SultraNET, Muna | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) memproses dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada serentak 2020 dengan merekomendasikan 10 (sepuluh) nama ASN ke ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu Muna Al Abzal Naim, Sabtu (08/02/2020) membenarkan pihaknya telah merekomendasikan 10 ASN ke KASN.

Pria yang kerap disapa Bram itu menerangkan, proses hingga keluarnya rekomendasi ke KASN itu dilakukan setelah melakukan klarifikasi terhadap para ASN tersebut dan berdasarkan kajian hukum, mereka ke sepuluh (ASN) itu diduga melakukan pelanggaran netralitas sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN dan surat edaran MenPAN-RB no B71 M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak.

” Rekomendasinya sudah kami kirim ke KASN,” ungkap Al Abzal Naim.

Ditanya terkait sanksi yang akan diberikan terhadap 10 ASN itu, ia tidak dapat memastikan. Pasalnya, itu merupakan kewenangan penuh KASN.

” Soal sanksi tergantung KASN, karena tugas kita hanya menertibitkan rekomendasi,”  Tutur Bram.

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan para ASN itu yakni, mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati, memfasilitasi balon dan memberi dukungan pada balon melalui postingan di Media Sosial (Medsos).

“Kita tidak akan berhenti melakukan pengawasan terkait netralitas ASN,” tegasnya

Untuk diketahui 10 ASN adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin Udu (SU) dan 9 ASN yakni, Kadishub Mubar, La Ode Hanafi, Abidin Onto (ASN Mubar), Ali Moktar Jaya (ASN) Mubar), Sahibuddin Saga (ASN Mubar), LM Syahruddin, Kabid Akuntansi BPKAD Mubar dan Saidiman, staf di Sat Pol PP Damkar Muna, Asiten I Pemkab Mubar, La Ode Takari, La Rata dan La Rafini (ASN Mubar).

Laporan : Rustam

Bombana, SultraNET. | Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi Sulawesi Tenggara (LKPD-Sultra) menuding salah satu perusahaan penambangan nikel PT. Trias Jaya Agung yang beroperasi di Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan dua pelanggaran serius yaitu perusakan kawasan hutan saat proses pembangunan jalan (houling) dan menyewakan tersus (Jetty) ke perusahaan lain.

Direktur LKPD Sultra, Muh Arham, Jum’at (7/2/2020). mengatakan berdasarkan hasil investigasi terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Trias Jaya Agung diduga kuat telah melakukan perusakan kawasan hutan untuk kepentingan membangun jalan (houling) menuju Jetty yang terletak di Pesisir Pantai Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana

Hal itu lanjutnya, diperkuat oleh Data Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana sebagimana dimuat oleh Antara News 18 Oktober 2012 lalu yang menyebutkan bahwa PT. Trias Jaya Agung telah melakukan perusakan hutan mangrove pada kawasan seluas satu hektare saat membangun jalan sepanjang 356 meter dengan lebar 20 meter.

”Disamping dugaan persoalan perusakan kawasan hutan, PT. Trias Jaya Agung Juga kami duga telah melakukan pelanggaran terkait pemanfaatan terminal khusus sebagaimana tersebut pada pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri,” Tutur Arham.

“Fakta dilapangan saat ini terminal khusus milik PT. Trias Jaya Agung diduga kuat juga digunakan oleh perusahaan lain,” Tegas Arham

Untuk itu ia meminta agar Pihak kepolisian menindak lanjuti hasil investigasi dan temuan dari LKPD-Sultra agar semua persoalan tersebut dapat terjawab secara jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang dapat meresahkan masyarakat.

“Ini tidak bisa dibiarkan, karena kita duga penyalahgunaan tersus ini sudah berlangsung lama,” Tutupnya. (Is1)

SultraNET. – Bombana | Rupanya godaan untung besar sektor pertambangan di Pulau Kabaena mulai menggelapkan mata beberapa penambang yang diduga secara terang terangan melabrak aturan dan mengabaikan potensi dampak yang bakal ditimbulkan di kemudian hari.

Parahnya penambang “Nakal” itu, tidak hanya mengeruk Tanah dengan kandungan Nikel saja namun kini sudah menyasar dan merambah Pesisir Pantai Desa Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diketahui bersama bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah penanaman mangrove oleh Dinas  Kehutanan Kabupaten Bombana beberapa tahun yang lalu dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikannya.

Menyikapi hal tersebut rupanya para aktivis dan penggiat masalah lingkungan setempat tidak tinggal diam, salah satunya aktivis dari Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara yang langsung melaporkan aktivitas perusakan lingkungan itu ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara.

Dikonfirmasi media SultraNET., Muh. Arham. Direktur LKPD Sultra Sabtu (8/2/2020) membenarkan perihal pelaporan oleh lembaga yang dipimpinnya itu ke Polda Sultra.

Menurutnya Pulau Kabaena adalah wilayah dalam kategori pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 Km2 dengan merujuk pada Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, sehingga sejatinya Pulau Kabaena membutuhkan perhatian khusus terhadap praktek dan atau perbuatan-perbuatan ilegal melawan hukum khususnya dibidang Pertambangan.

” Penambangan Pasir di Desa Puununu ini kita sudah cek di Dinas ESDM Provinsi, sama sekali tidak ada izinnya  dan kita simpulkan bahwa kegiatannya ini Ilegal,” Tegas Arham.

Arham mengingatkan kepada semua pihak bahwa penambangan ilegal merupakan kegiatan pelanggaran hukum karena tidak memiliki izin dari pemerintah atau negara dengan merujuk pada pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar).

” Ini kejahatan lingkungan yang sangat serius di Kabaena,  jadi kami harap Polda Sultra tidak membiarkan Kegiatan Penambangan Ilegal ini terus terjadi dan dilakukan secara terang terangan, karena kalau terus dibiarkan dampak kerusakan terhadap pesisir pantai Desa Puununu akan semakin Parah,” Pungkasnya.

Hingga berita ini dirilis Div Humas Polda Sultra belum terkonfirmasi. (SN1)

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Periode 2019-2024 disebut mulai menunjukkan rendahnya kualitas mereka dalam berlembaga.

Sorotan itu dilontarkan  Ansar Achmad,  Ketua Divisi Investigasi dan Advokasi LSM Perisai Kabupaten Bombana, Senin (20/1/2020).

Menurut Aktivis yang Fokus pada pendampingan masyarakat itu, Kualitas DPRD Bombana terlihat saat proses Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Beberapa Desa yang  diduga bermasalah di Bombana.

Dimana saat pelaksanaan RDP tengah berlangsung Pihak DPRD Bombana baru menghubungi pihaknya sebagai salah satu pihak terkait atau pengadu.

“DPRD Bombana ini tidak paham berlembaga, masa kami sebagai Pihak Pengadu baru disampaikan terkait RDP itu setelah RDP berlangsung, ini sama saja membatasi kehadiran Pihak Kami,” Cetusnya

Belum lagi lanjutnya, penyampaian yang diterima Pihaknya hanya melalui saluran Telepon oleh salah satu Anggota DPRD Bombana.

” Ini parahnya lagi kami disampaikan dan diundang lisan saja melalui telepon, ini merendahkan wibawa DPRD selaku lembaga terhormat,” kesalnya

Mirisnya lagi tambah Ansar, Pihak teradu dalam hal ini Para Kepala Desa yang diundang tidak satu pun yang menghadiri undangan RDP dari DPRD tersebut.

” Ini kesannya DPRD gelar RDP hanya lepas kewajiban saja sehingga tidak ada kesan dan hasil sesuai harapan masyarakat yang dicapai,” keluh Ansar.

Untuk itu ia berharap agar Kejadian ini tidak terulang lagi dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD dimasa mendatang karena dapat merugikan pihak masyarakat yang mengandalkan DPRD selaku lembaga terhormat perwakilan masyarakat.

“Anggota DPRD ini baiknya belajar lagi berlembaga yang benar biar tidak memalukan kayak begini,” Tutupnya

Dikonfirmasi usai RDP, Ketua DPRD Bombana. Arsyad, S.Pd menyebutkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang baru terjadi namun ia menampik tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu tidak paham berlembaga karena urusan persuratan merupakan kewenangan Sekretariat.

“Terkait pihak yang diundang prosedurnya itu kita menyurat ke Bupati kemudian ditindak lanjuti dengan menghadirkan pihak Pihak terkait melalui OPD Terkait,” Sebutnya

Untuk itu, ia meminta perhatian Pemkab melalui perpanjangan tangan OPD agar apa yang menjadi permintaan DPRD agar ditekankan untuk dihadirkan.

“Kami menekankan agar Bupati Bombana dalam pelaksanaan RDP dengan DPRD untuk menekankan OPD nya untuk menghadirkan semua pihak yang terkait agar persoalan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik,” Tutupnya.(IS)

Batauga, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berkomitmen dan terus berupaya untuk mendorong Percepatan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan.

Salah satu bentuk komitmen para Anggota Dewan dari Negeri Beradat tersebut adalah melakukan studi tentang Bagaimana teknis Pengembangan Rumput laut yang rencana akan diterapkan di Kabupaten Buton Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Aliadin, saat dihubungi Media Harapan Sultra melalui aplikasi WhatsApp. Sabtu, (11/1/2020) menuturkan bahwa untuk tujuan tersebut, saat ini sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Buton selatan sedang melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar dengan Agenda Mempelajari Teknis Pengembangan Rumput laut di Balai Perikanan Makassar.

“ Kegiatan ini diikuti sejumlah anggota Dewan yang merupakan gabungan dari beberapa komisi yang berlangsung selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 9 sampai dengan 13 januari 2020,“ Tutur Ketua DPC Hanura Busel itu.

Anggota Dewan dua periode ini menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka mencermati bagaimana teknik mengembangkan dan budidaya rumput laut sehingga dapat diterapkan di sejumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buton Selatan.

” Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Tahun sebelumnya, dimana Pihak Balai telah memberikan bantuan Benih kepada petani agar agar sebanyak 200 kilo gram pada tahun 2019 lalu,“ Tambahnya.

Untuk diketahui, Kunjungan kerja kali ini didampingi oleh Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan. (Abady Makmur)

Kendari, SultraNET. | Usai menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyoal aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara,  Kamis (2/1/2020), Muhammad Iksan (23) mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Haluoleo (UHO) Kendari harus menerima perlakuan beringas dari dua orang terduga preman yang tiba tiba datang dan menebas kepalanya.

Salah seorang saksi mata, MP yang juga teman korban saat aksi menceritakan, setelah kembali ke Fakultas Kehutanan UHO pukul 13.00 Wita, dia bersama lima orang lainnya termaksud korban kemudian duduk di halaman jurusan untuk menunggu staf akademik mengurus persiapan KKN.

“Kita semua ikut demo tadi, tiga orang duduk, dua orang berdiri, termaksud Irvan, tiba-tiba muncul dua orang lagi bawa motor vixion, yang bawa motor gemuk, yang pegang parang brewok, dia langsung datang tebas Irvan, dan kita sempat diburu baru kita lari,” terangnya.

Saat ditemui di Puskesmas Kemaraya.
AS saksi mata lainnya yang juga teman korban menambahkan, kedatangan dua orang yang diduga preman itu tidak lama sejak dirinya dan masa aksi lainnya berbalik arah pulang.

Dia menduga, korban (Iksan, red) dan yang lainnya sudah di target sejak aksi di DPRD tadi pagi.

“Kuat dugaan, mereka kiriman perusaahaan yang kita demo tadi, karena mereka langsung datangi kita lima yang sudah di kampus lama UHO tadi,” tudingnya.

Sementara, Wakil Ketua Tamalaki Sultra, Leo yang bersamaan menjenguk korban menegaskan, akan mencari pelaku sampai ketemu, sebab, korban adalah anggota Tamalaki Sultra.

Dia juga membeberkan jika perusahaan  yang di demo pagi tadi itu memang memelihara preman yang waktu mengaumnya ditentukan oleh bergemahnya sound sistem yang dialamatkan ke perusaahaan dimaksud.

“Ini yang didemo tadi perusahaan tambang  di Konut, makanya adik adik duga preman dari perusaahaan itu, tapi tunggumi kita cari pelakunya,” tegasnya.

Sampai berita ini tayang, korban sementara memperoleh perawatan di Puskesmas Kemaraya, Kota Kendari. Kepala korban mengalami luka parah hingga 24 jahitan. Beruntung korban masih selamat, dan Polisi hingga kini belum terlihat di TKP.

Laporan : AK/Sultrademo

Kendari, SultraNET. | Usai melantik H. Laode Arusani sebagai Bupati Buton Selatan definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022, Selasa (31/12/2019) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH menegaskan kepada Arusani untuk segera menindaklanjuti empat hal penting sebagai upaya menggenjot Pembangunan Daerah.

Empat hal yang dimaksud adalah pertama, Agar dapat meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong investasi yang bertujuan menggerakan sektor ekonomi Masyarakat, kemudian yang Kedua agar segera menetapkan Tata Ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya Ketiga agar  Berupaya untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat dan yang Keempat, menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam memberi semua jenis pelayanan pada tataran Birokrasi.

Suami Agista Aryani ini memaparkan bahwa untuk mewujudkan Daya saing Daerah dalam upaya mendorong investasi yang bertujuan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, maka diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang terciptanya iklim investasi yang kondusif serta adanya kepastian hukum dan proses pengurusan Perizinan yang cepat, tepat dan efisien.

Demikian pula dalam mempersiapkan Penyusunan tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan agar dapat menginisiasi dan menyelesaikan Persoalan batas Wilayah adminstrasi pemerintahan antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota bau-Bau.

” Sedangkan untuk upaya meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Selatan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil terobosan strategi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan yang terakhir adalah, bahwa untuk Pelayanan Standar minimal saya menegaskan agar segera menetapkan Regulasi yang mengatur tentang Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat dalam tataran Birokrasi di seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.” Tegas Ali Mazi.

Sementara itu ditempat terpisah, saat menggelar Konferensi Pers di Salah satu Hotel di Kota Kendari, Bupati Buton Selatan yang baru saja dilantik berdasarkan Surat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74/4312 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Buton Selatan dan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Buton Selatan menguraikan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah melaksanakan dan mempersiapkan hal hal yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti empat penegasan Gubernur Sulawesi tenggara, Ali Mazi, SH tersebut.

Hal-hal yang dilaksanakan urainya, yaitu yang Pertama, terhadap upaya Peningkatkan daya saing daerah dalam mendorong investasi yang bertujuan menggerakan sektor ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang salah satunya adalah menggelar Festival Budaya Buton Selatan yang telah di klaim sukses dan diselenggarakan pada awal Bulan Desember 2019.

Kemudian lanjutnya, yang Kedua. Penegasan untuk segera menetapkan Tata Ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan, Suami dari Hj. Waode Ruhania Arusani ini menegaskan bahwa Permasalahan Penetapan tata Ruang wilayah dipastikan akan selesai dalam waktu yang tidak lama.

” Poin Ketiga, dalam hal upaya untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Buton selatan bersama seluruh Organisasi perangkat Daerah telah berupaya untuk menggenjot Pembangunan melalui upaya mendorong peningkatan dan pengembangan sektor unggulan seperti Sektor Perikanan dan kelautan,” Bebernya.

Dan yang terakhir Tambah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buton Selatan ini, bahwa saat ini Pihaknya telah menerapkan Standar pelayanan Minimal dalam memberi semua jenis pelayanan pada masyarakat pada tataran Birokras (AM)

Kendari, SultraNET. | Plt. Bupati Buton Selatan,  H. Laode Arusani akhirnya resmi dilantik Sebagai Bupati Buton Selatan definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022, bertempat di Rumah  Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, di Kendari, Selasa, (31 Desember 2019)

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74/4312 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Buton Selatan dan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Buton Selatan.

Mengawali Sambutanya usai mengambil Sumpah  orang Nomor satu di Kabupaten yang bergelar Kabupaten Beradat itu, Gubernur Sulawesi tenggara, Ali Mazi,SH mengungkapkan rasa Syukurnya kepada Allah Swt atas limpahan dan karunia yang diberikan kepada seluruh Masyarakat Sulawesi tenggara terkhusus masyarakat Buton Selatan.

” Sehingga pelaksanaan Moment yang sangat bersejarah ini dapat terlaksana dengan baik,aman dan lancar,” tuturnya

Ali Mazi juga menguraikan bahwa Pelantikan Bupati Buton Selatan sedikit agak berbeda, hal itu karena pelaksanaanya baru terlaksana pada saat menjelang pergantian Tahun baru 2020 Masehi.

Pasangan Lukman Abunawas ini mengharapkan agar Pimpinan Daerah yang baru dilantik untuk bekerja keras dan membuktikan kinerjanya dalam menggenjot Pembangunan Daerah demi membawa perubahan di Wilayah eks Otorita Kabupaten Buton itu.

” Berkenaan dengan Pelantikan Bupati Buton Selatan yang bertepatan dengan moment pergantian Tahun Baru, saya menitip harapan agar dalam memimpin Masyarakat dapat mengemban amanah yang baik dan bijak agar membawa perubahan yang lebih baik demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton Selatan,” harapnya

Pada kesempatan tersebut ia juga berharap agar Bupati Busel. H. Laode Arusani dapat bekerja keras dan membuktikan dengan kerja kerja yang nyata dalam menggenjot Pembangunan Daerah demi membawa pembaharuan dan perubahan di Buton Selatan.

Nampak hadir pada pelantikan tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rektor Universitas Haluoleo kendari, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pimpinan Jabatan Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Buton Selatan, Pimpinan dan Anggota KPU dan Bawaslu kabupaten Buton Selatan, Pimpinan Jabatan Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Buton Selatan,

Para Camat se Kabupaten Selatan, Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Buton Selatan, dan para Parabela se kabupaten Buton Selatan serta Tokoh Agama, Pemuda dan Tokoh Masyarakat. (AM)

MUNA, SultraNET. |  Badan Narkotika Nasional (BNN)  Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Press Release akhir tahun 2019 tentang pengungkapan kasus dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di Aula BNN Muna Jumat, (27/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNNK Muna. La Hasariy menyampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna masuk urutan kedua setelah Kota Kendari yang berada pada zona merah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

” Pengguna Narkotika menyasar semua kalangan mulai dari dewasa maupun pelajar SMA bahkan hingga pelajar tingkat SLTP,  mereka disamping ada yang menggunakan sabu adapula yang menggunakan salah satu lem merek tertentu,” sebutnya.

Lanjut La hasariy,  di Kabupaten Muna khususnya di Kecamatan Katobu terdapat dua Kelurahan yang terus dipantau yakni, Kelurahan Raha I dan Wamponiki, Begitu juga dengan Kecamatan Duruka, Loghia dan Batalaiworu.

“Semua masuk pantauan khusus, karena rata-rata banyak pengguna dan pengedar Narkoba,” Bebernya

Dalam melakukan pengawasan, BNNK lebih mengedepankan pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di tingkat sekolah hingga ke masyarakat dan melakukan tes urin bagi sopir dan kru kapal.

“Kegiatan sosialisasi  non Dipa yang sudah kita lakukan sebanyak 32 kali, serta 36 orang sopir menjalini tes urine,” ujarnya.

Disisi lain, BNNK melakukan penindakan terhadap para pengedar barang haram tersebut. Tercatat ada 1 kasus yang berhasil diungkap dan telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Negeri (PN) Raha.

” Di tahun 2019 ini, penyalahgunaan narkotika sekitar 60 persen yang menjalani rehabilitasi sebanyak yaitu sebanyak 77 orang dari tiga daerah yakni, Muna, Muna Barat dan Buton Utara,” Tutup Hasariy

Pewarta : Borju

Rumbia, SultraNET. | Jelang perayaan Natal tanggal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 1 Januari 2020, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmenya siap menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya kedua perayaan tersebut.

Hal ini di ungkapkan Firdaus Ketua GP Ansor Kabupaten Bombana, Selasa (24/12/2019) menurutnya untuk tujuan itu, saat ini GP Ansor dan Banser tengah giat melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dari paham radikalisme di Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bombana, Karena pemahaman radikalisme dapat mengancam keutuhan dan keamana negara.

” Semua tindakan GP Ansor dan Banser berangkat dari komitmen tersebut, tentunya hal ini sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah,” Tegas Firdaus

Komitmen Banser lanjutnya diwujudkan dengan menyiapkan Banser Lalu Lintas, Banser Tanggap Bencana, Badan Ansor Anti Narkoba, Banser Maritim, Pengawalan Pengajian, Penjaga Kiyai, Banser Husada dan Relawan Kebakaran.

” Tujuan semua itu agar pemuda Banser bisa menjadi “khairunnas anfauhum linnas” dan kegiatannya riil dirasakan masyarakat dan agar masyarakat lebih memahami betul organisasi organisasi kepemudaan maupun yang lainya yang masuk di tengah tengah mereka,” Beber Firdaus

Banser Bombana lanjutnya juga berkomitmen kuat menjaga empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD45 dan siap menjadi lokomotif di garda terdepan menjaga Indonesia dari berbagai ancama yang dapat mengganggu ketetraman warga negara terkhusus di Kabupaten Bombana.

“Jadi sangat aneh sekali bila Banser dikatakan intoleran dan memecah persatuan bangsa,” sebut Alumni UIN Alaudin Makassar ini.

Pada kesempatan tersebut Firdaus menghimbau agar generasi muda dan masyarakat Bombana di semua elemen dapat memahami betul organisasi yang masuk di tengah masyarakat dan mewaspadai hal hal yang belum sama sekali di pahami asal usul organisasi kemasyarakat tersebut sehingga dapat terhindar dari hal hal yang yang bertentangan dengan dasar negara terutama UUD 45 dan Keagamaan.

” Sebaiknya pemuda bombana, masyrakat dari semua elemen mewaspadai hal hal yang berkaitan dengan faham radikalisme, ini dapat mengancam keutuhan dan persatuan negara kita terkhusus daerah kita wonua bombana.” Pungkasnya. (Efendi)