Rumbia, SultraNET. | Hasan Hanani pria kelahiran 13 Desember 1994  hari ini, Selasa, (01/10/2019) resmi dilantik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bhakti tahun 2019-2024.

Di usia ke 24 Tahun, menjadikan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih dari Dapil 1 Bombana itu menjadi Anggota Legislatif termuda di DPRD Bombana.

Ditemui awak media ini sebelum prosesi pelantikan, Hasan Hanani mengaku bahwa di usia yang masih terbilang muda itu, tidak menjadi penghalang bagi Putera Alm. Hanani dan Samsiar itu untuk dapat langsung bekerja untuk masyarakat Bombana.

Menurutnya kerja kerja politik dan masyarakat telah ia tekuni dan belajar dari sang ayah Alm. Hanani yang juga politisi Partai berlambang Ka’bah dan mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019, sehingga bukan hal baru lagi baginya untuk berinteraksi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Di DPRD ini kita sepakat bahwa bukan tempat untuk kita belajar lagi, tetapi disini sudah tempat kita mengaktualisasikan ilmu dan pengalaman kita mengawal aspirasi masyarakat,” Imbuhnya

Terlebih lagi lanjut Pria yang masih tercatat sebagai Mahasasiswa di Unviversitas Muhammadiyah Kendari itu, jalur politik yang ia tempuh saat ini merupakan Amanah dari Almarhum Ayahnya yang sebelum meninggal dunia mewasiatkan agar perjuangan almarhum dijalur Politik dilanjutkan oleh sang Anak.

“Sebelum orang tua saya meninggal, beliau menitip pesan kepada Ketua PPP Bombana Pak Amiadin, agar di Pemilu 2019 saya selaku Anak yang beliau titip untuk maju. Jadi bagi saya ini amanah almarhum yang harus saya jalankan dengan sebaik baiknya,” Pungkasnya (IS)

Kendari, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin (30/9/2019).

Penetapan anggaran tersebut setelah melalui proses pembahasan legislatif dan eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana untuk Tahun Anggaran 2020, APBD Prov. Sultra mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 4 Triliun Lebih.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi Mengatakan bahwa kita Patut Bersyukur, Karena Pembahasan APBD Tahun anggaran 2020, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan diwarnai hiruk-pikuk penyampaian aspirasi dari elemen masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Dan dinamika pembahasan yang kondusif serta tetap mengikuti proses dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku”, Tutur Ali Mazi

Ia berharap agar dengan usainya Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, dengan anggaran yang ada dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara khusunya dibidang kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.

“Atas keseriusan dan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi saya berharap agar dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Ekonomi dan pendidikan masyarakat di Sulawesi Tenggara,” Urainya.

Setelah Sambutan dari Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur menanda tanggani Persetujuan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sultra Tahun Anggaran 2020.

Pantauan awak media SultraNET. rapat yang berlangsung nyaman dihadiri DANLANAL Kendari, LANUD Haluoleo, KA BASARNAS, Para Pejabat Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Biro Lingkup Pemprov  Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal baik TNI dan POLRI, Pimpinan BUMD Lingkup Pemprov  Sultra, Pimpinan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Insan Pers baik cetak maupun Online.

Reporter : Awal Kurniawan

Rumbia, SultraNET. |  Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30S-PK) menggelar aksi di Bundaran Tugu Brimob Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019).

Dalam orasinya massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana khususnya dibidang infrastruktur jalan Pulau Kabaena.

Salah satu orator Muh Amsar mengatakan, Bahwa jalan merupakan syarat utama untuk peningkatan ekonomi rakyat, sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunannya di setiap wilayah yang ada Di Kabupaten Bombana.

“Jalan di Kabaena sehurusnya bisa lebih baik, karena menghasilkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan sedangkan jalan Kabaena kambing saja tidak bisa lewat,” tutur Amsar

Lebih lanjut Muh Amsar menilai dengan hadirnya perusahaan tambang yang bergelimpangan di pulau kabaena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bombana seharusnya lebih meningkat dan dapat menopang meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabaena tapi kenyataanya tidak.

“Tapi faktanya, PAD menurun dari Rp800 miliar, menjadi Rp700 miliar,” urainya.

Amsar menjelaskan Kehadiran mahasiswa dan pemuda kabaena menuntut janji Bupati saat kampanye Pilkada lalu, dimana janji Tafdil-Johan saat itu bakal memperbaiki jalan lingkar Kabaena hingga layak dilalui dan menjadikan pembangunan jalan di Pulau Kabaena sebagai program Bupati Bombana, H.Tadlil dan Wakil Bupati, Johan Salim .

“Kita tidak meminta bagi-bagi kue soal pembangunan jalan. Kita hanya meminta janji Tafdil dan Johan Salim yang akan membangun aspal (jalan) lingkar di Pulau Bombana,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa G-30S PK Yang di mulai sejak pukul 10 wib dengan titik kumpul tugu brimob dilanjutkan ke Kantor DPRD Bombana,selanjutnya ke Kantor Bupati dan berahir di kantor BAPPEDA.

Pantauan awak media ini, nampak massa Aksi dikawal ketat pihak keamanan dari Kepolisian Resort Bombana dan berlangsung tertib. (Efendy)

Kendari, SultraNET. | Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Menggelar aksi demonstrasi di Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019)

Dalam orasinya Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi mendesak lembaga itu segera mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi 26 September 2019 lalu yang menyebabkan dua orang mahasiswa Randi dan M. Yusuf gugur akibat terkena peluru tajam.

“HMI Kendari mendesak KEMENKUMHAM segera membentuk Satgas pengusutan Kasus Penembakan dan Pemukulan serta tindak refresif pihak Kepolisian Sultra terhadap massa aksi 29 September 2019,” Tutur Ujang.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, S.Sos,.S.H.,M.H saat menerima massa aksi mengklaim bahwa pihaknya telah membentuk tim pengusutan kasus tersebut.

“Dan kami siap mengawal bersama sama kawan-kawan HMI dan Membentuk tim investigasi, Pengumpulan bukti dan data data dan kami akan segera sampaikan kepusat,” Imbuhnya.

Setelah berhasil menemui Kakanwil KEMENKUMHAM, Massa Aksi dari HMI Cabang Kendari mengggelar Konfrensi Pers di Sekretariat HMI Cabang Kendar dengan Pembicara Ujang selaku Ketua Umum HMI Cabang Kendari dan Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi pada aksi 30 September 2019 yang berlangsung dikantor KEMENKUMHAM Kendari.

Dalam Konferensi Pers tersebut, HMI Cabang Kendari menyampaikan bakal melakukan aksi lanjutan dipolda SULTRA, sembari menunggu kedatangan Kapolda SULTRA baru dan menunggu intruksi dari Ketua Umum HMI Cabang Kendari.

Reporter : Awal kurniawan

Wakatobi, SultraNET. | Dilihat dari segi geografisnya, Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara mirip dengan Kepulaun Okinawa Jepang, demikian dikatakan Presiden Okinawa Environment Club (OEC), Kuniki Shimoji saat menggelar forum diskusi menggagas masa depan Wisata yang berkelanjutan berbasis Masyarakat, Kamis (27/09/2019).

Dalam mendukung pariwisata Wakatobi, OEC telah membuat pilot project pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan atau Community Bassed Sustainable Torism (CBST) yang telah diterapkan di Patuno raya diantaranya desa Wapiapia, Waha, Koroe Onowa, kelurahan Waelumu, Waetuno, patuno dan desa Longa.

“Dengan adanya pilot Projet ini kami telah mengirim perwakilan dari tiap-tiap desa untuk belajar tentang pariwisata berbasis masyarakat ke Okinawa Jepang. Sehingga setelah mereka belajar disana di Wakatobi diharapkan mampu untuk diterapkan,” ucapnya.

Kendati demikian, Kuniki Shimoji berharap infrastruktur di Wakatobi harus terus menerus diperbaiki seperti infrastruktur bandara. Bukan hanya itu, Shimojo melihat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung pariwasata berkelanjut ini.

Kuniki Shimoji beroptimis Kabupaten Wakatobi dengan potensi yang ada akan bisa memajukan sektor pariwisata. meskipun kata Dia, masih banyak yang perlu perhatikan seperti persoalan infrstruktur.

“Kerjasama bersama Jepang tahap pertamanya akan berakhir pada Februari 2020 ini namun saya berharap kerjasama ini akan berlanjut,” harapnya.

Bupati Wakatobi, Arhawi dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bappeda, Tarima mengatakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kerjasama bersama Japan International Coorpeartion Agency (JICA) yang dilaksanakan oleh OEC telah melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.

“Selain itu juga, dengan adanya OEC ini telah melahirkan kelembagaan Wakapala yang diharapkan menjadi cikal bakal perkembangan pariwisata yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lanjutnya, selain OEC juga telah berkontribusi dalam bidang pengelolaan air bersih sebagaimana bidang yang digeluti oleh presiden OEC, Kuniki Shimoji yang merupakan seorang peneliti.

“Kehadiran JICA di kabupaten Wa katobi Pemerintah sangat diharapkan untuk pengembangan bekerjasama dalam berbagai sektor pembangunan,” ucapnya (adm)

Laporan : Samidin

Batauga, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Sosial melaunching Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sejumlah Penerima manfaat (KPM) bertempat di Halaman Rumah Jabatan Camat Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),  Kamis (26/9/2019).

Pelaksanaan Launching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu juga dirangkaikan dengan Penyerahan Bantuan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal, Penyerahan Kartu BPJS-KIS dan Penyerahan Jaminan Hidup bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Ode Insaanu, SKM, M.Si ketika ditemui awak media disela sela pelaksanaan kegiatan, menyebutkan Pelaksanaan Launching BPNT ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan selaku yang mewakili Bupati Buton Selatan.

“Pelaksanaan Launching BPNT ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial selaku yang mewakili Bupati Buton Selatan karena beliau tidak sempat hadir sebab ada urusan lainya yang tidak kalah pentingnya dengan acara hari ini, makanya beliau memberi amanah kepada Pak Kadis.” Sebutnya

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan La Hasifu, S.ST merinci, besaran bantuan  untuk Program Keserasian Sosial yang dibagi ke beberapa desa yaitu Desa Lapandewa Jaya, Hendea dan Desa Kaofe masing-masing Desa mendapatkan bantuan sebesar 150,000,000 Rupiah.

Sedangkan untuk Program Kearifan Lokal diserahkan untuk dua Desa di Kecamatan Siompu yakni Desa Lontoi dan Kaimbulawa masing-masing mendapatkan dana sebesar 50,000,000 Rupiah.

 “Disamping itu dilakukan pula Penyerahan KIS BPJS sebanyak 3.326 Jiwa dan Jaminan Hidup bagi Warga Komunitas Adat Terpecil (KAT) sebanyak 33 Kepala keluarga di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa,” Rinci La Hasifu

Ditempat yang sama Camat Lapandewa, Umar Tama S. Pd. MM menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati Buton Selatan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan atas perhatian serta bantuan yang telah diberikan kepada Masyarakat Lapandewa Jaya.

” Untuk itu saya mengharapkan kepada Penerima bantuan agar benar benar memanfaatkan bantuan itu untuk peningkatan ekonomi,” Pungkasnya

Pantauan awak media ini, kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Bank Indonesia Kendari, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Bau-bau, Kepala BPJS Kabupaten Buton Selatan, Kepala Perum Bulog Sub Drive Bau-Bau. (AM)

Kendari, SultraNET. | Organisasi Sayap Syarikat Islam yaitu Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang dibentuk pada 2 April 1956 Kembali mengaktifkan pengkaderannya diberbagai daerah di Indonesia.

Begitupun PW SEMMI Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sudah dilantik pada Tanggal 29 Januari 2019 lalu mencatat Sejarah SEMMI di Sulawesi Tenggara dengan mengadakan Sekolah Kader Pertama, Jumat sampai Minggu (27-29 september 2019), bertempat di Gedung Al-Qindi Institut Teknologi Avicena Kendari.

Lembaga yang dipimpin oleh Asbar Pranandi  sebagai Ketua PW SEMMI Sultra itu mengangkat tema kegiatan Terbentuknya Kader yang Beriman dan Berilmu sebagai Ikhtiar SEMMI membangun Indonesia.

Peserta yang menggikuti sekolah kader pertama yang diselenggarakan PW SEMMI Sultra berasal dari Mahasiswa UHO Kendari dan IAIN Kendari berjumlah 12 Orang, kegiatan Ini Juga dihadiri Salah satu Tokoh Pemerintah sekaligus Ketua Syarikat Islam Prov. Sulawesi Tenggara yakni Bupati Buton Utara Abu Hasan.

Ketua panitia kepada awak Media SultraNET. mengatakan bahwa tujuan Kegiatan Sekolah kader SEMMI yang Pertama di Kota Kendari adalah sebagai langkah awal membangun kepengurusan SEMMI Sulawesi Tenggara dan perekrutan anggota ini diharapkan agar kader-kader baru menjadi kader yang beriman, Cerdas, Militan dan Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap organisasi.

“Anggota baru yang telah mengikuti sekolah kader tentu akan mengadakan sekolah kader pertama ditingkat SEMMI Cabang Se Sulawesi Tenggara kedepan,” Sebutnya.

Reporter : Awal kurniawan

Kendari, SultraNET. | Korban meninggal dunia bentrok antara polisi dan mahasiswa saat aksi demo tolak beberapa Rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 26/9/2019 kemarin bertambah menjadi dua orang.

Muhammad Yusuf Kardawi mahasiswa Universitas Haluoleo (UHO) Fakultas Teknik angkatan 2018 yang sebelumnya dikabarkan sekarat akibat diduga menjadi korban keganasan aparat kepolisian saat mengamankan aksi demontrasi akhirnya meninggal dunia.

Yusuf menghembuskan nafas terakhir pada hari Jumat, 27/9/19 Di Rumah Sakit Bahterahemas Kota Kendari, Pukul 04:17 Wita dini hari tadi setelah sempat menjalani operasi.

Sulha, ST, M.Eng kepala Program Studi D3 Sipil UHO dihubugi Via whatshaap mengucapkan doa dan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya Yusuf.

“Semoga Almarhum khusnul khotimah dan amal ibadahnya diterima yang maha kuasa, ” Doa Sulha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Muhammad Yusuf Kardawi dikabarkan bakal dimakamkan di Raha, Kabupaten Muna. (Awal Kurniawan)

Kendari, SultraNET. | Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Sulawesi Tenggara mengecam tindakan refresif aparat dalam menangani demo mahasiswa menolak Undang-undang KPK dan revisi KUHP yang berakhir ricuh di Kantor DPRD Prov. Sultra, Kamis (26/9/2019) hingga menyebabkan salah satu Kader IMM Kehilangan nyawa.

Kecaman tersebut disampaikan Muhammad Resky, Ketua DPD IMM SULTRA yang sangat menyangkan tindakan pihak kepolisian melakukan pengawalan terhadap peserta aksi dengan menggunakan pendekatan refresif  untuk mengamankan mahasiswa yang menjalankan hak konstitusionalnya menyampaikan hak pendapat di muka umum.

” Pertama kami sampaikan duka cita yang mendalam  atas wafatnya Immawan Rendy salah satu kader IMM SULTRA, dan perlu kita ketahui bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan saluran konstitusional yang dilindungi dan dihormati sesuai dengan Undang-undang no 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum Namun justru polisi melakukan langkah represif dengan kekerasan dalam melakukan pengawalan,” Tutur Rizky.

Menurutnya jika menelaah undang undang no.2 tahun 2002 di situ di jelaskan bagaimana tugas dan fungsi polri, diman polri secara UU di beri mandat untuk melindingi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

” Bukan untuk bertindak refresif atau melakukan aksi-aksi premanisme yang kemudian menimbulkan korban luka dan wafatnya salah seoraang demonstran,” Kecamnya.

Oleh karena itu lanjut Rizky, DPD IMM SULTRA bakal melakukan konsolidasi besar-besaran di kalangan muhammadiyah baik tingkat daerah sampai di pusat untuk merespon aksi refresif polisi yang menyebabkan hilangnya nyawa salah satu kader IMM dan meminta kapolri untuk segera mungkin mencopot Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari.

“Itu sebagai bentuk konsekuensi atas aksi represif anggotanya di lapangan dan memberi sangsi yang tegas kepada salah satu anggota polisi yang di duga melakukan penembakan terhadap peserta aksi<” Pungkasnya (IS)