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dan aparat dalam menegakkan prinsip zero victim dalam setiap penanganan bencana, sekaligus menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat adalah prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Instansi ini berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Piagam Penghargaan Kategori PKS KIA dengan Mitra dan PKS Pemanfaatan Data dan Akses Data Tertinggi Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, bersama Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Farid, S.STP., M.Si., dalam acara Rapat Koordinasi Disdukcapil se-Sultra bersama lembaga non-pemerintah TP-PKK dan DWP yang digelar di Hotel Azizah Syariah Kendari, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan bertema “Sinergi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Menuju Sultra Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius” itu dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua TP-PKK dan DWP Provinsi Sultra, pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, para kepala Disdukcapil kabupaten/kota, serta perwakilan TP-PKK dan DWP dari seluruh wilayah.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh tim. Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dedikasi aparatur Disdukcapil Bombana dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang digitalisasi data kependudukan.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja keras, komitmen, dan inovasi seluruh jajaran Disdukcapil Bombana. Terima kasih kepada Bidang PDIP yang telah menjadi motor penggerak kemajuan digitalisasi pelayanan kependudukan di Bombana,” ujar Firdaus usai menerima penghargaan.

Menurutnya, kinerja luar biasa di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan tidak lepas dari koordinasi yang solid di bawah Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penduduk (PDIP) yang dipimpin oleh Sri Patonah, S.Kom. Tim tersebut dinilai berhasil mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara cepat dan transparan.

Firdaus juga mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., serta Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang terus memberikan dorongan moral dan kebijakan strategis bagi peningkatan mutu pelayanan publik di daerah. Ia menambahkan, keberhasilan ini juga berkat kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Kominfo Bombana di bawah kepemimpinan Abdul Muslikh, S.Pd., M.PW., yang berperan aktif dalam penguatan integrasi data dan sistem digital antarlembaga.

Lebih lanjut, Firdaus berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh bidang di lingkungan Disdukcapil Bombana agar terus berinovasi dan meningkatkan kinerja. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal semangat baru menuju pelayanan publik yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Saya berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi bidang-bidang lainnya agar lebih semangat mencapai target kinerja. Kita ingin menjadikan Disdukcapil Bombana sebagai contoh instansi yang profesional, melayani sepenuh hati, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ungkap Firdaus penuh optimisme.

Ke depan, Disdukcapil Bombana berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang inklusif dan transparan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan dua penghargaan bergengsi ini, Disdukcapil Bombana menegaskan posisinya sebagai pelopor pelayanan administrasi kependudukan berbasis data dan teknologi di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan visi mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing tinggi di era digital.