Rumbia, SultraNET. | Proyek peningkatan jalan Ibu Kota Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa pengerjaan bahu jalan dan perbaikan di beberapa ruas mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, bahkan menjadi perbincangan yang hangat di media sosial.

Pekerjaan tersebut mendapat kritikan karena dinilai sebagai pemborosan anggaran. Masyarakat menilai ruas jalan yang ditingkatkan itu masih sangat layak digunakan sehingga kurang tepat jika dilakukan pengerjaan sedangkan banyak ruas jalan lain yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan yang juga berada di Ibu Kota Rumbia.

Menanggapi banyaknya kritikan dan masukan dari masyarakat, Semuel Kadmaerubun selaku Kapala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Kamis (12/9/2019) menuturkan Pihaknya pada dasarnya menyambut baik dan mengapresiasi banyaknya masukan dan kritikan dari masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Sem itu, kritikan dan masukan sangat membantu pihaknya untuk memastikan pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dikoridor yang benar dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

” Kritikan dan masukan dari masyarakat itu harus disikapi secara bijak karena itu tujuannya untuk kemajuan daerah dan kita tidak boleh alergi justru tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Semuel.

Terlebih lagi lanjut Sem, kritikan itu muncul karena dari keseluruhan ruas jalan dalam ibukota yang akan dibenahi itu, secara kebetulan pihak rekanan terlebih dahulu memulai pekerjaannya di Jalan Jendral Sudirman yang kondisinya masih jauh lebih baik dari kondisi di ruas jalan lainnya.

” Jadi yang dibenahi itu sebenarnya bukan hanya yang di jenderal sudirman saja, tetapi kita akan benahi semua ruas dan bahu jalan dalam Ibukota ini yang kondisi sudah layak dikerjakan,” Bebernya

Untuk tahun ini, peningkatan jalan berupa perbaikan ruas jalan rusak dan peningkatan bahu jalan dalam ibu kota bombana yang bakal dikerjakan yaitu di ruas Jalan Jenderal Sudirman senilai 2.08 miliar, Jalan Ki Hajar Dewantoro dan Jalan Wolter Monginsidi senilai 2.07 miliar dan Jalan Tina Orima dan Jalan Ahmad Yani senilai 1.57 miliar rupiah.

” Namun baru rekanan di Jalan Jenderal Sudirman yang sudah mulai bekerja dan bagi rekanan lain yang belum memulai pekerjaan, saya akan berikan teguran pada mereka,” Sebutnya

Kendati demikian, Sem yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek yang digadang gadang dapat mempercantik wajah Ibu kota itu, menampik dugaan dilakukan pemborosan anggaran, menurutnya pengerjaan bahu jalan itu merupakan peningkatan terhadap pekerjaan yang dilakukan tahun 2014 lalu yang kondisinya hari ini sudah mengalami kerusakan dibeberapa titik.

” Bahu jalan yang ditingkatkan ini, dikerjakan tahun 2014 lalu dan dibuat hanya sebagai penyangga sisi kiri dan kanan dari jalan utama, dan kualitasnya pun rendah dibanding jalan utama yang memakai aspal hot mix, ini yang kita tingkatkan agar kualitasnya sama antara jalan yang ditengah dan bahu jalan,” Urainya

Mantan Kasubag. Perencanaan Dinas PUPR itu menyebut rencana perbaikan itu sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2017 lalu karena dibeberapa sisi dan ruas jalan sudah mengalami penurunan struktur dan menjadi genangan air bila musim penghujan tiba.

“Ini sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan, nantinya dibahujalan ini akan dibuatkan saluran pembuangan ke parit agar menghindari genangan air jika musim penghujan tiba dan memang ini berbeda dengan bahu jalan yang lalu,” Bebernya

Untuk tahun anggara 2019 ini tambah Sem, anggaran yang di plot rehab dan peningkatan jalan Kabupaten Bombana untuk wilayah Kabaena mendapar anggaran sebesar 12 Miliar rupiah yang diporsikan untuk Jalan menuju Desa Wisata Tangkeno hingga Kabaena Tengah, sementara Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana dikucurkan sebesar 5,7 Miliar rupiah dan wilayah Poleang sebesar 1,2 Miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Poleang Utara dan Sekitarnya

“Jadi semua wilayah pada dasarnya diberikan dan terbanyak untuk wilayah Kabaena.” Tutupnya (IS)

Rumbia, SultraNET. | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana memberikan pemotongan biaya (diskon) sebesar 85 persen untuk pemasangan baru sambungan air kepada pelanggan di tiga Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Rarowatu, Tontonunu dan Mataoleo.

Direktur PDAM Bombana, DR. Arman kepada awak media ini, rabu (11/9/2019) menyampaikan bahwa pemberian diskon untuk pemasangan baru sambungan air itu, berlaku hingga akhir bulan oktober 2019 mendatang.

“Kami harap agar masyarakat di tiga kecamatan itu bisa memanfaatkan adanya pengurangan biaya ini, karena waktu berlakunya memang juga terbatas,” Tutur Mantan Aktifis Mahasiswa Muhammadiyah itu

Dipilihnya tiga kecamatan tersebut lanjut Arman karena ketersediaan dan debit air yang dapat disediakan oleh PDAM ke masyarakat dimusim kemarau ini masih melebihi dari kebutuhan.

“Untuk kecamatan lain, kita terus upayakan agar ketersediaan air juga dapat melebihi. sehingga program ini juga bisa diterapkan di daerah itu,” Sebutnya

Pria yang juga menjabat Kepala Bidang penanganan Konflik dan kewaspadaan nasional, Badan Kesbangpol Bombana itu merinci Adapun besaran biaya pemasangan baru setelah dilakukan pengurangan adalah sebesar 76.000 rupiah untuk kelompok pengguna I yaitu Fasilitas Umum dan Rumah Ibadah, sedangkan untuk kelompok II  yaitu pengguna rumah non permanen dikenakan biaya sebesar 79.600 rupiah sedangkan untuk kelompok III yaitu pengguna dengan rumah permanen dikenakan biaya sebesar 87.640 rupiah.

Pemasangan baru itu, tambahnya PDAM menanggung bahan hingga 8 meter dari pipa penyambungan dengan asumsi 2 batang pipa sepanjang masing-masing empat meter, 1 buah aktaf kran dan 1 buah water kran.

“Jika kebutuhan pelanggan melebihi dari yang disiapkan PDAM maka biayanya itu ditanggung pelanggan,” Pungkasnya (IS)

Batauga, SultraNET. | Kabar gembira untuk Masyarakat Kecamatan Batuatas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) memberi Perhatian terhadap Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian Masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Busel, L.M. Amal, A,Md saat menyampaikan Laporan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. yang digelar di Gedung Lamaindo, Selasa (3/9/2019).

Dalam Laporanya, Anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sampolawa itu menyampaikan langsung kepada Plt. Bupati Busel terkait kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah disepakati pada Tahun 2018 lalu terkait dengan rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2019 namun hingga saat ini kesepakatan untuk membangun infrastruktur jalan dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut belum terealisasi sehingga pihak DPRD meminta agar Tahun Anggaran 2020 rencana tersebut dapat direalisasikan.

“Kami berharap agar rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.,” Tutur Amal

Selain meminta pemerintah Daerah untuk memberi perhatian serius atas pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan yang masuk sebagai Daerah terluar dalam wilayah kabupaten Buton selatan itu, Pihak DPRD juga mengeluarkan beberapa rekemendasi dan catatan sebagai kesimpulan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun catatan dan rekomendasi itu adalah Pertama, diharapkan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pencapaian Visi dan misi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang di tetapkan sebagai kerangka acuan Pemerintah Daerah selama masa lima Tahun,

Serta dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan menyelesaikan beberapa persoalan Daerah di Kabupaten Buton Selatan, seperti Penyertaan Modal terhadap PDAM perlu dilakukan kajian agar alokasi anggaran dapat mencapai sasaran.

Kedua, Peningkatan kapasitas SDM dan penyelesaian pemilik lahan perkantoran, ketiga diharapkan agar KUA -PPAS diformulasikan sebagai langkah untuk menyesuaikan dalam perubahan asumsi kebijakan Pennyusunan APBD.

Keempat, meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi dan pajak Daerah.

Kelima Dewan meminta pemerintah daerah agar melakukan terobosan nyata dalam upaya peningkatan kesejahtaraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan,

Keenam, mengapresiasi adanya perencanaan Pembangunan 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2019 (AM)

Rumbia, SultraNET. | Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana kembali menggelar Festival Sadar Budaya, dengan mengadakan berbagai jenis perlombaan yang terdiri dari Lomba seni dan budaya serta perlombaan perahu hias.

Ada yang berbeda dari pagelaran festival kali ini, jika ditahun sebelumnya Festival hanya dipusatkan di Desa Wisata Tangkeno, namun tahun ini bakal digelar di Dua Desa yang berbeda.

Untuk kegiatan Festival Seni dan Budaya tetap digelar di Desa Wisata Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah.  sedangkan untuk kegiatan yang dipusatkan di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, bakal digelar Festival Kuliner dan Lomba Perahu Hias.

Kepada awak Media SultraNET. Selasa (3/9/2019), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Janariah, S.Sos., M.Si  mengungkapkan sesuai rencana festival tersebut bakal dimulai pada tanggal 14 hingga 19 September 2019 ini.

Nantinya pada festival tersebut bakal menampilkan berbagi jenis seni dan budaya asli Daerah Kabupaten Bombana, seperti tari, lulo, cerita rakyat dan juga lomba perahu hias serta festival kuliner serba ikan

“Kalau di Desa Tangkeno di agendakan perlombaan seni budaya, sedangkan lomba perahu hias ini akan di tempatkan di Desa Tapuhaka,” Tutur Janariah

Menurutnya Festival Sadar Budaya ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemkab Bombana disetiap tahunnya, dengan tujuan untuk terpeliharanya karifan lokal di wilayah penghasil emas itu.

“Insya Allah kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bupati Bombana,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Janariah, festival ini juga bertujuan untuk menggenjot sektor pariwisata yang ada di Pulau Kabaena, agar menarik wisatawan luar maupun wisatawan lokal

“Kegiatan seni, budaya dan perlombaan perahu hias di festival ini dilakukan sebagai ajang mempromosikan wisata Bahari dan wisata lainnya yang ada di Kabaena,” Imbuhnya

Sedangkan untuk festival kuliner serba ikan sendiri,  merupakan upaya untuk mendorong kelompok sadar budaya yang ada di Pulau Kabaena, khususnya para ibu-ibu untuk lebih memiliki wawasan dalam mengolah ikan menjadi berbagai jenis makanan. Seperti sup ikan, bakso ikan dan jenis makanan lainnya yang terbuat dari ikan.

“Apalagi di sana sumber ikan yang masih segar, akan lebih higenis dijadikan makanan. Festifal serba ikan juga bukan hanya digelar di daerah saja, bahkan ditingkatan nasional,” Tutupnya (Fendi)

Batauga, SultraNET. | Memperingati Tahun Baru Hijriah, 1 Muharam 1441 H/2019 M, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Dzikir Akbar bertempat di Masjid Nurul Fitri, Kecamatan Batauga,  Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (02/09/2019.)

Dalam sambutannya, Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Drs.La Siambo mewakili Plt. Bupati Buton Selatan mengatakan sebagai Hamba Allah SWT dan sekaligus sebagai mahluk sosial maka selayaknya kita bersama selalu bermuhassabah guna meraih kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pergantian Tahun Hijriah merupakan momentum bersama untuk mengintrospeksi diri dan melakukan transformasi serta memelihara kondisi yang lebih baik.

“Sebagai ummat Islam seharusnya mampu meneladani konteks hijrah Rasulullah SAW yang bukan hanya perpindahan dari kota Mekkah ke Madinah, namun lebih dari itu, kita diharapkan mampu mentrasformasikan diri kita kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri dan masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” Tutur La Siambo

Sebelum mengakhiri sambutanya, La Siambo mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijiriah 1441 H/2019 kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Buton Selatan dengan harapan semoga Allah swt senantiasa membimbing ke jalan yang benar.

“Atas nama Plt. Bupati Buton Selatan dan keluarga menyampaikan selamat Tahun Baru Hijiriah 1441 Hijriah atau Tahun 2019 Masehi kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Buton Selatan. Dengan harapan semoga Allah swt senantiasa membimbing ke jalan yang benar,” Tutupnya

Ditempat  sama, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buton Selatan,Insanu,SKM,M,Si kepada media harapan Sultra ketika ditemui tadi usai acara Dzikir Akbar menuturkan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekertaris Daerah, unsur Pimpinan DPRD, serta seluruh Pimpinan dan Staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Buton Selatan.

Mantan Kepala Puskesmas Toari, Kabupaten Kolaka ini menambahkan bahwa Peringatan Tahun Baru Tahun ini juga dihadiri oleh para anggota Majelis Taklim se Kecamatan Batauga, Para Alim Ulama dan undangan lainya dengan perkiraan jamaah yang hadir lebih dari 400 orang.

” Selain dihadiri oleh Sekertaris Daerah, Unsur Pimpinan DPRD dan Semua Organisasi perangkat Daerah, turut hadir pula Majelis Taklim se Kecamatan Batauga, Para Alim Ulama dan undangan lainya dengan perkiraan yang hadir kurang lebih 400 orang .” Singkatnya (Abady)

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, menggelar rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, Senin 02 September 2019.

Rapat yang di pimpin berlangsung oleh Ketua DPRD, Kabupaten bombana Andi Firman itu, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H Tafdil dan Johan Salim, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Nirwana Sebbu yang didaulat menyampaikan pandangannya menyampaikan bahwa Pemkab Bombana dianggap telah menyusun serta merinci dengan baik pengelolaan APBD tahun ini mulai dari sisi pendapatan daerah, belanja langsung maupun tidak langsung secara transparan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab, khususnya seluruh perangkat pemerintah yang telah bekerja maksimal demi terwujudnya cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat bombana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Nirwana, menguraikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan mengalami penurunan, namun pendapatan daerah mengalami kenaikan, sehingga Penyusunan dan Perincian penggunaan aggaran dilakukan secara transparan baik itu pendapatan serta belanja daerah secara menyeluruhan.

Senator DPD -RI terpilih pemilu 2019 ini berharap  agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam Raperda (APBD ) tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu, mengingat akhir tahun 2019 tinggal beberapa bulan lagi.

“Pemerintah harus lebih mengutamakan kegiatan dan program pro rakyat yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, kami juga berharap pemerintah dapat memaksimalkan serapan perubahan APBD tahun ini, sehingga program-program yang ada didalamnya dapat secara optimal dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat bombana,” Ucapnya.

Meski begitu lanjutnya, pada dasarnya Fraksi PAN Bersatu menerima pengajuan Raperda APBD perubahan tahun 2019 Pemkab Bombana, untuk dibahas sesuai dengan tingkatannya.

Pengajuan Raperda APBD perubahan tidak hanya di setujui dari fraksi PAN namun fraksi dari partai lain juga mendukung pemerintah untuk Segera di bahas di DPRD Kabupaten Bombana Tahun ini. (Fendi)

Rumbia, SultraNET. | Untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 106 Tahun Anggaran 2019 yang didipusatkan di Kelurahan Masiri dan Kelurahan Majapahit Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Rapat bersama dengan KODIM 1413 Buton, bertempat digedung Lamaindo, Kamis (29/8/2019).

Rapat dengan agenda pemantapan kesiapan pelaksanaan TMMD itu dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Drs. La Siambo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Komandan Kodim 1413 Buton, Letnan Kolonel Arif Kurniawan,SE, M.IPol dalam paparanya menjelaskan bahwa salah satu tugas Kodim 1413 Buton adalah membantu Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan Daerah melalui kegiatan TMMD dan dilaksanakan secara terpadu bersama Masyarakat dan instansi terkait.

” Adapun tujuan kegiatan kita hari ini, agar dalam pencapaian tujuan akhir dapat berjalan aman, tertib dan lancar serta berhasil dengan baik. adapun personil yang akan dilibatkan sejumlah 150 orang terdiri dari utusan Kodam, Korem dan Kodim ” Papar mantan Komandan Detasemen Markas DIDIV-2 Kostrad Malang ini

Ditempat yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Menyampaikan terimakasih atas nama pemerintah kepada Kodim 1413 Buton atas ditetapkanya Buton Selatan sebagai Lokasi TMMD Tahun 2019, untuk itu Jenderal Aparatur Sipil Negara itu mengharapkan keterpaduan antara Kodim dengan OPD agar kegiatan itu dapat mencapai hasil optimal.

” Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyampaikan Terimakasih kepada Jajaran Kodim 1413 Buton yang telah menempatkan Kabupaten Buton Selatan sebagai Lokasi kegiatan TNMD, saya harapkan sinergitas antara Kodim dan OPD agar hasil kegiatan ini dapat maksimal.” ungkapnya

Untuk mensukseskan kegiatan TMMD dimaksud, hasil rapat tersebut mengagendakan peninjauan lokasi kegiatan pada sabtu, (31/8/2019) besok. (Abady)

Bombana, SultraNET. | Lahan perkebunan jambu mente milik Umi Kalsum, Warga Desa Pongkaero Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami keretakkan parah dan terancam amblas.

Retaknya tanah perkebunan tersebut diduga akibat aktifitas pertambangan nikel PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) yang lokasinya berbatasan langsung dengan perkebunan warga setempat.

Kondisi ini, lanjut Umi Kalsum sempat dikeluhkan kepada pihak PT. CMI dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 lalu, perwakilan perusahaan bersama warga memeriksa kondisi retakan tanah di kebun tersebut.

“Pihak perusaan sudah mengecek tapi sampai saat ini belum ada kepastian,” Keluhnya

Bahkan diakuinya, ia dan beberapa warga yang terkena dampak sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak perusahaan namun hingga lima kali pertemuan, tidak ada hasil dan kepastian dari perusahaan terkait ganti kerugian.

“Tuntutan saya dan warga lainnya yg juga terkena dampak agar PT TBS membayar ganti rugi atau ganti untung atas kerusakan lahan kebun tersebut,” tuturnya.

Akibat retakan tersebut, kebun yang sudah menjadi penopang hidup dan keluarganya sejak tahun 1974 terancam gagal panen.

Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Tambang (Pukat) Sulawesi Tenggara. Muh Amsar usai mengecek langsung lahan warga tersebut mengungkapkan bahwa akibat retaknya tanah tersebut dapat mengancam keselamatan dan penghasilan ekonomi warga.

“Sudah berpuluh puluh tahun lamanya Jambu mente menopang hidup warga, bahkan sudah banyak dari kita yang sekolah hingga sarjana menggantungkan hidupnya di jambu, kalau sudah begini kejadiannya tidak hanya lahan warga yang terancam tapi keselamatan dan ekonomi warga desa pongkaleoro Juga terancam,” Bebernya

Aktivis mantan Ketua MPM IAIN Kendari itu berharap agar perusahaan tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan tersebut dan segera menemukan solusi terbaik agar kerusakan dan dampak yang lebih besar tidak terjadi.

“Saya harap Perusahaan PT. TBS ini untuk segera selesaikan persoalan ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut,” Pungkasnya

Hingga berita ini dirilis Pihak Perusahaan belum terkonfirmasi. (Efendy)

Batauga, SultraNET. | Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Buton Selatan kompak dalam meningkatkan perannya sebagai penggerak Pembangunan Desa di Daerah itu.

Tim P3MD berhasil melakukan Provokasi positif terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengintegrasikan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa menjadi satu sistim yang tidak terpisahkan.

Atas keberhasilan tersebut, kini Tim P3MD dipercaya dan didaulat untuk menjadi Narasumber dan Moderator pada acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan yang digelar, Senin (26/8/2019) di Gedung Lamaindo, Batauga.

Zainal Abidin, SE selaku koordinator P3MD Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa untuk Rapat Koordinasi ini pihaknya telah membagi tugas kepada masing masing tenaga Ahli untuk berperan dalam mensukseskan agend Rakor tersebut.

Dimana dalam kegiatan tersebut Dirinya sendiri Lanjut Zainal Abidin selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar menyampaikan Materi Tentang Kebijakan dan Strategi Fasilitasi Konvergensi Stunting di Desa dengan Moderator Sekertaris TIK, Laode Risawal, S.Sos,M.Si.

Amiruddin Majid selaku Tenaga Ahli Perencanaan partisipatif menyampaikan Materi Skenario Kolaborasi perencanaan Desa dan renja SKPD 2020 dengan Moderator yakni Tenaga Ahli PMD, Abady Makmur.

Sedangkan Materi yang disampaikan Kadis PMD Buton Selatan yakni Urgensi Pengembangan Prudes menuju Buton Selatan yang produktif 2020 dengan moderator Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Waode Salawati.

” Untuk kegiatan rakor hari ini saya selaku Koordinator telah membagi beberapa TIM P3MD untuk mengambil peran dalam pelaksanaan rakor,” imbuhnya

Anggota Tim P3MD, Abady Makmur menambahkan bahwa Acara Rapat Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Agenda besar Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan itu merupakan ide dari Tim P3MD bersama Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

“Ide ini merupakan ide brilian Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Buton Selatan, Amiruddin Majid yang digagas setelah empat bulan bertugas dan menjelajahi Desa desa di Buton Selatan ini, dengan pertimbangan bahwa pada Tahapan perencanaan Desa sudah memasuki Tahap akhir pada Bulan September 2019 untuk Kegiatan Tahun 2020 kedepan.” Jelasnya.

Setelah Ide itu dicetuskan dan pihaknya berkoordinasi dengan Sekertaris Tim Inovasi Desa, Ketua Tim Inovasi Desa Kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda  menyetujui untuk menggabungkan dua kegiatan tersebut.

“Mengingat didalam Sinkronisasi Perencanaan kita harus mengakomodir Komitmen Bursa Inovasi yang harus direflikasi dalam APBDes 2020, karena semua Kartu Komitmen sudah ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa pada acara Bursa Inovasi beberapa bulan lalu,” Bebernya.

Mantan Sekretaris Desa di Kabupaten Bombana tersebut berharap agar kegiatan ini akan mendapatkan output yang terukur dan maksimal (AM)

Rumbia, SultraNET. | Polemik Penjualan besi PT. SSU secara kiloan terus berlanjut. Sekelompok massa yang mengatas namakan koalisi barisan muda pulau kabaena bersatau( KBMPKB ) mendatangi Kantor syahbandar Kabaena mempertanyakan izin berlayar yang dikeluarkan untuk pemuatan besi yang diduga dibeli oleh perusahaan asal Surabaya, Senin (26/8/2019) pagi tadi.

Massa aksi yang datang dari berbagai kecamatan di Pulau Kabaena itu datang dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. aksi terus merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di Kantor Imigrasi Kendari dan di Polda Sultra.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra, Muh Amsar dalam orasinya mempertanyakan tanggung jawab Kepala Syahbandar Kabaena atas lolosnya penjualan besi dengan cara yang diduga ilegal tersebut melalui jalur laut.

“Bagaimana bisa kapal sandar dan berlayar kalau tidak di ketahui pihak syahbandar,” Tutur Amsar.

Menjawab pertanyaan Orator Aksi, Kepala Sahbandar Kabaena, Muhammad Arfa menuturkan bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah atasan dalam mengeluarkan surat izin.

“Saya hanya menerima surat yang sudah di ACC Melanjutkan sesuai perintah atasan kami yaitu Kepala Sahbandar Bau-Bau,” Tuturnya.

Menanggapi pernyataan kepala syahbandar, salah satu orator Muh. Arham memperlihatkan bukti hasil investigasinya yang menyatakan bahwa beberapa kapal tongkang yang kerap digunakan pemuatan Besi-Besi itu sudah di tangani TNI angkatan laut.

“Kami sampaikan bahwa ini nama-nama kapal sudah sementara ditangani Angkatan Laut ditengah lautan Jawa, kenapa di Kabaena bisa sebebas-bebasnya keluar masuk kapal ini”, geram Arham.

Usai mendengar respon Kepala sahbandar, Massa Aksi menarik diri dengan komitmen bakal terus mengawal kasus tersebut dan pihak sahbandar juga akan melakukan Pengecekan lapangan bersama masyarakat dan pihak keamanan. (Efendi)