Anggota DPRD Busel Resmi Dilantik, La Ode Armada Dipercaya Jadi Pimpinan Sementara

Batauga, SultraNET. | Sebanyak 20 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatem Buton Selatan untuk Periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, bertempat di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (01/10/2019) tepat Pukul 13.00 Wita.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Nurunani S, Sos ketika dihubungi Media ini, mengungkapkan Bahwa Anggota DPRD yang dilantik adalah ini merupakan hasil Pemilu 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dengan Nomor : 455 Tahun 2019 Tanggal 23 September 2019.

” Benar sebanyak 20 Orang anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk periode 2019-2024 diambil sumpahnya hari ini oleh ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo,” Ungkapnya.

Berdasatkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tenggara telah menetapkan Waode Ruhania, Karlina. S, SM, H. Laharnu, Dodi Hasri, S, Pd, La Ode Armada masing masing dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selanjutnya, La Ishaka, L.M, Amal, A, Md, Aliadi, S. Pd, La Saali, BA, masing-masing dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Kemudian Arlin, Muh. Alamin, SH, Pomili Womal, S, Pd, SD, masing masing dari Partai Demokrat, Lanuhi, La Hijira, SH dari Partai Golongan Karya, La Muhadi, S. Pd dan Lismayarti, SE dari Partai Keadilan Sejahtera, Laode Taufik Mansur dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Wa Kodu dari Partai Persatuan Pembangunan, HJ. Laopo dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Laode Ashadin dari Partai Nasional Demokrat.

Seremoni Rapat Paripurna DPRD dibuka oleh Ketua DPRD domisioner, La Usman, yang memimpin jalanya Rapat Paripurna, lalu dilanjutkan dengan Pembacaan Surat keputusan Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan periode 2014-2019 dan Peresmian keanggotaan anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan periode 2019-2024.

Selanjutnya Pengucapan sumpah dan janji 20 legislator itu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Subai, SH, MH yang berlangsung di Kemudian Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara dibacakan oleh Bupati Buton Selatan, H.Laode Arusani.

Pantauan awak media ini, Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Buton Selatan dipercayakan kepada Laode Armada dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AM)




25 Anggota DPRD Bombana Resmi Dilantik

Rumbia, SultraNET. | Sebanyak 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu dilantik secara resmi, bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (01/10/2019) .

Ke 25 Anggota dewan yang dilantik tersebut yaitu untuk  Dapil 1 Bombana yaitu Andi Wawan Idris (Gerindra), Salman (Nasdem), Abdul Rauf (PAN), Hasan Hanani (PPP) dan Herlin (PDIP).

Untuk Dapil 2  Bombana yaitu, Ardi (PAN), Arsyad (Nasdem), Andi Samba Loge (Gerindra), Yuslia (PDIP) dan Nasruddin (PKB)

Dapil 3 Bombana yaitu, Ashkar (PAN), Suryadi (Gerindra), Akmal (Golkar), Kal Ahsyar Yusuf (Nasdem), Andi Masyhar (Hanura) dan Salma (PKS)

Dapil 4 Bombana yaitu, Khusnul Fuadi (Nasdem), Andi Firman (PAN), Rumianto (Demokrat) dan Nurkholis (PKB)

Dan untuk Dapil 5 Bombana, Musrif (PAN), Ashari Usman (Nasdem), Iskandar (PKB), Amiadin (PPP), Ahmad Mujahid  (Golkar).

(IS)




Ikuti Jejak Sang Ayah, Hasan Hanani Siap Langsung Bekerja Kawal Aspirasi Masyarakat Bombana

Rumbia, SultraNET. | Hasan Hanani pria kelahiran 13 Desember 1994  hari ini, Selasa, (01/10/2019) resmi dilantik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bhakti tahun 2019-2024.

Di usia ke 24 Tahun, menjadikan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih dari Dapil 1 Bombana itu menjadi Anggota Legislatif termuda di DPRD Bombana.

Ditemui awak media ini sebelum prosesi pelantikan, Hasan Hanani mengaku bahwa di usia yang masih terbilang muda itu, tidak menjadi penghalang bagi Putera Alm. Hanani dan Samsiar itu untuk dapat langsung bekerja untuk masyarakat Bombana.

Menurutnya kerja kerja politik dan masyarakat telah ia tekuni dan belajar dari sang ayah Alm. Hanani yang juga politisi Partai berlambang Ka’bah dan mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019, sehingga bukan hal baru lagi baginya untuk berinteraksi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Di DPRD ini kita sepakat bahwa bukan tempat untuk kita belajar lagi, tetapi disini sudah tempat kita mengaktualisasikan ilmu dan pengalaman kita mengawal aspirasi masyarakat,” Imbuhnya

Terlebih lagi lanjut Pria yang masih tercatat sebagai Mahasasiswa di Unviversitas Muhammadiyah Kendari itu, jalur politik yang ia tempuh saat ini merupakan Amanah dari Almarhum Ayahnya yang sebelum meninggal dunia mewasiatkan agar perjuangan almarhum dijalur Politik dilanjutkan oleh sang Anak.

“Sebelum orang tua saya meninggal, beliau menitip pesan kepada Ketua PPP Bombana Pak Amiadin, agar di Pemilu 2019 saya selaku Anak yang beliau titip untuk maju. Jadi bagi saya ini amanah almarhum yang harus saya jalankan dengan sebaik baiknya,” Pungkasnya (IS)




APBD Sultra 2020 Resmi Ditetapkan, Anggaran Meningkat dari TA 2019

Kendari, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin (30/9/2019).

Penetapan anggaran tersebut setelah melalui proses pembahasan legislatif dan eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana untuk Tahun Anggaran 2020, APBD Prov. Sultra mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 4 Triliun Lebih.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi Mengatakan bahwa kita Patut Bersyukur, Karena Pembahasan APBD Tahun anggaran 2020, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan diwarnai hiruk-pikuk penyampaian aspirasi dari elemen masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Dan dinamika pembahasan yang kondusif serta tetap mengikuti proses dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku”, Tutur Ali Mazi

Ia berharap agar dengan usainya Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, dengan anggaran yang ada dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara khusunya dibidang kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.

“Atas keseriusan dan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi saya berharap agar dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Ekonomi dan pendidikan masyarakat di Sulawesi Tenggara,” Urainya.

Setelah Sambutan dari Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur menanda tanggani Persetujuan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sultra Tahun Anggaran 2020.

Pantauan awak media SultraNET. rapat yang berlangsung nyaman dihadiri DANLANAL Kendari, LANUD Haluoleo, KA BASARNAS, Para Pejabat Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Biro Lingkup Pemprov  Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal baik TNI dan POLRI, Pimpinan BUMD Lingkup Pemprov  Sultra, Pimpinan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Insan Pers baik cetak maupun Online.

Reporter : Awal Kurniawan

 

 




G-30S-PK Gelar Aksi Tagih Janji Kampanye Tafdil-Johan untuk Perbaiki Jalan Kabaena

Rumbia, SultraNET. |  Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30S-PK) menggelar aksi di Bundaran Tugu Brimob Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019).

Dalam orasinya massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana khususnya dibidang infrastruktur jalan Pulau Kabaena.

Salah satu orator Muh Amsar mengatakan, Bahwa jalan merupakan syarat utama untuk peningkatan ekonomi rakyat, sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunannya di setiap wilayah yang ada Di Kabupaten Bombana.

Massa Aksi G-30S-PK saat Orasi di Depan Tugu Brimob Kasipute
Massa Aksi G-30S-PK saat Orasi di Depan Tugu Brimob Kasipute

“Jalan di Kabaena sehurusnya bisa lebih baik, karena menghasilkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan sedangkan jalan Kabaena kambing saja tidak bisa lewat,” tutur Amsar

Lebih lanjut Muh Amsar menilai dengan hadirnya perusahaan tambang yang bergelimpangan di pulau kabaena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bombana seharusnya lebih meningkat dan dapat menopang meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabaena tapi kenyataanya tidak.

“Tapi faktanya, PAD menurun dari Rp800 miliar, menjadi Rp700 miliar,” urainya.

Amsar menjelaskan Kehadiran mahasiswa dan pemuda kabaena menuntut janji Bupati saat kampanye Pilkada lalu, dimana janji Tafdil-Johan saat itu bakal memperbaiki jalan lingkar Kabaena hingga layak dilalui dan menjadikan pembangunan jalan di Pulau Kabaena sebagai program Bupati Bombana, H.Tadlil dan Wakil Bupati, Johan Salim .

“Kita tidak meminta bagi-bagi kue soal pembangunan jalan. Kita hanya meminta janji Tafdil dan Johan Salim yang akan membangun aspal (jalan) lingkar di Pulau Bombana,” tegasnya.

Massa Aksi G-30S-PK saat orasi di Kantor DPRD Bombana
Massa Aksi G-30S-PK saat orasi di Kantor DPRD Bombana

Aksi unjuk rasa G-30S PK Yang di mulai sejak pukul 10 wib dengan titik kumpul tugu brimob dilanjutkan ke Kantor DPRD Bombana,selanjutnya ke Kantor Bupati dan berahir di kantor BAPPEDA.

Pantauan awak media ini, nampak massa Aksi dikawal ketat pihak keamanan dari Kepolisian Resort Bombana dan berlangsung tertib. (Efendy)




HMI Cabang Kendari Desak Kemenkumham Usut Tuntas Pelanggar HAM Penyebab Tewasnya Randi dan M Yusuf

Kendari, SultraNET. | Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Menggelar aksi demonstrasi di Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019)

Dalam orasinya Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi mendesak lembaga itu segera mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi 26 September 2019 lalu yang menyebabkan dua orang mahasiswa Randi dan M. Yusuf gugur akibat terkena peluru tajam.

“HMI Kendari mendesak KEMENKUMHAM segera membentuk Satgas pengusutan Kasus Penembakan dan Pemukulan serta tindak refresif pihak Kepolisian Sultra terhadap massa aksi 29 September 2019,” Tutur Ujang.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, S.Sos,.S.H.,M.H saat menerima massa aksi mengklaim bahwa pihaknya telah membentuk tim pengusutan kasus tersebut.

“Dan kami siap mengawal bersama sama kawan-kawan HMI dan Membentuk tim investigasi, Pengumpulan bukti dan data data dan kami akan segera sampaikan kepusat,” Imbuhnya.

Setelah berhasil menemui Kakanwil KEMENKUMHAM, Massa Aksi dari HMI Cabang Kendari mengggelar Konfrensi Pers di Sekretariat HMI Cabang Kendar dengan Pembicara Ujang selaku Ketua Umum HMI Cabang Kendari dan Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi pada aksi 30 September 2019 yang berlangsung dikantor KEMENKUMHAM Kendari.

Dalam Konferensi Pers tersebut, HMI Cabang Kendari menyampaikan bakal melakukan aksi lanjutan dipolda SULTRA, sembari menunggu kedatangan Kapolda SULTRA baru dan menunggu intruksi dari Ketua Umum HMI Cabang Kendari.

Reporter : Awal kurniawan




Nasdem Wakatobi Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Tanpa Mahar

Wakatobi, SultraNET. | DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Wakatobi tanpa dipungut biaya apapun alias tanpa mahar, Sabtu (29/09/2019).

Ketua DPD partai Nasdem Wakatobi, Adbul Rahim mengatakan pembukaan pendaftaran ini berdasarkan peraturan organisasi mengenai tata cara penjaringan, verifikasi dan penetapan bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah 2020.

“Nasdem masih pada komitmen awal bahwa pendaftaran dilakukan tanpa mahar mulai awal pendaftaran hingga proses pengembalian berkas,” tutur Abdul Rahim saat jumpa pers di sekretariat DPD Partai Nasdem jalan Ahmad Yani nomor 64, Wangi-wangi selatan.

Tagline tanpa mahar menurutnya merupakan edukasi politik yang diberikan oleh partai Nasdem kepada masyarakat bahwa partai adalah salah satu wadah untuk kemudian menyaring pemimpin ke depan tanpa memiliki beban. dan dinilainya cukup sukses diterapkan.

Kendati demikian, Rahim menyampaikan partai Nasdem telah menetapkan syarat-syarat tertentu baik syarat khusus maupun syarat umum. untuk syarat umum ini kata Rahim, sifatnya masih normatif.

“Dan disyarat khusus kita ada penekanan Pertama adalah popularitas, elektabillitas, kedisukaan, kemudian yang paling penting adalah kemampuan finansial untuk mobilisasi dan sebagainya dalam pertarungan,” paparnya.

Terkait apakah partai Nasdem nantinya akan berkoalisi atau tidak pihaknya masih menunggu sampai tahapan proses seleksi selesai. Katanya, di DPD hanya melakukan fasilitasi dalam kaitannya dengan penjaringan kemudian selanjutnya akan diteruskan sampai ke DPW dan DPP.

“saya melihat bahwa kemungkinan kita akan mengusung calon bupati. Sebab diinternal kami sendiri belum ada yang bisa kita usung jadi calon bupati. Oleh karena itu kita akan selektif mungkin,” bebernya. (adm)

Laporan ; Samidin




Presiden OEC sebut Wakatobi Mirip Okinawa Jepang

Wakatobi, SultraNET. | Dilihat dari segi geografisnya, Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara mirip dengan Kepulaun Okinawa Jepang, demikian dikatakan Presiden Okinawa Environment Club (OEC), Kuniki Shimoji saat menggelar forum diskusi menggagas masa depan Wisata yang berkelanjutan berbasis Masyarakat, Kamis (27/09/2019).

Dalam mendukung pariwisata Wakatobi, OEC telah membuat pilot project pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan atau Community Bassed Sustainable Torism (CBST) yang telah diterapkan di Patuno raya diantaranya desa Wapiapia, Waha, Koroe Onowa, kelurahan Waelumu, Waetuno, patuno dan desa Longa.

“Dengan adanya pilot Projet ini kami telah mengirim perwakilan dari tiap-tiap desa untuk belajar tentang pariwisata berbasis masyarakat ke Okinawa Jepang. Sehingga setelah mereka belajar disana di Wakatobi diharapkan mampu untuk diterapkan,” ucapnya.

Kendati demikian, Kuniki Shimoji berharap infrastruktur di Wakatobi harus terus menerus diperbaiki seperti infrastruktur bandara. Bukan hanya itu, Shimojo melihat perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung pariwasata berkelanjut ini.

Kuniki Shimoji beroptimis Kabupaten Wakatobi dengan potensi yang ada akan bisa memajukan sektor pariwisata. meskipun kata Dia, masih banyak yang perlu perhatikan seperti persoalan infrstruktur.

“Kerjasama bersama Jepang tahap pertamanya akan berakhir pada Februari 2020 ini namun saya berharap kerjasama ini akan berlanjut,” harapnya.

Bupati Wakatobi, Arhawi dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bappeda, Tarima mengatakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kerjasama bersama Japan International Coorpeartion Agency (JICA) yang dilaksanakan oleh OEC telah melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.

“Selain itu juga, dengan adanya OEC ini telah melahirkan kelembagaan Wakapala yang diharapkan menjadi cikal bakal perkembangan pariwisata yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lanjutnya, selain OEC juga telah berkontribusi dalam bidang pengelolaan air bersih sebagaimana bidang yang digeluti oleh presiden OEC, Kuniki Shimoji yang merupakan seorang peneliti.

“Kehadiran JICA di kabupaten Wa katobi Pemerintah sangat diharapkan untuk pengembangan bekerjasama dalam berbagai sektor pembangunan,” ucapnya (adm)

Laporan : Samidin




Launching BPNT di Kecamatan Lapandewa, Pemkab Busel Juga Bagikan Berbagai Jenis Bantuan

Batauga, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Sosial melaunching Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada sejumlah Penerima manfaat (KPM) bertempat di Halaman Rumah Jabatan Camat Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),  Kamis (26/9/2019).

Pelaksanaan Launching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu juga dirangkaikan dengan Penyerahan Bantuan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal, Penyerahan Kartu BPJS-KIS dan Penyerahan Jaminan Hidup bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Ode Insaanu, SKM, M.Si ketika ditemui awak media disela sela pelaksanaan kegiatan, menyebutkan Pelaksanaan Launching BPNT ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan selaku yang mewakili Bupati Buton Selatan.

“Pelaksanaan Launching BPNT ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial selaku yang mewakili Bupati Buton Selatan karena beliau tidak sempat hadir sebab ada urusan lainya yang tidak kalah pentingnya dengan acara hari ini, makanya beliau memberi amanah kepada Pak Kadis.” Sebutnya

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan La Hasifu, S.ST merinci, besaran bantuan  untuk Program Keserasian Sosial yang dibagi ke beberapa desa yaitu Desa Lapandewa Jaya, Hendea dan Desa Kaofe masing-masing Desa mendapatkan bantuan sebesar 150,000,000 Rupiah.

Sedangkan untuk Program Kearifan Lokal diserahkan untuk dua Desa di Kecamatan Siompu yakni Desa Lontoi dan Kaimbulawa masing-masing mendapatkan dana sebesar 50,000,000 Rupiah.

 “Disamping itu dilakukan pula Penyerahan KIS BPJS sebanyak 3.326 Jiwa dan Jaminan Hidup bagi Warga Komunitas Adat Terpecil (KAT) sebanyak 33 Kepala keluarga di Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa,” Rinci La Hasifu

Ditempat yang sama Camat Lapandewa, Umar Tama S. Pd. MM menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati Buton Selatan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan atas perhatian serta bantuan yang telah diberikan kepada Masyarakat Lapandewa Jaya.

” Untuk itu saya mengharapkan kepada Penerima bantuan agar benar benar memanfaatkan bantuan itu untuk peningkatan ekonomi,” Pungkasnya

Pantauan awak media ini, kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Bank Indonesia Kendari, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Bau-bau, Kepala BPJS Kabupaten Buton Selatan, Kepala Perum Bulog Sub Drive Bau-Bau. (AM)




PW SEMMI Sultra Adakan Sekolah Kader Pertama di Kendari

Kendari, SultraNET. | Organisasi Sayap Syarikat Islam yaitu Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang dibentuk pada 2 April 1956 Kembali mengaktifkan pengkaderannya diberbagai daerah di Indonesia.

Begitupun PW SEMMI Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sudah dilantik pada Tanggal 29 Januari 2019 lalu mencatat Sejarah SEMMI di Sulawesi Tenggara dengan mengadakan Sekolah Kader Pertama, Jumat sampai Minggu (27-29 september 2019), bertempat di Gedung Al-Qindi Institut Teknologi Avicena Kendari.

Lembaga yang dipimpin oleh Asbar Pranandi  sebagai Ketua PW SEMMI Sultra itu mengangkat tema kegiatan Terbentuknya Kader yang Beriman dan Berilmu sebagai Ikhtiar SEMMI membangun Indonesia.

Peserta yang menggikuti sekolah kader pertama yang diselenggarakan PW SEMMI Sultra berasal dari Mahasiswa UHO Kendari dan IAIN Kendari berjumlah 12 Orang, kegiatan Ini Juga dihadiri Salah satu Tokoh Pemerintah sekaligus Ketua Syarikat Islam Prov. Sulawesi Tenggara yakni Bupati Buton Utara Abu Hasan.

Ketua panitia kepada awak Media SultraNET. mengatakan bahwa tujuan Kegiatan Sekolah kader SEMMI yang Pertama di Kota Kendari adalah sebagai langkah awal membangun kepengurusan SEMMI Sulawesi Tenggara dan perekrutan anggota ini diharapkan agar kader-kader baru menjadi kader yang beriman, Cerdas, Militan dan Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap organisasi.

“Anggota baru yang telah mengikuti sekolah kader tentu akan mengadakan sekolah kader pertama ditingkat SEMMI Cabang Se Sulawesi Tenggara kedepan,” Sebutnya.

Reporter : Awal kurniawan