SultraNET., rumbia | Penjualan Besi bahan pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU) di Lampangi Jaya, Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana Terus berlanjut.

Bahkan dengan turunnya aparat bea cukai beberapa waktu lalu hingga melakukan penyegelan terhadap besi tersebut tetap tidak diindahkan, hingga terkesan tidak berdaya dengan perusahaan.

Seperti yang diketahui PT. SSU memasukkan peralatan smelter tersebut dengan fasilitas bebas pajak dari negara sehingga kendatipun perusahaan merugi namun dalam melakukan penjualan asset harus dilakukan sesuai mekanisme tanpa mengesampingkan kewajiban terhadap negara dan pemerintah daerah.

Awak media SultraNET., mencoba menelusuri kebenaran adanya pemuatan besi dan penjualan oleh PT. Surya Saga utama (SSU), (8/8/2019).

Benar saja ditemukan fakta, sebuah kapal Tongkang yang sedang melakukan aktifitas Pemuatan besi di area Jetty milik  PT. SSU.

Namun ketika kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan, tidak satupun pihak yang mau berkomentar bahkan terindikasi menghindari awak media yang hadir di lokasi tersebut.

Salah seorang petugas kepolisian yang ada di lapangan enggan berkomentar atas penjualan besi oleh pihak PT. Surya Saga Utama (PT SSU).

“kami tidak berwenag memberikan komentar, kami hanya melaksanakan tugas dari atasan,” tuturnya

Pihak perusahaan yang kami temui ketika dikonfirmasi terkait penjualan besi tiba tiba berubah dan menyatakan tidak dapat berbahasa indonesia, kendati sebelumnya sempat bercerita dengan mengunakan bahasa indonesia secara fasih.

“Saya tidak tidak bisa berbahasa indonesia,” tutur Mr. Senya

Salah seorang pekerja di perusahaan tersebut membenarkan bahwa perusahaan telah melakukan pemuatan besi tua sejak beberapa hari lalu.

“Kenapa kalian baru muncul ini sudah yang ketiga kalinya perusahaan melakukan pemuatan besi,” ucapnya sembari meminta agar identitasnya tidak publikasi

Namun anehnya lagi, pihak Syahbandar Kabaena, Kabupaten bombana. Arfa saat di konfirmasi melalui telpon mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya pemuatan besi oleh perusahaan tersebut.

“Saya tidak tau kalau ada pemuatan besi di perusahaan itu, tidak ada yang pernah konfirmasi,” Singkatnya

Laporan  : Efendy

Editor      : Idris

Galleri Gambar Penjualan Besi PT. SSU

SultraNET., andoolo | Aktivitas pertambangan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang melakukan aktivitas pertambangan tepat dibelakang Sekolah Dasar Negeri 12 Laeya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) dikecam banyak pihak karena dinilai dapat membahayakan keselamatan siswa disekolah itu.

Bahkan Gubernur Sultra, Ali Mazi telah memastikan bakal memanggil pihak Perusahaan untuk menjelaskan aktivitasnya di area IUP PT. Billy itu yang dinilai terlalu berdekatan dengan area pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya.

Menyikapi maraknya sorotan terkait hal tersebut kepada awak media, General Manager PT Wijaya Inti Nusantara. Ahmat Hidayat mengakui aktivitas perusahaan sebagaimana disebutkan banyak pihak namun ia berdalih penambangan tersebut dilakukan pihaknya untuk memenuhi permintaan sekolah dan warga melalui kesepakatan bersama.

“Pihak sekolah meminta kepada kami untuk meratakan gunung yang terletak di belakang sekolah kemudian dibuatkan pagar keliling karena menurut pihak sekolah keberadaan gunung itu sangat berbahaya ketika musim hujan dan bebatuan sering berjatuhan,” kata Ahmad.

Bahkan saat ini, pihaknya juga telah berupaya memenuhi permintaan masyarakat setempat agar setelah meratakan gunung tersebut, pihak perusahaan diminta untuk menormalisasi sungai di sekitarnya serta menutup kembali kubangan kubangan bekas penggalian ore nikel untuk reboisasi dengan menanamkan pohon.

“Semua permintaan tersebut, kamu akan berupaya penuhi bahkan dalam bulan ini kami upayakan dapat diselesaikan ,” urainya

Untuk itu, mewakili perusahaan ia berharap agar kehadiran perusahaan tersebut di wilayah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui CSR dan Comdev.

Hingga berita ini kami rilis, Pihak Sekolah belum dapat dikonfirmasi (RL)

SultraNET., raha | Anggota Kepolisian Polres Muna bersama Polsek Tikep, Kabupaten Muna Barat menangkap Baharudin warga Desa Wulanga Jaya Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep) Kabupaten  Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Parentongan Sinaga melalui Kasat Reskrim, AKP Muh. Ogen Sairi pada awak media, rabu 7 Agustus 2019 menjelaskan bahwa tersangka di tangkap di Desa Wulangga pada hari selasa (06/8/2019) sekitar jam 21.30 wita.

Penangkapan tersebut berdasarkan laporan masayarakat karena tersangka dalam keadaan mabuk minuman keras, mengamuk sambil membawa senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis parang dan badik sehingga meresahkan Masyarakat.

“Tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Muna untuk proses lebih lanjut dan tersangka belum diketahui persis dari mana tersangka mendapatkan Senpi tersebut. Saat ini, Polisi terus melakukan pemeriksaan,” beber AKP Muh. Ogen Sairi 

Pada kesempatan tersebut AKP Ogen Sairi menyampaikan himbauan Kapolres Muna kepada masyarakat agar jika keluar rumah tidak membawa senjata tajam, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

Larangan membawa sajam itu, untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa secara spontan maupun berencana memungkinkan orang melakukan tindak pidana, apalagi orang yang membawa senjata tajam tersebut temperamental.

“Terlebih lagi jika dalam kondisi mabuk, perbuatannya bakal tidak terkontrol, dan membahayakan orang lain,” tutupnya Agung.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya, tersangka dijerat UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang larangam kepemilikan Senpi secara ilegal dengan Ancaman pidananya 12 tahun penjara. (Borju)

SultraNET., raha | Satuan Reserse Narkoba Polres Muna berhasil menangkap tiga pengedar sabu-sabu (SS),  yaitu MH (19), RI (14) dan YW (32). Ketiganya ditangkap di lokasi berbeda Selasa, (6/8/2019).

Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Parentongan Sinaga melalui Kasat Narkoba, IPTU Hamka  rabu 7 Agustus 2019 menjelaskan bawah penangkapan MH berdasarkan laporan masayarakat.

MH ditangkap polisi pada saat akan melakukan transaksi  sabu-sabu di Jalan Kancil, Kelurahan Watonea sekira pukul 22.00 Wita, Polisi  langsung melakukan penggeledahan  dibadan tersangka berhasil menemukan 1 sachet bening yang diduga SS

Mantan Kapolsek Katobu itu menguraikan, dari hasil pemeriksaan, MH mengaku barang haram tersebut didapat dari RI yang masih duduk di bangku sekolah. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap RI di rumahnya di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki sekira pukul 01.00 Wita.

“Saat itu juga  dilakukan pengembangan, keduanya mengaku mendapat SS itu dari YW,” Tutur IPTU Hamka

Polisi lalu bergegas melakukan penangkapan terhadap YW di rumahnya di Jalan Agusalim. Di rumah YW, polisi berhasil mendapat SS seberat 46,42 gram, uang tunai sebesar Rp 1,9 juta, sachet kosong dan alat timbang.

“Pelaku memperoleh barang itu dari jaringan lapas kendari dan ketiga tersangka sudah diamankan di Mako Polres Muna “Pungkasnya

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, RN dan AH di sangkakan dengan Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 junto pasal 132 ayat 1, sedangkan terduga YW disangkakan pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal semur hidup. (Borju)

SultraNET., kabaena | Aktivitas PT. Narayana Lambale Selaras (NLS) perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kelurahan Lambale, Kelurahan Dongkala dan Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur disinyalir dapat memicu bencana banjir dan merusak sumber mata air warga setempat.

Kekhawatiran tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Amiadin, SH saat ditemui awak media, Rabu (7/8/2019) menurutnya, aktivitas penambangan di tiga wilayah tersebut sangat beresiko besar dikemudian hari. Sebab terdapat gunung Wumbu Tuwele yang menjadi penyangga sekaligus menjadi sumber mata air utama warga.

“Gunung yang di Kelurahan Lambale adalah satu-satunya sumber mata air utama yang digunakan warga. Sehingga seharusnya tidak dibolehkan ada aktivitas pertambangan di daerah itu,” Tutur Aleg dapil Kabaena selama empat periode itu.

Bahkan lanjut Ketua DPC PPP Bombana itu, sejak tahun 2008 lalu, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sultra telah melarang adanya aktivitas pertambangan di lokasi gunung tersebut, dimana saat itu masih dikelola PT Billy Indonesia .

“Saat itu, warga demo besar-besaran untuk menolak aktivitas penambangan di gunung itu. bahkan pihak ESDM turun dan tidak membolehkan lagi dilakukan penambangan di daerah itu,” tutur Amiadin.

Namun ironisnya setelah sekian lama PT Billy tidak beroperasi, kini muncul perusahaan yang bernama PT. Narayana Lambale Selaras (NLS) itu dan telah diberi izin untuk menambang di lokasi tersebut.

“Jika ini dipaksakan, maka saya pastikan kedepan akan berdampak pada rusaknya sumber mata air warga, bahkan dapat menimbulkan bencana banjir,” Urainya

Selain kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, PT. NLS juga belum menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian ganti rugi lahan sebagian masyarakat, perekrutan tenaga kerja lokal dan kompensasi yang sebelumnya telah disepakati.

“Padahal seharusnya, kehadiran perusahaan di wilayah ini dapat memberikan dampak positif, bukan memberikan dampak kerusakan serta kesengsaraan bagi masyarakat semata,” Harapnya

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihak DPRD Bombana bakal segera melakukan monitoring dan meninjau lokasi terkait aduan-aduan masyarakat. serta bakal memanggil pihak perusahan..

“Mungkin sekarang kita belum rasakan, tetapi anak cucu kita mau kemana setelah semua hilang seketika karena bencana,” tutupnya dengan nada sedih. (IS)

SultraNET, raha | Bupati Muna LM Rusman Emba meresmikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) milik PT. Silfianda Energy Raha yang terletak dijalan Abdul Kudus Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) Senin 5 Agustus 2019.

Dalam sambutannya orang nomor satu di bumi sowite ini mengatakan bahwa bertambahnya SPBU ini diharapkan dapat menggairahkan geliat ekonomi masyarakat muna.

“saya berharap agar jika saat ini warga susah untuk mendapatkan premium dan solar, hingga harus melakukan antrian yang cukup lama, maka dengan hadirnya SPBU ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan itu,” harap Mantan anggota DPD RI itu.

Orang nomor satu di Bumi sowite itu berterimakasi kepada pemilik SPBU yang telah menghadirkan SPBU di kota Raha dan juga sekaligus membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat kabupaten muna.

Sementara itu, Manajer SPBU Silfianda Energy. Suardi menjelaskan pihaknya menargetkan, dalam dua hari kedepan pihaknya sudah mulai melayani pembelian BBM sambil menunggu surat operasional dari Pertamina.

Untuk diketahui jenis bahan bakar yang disediakan, yakni premium dan solar non subsidi dengan kapasitas tangki sebesar 100 ton. Nantinya pelayanan dibuka sejak pukul 07:00 Wita hingga pukul 21:00 Wita.

Acara tersebut turut hadir Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna,Ketua TP PKK Muna, Yanti Setiawati Rusman, Kepala UPD, Ketua DPRD Kabupaten Muna,  Tokoh Adat dan masyarakat di sekitar SPBU. (Borju)

Kabaena, SultraNET. | Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintah Desa Puu Nunu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, fokus memaksimalkan penggunaan dana desa (DD) untuk pembenahan Infrastruktur fisik dan pemberdayaan di desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Jika sebelumnya sukses membangun Gedung Serba Guna Desa dan Membangun Talud Beton, kali ini Pemerintah Desa Puu Nunu bakal membagikan perahu penangkap ikan jenis fiberglass untuk warganya yang berprofesi sebagai penangkap Nelayan.

Kepala Desa Pu’u Nunu, Sahluddin saat dikonfirmasi awak media ini di lokasi pembuatan perahu jenis fiberglass, Minggu (3/8/19), mengatakan, potensi ikan dan pariwisata didaerah itu sangat besar sehingga diharapkan jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan warga desanya.

Untuk itu pihaknya berinisiatif melalui dena desa mencanangkan pengadaan perahu yang telah dilengkapi dengan mesin tersebut agar warganya yang berprofesi sebagai nelayan dapat terbantu dan dimudahkan dalam mencari ikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Masih banyak nelayan kami yang kesulitan melaut, ini karena keterbatasan fasilitas, jadi kami berinisiatif memanfaatkan dana desa untuk berikan bantuan berupa perahu fiber ini,” Tutur Sahluddin.

Adapun jumlah bantuan yang bakal dikucurkan yaitu sebanyak 10 unit perahu fiber yang sudah dilengkapi dengan mesin dengan anggaran perunitnya yaitu sebesar 14 juta hingga 15 juta rupiah  yang pengerjaannya dengan meberdayakan warga desa yang berprofesi sebagai pembuat kapal jenis fiber.

“Daripada saya pesan perahunya di tempat lain, takutnya tidak sesuai apa yang di harapkan, jadi saya berdayakan warga saya yang memang berprofesi sebagai pembuat perahu jenis fiberglass,”tuturnya.

Pembuatan Kapal tersebut diperkirakan bakal rampung dan dapat dibagikan pada bulan Agustus tahun 2019 ini. Untuk diketahui, tahun sebelumnya Pemerintah Desa Puu Nunu telah membagikan kapal serupa kepada 5 orang janda yang berprofesi sebagai nelayan di desa tersebut. (FENDI)

SultraNET. | Polisi bakal menyelidiki dugaan peredaran buku yang memuat paham komunisme Karl Marx dan Lenin di Gramedia Trans Mal Makassar. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani mengatakan pihaknya akan meminta keterangan saksi ahli terkait buku-buku yang disweeping sekelompok orang dari Brigade Muslim Indonesia.

“Tentu Polda akan meminta pendapat dari para saksi ahli apakah buku yang dijual pihak Gramedia itu menyebarkan ajaran komunisme atau tidak,” kata Dicky saat dikonfirmasi sebagaimana dilansir Merdeka, Minggu (4/8).

Selain itu, polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan buku-buku berpaham komunisme di pasaran. “Disarankan untuk memberitahu Polri sehingga Polri yang akan melakukan tindakan hukum,” ujar Dicky.

Berdalih bebaskan Makassar dari paham Marxisme dan Lenismisme, empat orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan menggerebek gerai Gramedia Trans Mall, Sabtu (3/8) pukul 16.00 WITA.

Mereka mengumpulkan kurang lebih 20 buku yang berhubungan dengan paham komunis yang dilarang di Indonesia berdasarkan Tap MPRS No 25 tahun 1966 itu. Buku-buku itu kemudian diserahkan ke pihak Gramedia untuk dikembalikan ke penerbitnya. Selanjutnya mereka memviralkan lewat media sosial kegiatan yang disebutnya sweeping.

Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulsel, Muhammad Zulkifli yang dikonfirmasi, Minggu (4/8) mengatakan, mereka melakukan aksinya setelah berkoordinasi dengan Pihak Polda Sulsel melalui direktorat intelkam dan pihak Kodam XIV/Hasanuddin. Namun karena digelar tiba-tiba, tak satu anggota dari dua institusi yang bergabung saat datangi gerai Gramedia itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kodam dan AKBP Parenrengi dari direktorat Intelkam Polda tapi karena tiba-tiba, tidak ada yang bergabung,” ujar Muhammad Zulkifli. [ray/merdeka]

Sumber Asli : https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-minta-keterangan-ahli-terkait-buku-karl-marx-lenin-di-gramedia-makassar.html

Rumbia, SultraNET. | Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Panitia pelaksana membuka pendaftaran bagi pemuda yang siap menjadi Ketua KNPI di Daerah penghasil emas tersebut.

Ketua Panitia Musda ke-IV KNPI Bombana, Andi Hasman menjelaskan jadwal pelaksanaan Musda jatuh pada Rabu 7 Agustus 2019.

“Pembukaan pendaftaran tersebut dimulai pada Senin hingga selasa tepatnya tanggal 5-6 Agustus 2019 dan berakhir tepat pukul 0.0 Wita,” Katanya.

Adapun persyaratan pendaftaran menjadi calon ketua KNPI adalah sebagai berikut pertama tidak menjabat melebihi dua periode, kedua berusia maksimal 40 tahun dibuktikan dengan fotocopy KTP.

Ketiga berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota serta memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.

Hal ini dibuktikan dengan menyetorkan fakta integritas yang memuat pernyataan mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif.

Keempat Pernah atau sedang menjabat unsur pimpinan DPD KNPI Kabupaten atau unsur pimpinan OKP Nasional tingkat Kabupaten dibuktikan dengan menyetorkan copy SK kepengurusan dilembaga masing-masing.

Kelima Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis minimal tiga dari DPK KNPI Kecamatan dan minimal enam dari OKP nasional tingkat Kabupaten Bombana yang berhimpun dalam KNPI dan berstatus peserta Musda KNPI Kabupaten/Kota.

Keenam Menyampaikan daftar riwayat hidup dan pokok-pokok pikiran memgenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta musyawarah

Pendaftaran di Sekretariat KNPI Kabupaten Bombana.

“Persyaratan ini telah mengalami pembahasan berkali- kali dimulai dari tataran pengurus melalui Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) hingga difinalisasi oleh stering comitte.” Tutupnya (rls)