Batauga, SultraNET. | Sebanyak 13 Orang jama’ah Haji asal Buton Selatan dipastikan tiba di Buton Selatan tanggal 6 September 2019. Kepastian Kepulangan Jamaah Haji asal Buton Selatan itu, disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Buton Selatan, Insanu, SKM, M,Si saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (23/8/2019).

Anggota Panitia Penyelenggara Jama’ah haji Daerah Kabupaten Buton Selatan ini menjelaskan Pihak Pemerintah Daerah telah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Makasar hingga diterima di Batauga, termasuk Koordinasi dengan Pihak Kepolisian terkait Permintaan pengawalan dari polisi lalu lintas Kepolisian resort Batauga.

“Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Sudah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Asrama Haji Makassar hingga tiba di Batauga, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Polsek Batauga terkait permintaan pengawalan mengingat pasti banyak keluarga yang menggunakan kendaraan utk menjemput Jama’ah haji,” Ungkapnya.

Suami dari Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur ini berharap, jama’ah dari Buton Selatan tidak mengalami hambatan dalam perjalanan hingga mereka tiba di keluarga masing masing.

“Kelancaran dan keselamatan jama’ah sangat diharapkan karena keluarga sudah menunggu,” Tutur Insanu.

Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buton Selatan, Drs. H. Larija, M.Pd.I saat ditemui di kantornya mengatakan bahwa jumlah jama’ah haji asal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari 7 orang laki laki dan 6 orang perempuan.

Para jamaah akan tiba di embarkasi Makasar pada tanggal 5 September 2019 dini hari dan langsung diistrahatkan di Asrama Haji Sudiang makassar. selanjutnya tanggal 6 September 2019 akan bertolak dari Bandara Makasar menuju Bandara Betoambari Bau-Bau. Selanjutnya dari Panitia penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten akan menyiapkan tenda untuk tempat istrahat sementara di Bandara Betoambari dan setelah itu para jama’ah akan dikawal oleh petugas Polisi lalulintas hingga tiba di Masjid Raya Safitri di Batauga.

“Panitia akan menyiapkan tempat berupa tenda di halaman Bandara Betoambari guna mengantisipasi keluarga jama’ah yang menjemput jama’ah haji selanjutnya kita akan antar sampai di masjid Safitri Batauga untuk diterima oleh Pemerintah Kabupaten,” Urainya

Dikonfirmasi mengenai kondisi Kesehatan para jama’ah, mantan aktifis Pemberdayaan dan Guru SMA tersebut yang juga sebagai Sekertaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Buton selatan menyampaikan jika berdasarkan laporan dari panitia penyelenggara Semua jama’ah haji asal Buton selatan dalam keadaan sehat wal afiat.

“Alhamdulillah semua jama’ah sehat wal afiat termasuk salah satu jama’ah atas nama Wa Sego yang usianya 93 Tahun masih dalam keadaan fit.” Pungkasnya. (Abady)

Bombana, SultraNET. | Jalur utama yang menghubungkan Kelurahan Teomokole dan beberapa Desa menuju objek wisata negeri diatas awan Tangkeno, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terputus akibat proyek pengerjaan jalan yang diduga dikerjakan asal dan tidak melalui perencanaan matang.

Hal itu terlihat saat awak media SultraNET turun langsung kelokasi proyek, Minggu (24/8/2019). Benar saja longsoran dan galian tanah proyek menimbun badan jalan hingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan warga.

Arham (36), warga Desa Tirongkotua, mengungkapkan akibat putusnya jalan tersebut, warga harus melalui jalur lain didusun olondoro yang sangat beresiko karena kondisi jalan yang sudah rusak parah.

“Aneh memang ini proyek, ini perbaikan atau pengrusakan, Jalan menuju desa tetangga putus. tiang listrik juga di robohkan,” Tutur Arham

Sebagai masyarakat Kabaena yang memanfaatkan jalan tersebut, berharap agar pelaksana proyek tidak asal melakukan pengerukan, melainkan harus memikirkan juga bahwa ada masyarakat yang sedang beraktifitas.

“Kalau begini caranya orang mau lewat dimana. Sementara banyak warga yang hendak Kepasar, sekolah dan aktifitas lain bisa terhenti,” Kesalnya

Senada diungkapkan Kalsum (52) salah seorang warga setempat yang mengingatkan pihak pelaksana proyek bahwa dengan melaksanakan pekerjaan secara serampangan itu, rentan menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Harus ada pengawasan yang baik. Sehingga pekerjaan tidak sampai merugikan pihak lain. Terutama warga,” tandasnya.

Lebih lanjut kalsum juga mengingatkan agar pekarjaan tersebut jangan hanya mencari keuntungan semata, tapi juga harus memperhatikan hal hal yang bisa merugikan kepentingan masyarakat.

“Dengan rubuhnya tiang listrik akibat proyek itu, terjadi pemutusan arus liatrik. Ini sangat merugikan kami masyarakat,” Keluhnya 

Dikonfirmasi terpisah, Sunarnio Kepala Desa Rahadopi mengungkapkan bahwa pengalihan jalan akibat putusnya jalan utama tersebut bukan merupakan solusi yang baik karena jalan alternatif rawan  terjadi kecelakan karena kondisinya yang sudah sangat tidak layak di gunakan.

“Mereka pernah sampaikan sama saya bahwa jalan akan di alihkan, tapi saya sampaikan bahwa saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi hal hal yang tidak di inginkan apalagi untuk anak yang yang melintas pagi menuju ke sekolah,” Pungkasnya. (Efendi)

Bombana, SultraNET. | Rotasi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bombana kembali bergulir, sembilan pejabat dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Eselon II, Jumat (23/08/2019).

Proses pelantikan sembilan pejabat eselon dua itu dipimpin Sekda Bombana Burhanuddin A HS Noy. menggantikan Bupati Bombana H Tafdil yang berhalangan hadir.

Kepada awak media, Sekda Bombana Burhanuddin A HS Noy mengatakan pelantikan itu telah sesuai aturan yang berlaku, menurutnya pelantikan dan pengukuhan sembilan JPT itu berdasarkan rekomendasi yang diterima dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya jamin pelantikan ini tidak melanggar peraturan. Saya bertanggung jawab sebagai ketua baperjakat kalau ada yang komplain, jangan ada lagi yang mempermasalahkan pelantikan ini,” Tuturnya.

Enam pejabat eselon dua mengalami pergeseran, sementara tiga lainnya dilantik ulang diposisi semula karena telah menduduki jabatan kepala Dinas di instansi masing-masing selama lima tahun.

Enam pejabat eselon dua yang mendapat promosi pergeseran yaitu Man Arfa dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang digeser menjadi Inspektur Inspektorat. Muhammad Subur eks Inspektur Inspektorat dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mahyuddin, Asisten 1 dilantik menjadi Sekretaris DPRD Bombana. menggantikan posisi Alimuddin.

Alimuddin dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sitti Sapiah Rustam, yang sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggantikan Abd Rahman yang dilantik menjadi Asisten 1.

Sementara itu tiga Pejabat lain yang dilantik diposisinya kembali yaitu Sitti Djanariah, kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sunandar dilantik kembali menjadi kepala Dinas Kesehatan dan Muh Aris dilantik ulang sebagai Asisten II Setda Bombana. (Efendi).

SultraNET., batauga | Komunitas adat Wapulaka  yang berada di Tiga Desa yaitu Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara  mendapatkan Pembinaan dari Kementerian Perikanan Republik Indonesia.

Pembinaan terhadap komunitas adat yang dimaksud berupa penguatan Kelembagaan adat bagi masyarakat adat yang berdomisili di pesisir.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Bahari, La Jidi saat ditemui Awak Media ini di rumah jabatannya, Selasa (20/8/2019)

“Untuk tahap awal, tahun 2019 ini masuk pada tahap Sosialisasi yang akan digelar besok (21/8/2019) di Desa Bahari yang dikemas dalam Forum Grouf Discusion (FGD).

Menurutnya, Pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga sangat berharap kegiatan ini dapat memberi ruang bagi Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan guna memberi pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Wapulaka dengan menetapkan Peraturan Daerah atau regulasi lainya yang dibutuhkan dalam rangka kesinambungan program ini.

“Harapan kami dari Pemerintah Trio Bahari (Desa Bahari Bahari Dua dan Bahari Tiga) agar pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Buton Selatan segera menerbitkan peraturan Daerah atau Perbup tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat wapulaka,” Harapnya

Ditemui terpisah. Telly, salah satu Tim Fasilitasi dari Kementerian Kelautan dan perikanan menuturkan bahwa kunjungannya kedaerah tersebut dalam rangka implementasi program dan merupakan kunjungan yang kedua kalinya, dimana sebelumnya adalah tahapan identifikasi terhadap masyarakat adat wapulaka.

Dari hasil identifikasi sebelumnya disimpulkan bahwa masyarakat adat wapulaka memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Adapun empat syarat itu adalah pertama memilik komunitas adat, kedua, memiliki wilayah hukum adat, ketiga, memiliki peraturan adat dan yang ke empat memiliki kelembagaan adat.

“Kegiatan kami kali ini merupakan kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kami sudah awali dengan kegiatan identifikasi. saat ini kami bekerjasama dengan ahli antropologi dan sosiologi utk melakukan pemetaan atau mapping selanjutnya akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD),” Ungkapnya

Lebih jauh Pegawai Kementerian yang dikendalikan oleh Susi Puji Astuti itu mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat adat Wapulaka merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat,

“Kebetulan kementerian Kelautan dan perikanan juga terus mengimplementasikan amanat Peraturan menteri kelautan dan perikanan No 8 tahun 2018 tentang Penetapan wilayah kelola Masyarakat Hukum adat dalam pemanfaatan ruang di WP 3 K,” Katanya

Diakhir pernyataanya, Telly mengharapkan kepada Bupati untuk memberi dukungan dalam penyusunan regulasi mengenai peengakuan dan perlindungan Masyarakat adat demi keberlangsungan program ini.

“Harapan kami adalah bahwa pemda dapat menetapkan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Adat, baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat keputusan Bupati agar Program ini dapat dijalankan secara sustainable,” Pungkasnya (Abady)

Bombana, SultraNET. | Rumah milik Nurliamin (39), warga Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, Sulawasi Tenggara (Sultra) dilalap sijago merah, Kamis (23/8/2019) pagi tadi sekitar pukul 08.00 Wita.

Beruntung petugas Pemadam Kebakaran bertindak cepat memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik arus pendek, sehingga api tidak menghanguskan seluruh bangunan rumah permanen tersebut.

Nurliamin mengungkapkan, informasi kebakaran rumah miliknya diketahuinya dari tetangga karena saat kejadian, ia bersama istrinya tidak berada dirumah.

“Saya dapat infomasi dari tetangga karena saya lagi antar istri ke sekolah,” Ungkapnya

Mendengar informasi itu, ia pun bergegas pulang dan sesampainya di rumah, Petugas pemadam kebakaran sudah berjibaku berusaha memadamkan api.

“Kemungkinan kebakaran dari arus pendek listrik,” tuturnya.

Tempat yang sama, Kabid Damkar Bombana, Waridin mengatakan, penanggulan kebakaran tidak terlalu sulit, sebab jarak kantor pemadam tidak jauh dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan jalan yang bagus, sehingga penanggulan kebakaran terukur.

“Yang mendukung karena jalannya bagus dan waktu mendapatkan informasi juga cepat sehingga kebakaran dapat ditangani secara tepat,” terangnya.

Kapolsek Rarowatu, Iptu Sukoyo menuturkan, saat memeriksa di TKP dan berdasarkan informasi sementara diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik.

“Yang punya rumah sudah menuju kantor dan anaknya juga ke Sekolah, tapi kipas angin masih tercuk,” Jelasnya.

Kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan jutaan rupiah. (Efendi)

Rumbia, SultraNET. | Dinas Pertanian (Distan), Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyalurkan sebanyak 340 karung bantuan pupuk dan herbisida, serta tangki alat semprot tanaman kepada 8 kelompok tani yang ada diwilayah itu.

Kabid Perkebunan Distan Bombana. Rimbu, menuturkan bahwa bantuan pupuk untuk para petani itu merupakan upaya Pemda Bombana untuk mendukung peningkatan kualitas produksi petani palma.

Terlebih untuk tanaman kelapa genja, aren genja, dan juga tanaman sela, yakni marica, yang bibitnya telah dibagikan pada tahun 2018 yang lalu melalui program Gerakan Pembangunan Palma Terpadu (GP2T).

“Ini program lanjutan Gerakan Pemgembangan Palma Terpadu (GP2T) tahun kemarin,” jelas Rimbu, Selasa, (21/8/2019).

Ditemui terpisah, Ketua Kelompok Tani Pu,u sangia Desa Pangkuri Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Nariddin mengatakan, pihaknya merasa sangat bersyukur atas bantuan dari Pemerintah Daerah (Bombana) tersebut.

Menurutnya, pupuk dan herbisida serta tangki semprot yang diterimanya dapat menunjang kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

“Kami bersukur karena Pemerintah memberi bantuan, yang paling penting adalah racun rumput. Alhamdulilah kami diberikan juga, semoga dengan ini, hasil semakin meningkat,” Singkatnya (Efendi)

SultraNET, rumbia | Poleang Trail Adventure Community Bombana (Poltrac Bombana) bakal menggelar Event berskala nasional bertema Jelajah Alam Poleang (Jempol) Part I, nantinya rider bakal menjajal wilayah timur poleang meliputi wilayah Poleang Timur, Poleang Tenggara, Poleang Utara, Poleang Selatan, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara,  pada 26 Oktober 2019 mendatang.

Panitia Pelaksana Jempol I, Yudi Utama Arsyad kepada awak Media HarapanSultra.COM (19/8/2019) menargetkan event yang baru pertama kali digelar di bombana tersebut dapat menghadirkan 1.000 rider dari seluruh Indonesia.

“Kita menargetkan 1.000 peserta bisa hadir menjajal jalur timur poleang bombana,” Tutur Aktivis  Ketua OKK KNPI Bombana itu.

Nantinya lanjut Yudi, para rider bakal melalui rute yang memanjakan mata, sehingga dengan event tersebut juga sekaligus dapat mempromosikan potensi wisata alam yang ada di wilayah penghasil emas tersebut.

“Rute kita juga bakal melewati bukit teletabies dan padang pajongang ini kita harapkan agar para rider termanjakan dengan keindahan alam bombana,” Bebernya

Ia berharap agar event yang bertepatan dengan hari ulang tahun bombana tersebut dapat memperkenalkan potensi alam dan wisata kepada para rider yang datang dari seluruh wilayah Indonesia. (IS)

Kendari, SultraNET. | Merespon aksi demonstrasi dari Koalisi Pemuda Pemerhati Pulau Kabaena Bersatu (KP3KB) di Kantor Bea Cukai Kendari (6/8/2019), Pihak Bea Cukai memastikan segera melakukan investigasi ulang terkait penjuan besi dan alat pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU).

Kepada awak media SultraNET., Kepala Bea Cukai Kendari. Benny Benhar. Usai dengar pendapat dengan koalisi KP3KB menegaskan pihaknya bakal bertindak cepat mengamankan barang milik perusahaan yang masih berada di area perusahaan.

“Kami merasa terbantu dengan informasi dari teman teman media dan kehadiran kawan kawan Pemuda Pemerhati Pulau Kabaena di Kantor ini, Kami segera bentindak dalam waktu dekat ini,” Tutur Benny Benhar

Nantinya ketika turun kelapangan, pihaknya bakal melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti laporan masyarakat atas dugaan Pelanggaran yang di lakukan PT SSU bahkan diakuinya juga bakal melibatkan awak media dari dari Koalisi Pemuda Pemerhati Pulau Kabaena Bersatu.

“Kami akan libatkan pihak Penegak hukum, Media dan kawan kawan untuk kita turun sama sama memastikan apakah barang yang di segel itu sudah di angkut atau tidak,” Tegas Benny

Menanggapi pernyataan Kepala Bea Cukai Kendari, Ketua Dewan Pembina Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Muh. Arham, berharap agar wacana investigasi yang melibatkan beberapa unsur dan pihak penegak hukum itu dapat terealisasi secepatnya.

Hal tersebut menurut Arham penting karena pihak bea cukai kendari telah terburu buru mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada kerugian negara atas penjualan besi dan alat smelter yang dijual kiloan oleh PT SSU dan dilakukan perusahaan hingga berkali kali.

“apa ia tidak ada kerugian negara. Beacukai itu bukan BPKP, juga bukan ispektorat yang bisa memastikan tidak ada kerugian. Ini bukan wewenan bea cukai untuk mengeluarkan penyataan itu,” Geram arham

Ia berharap agar pihak bea cukai tidak main main dan agar bekoordinasi dengan beberapa pihak untuk bersama sama ke lapangan meninjau lansung untuk memastika mana barang milik perusahaan yang masuk kategori BKPN dan non BKPN

“Aneh memang ini beacukai tiga kali pemuatan besi yang jumlahnya puluhan miliar masih mengatakan tidak ada kerugian negara, sehingga penting semua pihak berkompeten turun untuk memastikan itu.” Pungkasnya (Efendi)

Kendari, SultraNET. | Polemik penjualan besi dan alat pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU) yang beroperasi di Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terus berlanjut, pasalnya pasca penyegelan yang dilakukan Bea Cukai TMP C Kendari beberapa waktu lalu justru tidak diindahkan pihak perusahaan.

Hal tersebut terungkap saat Massa dari Koalisi Barisan Muda Pulau Kabaena Bersatu (BMPKB) menggelar unjuk rasa di Kantor Bea Cukai Kendari , Jumat (16/8/2019).

Muh. Amsar, Jendral Lapangan dalam aksi tersebut menyebut adanya dugaan pemufakatan jahat yang terjadi pada proses penjualan besi dan alat smelter yang sebelumnya telah disegel oleh Bea Cukai namun kemudian perusahaan justru terus melakukan penjualan dengan mengabaikan segel bea cukai.

“Saya malah bertanya tanya ada apa dengan beacukai, sudah turun menyegel besi di PT SSU tapi nyatanya proses pemuatan terus saja berjalan,” Sebut Amsar

Saat menerima massa aksi, Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Benny Benhar membantah tudingan yang menyebut terjadi kongkalikong antara pihaknya dan perusahaan dalam proses penjualan besi secara kiloan tersebut.

 “Kewenangan bea cukai sangat terbatas pada persoalan tersebut, saya bisa pastikan tidak ada pihak kami yang terlibat penjualan barang milik PT SSU,” bantah Denny

Lanjut Denny Setelah mengetahui aktifitas pemuatan besi milik perusahan terus berlanjut dari pemberitaan yang ramai dimedia, pihaknya langsung mengambil tindakan mengirim surat ke perusahaan agar segera menghentikan seluruh upaya pemindahan barang milik Perusahaan sekecil apapun yang berada di konsensi wilayah PT SSU.

“Kami sudah mengirim surat ke perusahan agar jangan lagi ada barang milik PT. SSU Yang keluar dari perusahan sekecil apapun,” Bebernya.

Ditempat yang sama, Mayon Susanto yang juga direktur LSM Gerhana, mempertanyakan pernyatan kepala bea cukai yang menyebut bahwa tugas bea cuakai hanya mengamankan aset negara yang sifatnya bernilai uang.

“Saya berasumsi bahwa pihak beacukai tidak menyadari bahwa mereka melibatkan diri dalam permainan ini, karena dengan macetnya investasi tersebut merupakan kerugian negara yang sangat besar,” Ungkap Mayon

Laporan : Efendi

[su_dropcap style=”default” size=”3″ class=””]P[/su_dropcap]Pilkada Konawe Selatan 2015 lalu, telah mengantarkan Surunuddin Dangga sebagai jawara hajatan ruang kedaulatan rakyat saat itu. Waktu berlalu terlalu cepat, hingga Pilkada yang rasanya baru kemarin terjadi, esok hari kembali akan terulang.

Berbagai figur dari jazira Konawe Selatan mulai unjuk kebolehan dan nampak ke permukaan menyambut Pilkada 2020. Mereka datang dari berbagai profesi, dari politisi, birokrat, pengusaha, hingga anak jalanan. Meminjam kata “Dari yang tidak laku, yang dipaksa laku, hingga yang laris manis,” (istilah nitizen). Kendati begitu Istilah tersebut kurang santun digemahkan, sebab konstitusi memberi ruang kepada siapapun yang memiliki kompetensi, dan memuhi syarat dan kriteria, selebihnya sebagai konsekwensi dari kedaulatan, maka rakyat menjadi juri yang berhak memberi mandat dan daulat.

Mengamati konstalasi politik pra tahapan, sedikitnya ada puluhan figur yang sudah dijagokan dan digadang-gadang turut menjadi peserta Pilkada 2020 di Konawe Selatan. Mereka adalah Surunuddin Dangga, Arsalim, Irham Kalenggo, Muh Endang, Senawan Silondae, Nadira, Samsu, Mukhlis, Nurmantasya, Beangga Hariyanto, Ahmad Baso, Tasman Lamuse, Sjarif Sajang dan Rasyid.

Sekian nama tersebut diatas, posisi Surunuddin sebagai incumbent atau petahana tentu masih sangat kuat dan berpotensi kembali memandu jalannya pemerintahan Konsel.

Hal itu dapat diukur dari kekuatan struktural birokrasi. Pilkada 2015 lalu, Surunuddin yang diback up kekuatan birokrasi melalui tangan Imran, (mantan Bupati Konsel ) berhasil mengantarnya pada puncak kemenangan. Kata lain, meski saat itu Surunuddin masih mengandalkan tangan kedua untuk menekan struktural pemerintahan hingga tingkatan desa, cara itu rupanya cukup ampuh, apalagi saat ini, tidak perlu meminjam power orang lain, Surunuddin justru sudah memiliki kekuatan itu sendiri untuk menekan birokrasi dan struktural hingga ke tingkat bawah.

Bukan rahasia umum lagi, setiap petahana, dipastikan mengandalkan kekuatan kekuasaannya untuk menekan birokrasinya. Tak perduli aturan membolehkan, asal ambisi kekuasaan kembali terpenuhi.

Belum lagi, loyalitas dan simpatisan Surunuddin yang bisa jadi kian bertambah akibat keberhasilan dan track record kepemimpinannya. Tentu ini menjadi ukuran tersendiri yang harus dihitung matang oleh penantang petahana.

Menurut penulis, dari sekian nama yang muncul, maksimal hanya akan ada empat pasang yang mengerucut sebagai calon bupati.

Surunuddin Dangga, Irham Kalenggo, Arsalim, dan Muh Endang.
Empat nama tersebut penulis perkirakan akan tarung dengan pasangannya masing-masing, karena tidak satupun pernyataan dari mereka untuk mendur, menjadi wakil, ataupun jadi pendukung, berbedah dengan yang lainnya. Demikian halnya jika dilihat daru tingkat keinginan rakyat, keempat nama tersebut menjadi sering disebut sebut.

Tidak hanya itu, penulis juga mengamati bahwa ke empat nama itu sulit untuk bersatu, Sebab tidak akan ada yang mau jadi wakil, entah karena gengsi, dan bisa jadi posisi jabatan yang saat ini diemban sulit dilepas. Kalaupun itu terjadi maka Pilkada Konsel hanya akan menyisahkan dua Pasang Calon. (head to head) selebihnya akan memilih tetap pada posisinya dan memilih bargening.

Yang pasti Surunuddin tetap bakal maju dengan pasangan baru, bisa jadi pasangan lama, penantangnya besar kemungkinan ketiga nama diatas, namun bisa juga hanya satu dari tiga nama, apakah Endang, arsalim, atau Irham.

Lalu siapa lawan imbang Surunuddin pada Pilkada 2020 jika terjadi empat pasang, atau head to head??

Apakah Arsalim yang tak lain adalah “istri” Surunuddin yang menceraikannya baru-baru ini? Yah, Arsalim adalah wakil Surunuddin pada Pilkada 2015 lalu. Dua bulan lalu, melalui Imran, (Ketua Gerindra Sultra, dia dengan tegas menyatakan Arsalim bakal maju sebagai calon bupati melawan petahana, entah apa alasannya, yang pasti, kata Imran, Surunuddin mulai tidak loyal,dan tidak sejalan dengan alur fikir Imran yang diketahui adalah Bupati Pertama di Konsel yang telah menorehkan estapet kepemimpinan dan meninggalkan bibit unggul SDA, SDM dan potensi Konsel lainnya untuk dikembang dan dilanjutkan Surunuddin.

Arsalim sebagai petugas Partai Gerindra, sekaligus kader loyal Imran nampak tak ragu, dia bahkan sudah mulai bekerja menyusun renstra melawan petahana. Organ pemuda pejuangnya pun sudah terbentuk dan mulai bekerja menjual dan mengukur pupularitas dan elektabilitas.

Figur lainnya Ada Irham Kalenggo, Ketua DPRD Konsel dari partai Golkar yang belakangan muncul sebagai penantang, bahkan hampir setiap sudut desa, baliho dengan tagelain “anak daerah” itu sudah bertebaran, menjadi jawara terbanyak baliho pra tahapan masuk.
Mungkinkah Irham adalah lawan petahana yang kuat?

Atau Justru Endang yang pada Pilkada Lalu menempati posisi kedua pemilik suara terbanyak dari empat pasang calon. Endang hingga kini masih diselimuti rasa malu untuk berkata jujur, maju atau tidak, namun pada akhrinya Endang pasti akan menyatakan sikap.

Mari kita amati.

Kehadiran, Irham Kalenggo dan Arsalim sebagai Penantang yang sebelumnya adalah satu gerbong dengan Surunuddin tentu banyak menyisahkan tanya kepada publik, Irham adalah kader Surunuddin di Golkar, tidak bisa dinapikan, jejak karier politik Irham banyak dicampuri dan ditopang oleh Surunuddin. Pilkada Lalu, Irham menjadi ketua Tim Surunuddin.

Sedang Arsalim adalah Wakil Surunuddin, tentu ini mengagetkan dan melahirkan kebingungan berjamaa, apa sebenranya yang terjadi ditubuh gerbong Surunuddin.

Yang beredar di Publik, Irham Kalenggo dan Arsalim masing masing memisahkan diri dari gerbong sebab alasan yang irasional menurut penulis. Mereka (Irham dan Arsalim) memilih memisahkan diri dan menantang karena tidak seiring sejalan dengan Surunuddin selama bergandengan lima tahun terakhir ini. Baik Arsalim sebagai wakil, maupun Irham sebagai Ketua DPRD. Lebih tepatnya Surunuddin dinilai gagal membawa perubahan untuk Konsel.

Tidak sedikit yang menyederhanakan maksud keduanya dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas “bagi-bagi piring” yang tidak merata. Tapi apapun dalilnya, dan andaipun Surunuddin dianggap gagal memimpin Konsel, maka Arsalim dan Irham Kalenggo tidak bisa dipisahkan dari kegagalan itu. Sebab mereka adalah bagian dari rezim dan kebijakan.

Penulis masih sulit membaca apakah itu semua adalah manuver politik, dan strategi dari ketiganya untuk membaca dinamika politik, atau memang benar ketiga bercerai derai. Tapi dalam politik apapun bisa terjadi, bisa berkawan kapan saja, bisa jadi rival kendati itu saudara sendiri.

Tapi bukan itu akhir dari tulisan ini. Andaipun terjadi empat pasang seperti dimaksud penulis, ataupun head to head, maka penulis menyimpulkan Endang akan kembali menjadi penantang Petahana yang harus di Waspadai.

Kenapa demikian, Pada Pilkada lalu, Imran yang diketahui adalah konsultan politik Surunuddin-Arsalim, dan Irham Kalenggo adalah ketua tim pemenangan berhasil meraup suara terbanyak dengan pencapaian 38, 01 persen atau 57.099 suara. Disusul Endang- Nurfa yang tanpa backingan dari tokoh besar berhasil mendulang keberuntungan dengan menempati posisi ke dua, 30, 74 persen atau perolehan suara 46.204 disusul paslon Asnawi Syukur–Rustam Tamburaka (Harum) diback up oleh Nur Alam (gubernur Sultra) meraup 40.186 suara atau 26,75 persen, dan posisi paling buncit paslon nomor urut 4 Rusmin Abdul Gani–Muhlis (Beragam) dengan perolehan suara hanya 6.723 suara atau 4,48 persen.

Dalam kaitannya, Perolehan suara pada pilkada 2015 lalu itu tentu masih bisa menjadi dasar berhitung untuk Pilkada 2020 nanti. Bisa dibayangkan, ketika angka 38, 01 peresen, atau 57.099 suara terbagi ke masing masing tiga nama yang dulunya satu kekuatan.

Ketika Surunudin, Arsalim dan Irham berpisa, maka angka itu akan mereka bagi, dan andaipun kembali bersatu akan berada disekitar angka itu.

Sementara Endang, hanya seorang diri, perolehan suaranya waktu lalu tentu masih akan stabil diangka itu, bahkan berpotensi bertambah dari suara atau perolehan pasangan Asnawi-rustam, dan RAG- Mukhlis. Dan bahkan bisa jadi pemilih Surunudin- arsalim saat itu akan berpindah ke Endang, hal itu bisa jadi karena faktor ketidakpuasan hasil kepemimpinan Surunudin Arsalim (SUARA) selama lima tahun terkahir, atau faktor lainnya.

Endang tentu masih sangat seksi, dan “suci” jika dipandang dari sudut kebijakan, jika terdapat Kegaduhan, dan kegagalan kepimpinan atau pemerintahan, maka tidak terkait dengannya, sehingga pemilih atau militansi dan simpatisan dari Surunuddin, Arsalim, dan Irham Kalenggo besar Kemungkinan berpindah ke Endang.

Sebab itulah Endang dinilai penulis sebagai satu satunya lawan yang imbang dan berpotensi menumbangkan Petahana.

Sekian, dan terimakasih, nantikan tulisan tulisan berikutnya.

Penulis adalah Pendiri Organisasi Akademisi Mahasiswa Islam (OASIS) Sulawesi Tenggara
Pendiri Gerakan Mahasiwa Konsel Menginspirasi (GMKM)
Founder Rumpun Yatim Piatu Menginspirasi Sultra.
Selama Bermahasiwa Penulis sudah aktif sebagai presenter, dan sampai hari ini aktif sebagai Jurnalis khusus bidang politik, hukum dan kriminal. Juga Kader tulen Kesatuan Aksi mahasiswa muslim Indonesia (KAMMI).

Alumni Tahun 2015, /Mantan Ketua Senat Mahasiswa 2 Periode Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari