SultraNET., Bombana | Mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau tahun ini, Polres Bombana beserta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar apel dan simulasi kesiapan pengendalian Karhutla di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohau (TNRAW), pada Kamis (15/8/2019).

Kepada awak media, Kapolres Bombana Andi Adnan Syafruddin mengharapkan agar semua pihak  serius menyikapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

“Asap dari kebakaran hutan dan lahan itu dapat mengakibatkan polusi udara dan lebih parahnya lagi dengan kebakaran dapat merusak ekosistem lingkungan yang tumbuh dan hidup didalamnya,” Ungkapnya

Untuk itu, sebagai bentuk sikap dan tanggap pencegahan pihaknya bakal bekerja maksimal bersama dengan dengan pihak BKSDA dengan melakukan sosialisasi dan patroli rutin disemua titik yang dianggap rawan.

“Kami siap menurunkan personil sebanyak mungkin sesuai permintaan BKSDA,” Tambahnya

Mantan Kasat Reskrim  Polres Metro Jakarta Barat mengharapkan agar kejadian ditahun 2018 lalu dimana pihaknya bersama BKSDA melakukan tangkap tangan terhadap satu pelaku pembakaran hutan tidak terjadi lagi di tahun ini.

“Saya berharap tidak ada lagi pelaku pelaku yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karena itu akan dikenakan sanksi dimana jelas menyalahi undang undang dan banyak pasal yang dilanggar ” tambahnya

Untuk itu ia berharap agar masyarakat dapat sadar hukum dalam hal membantu pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga lingkungan “Jangan ada lagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.” Tutupnya (IS)

SultraNET. | Selvina Dewi tak bisa menahan tangis ketika dr. Purwadi SpB SpBA (K) mengabarkan kalau jantung Akila Dewi Syabila dan Azila Dewi Sabrina berhasil dipisahkan tepat pukul 11.55 WIB. Sekitar satu jam sebelumnya, rongga perut dan lever Akila dan Azila juga sudah berhasil dipisahkan tepat pukul 10.20 WIB.

SultraNET., rumbia | Direktur PT. Surya Saga Utama (SSU), H. Kasra Jaru Munara mempolisikan Mykhailo Gubanov. CS yang merupakan salah satu Direksi diperusahaan itu, atas dugaan tindak pidana penggelapan barang perusahaan.

Laporan yang dimasukkan Kasra ke Polres Bombana tersebut bernomor STLLP/33/VIII/2019/SPKT Res Bombana tertanggal 7 Agustus 2019.

Kepada awak media SultraNET.com (13/8/2019) mantan calon Bupati Bombana tersebut mengakui bahwa hal tersebut merupakan buntut polemik penjualan ribuan ton besi bahan pembangunan pabrik smelter milik perusahaan secara kiloan layaknya penjualan besi tua yang diduga kuat dilakukan Mykhailo Gubanov. CS tanpa melalui prosedur sehingga berpotensi merugikan Negara dan perusahaan.

“Saya Sudah melaporkan pelaku penjarahan besi bahan bangunan smelter PT SSU Ke Polres Bombana atas dugaan Pencurian dan penggelapan Serta pemalsuan dekumen perusahaan untuk melancarkan aksi penjualan barang-barang perusahaan,” Tutur Kasra

Menurutnya Pencurian dan penjarahan barang milik perusahaan itu sudah di lakukan berkali kali dengan menggunakan kapal tongkang dan menjualnya ke PT Asri Jaya Mandiri (AJM) di Surabaya, Jawa Timur.

“Ini sudah yang kesekian kalinya orang Rusia itu mencuri barang milik perusahaan,” Bebernya

Untuk itu, Kasra berharap agar kepolisian segera memproses laporannya tersebut agar kerugian negara yang ditimbulkan akibat penjualan asset yang masuk ke Indonesia dengan Pajak yang ditanggung Negara tersebut tidak semakin besar.

“Saya berharp masalah ini bisa cepat ditangani dan diungkap oleh polisi,” Pungkasnya. (Fendi)

SultraNET., kendari | Rusmin Abdul Gani secara mengejutkan mengeluarkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputy Site Manager PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), sebuah Perusahaan pengolah nikel yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini digadang-gadang akan menjadi yang terbesar dalam industri pengolahan dan pemurnian nikel atau smelter di Indonesia.

Rusmin menyatakan mundur dari jabatan yang baru enam bulan didudukinya tersebut pada Minggu (11/8/2019)

Terdapat tujuh hal yang menjadi pertimbangan Rusmin sehingga memilih mengundurkan diri dari jabatannya tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT VDNI.

Pertama. Sejak bulan Maret 2019, Rusmin Abdul Gani telah menjalankan tugas sebagai Deputy Site Manager PT VDNI, PT OSS dan PT PMS, selanjutnya poin Kedua. Selama menjalankan tugas, Rusmin telah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mengurus semua hal tentang perusahaan terkait dengan perizinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan.

Ketiga. Dalam kurun waktu menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai Deputy Site Manager, ia selalu berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan, baik dengan direktur maupun tingkat site manager, poin Keempat. Dalam setiap koordinasi, Rusmin selalu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk perusahaan.

Kelima, dari setiap rekomendasi yang disampaikan, ia mengaku tidak pernah mendapat respon maksimal sehingga semua masalah yang ada tidak pernah selesai dengan tuntas, Keenam. Respon yang dimaksud adalah dukungan dan komitmen dari manajemen untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Ketujuh. Kondisi inilah yang memposisikan Rusmin sebagai pihak yang dirugikan. Sebab dalam jabatannya, ia menghadapi berbagai macam resiko pekerjaan dan jabatan yang berhadapan dengan penegak hukum dan pejabat negara. (rl)

SultraNET., rumbia | Proyek pembangunan Homestay di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bernilai lebih dari dua milyar rupiah yang diharapkan menjadi fasilitas penunjang pariwisata andalan Bombana yang terkenal dengan sebutan Negeri Diatas Awan itu terindikasi terbengkalai dan terancam tidak dapat dimanfaatkan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Tangkeno. Majid Ege saat ditemui awak media SultraNET. (4/8/19).

Menurutnya kondisi pekerjaan yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah itu sangat memprihatinkan serta terancam tidak dapat difungsikan sama skali.

Kendati demikian dirinya tidak dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut telah selesai pengerjaannya atau belum namun ia memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi proses pekerjaan di proyek tersebut.

“Saya tidak bisa pastikan apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum, namun yang pasti bahwa pekerjaan itu mereka sudah tinggalkan,” Tutur Majid Ege

Apalagi lanjutnya, sejak pekerjaan proyek itu dimulai, pihak kontraktor atau pekerja proyek tersebut tidak pernah melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah desa hingga pekerjaan tersebut ditinggalkan.

“Bagaimana kami bisa berkomentar selesai atau tidak, mereka hanya berkoordinasi dengan pemdes saat mereka meminta menunjukan lokasi,” Ungkapnya

Namun ia menduga, selain faktor pekerjaan yang tidak sesuai, faktor alam sangat berpengaruh sehingga bangunan itu tidak bisa fungsikan sama sekali.

“Soalnya di tangkeno ini faktor alam juga sangat berpengaruh terutama angin,” Pungkasnya

Hingga berita ini dirilis pihak kontraktor atau pelaksana proyek belum terkonfirmasi. (Efendi)

gambar proyek Homestay di Desa Tangkeno, Kabaena Tengah

SultraNET., rumbia | Satu keluarga warga desa La Ea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara ramai diperbincangkan warganet setelah diposting akun facebook Yudi Utama Arsyad di grup facebook Perwakilan Rakyat Bombana.

Dalam postingan tersebut disebutkan Tony (59) yang berprofesi sebagai nelayan tersebut mengharapkan agar  ia dan keluarganya dapat diberikan bantuan Listrik dari Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Program gembira terang.

Ayah dengan tujuh orang anak itu juga sangat berharap kiranya rumah yang ditempatinya bersama keluarganya itu dapat dilakukan perbaikan melalui Program baruga moico.

Yudi Utama Arsyad saat dikonfirmasi awak media SultraNET. via telpon, Sabtu (10/8/2019) membenarkan perihal postingannya tersebut.

Menurutnya, keluarga Tony sangat layak mendapatkan bantuan melalui program program andalan pemerintah Kabupaten yang dinahkodai H. Tafdil tersebut baik gembira terang maupun baruga moico.

“Saya melihat langsung kondisi keluarga itu, dan memang sangat layak untuk dibantu. jadi saya harap ini dapat diperhatikan oleh Pemerintah,” Bebernya

Setelah memposting melalui akun Facebooknya Yudi kemudian mengkordinasikan hal tersebut kepada pemerintah kabupaten agar persoalan itu dapat segera diberikan solusi.

“Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang, semoga hal ini bisa segera diperhatikan.” Singkatnya (idris)

Gallery Gambar Berita

SultraNET., raha | Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) tahun 2019, Pengurus Bhayangkari Cabang Muna melaksanakan kegiatan peduli terhadap hak sipil anak melalui kegiatan pembuatan Akta Kelahiran dan pembagian 180 lembar akta kelahiran yang bertempat di Aula Arya Guna Polres Muna Jumat 9 Agustus 2019.

Kapolres Muna, AKBP. Agung Ramos Paretongan Sinaga, saat membuka langsung kegiatan itu mengatakan. Kegitaan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari Cabang Muna dalam membantu dan mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran.

Orang nomor Satu di Polres Muna ini sangat mengapresiasi pengorbanan serta semangat ibu bhayangkari dalam membantu kepentingan masyarakat.

“Ini bentuk melaksanakan tugas kepolisian meliputi seluruh jajaran polsek mulai dari Muna, Muna Barat dan Buton Utara, sebagai bentuk ikut peduli terhadap hak sipil, semoga apa yang mereka lakukan mendapat balasan dari Tuhan,” ucapnya.

Namun kendala yang dihadapi dalam memfasilitasi pembuatan akta kelahiran ini adalah tidak adanya buku nikah orang tua yang bersangkutan.

“Sehingga Ketua Ibu bhayangkari bersama anggotanya membantu pengurusan buku nikah hingga Kartu Keluarga, sebelum memperoleh akta kelahiran tersebut,” beber Agung

Sementara itu, Ketua Bayangkari Muna, dr. Nisle Purada Ramos sangat bersukur atas terlaksannya kegiatan ini, sebab menurutnya dengan akta kelahiran ini, sangat penting bisa digunakan untuk sekolah atau bantuan pemberian biasiswa, BPJS dan bantuan lain.

Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih  kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan pengurus yang sudah dengan gigih dan semangat keiklasan membantu masyarakat. (Borju)

SultraNET., rumbia | Akibat aktivitas pertambangan oleh PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra), diduga kuat menjadi penyebab rusaknya lahan perkebunan salah satu warga yang berbatasan langsung dengan IUP perusahaan tersebut.  

Hal tersebut disampaikan oleh Advokat muda yang juga putera daerah Kabaena. Masri Said, S.H.,M.H, pada awak media SultraNET. Jumat (9/8/2019).

Menurutnya kejadian tersebut diketahuinya pada tanggal 6 Agustus 2019, saat seorang warga desa Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan yang bernama Halil menghubunginya melalui sambungan Telpon dan WhatsApp, kemudian menyampaikan pengaduan bahwa lahan kebun jambu mente miliknya yang berbatasan langsung dengan lokasi penambangan PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS) telah rusak.

“Secara faktual dilokasi tampak permukaan tanah didalam area kebun jambu milik Halil terbelah dengan rongga belahan tanah yang cukup dalam, lebar dan panjang,” Bebernya.

Melihat kondisi kebun miliknya yang sudah dalam kondisi terbelah dan sedikit lagi amblas, Halil sangat kaget dan terkejut dengan kondisi lahan seperti itu dan merasa sangat khawatir akan keselamatan jiwanya ketika hendak melakukan aktivitas diatas kebun tersebut.

“Jika intensitas hujan tinggi maka sangat potensial terjadi longsor parah dan Halil bakal kehilangan lahan kebun jambu yang selama ini merupakan penopang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” bebernya

Atas kejadian tersebut lanjut Managing Partners pada Kantor Advokat MSC Law Firm itu, Halil telah menyampaikan perihal rusaknya lahan tersebut kepada pihak perusahaan namun hingga kini belum ada respon apakah perusahaan akan bertanggung jawab atas hal tersebut atau sebaliknya.

“Setelah dilakukan pengecekan lokasi oleh Halil dan beberapa warga masyarakat diperoleh kesimpulan sementara bahwa diduga kuat lahan kebun yang terbelah dan longsor tersebut adalah akibat dari kegiatan atau aktivitas penambangan dari PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS) selaku pemegang IUP di Desa Pongkalaero,” Urainya

Untuk itu Berdasarkan informasi pengaduan tersebut yang disertai dengan beberapa foto dan video yang dikirimkan oleh korban (Halil) serta keterangan korban dan beberapa warga Desa Pongkalaero Masri Said menanggapinya dengan menyanggupi untuk melakukan peninjauan atau  pengecekan lokasi terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian informasi dari korban dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan.

“Jika berdasarkan hasil pengecekan dilokasi nanti kami temukan fakta-fakta tentang penyebab dari rusaknya lahan warga dan ternyata ada kaitannya dengan aktivitas korporasi disana yang menjadi faktor penyebab kerusakan dan kerugian yang dialami korban, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum maupun upaya-upaya lainnya untuk memastikan tuntutan korban dapat dipenuhi,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa jika ada temuan dilapangan mengenai adanya dugaan pelanggaran serta praktek penambangan yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) yang berpotensi merusak alam dan lingkungan serta merugikan masyarakat maka ia bakal melaporkan kepada instansi terkait agar dilakukan penindakan dan penegakan hukum (idris).

Gallery Gambar kerusakan diduga Akibat Aktivitas Tambang di Kabaena