Bombana, sultranet.com – Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti Aula Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (3/11/2025). Puluhan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 hadir dengan penuh harap untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, terkait nasib mereka pasca pendataan PPPK paruh waktu.

Pertemuan ini tak lepas dari inisiatif cepat anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad (YUA), yang merespons keluhan para honorer dengan sigap. Dihari itu, Yudi menerima kedatangan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 di kantor DPRD Bombana. Dalam pertemuan itu, para honorer meminta difasilitasi bertemu langsung dengan Bupati untuk menanyakan kepastian masa depan mereka setelah pendataan terakhir.

“Begitu mendengar keluhan teman-teman honorer, saya langsung menghubungi Bupati untuk meminta waktu bertemu hari itu juga. Ini soal nasib orang banyak, jadi tidak boleh ditunda,” ujar Yudi usai pertemuan tersebut.

Permintaan itu pun mendapat sambutan positif dari Bupati Burhanuddin. Tak butuh waktu lama, pertemuan digelar hari itu juga dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, serta Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet, ST., MM. Bupati mendengarkan satu per satu aspirasi para honorer dengan penuh perhatian.

Pada pertemuan itu, perwakilan para honorer menyampaikan bahwa mereka bersedia bekerja sebagai honorer kendatipun tidak ada kepastian gaji dan tidak digaji jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan asalkan mereka tetap dimasukkan dalam pendataan ke BKN untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Merespon itu Bupati kemudian meminta pendapat Kepala BKPSDM terkait regulasi jika hal itu memungkinkan memasukkan para honorer R4 kedalam usulan terlebih mereka siap jika tidak digaji, merespon itu Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa regulasi memungkinkan dengan catatan ada Surat Pernyataan dari para Honorer sebagai jaminan dari komitmen mereka tersebut.

Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan rasa empatinya terhadap para tenaga honorer kategori R4 yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi, mulai dari kantor OPD, kecamatan, kelurahan, sekolah, hingga Puskesmas dan RSUD.

“Saya memahami perjuangan dan harapan teman-teman honorer. Pemerintah tidak menutup mata, namun kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Burhanuddin dengan nada penuh kehangatan.

Meski begitu, sang Bupati memberikan kabar bahagia. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengusulkan seluruh tenaga honorer R4 ke BKN agar ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi sementara agar status para honorer tetap diakui dan tidak kehilangan kesempatan untuk diusulkan secara resmi ke BKN.

“Kita apresiasi semangat pengabdian mereka. Meski dengan keterbatasan, semangat seperti ini yang justru menunjukkan dedikasi tinggi kepada daerah,” tutur Bupati.

Keputusan ini dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh pihak pemerintah dan perwakilan honorer, termasuk Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, Anggota DPRD, Yudi Utama Arsyad, serta sejumlah perwakilan honorer seperti Nani Mulyani, Sahruni, S.Pd, Saidu Karim, Muchlis Asfian, dan Irma Sari serta perwakilan honorer lainnya yang hadir.

Hasil rapat menyebutkan bahwa seluruh honorer R4 diharuskan menandatangani surat pernyataan dalam waktu 3 x 24 jam dan menyerahkannya ke BKPSDM Bombana. Setelah itu, BKPSDM bersama anggota DPRD dan perwakilan honorer akan berangkat ke BKN untuk menyerahkan langsung berkas usulan tersebut.

Salah satu perwakilan honorer, Muchlis Asfian, menyampaikan rasa syukurnya atas langkah cepat Bupati dan DPRD.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pak Yudi yang sudah mendengar langsung keluh kesah kami. Ini kabar bahagia yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui pada pengusulan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, yang menjadi prioritas dari BKN adalah Honorer kategori R2 dan R3 sedangkan Kategori R4 yang berjumlah lebih dari 1.500 orang di Bombana tergantung kemampuan daerah masing-masing, namun Pemkab Bombana dengan keterbatasan yang ada memastikan tetap mengusulkan mereka Honorer kategori R4 yang memenuhi syarat agar menjadi PPPK Paruh waktu.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut hangat kunjungan tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bombana.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah sebelumnya dilakukan verifikasi atas jawaban seluruh badan publik di Sultra. Kabupaten Bombana sendiri berhasil masuk empat besar kategori PPID Utama kabupaten/kota dengan nilai tertinggi, dan visitasi kali ini menjadi penentu akhir hasil penilaian tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komisi Informasi Sultra atas perhatian dan pembinaan yang terus diberikan kepada Bombana dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi. Ia menegaskan bahwa prestasi yang telah diraih oleh PPID Bombana merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Bupati Burhanuddin. Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024 lalu PPID Utama Kabupaten Bombana meraih predikat Informatif sekaligus menduduki peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keberhasilan tersebut, menurut Bupati, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi publik. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif mempublikasikan kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing. “Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberi informasi yang benar agar tidak ada ruang bagi disinformasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut bahwa kegiatan Visitasi Monev bukan sekadar proses penilaian, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah. “Kegiatan ini penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar dan memperbaiki diri agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di Bumi Anoa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan bentuk dukungan nyata pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik. “Kehadiran Bupati menunjukkan komitmen kuat pemerintah Bombana dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, menambahkan bahwa hasil sementara Visitasi Monev menunjukkan PPID Utama Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan posisi sebagai peringkat pertama dengan predikat informatif di tahun ini. “Kami melihat kesiapan dan konsistensi Bombana sangat baik, ini menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Dengan semangat keterbukaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi, Kabupaten Bombana meneguhkan diri untuk terus menjaga kepercayaan publik dan menjadi daerah teladan dalam pelayanan informasi di Sulawesi Tenggara.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam visitasi Komisi Informasi Sultra di PPID Utama, Bombana optimis bisa mempertahankan predikat “Informatif” tahun ini.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfos) Bombana, Senin (3/11/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri, serta jajaran KI Sultra. Bombana menjadi salah satu dari empat besar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dengan nilai tertinggi dalam kategori PPID Utama. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah verifikasi jawaban dari seluruh badan publik di wilayah tersebut.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang hadir langsung dalam kegiatan itu, menyambut hangat rombongan KI Sultra. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Komisi Informasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerahnya.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Komisi Informasi Provinsi yang telah berkenan hadir dan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati menegaskan, predikat “informatif” yang diraih Kabupaten Bombana pada 2024 lalu bukan hanya sekadar prestasi, tetapi bukti nyata komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, bukan hanya demi memenuhi standar penilaian, tetapi yang lebih penting untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi tentang kegiatan pemerintah daerah,” tegasnya.

Burhanuddin juga menyebut bahwa keterbukaan informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bombana untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing.

“Saya sudah perintahkan seluruh OPD agar mengaktifkan akun media sosial dan mempublikasikan setiap kegiatan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Ini juga penting untuk mencegah terjadinya disinformasi di masyarakat,” katanya.

Menurut Burhanuddin, kegiatan visitasi Monev dari KI Sultra menjadi momen penting bagi Bombana untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ia berharap agar kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam melayani publik dengan informasi yang terbuka dan transparan.

“Visitasi Monev ini kami pandang sebagai ajang yang sangat penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar, memperbaiki, dan tumbuh lebih baik agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di bumi Anoa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sultra, Hasmansyah Umar, mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran pimpinan daerah menjadi simbol dukungan nyata terhadap upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah.

“Kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan Visitasi ini mencerminkan dukungan nyata dan komitmen kuat dari pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik,” kata Hasmansyah.

Di sisi lain, Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, mengungkapkan bahwa dari hasil awal Visitasi Monev, PPID Utama Kabupaten Bombana berpeluang besar mempertahankan predikat sebagai daerah dengan peringkat pertama kategori informatif di Sulawesi Tenggara.

“Dari hasil awal dan pelaksanaan visitasi ini, Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan peringkat pertama predikat informatif,” ungkap Ulil.

Pemerintah Kabupaten Bombana sebelumnya berhasil meraih predikat informatif pada 2024 dan menempati peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan transparansi informasi sebagai budaya birokrasi yang berkelanjutan, sekaligus pondasi untuk membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

Bombana, sultranet.com – Suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-2 Kerukunan Keluarga Buton Bombana (KKB-B) yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Minggu (2/11/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah tokoh penting daerah.

Hadir pula Sultan Buton ke-41, PYM Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU, Raja Moronene-Pauno Rumbia ke-VII Apua Mokole Alfian Pimpie, Ketua KKB-B Ramsi Rafiu, Forkopimda Kabupaten Bombana, Pj. Sekda Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., jajaran asisten Setda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin mengapresiasi keberadaan KKB-B yang dinilainya memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi dan menjaga harmoni antarwarga di Bombana. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan merupakan modal utama untuk memajukan daerah.

“Persatuan dan kebersamaan adalah kunci kemajuan. Kita bisa berbeda asal dan budaya, tetapi di Bombana kita hidup dalam satu rumah besar yang damai dan penuh kekeluargaan,” ujar Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian budaya dan tradisi lokal. Menurutnya, keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Bombana adalah kekayaan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Pemerintah akan terus memberi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan seni serta budaya daerah. Ini bagian dari menjaga jati diri kita bersama,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti KKB-B sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat persatuan sosial. Ia berharap organisasi tersebut terus aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersatu, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun Bombana yang maju dan harmonis,” katanya menutup sambutannya.

Peringatan HUT ke-2 KKB-B kali ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kekeluargaan. Berbagai kegiatan sosial dan budaya turut memeriahkan acara, menjadi simbol nyata dari semangat persaudaraan yang dijaga lintas generasi dan latar belakang.

Dengan semangat “Satu Keluarga dalam Perbedaan”, KKB-B diharapkan terus menjadi wadah pemersatu dan penguat identitas masyarakat Buton di tanah Wonua Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan sebagai dasar membangun daerah yang maju dan harmonis. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kerukunan Keluarga Buton Bombana (KKB-B) yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Minggu (2/11/2025).

Dalam acara yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan itu, Bupati hadir bersama Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Turut hadir pula Sultan Buton ke-41 PYM Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU, Raja Moronene-Pauno Rumbia ke-VII Apua Mokole Alfian Pimpie, Ketua KKB-B Ramsi Rafiu, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para Asisten Setda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa kebangkitan suatu daerah tidak hanya bergantung pada program pembangunan, tetapi juga pada semangat kebersamaan antarwarga. Ia menilai, keberagaman suku dan budaya yang ada di Bombana merupakan kekayaan yang harus dijaga dengan persatuan.

“Semangat persaudaraan dan kebersamaan adalah fondasi utama dalam membangun daerah. Daerah akan maju jika seluruh elemen masyarakat saling mendukung dan menjaga persatuan,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Ia menilai bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi menjadi kekuatan moral dan sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan seni serta budaya daerah. Kita harus menjadikan nilai-nilai budaya sebagai jati diri dan kebanggaan bersama,” tutur Burhanuddin.

Ia pun mengapresiasi keberadaan Kerukunan Keluarga Buton Bombana yang dinilainya telah menjadi wadah pemersatu masyarakat lintas suku dan profesi. Menurutnya, organisasi ini memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Saya mengapresiasi Kerukunan Keluarga Buton Bombana yang selama ini menjadi ruang silaturahmi, tempat berbagi gagasan, dan sarana memperkuat persatuan. Saya berharap KKB-B dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam membangun Bombana yang maju dan harmonis,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarwarga meski berasal dari latar belakang berbeda. Ia menekankan bahwa Bombana adalah rumah bersama bagi semua suku, agama, dan golongan yang hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan persaudaraan.

“Kita semua hidup di satu rumah besar, yaitu Wonua Bombana. Boleh jadi kita berasal dari berbagai suku, tetapi di Bombana kita adalah satu keluarga besar yang hidup berdampingan dalam damai dan harmoni,” kata Burhanuddin dengan penuh makna.

Momentum peringatan HUT ke-2 KKB-B, lanjutnya, menjadi pengingat akan pentingnya merawat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Ia mengajak seluruh warga Buton yang ada di Bombana untuk terus berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan daerah.

“Kebersamaan yang kuat akan membawa Bombana menjadi daerah yang berdaya saing dan sejahtera. Mari kita jaga semangat ini agar terus hidup di tengah masyarakat,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kerukunan Keluarga Buton Bombana seraya berharap agar organisasi ini terus berkembang dan berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-2 kepada Kerukunan Keluarga Buton Bombana. Semoga terus menjadi wadah silaturahmi dan kebersamaan dalam membangun Bombana yang lebih baik,” pungkasnya.

Perayaan HUT KKB-B tahun ini berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya dan pertunjukan seni yang mencerminkan kekayaan tradisi Buton. Acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama seluruh tamu undangan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi menutup Turnamen Sepak Bola Massanra Buana Cup I yang digelar di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, Sabtu (1/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta disaksikan ratusan masyarakat yang memadati lapangan sejak sore hari.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan turnamen. Ia menilai, kegiatan olahraga seperti ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan membangun karakter positif bagi generasi muda Bombana.

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia dan para penggagas kegiatan ini. Kami bangga melihat semangat anak-anak muda dan masyarakat yang turut berperan aktif,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan penonton yang hadir.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengumumkan rencana pelaksanaan Bupati Cup II yang akan digelar dalam tiga zona, yakni Pulau Kabaena, Poleang, dan Rumbia. Dari masing-masing zona akan diambil empat tim terbaik untuk berlaga di Stadion Rumbia sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bombana ke-22 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang.

Menurutnya, turnamen semacam ini menjadi wadah penting bagi pembinaan bakat sepak bola di daerah. Selain memperkuat silaturahmi antarwilayah, kegiatan olahraga juga mampu menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat dan memperkuat rasa bangga terhadap daerah.

“Turnamen seperti ini harus menjadi agenda berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan olahraga karena ini juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Selain sepak bola, Burhanuddin juga mengumumkan sejumlah agenda olahraga dan hiburan masyarakat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Di antaranya road race, adventure trail (dirt bike), dan festival mancing yang akan menjadi bagian dari kalender kegiatan daerah. Ia berharap berbagai agenda tersebut menjadi ajang hiburan rakyat sekaligus sarana pembinaan prestasi di bidang olahraga.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan kabar gembira bahwa Kabupaten Bombana akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara tahun 2026. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan ajang besar tersebut dengan menjaga semangat sportivitas dan gotong royong.

“Kita patut bersyukur karena Bombana dipercaya menjadi tuan rumah Porprov 2026. Mari kita sambut dengan penuh persiapan, kekompakan, dan semangat menjadi tuan rumah yang baik,” tegasnya.

Penutupan Turnamen Massanra Buana Cup I berlangsung meriah. Masyarakat dari berbagai desa sekitar turut hadir menyaksikan laga final sekaligus penyerahan piala dan hadiah kepada para juara. Suasana penuh semangat terasa hingga akhir acara ketika Bupati Bombana menyerahkan langsung piala bergilir kepada para pemenang.

Bukari FC keluar sebagai juara pertama setelah menumbangkan Aufar FC di partai final yang berlangsung ketat. Sementara posisi ketiga diraih Asasta FC dan keempat ditempati Persiter FC. Adapun Rezky dari Bukari FC dinobatkan sebagai top scorer, sedangkan Reza dari Aufar FC terpilih sebagai best player.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kebangkitan olahraga di Bombana, sekaligus bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap potensi generasi muda. Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa olahraga masih menjadi perekat sosial yang kuat dan sumber kebanggaan bersama.

Penutupan Turnamen Massanra Buana Cup I turut dihadiri oleh Asisten Setda, sejumlah Kepala OPD, Camat Poleang Timur beserta jajaran, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan, mencerminkan semangat persaudaraan di tengah masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Bombana. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, berhasil mencatatkan nilai tertinggi di Sulawesi Tenggara dalam penilaian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025 yang dilakukan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.114482 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Bombana memperoleh nilai 68,8 dengan kategori Baik, unggul diantara 17 Inspektorat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara,

Penilaian ini menjadi bagian penting dari upaya Kemendagri dalam memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan profesionalisme. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas capaian kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal di daerah sepanjang tahun 2025.

Dalam keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan bahwa hasil penilaian didasarkan pada sejumlah indikator utama, antara lain opini laporan keuangan oleh BPK, nilai kapabilitas APIP dan SPIP  oleh BPKP, Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Kementerian/Lembaga, dan tindaklanjut hasil pemeriksaaan APIP serta indeks efektivitas pengendalian korupsi, hingga nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

Bagi Ridwan, capaian ini bukan sekadar angka. Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Inspektorat Bombana yang selalu berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

“Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari bimbingan dan kepemimpinan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kami di Inspektorat hanya menjalankan amanah dengan sebaik mungkin,” ujarnya dengan penuh rasa syukur. Jumat (31/10/2025)

Ridwan juga menambahkan bahwa sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengawasan di Kabupaten Bombana. Menurutnya, komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas telah menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal.

“Kami terus berbenah, baik dari sisi kapabilitas aparatur maupun efektivitas sistem kerja. Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses pengawasan, dan itu menjadi semangat kami,” kata Ridwan.

Dalam dokumen keputusan tersebut, Bombana menempati posisi teratas dengan kategori Baik, diikuti Kabupaten Buton (65,8), Muna (64,4), Kota Kendari (62,8) dan Kota Bau-Bau 62,6. Sementara beberapa daerah lainnya, masih berada pada kategori Cukup.

Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan hasil penilaian ini, Inspektorat Bombana tidak hanya diakui secara regional, tetapi juga menjadi salah satu contoh keberhasilan APIP daerah dalam skala nasional.

Penilaian kinerja Inspektur Daerah dilakukan dua kali setahun melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT)

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan daerah. Kami ingin Bombana menjadi daerah yang tidak hanya patuh secara administrasi, tetapi juga kuat dalam integritas,” tutup Ridwan. (IS)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kunjungan silaturahmi di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut diisi dengan dialog bersama para petani serta peninjauan pekerjaan perbaikan jalan desa, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas berbagai isu pembangunan, terutama di sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi yang mencerminkan kebutuhan mendasar petani di lapangan.

Beberapa aspirasi yang mengemuka antara lain terkait kondisi jalan pertanian yang rusak, jarak tempuh yang cukup jauh untuk memperoleh bahan bakar solar, kualitas bibit gabah yang belum optimal, hingga harga gabah yang dinilai masih belum stabil.

Menanggapi berbagai keluhan itu, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari komitmennya untuk mendengarkan langsung persoalan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah. Ia menuturkan, pembangunan Bombana akan terus berfokus pada sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

“Salah satu tujuan saya ke sini karena saya memiliki visi dan misi yang jelas. Visi saya adalah bagaimana Bombana berbasis daya saing agrominapolitan, yakni Bombana yang berdaya saing di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Burhanuddin di hadapan warga.

Ia menambahkan bahwa konsep pembangunan yang berorientasi pada potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. “Bagaimanapun konsep pembangunan sekarang, sektor yang harus dikembangkan dan bisa menjadi tulang punggung suatu daerah adalah pertanian dan perikanan. Mari kita bersama-sama mengembangkan sektor pertanian, khususnya di Poleang Timur yang memiliki sekitar 2.193 hektar sawah,” lanjutnya.

Burhanuddin optimistis jika seluruh lahan sawah tersebut berproduksi maksimal, potensi hasil panen gabah di Poleang Timur dapat mencapai sekitar 24 ribu ton dalam dua kali masa tanam. Angka tersebut, menurutnya, dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang kesejahteraan masyarakat di wilayah Bombana bagian selatan.

Setelah berdialog, Bupati bersama rombongan meninjau secara langsung pekerjaan perbaikan jalan desa yang tengah dikerjakan. Ia menilai akses jalan menjadi faktor penting dalam menunjang produktivitas pertanian karena mempermudah distribusi hasil panen dan mobilitas warga desa.

“Saya berharap pekerjaan ini bisa diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian,” kata Burhanuddin.

Selain meninjau infrastruktur, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun Bombana yang lebih maju. Burhanuddin mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, membangun sinergi, serta mendukung berbagai program prioritas daerah di sektor pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat Poleang Timur. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan desa berjalan selaras dengan visi daerah.

Dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya menjembatani aspirasi masyarakat agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di tingkat desa. Kunjungan silaturahmi ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya.

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, menegaskan agar petani tidak terus menjadi korban dalam kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog. Ia mengusulkan agar gedung baru DPRD Bombana yang belum difungsikan digunakan sementara sebagai gudang Bulog untuk menampung gabah petani.

Sebagaimana diketahui, polemik harga gabah dan potongan timbangan yang memberatkan petani kembali mengemuka di Kabupaten Bombana. Sejumlah petani di Poleang dan Rumbia mengeluhkan adanya pemotongan hingga 5 kilogram per karung gabah dan pembelian dibawah Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 oleh mitra Bulog.

Keluhan para Petani Bombana ini kemudian dibawa ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Bombana, Senin (27/10/2025).

Kepada awak media, Yudi Utama Arsyad, anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana, menyampaikan sikap tegas terhadap lemahnya keberpihakan Bulog terhadap petani. Ia mengingatkan bahwa Bulog seharusnya hadir untuk melindungi, bukan merugikan petani.

“Petani sudah bekerja keras di sawah, jangan lagi dijadikan korban kebijakan. Kalau Bulog alasan tidak punya gudang yang layak, saya sarankan kepada Pemerintah agar pakai saja gedung baru DPRD yang belum difungsikan. Itu bisa jadi solusi konkret untuk masyarakat,” kata Yudi dengan nada keras.

Yudi menilai, alasan teknis seperti kekurangan gudang tidak boleh menjadi dalih bagi mitra Bulog untuk menekan harga atau memotong timbangan gabah petani. Ia menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani harus nyata, bukan hanya retorika.

“Keberpihakan itu harus jelas, jangan hanya bunyi. Jangan mengaku membela petani tapi di lapangan malah merugikan mereka,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sikap pasif Kepala Bulog Bombana dalam rapat RDPU yang dinilainya tidak menunjukkan keberanian untuk berpihak pada petani. Yudi bahkan menantang Kepala Bulog agar berani bersikap tegas.

“Kita harus balik menantang Kabulog. Kalau mitra Anda menurunkan harga dan Pemda sudah menyediakan gudang, apakah Anda siap mundur?. Kabulog itu kelihatan takut bersikap. Harusnya berani seperti Bupati Bombana,” tegasnya.

Yudi memuji langkah cepat Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang segera menerbitkan Surat Edaran tentang Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, tindakan bupati tersebut mencerminkan keberpihakan penuh kepada petani.

“Contoh dong Bupati Bombana, begitu ada gejolak sosial langsung bertindak cepat. Itu baru namanya keberpihakan full power,” tambah Yudi.

Pantauan awak media ini, RDPU yang berlangsung selama enam jam itu menghasilkan sejumlah kesimpulan penting. Dinas Pertanian diminta menyampaikan data valid tentang luasan sawah dan hasil panen kepada Bulog agar proses pengadaan berjalan tepat sasaran.

Bulog juga diminta menambah kapasitas gudang dan membentuk tim verifikasi kualitas gabah agar pemotongan timbangan dilakukan secara objektif dan transparan.

Selain itu, Dinas Pertanian melalui penyuluh lapangan (PPL) akan dibekali alat pengukur kadar air gabah untuk mencegah pemotongan sepihak. Bulog diminta menyerap hasil panen petani hingga Desember 2025 dan menjatuhkan sanksi tegas kepada mitra yang membeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dalam rapat juga direkomendasikan agar potongan timbangan yakni maksimal 3 kilogram di musim kemarau dan 5 kilogram di musim hujan.

DPRD Bombana menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan hasil rapat tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata di lapangan, dewan siap memberikan rekomendasi resmi ke Bulog Provinsi untuk mengganti Kepala Bulog Bombana.

“Kita ini sudah terlalu sering dengar janji. Kalau hasil rapat tidak dijalankan, ya harus ada tindakan. DPRD siap rekomendasikan pergantian,” tegas Yudi.

Ia menegaskan, langkah-langkah tegas seperti itu perlu dilakukan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Negara tidak boleh bicara untung rugi dengan petani. Petani itu tulang punggung pangan kita,” pungkasnya.

Pewarta: Aldi. L

MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna menyoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang belum membayar gaji 354 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lulusan tahun 2024. Padahal, Surat Keputusan (SK) kelulusan mereka telah diserahkan oleh Bupati Muna, Drs. Bachrun, pada Agustus 2025.

Anggota Komisi I DPRD Muna, Rasmin, dalam rapat pembahasan anggaran KUAPPAS tahun 2025, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penundaan pembayaran gaji P3K. Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan, kapan hak-hak para P3K ini akan dipenuhi oleh Pemkab Muna.

“Kami merasa aneh dengan situasi ini. Mereka lulus pada tahun 2024, SK sudah diberikan pada Agustus 2025, tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan gaji mereka akan dibayarkan,” ujar Rasmin dengan nada kecewa. Selasa (28/10)

“Kami mendesak agar pemerintah segera memberikan kejelasan soal pembayaran gaji para P3K ini.” tegasnya

Penundaan pembayaran gaji ini menambah kekhawatiran di kalangan para P3K yang sudah menantikan hak mereka setelah dinyatakan lulus dan diterima bekerja di Pemkab Muna. Beberapa di antaranya mengaku sangat bergantung pada penghasilan pertama mereka dari pekerjaan tersebut.

Anggota DPRD Muna, Rasmin, berharap Pemkab Muna segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak menambah beban psikologis bagi para P3K yang telah menantikan pekerjaan dan penghasilan mereka. Ia juga berharap agar sistem penggajian dan administrasi kepegawaian di Pemkab Muna lebih efisien di masa mendatang.

“Para P3K ini sudah menunggu lama, dan kami berharap mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk menerima gaji pertama mereka. Ini adalah hak mereka sebagai pegawai yang sudah diterima bekerja,” tutup Rasmin.

Tanggapan Pemkab Muna

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKAD) Muna, Harun, mengonfirmasi bahwa pembayaran gaji ratusan P3K tersebut akan dilakukan pada APBD Perubahan 2025. Harun menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penempatan P3K yang baru lulus tersebut.

“Kami sedang menunggu laporan dari masing-masing OPD terkait penempatan P3K. Setelah itu, kami akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar untuk pembayaran gaji mereka,” terang Harun. “Begitu Perbup selesai, barulah gaji mereka bisa dibayarkan.” jelasnya

Menurutnya, proses administrasi yang masih berlangsung menjadi salah satu alasan mengapa gaji para P3K belum bisa dibayarkan segera. Meskipun demikian, Harun berjanji bahwa pembayaran gaji tersebut menjadi prioritas dan akan segera diselesaikan.

Dengan adanya perhatian dari DPRD dan masyarakat, diharapkan Pemkab Muna segera menyelesaikan masalah ini dengan transparansi dan kepastian yang jelas bagi semua pihak.

Penulis: Borju