Pemkab Wakatobi Serahkan Bantuan Kemanusiaan

Wakatobi, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan kepada korban banjir Konawe utara. Penyerahan itu berlangsung secara seremoni di depan kantor bupati, Selasa (25/06/2019).

Mewakili BPBD provinsi, BPBD Wakatobi menerima langsung bantuan tersebut melalui tangan Arhawi dan sejumlah stekholder lainnya.

Kepala Badan Penanggulangam Bencana Daerah (BPBD) Wakatobi Muhammad Yusuf melaporkan, bantuan yang didapatkan dari masyarakat, Instansi pemerintah, serta pengusaha bervariasi mulai dari mie instan, beras, biskuit, serta makanan bayi.

“Jika bantuan saya terima secara maksimal, posko donasi tidak tidak akan bisa menampung semua barang,”lapornya.

Sebab dari arahan BPBD provinsi, kami diarahakan agar tidak lagi menerima bantuan pakaian. bantuan berupa pakaian hanya diberikan pasca darurat.

Dalam kesempatan yang sama bupati Wakatobi Arhawi menyampikan, agar masyarakat selalu berikhtiar dengan berbuat kebaikan agar daerah Wakatobi terhindar dari segala bencana.

“Kami berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi memberikan bantuan kepada korban bencana di Konawe utara

Rencananya, bantuan yang dikumpulkan selama 10 hari sejak 15 juni 2019 itu, akan didistribusikan ke BPBD provinsi pada hari kamis 27 juni mendatang melalui jalur laut.

“Saya sudah sampaikan kepada PT. Aksar dan Agil agar pendisdribusian bantuan ini tidak dipungut apa apa.” kata Arhawi.

Kepala Desa Mulaeno Bantah Pernyataan BKD Bombana tentang Sosialisasi Penyesuaian NJOP PBB

Rumbia, SultraNET. | Pernyataan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Darwin, SE sebagaimana dilansir Portal Resmi Kabupaten Bombana, Senin (24/6/2019) bahwa pemerintah kabupaten bombana telah melakukan sosialisasi kepada Para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bombana tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bombana pada tanggal 6 Maret 2019 lalu dibantah H. Helmi, Kepala Desa Mulaeno, Kec. Poleang Tengah, Kabupaten Bombana.

Menurutnya Sosialisasi Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana tidak melibatkan Pemerintah Desa dalam proses sosialisasinya.

“Setau saya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang penyesuaian NJOP PBB itu dan undangan untuk itupun sampai saat ini tidak ada ke kami selaku pemerintah Desa,” Tutur H. Helmi

Bahkan diakui H. Helmi ia dan beberapa Kepala Desa hendak menhadap Bupati Bombana untuk mempertanyakan kenaikan NJOP PBB tersebut karena dinilai tinggi dan memberatkan Masyarakat.

“Justru kami mau mempertanyakan itu ke Pak Bupati, kenaikan ini memberatkan masyarakat,” Bebernya

Seharusnya penyesuaian nilai NJOP PBB tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat agar tidak terjadi keresahan dikalangan masyarakat.

“Baiknya memang disosialisasikan dulu agar masyarakat tidak kaget, apalagi kenaikannya signipikan.” Keluhnya

Senada dengan H. Helmi, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si Anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Partia Bulan Bintang menyesalkan kurangnya sosialisasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membuat dan menerapkan Keputusan Bupati Bombana.

“Apalagi terkait penyesuaian NJOP PBB ini, berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga seharusnya sebelum dibuat dan setelahnya harus dilakukan sosialisasi agar tidak meresahkan,” Singkatnya. (SN1)

DPRD Bombana Sikapi Serius Kenaikan NJOP PBB Tanpa Sosialisasi

Kasipute, SultraNET. | Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikeluhkan banyak pihak di Kabupaten Bombana karena dinilai terlapau tinggi dan tidak melalui sosialisasi kepada masyarakat di tanggapi serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.

Ditemui diruang kerjanya, Amiadin, SH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana menyayangkan penerapan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014, Tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana yang dinilai tergesa gesa.

” Seharusnya perangkat Bupati itu melakukan koordinasi dengan DPRD, sehingga sebagai perwakilan masyarakat dapat memberikan masukan bahkan bersama sama bisa mensosialisasikan itu,” Bebernya

Diakui Anggota DPRD selama empat periode tersebut, Sejauh ini tidak ada koordinasi pihak Pemkab ke DPRD Kabupaten Bombana terkait penerapan Peraturan Bupati Tersebut.

“Adapun jika sudah dilakukan koordinasi terhadap pimpinan atau anggota lain karena bicara kelembagaan harusnya kita dipanggil semua,” Tuturnya.

Untuk itu tambah Ketua Partai PPP Kabupaten Bombana itu, menyikapi banyaknya keluhan dan aduan yang diterimanya dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap Instansi terkait untuk didengarkan keterangannya tentang penyesuaian NJOP tersebut.

“Atas dasar keluhan dari masyarakat, dalam waktu dekat kita akan lakukan pemanggilan terhadap Instansi terkait untuk di RDP,” Singkatnya.

Ditemui terpisah salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bombana, Muh. Yunus, SE menyesalkan kenaikan NJOP PBB yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Bombana yang dinilainya tanpa sosialisasi terlebih dahulu dimasyarakat.

“Seharusnya Pemda memberikan ruang kepada akademisi atau pihak ketiga agar jelas peruntukkannya, karena ini terkait pungutan kepada masyarakat,” Imbuhnya

Untuk itu ia mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten dapat menunda atau membatalkan kenaikan PBB tersebut karena masyarakat dinilai belum siap terhadap kenaikan tersebut.

“Masyarakat kita belum siap karena ini tidak ada sosialisasi sehingga yang masyarakat hanya mempersiapkan untuk biaya PBB itu masih mengacu pada biaya tahun sebelumnya.” Pungkasnya. (SN1)

Insiden Pelemparan Mobil Wartawan di Luwu, JOIN : Tak Ada Kamus Damai Bagi Kekerasan Terhadap Jurnalis

Luwu, SultraNET. | Insiden pelemparan kendaraan milik salah-satu wartawan di Luwu Raya, Haerul Tungga, disesalkan Kepala Desa (Kades) Pompengan Tengah, Kabupaten Luwu.

Dirinya menilai, insiden seperti itu seharusnya tidak dilakukan karena dapat menciderai demokrasi, khususnya kebebasan pers, Minggu (23/6)

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Pompengan Tengah, sangat menyesalkan adanya pelemparan terhadap kendaraan milik wartawan, saudara Haerul Tungga, mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi dan menimpa rekan-rekan wartawan lainnya,” harap Rustan.

Selaku kades, Ia mengaku tidak sependapat dengan adanya tindakan-tindakan yang menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistiknya.

“Selama ini, Pemerintah Desa Pompengan Tengah selalu berupaya bermitra dengan teman-teman wartawan. Saya paham, bahwa profesi wartawan sangat mulia. Untuk itu, kami turut menyayangkan adanya insiden tersebut,” tandas Rustan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulsel, Rifai Manangkasi berharap Kades Pompengan jangan hanya mengumbar keprihatinan yang tidak dibutuhkan.

“Pada proses hukum selanjutnya, sebaiknya Kades tersebut berperan aktif mendorong adik angkatnya yang diduga salah satu pelaku menyerahkan diri dan bertanggungjawab,” ujar mantan Dewan Kehormatan PWI Sulsel.

Diakui Rifai, telah berkomunikasi dengan korban Haerul Tungga dan sepakat tak akan memberi maaf kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis,” jelas Rifai.

Dihadapan sejumlah jurnalis, mantan Wakil Rektor salah satu PTS di Makassar berharap agar kasus ini sampai ke meja hijau.

“Tak boleh kelerasan verbal hanya ditebus dengan permintaan maaf apalagi hanya memgumbar simpati dengan pernyataan keprihatinan.” tegas Rifai lagi. (JNN)

34 Desa Gelar Pilkades Serentak Buton Selatan, 18 Incumbent Tetap Bertahan

Batauga, SultraNET. | Pemilihan Kepala Desa serentak Tahap II di Kabupaten Buton Selatan untuk masa bhakti 2019-2026 sukses digelar kemarin, Senin, (24/6/2019).

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Buton Selatan, La Abani kepada Awak media ini menuturkan, dari hasil pemilihan tersebut, 18 Kepala Desa Petahana atau Incumbent kembali terpilih sedangkan 9 orang petahana yang turtut bertarung di Desa Masing-masing tidak terpilih kembali.

“Ada 18 Calon Kepala Desa Petahana yang masih dipercaya untuk memimpin masyarakat dan 9 Calon Petahana lainnya tidak terpilih lagi”, Beber La Abani

Untuk itu sebagai Ketua APDESI Kabupaten Buton Selatan sekaligus sebagai Kepala Desa Watinanda ia menghaturkan ucapan Selamat kepada seluruh Calon Kepala Desa yang terpilih termasuk para Petahana yang masih terpilih kembali dan kepada juga kepada Calon petahana yang tidak lolos diucapkan terimakasih atas pengabdianya selama menjabat selaku Kepala Desa.

“Selamat kepada rekan-rekan yang terpilih sebagai Kepala Desa dan kepada Incumbent yang tidak terpilih kembali, kami mengucapkan terimakasih atas segala pengabdian dan kebersamaanya dalam menjalankan Pemerintahan Desa didaerah masing masing” ungkapnya

Berdasarkan data Apdesi, adapun para kades petahana yang terpilih kembali antara lain, Anwar Yasin Calon Kades Kapoa Barat, Nafaruddin dari Desa Uwemaasi, H. Ld. Aliyunus dari Desa Banabungi Kecamatan Kadatua.

Kemudian Muslihi Calon Petahana Desa Lawela, La Nabi dari Desa Poogalampa Kecamatan Batauga, Laode Abdul Halim Calon Kepala Desa Wawoangi, La Aly Calon Kepala Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa.

La Jaali Calon Kepala Desa lapandewa Kaindea, La Rubi, SE Calon Kepala Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa, Arifudin Calon Kepala Desa Katampe, Ubardin Calon Kepala Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat.

Maksudi Calon Kepala Desa Nggulanggula, La Bimba Calon Kepala Desa Kaimbulawa, Rahim Calon Kepala Desa Karae, La Ahmad Calon Kepala Desa tongali, La Kone Calon Kepala Desa Wakinamboro, Jahirudin calon Kepala Desa Batuawu Kecamatan Siompu dan La Ode Basirun calon kepala Desa Wambongi Kecamatan Batuatas.

Sementara Calon Kepala Desa yang tidak lolos kembali sebanyak 9 Orang yakni La Rahi Jahuli Calon Kepala Desa Petahana Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa.

Syafiuddin Calon Kepala Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa, La Hamirun Calon Kepala Desa Bola Kecamatan Batauga, Syarifuddin Calon Kepala Desa Mawambunga, La Aube Calon Kepala Desa waonu, Usman Calon kepala Desa kapoa Kecamatan Kadatua.

La syukur calon Kepala Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat, Drs. La madio calon kepala Desa batuatas barat Kecamatan Batuatas dan Amirul calon Kepala Desa Biwinapada Kecamatan Siompu.

(Laporan Abady Makmur)

Konsolidasi Perkaderan, SEMMI Sultra Persiapkan Pelantikan Cabang Konawe dan Kendari

Unaaha, SultraNET | Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara, Organisasi Perkaderan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) kembali melakukan konsolidasi perkaderan dalam upaya menciptakan calon-calon pemimpin masa depan di Sulawesi Tenggara dengan mempersiapkan pembentukan cabang-cabang SEMMI di wilayah koordinasinya.

Organisasi Mahasiswa yang didirikan Oleh Arudji Kartawianata Tanggal 2 April 1956 ini terus bergerak dalam memberikan warna baru pada pergerakan mahasiswa khususnya di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Sultra, Asbar saat ditemui awak media ini di salah satu Cafe di Konawe (21/6/2019) mengungkapkan kesiapan terkait pembentukan dan pelantikan pengurus Cabang Kendari dan Konawe.

“ Pembentukan SEMMI Cabang Kendari dan Konawe merupakan salah satu Agenda Kerja PW SEMMI Sultra yang sudah sejak lama diagendakan dan untuk Cabang Kendari tinggal pertemuan sekali lagi Inshaa Allah rampung, sedangkan Konawe laporan dari sekum rampung Malam ini,” Tutur Asbar.

Setelah struktur kepengurusan dirampungkan lanjut Asbar, kedua cabang tersebut tinggal menunggu Surat Keputusan dari PB SEMMI kemudian dilakukan pelantikan agar organisasi dapat berjalan dan berkontribusi untuk bangsa dan daerah.

“Kita di Wilayah berharap dengan kehadiran SEMMI baik Kendari dan Konawe dapat menghadirkan warna dalam pergerakan mahasiswa di Sultra.” Ujarnya

Untuk Cabang Konawe lanjut Asbar, Sembari menunggu perampungan kepengurusan dan SK, Pengurus Wilayah SEMMI Sultra juga sedang membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe agar kedepan SEMMI dapat bersinergi dalam membangun Bumi Konawe.

“Kita di Pengurus Wilayah sedang mencoba membuka komunikasi kepada Pemerintahan Kabupaten Konawe, mudah-mudahan kehadiran SEMMI dapat berkontribusi Nyata dalam pembangunan generasi muda di Konawe begitupun juga dengan Cabang Kendari,” Pungkasnya

Kontributor : P. Saddam

Aksi Peduli KEPPMMI Untuk Korban Banjir Konut

Bau-Bau, SultraNET. | Hampir sebulan lamanya, Kabupaten Konawe Ytara terendam banjir bandang akibat diguyur hujan. Akibat dari bencana alam tersebut, banyak masyarakat sulawesi tenggara (sultra) serta paguyuban dari beberapa wilayah di sulawesi tenggara turut andil dalam meringankan beban korban banjir tersebut.

Seperti yang dilakukan kesatuan pelajar pemuda mahasiswa muna Indonesia (KEPPMMI), yang turun ke jalan melakukan penggalangan dana untuk masyarakat konawe, minggu (23/06/19).

Saat ditemui di sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Baubau, Muh. Dahlin yang merupakan koordinator lapangan dalam aksi galang dana menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti kepedulian terhadap korban banjir yang ada di konawe utara sulawesi tenggara (sultra).

“Kegiatan aksi galang dana ini dilakukan karena adanya bencana banjir yang melanda saudara-saudari kita yang di sulawesi tenggara, tepatnya di konawe utara sana,” ucapnya.

Kemudian, dahlin yang merupakan salah satu kader HmI cabang Baubau ini menambahkan, jika anggaran dalam aksi galang ini sudah dirasa cukup, maka kemungkinan besar akan dibagi dua dalam metode penyalurannya.

“Kalau dirasa sudah cukup, maka kemungkinan besar metode penyalurannya ada dua opsi, pertama kita salurkan bantuan dalam bentuk uang tunai, kedua kita salurkan dalam bentuk makanan dan pakaian,” Pungkasnya.

Diketahui, dari informasi yang dihimpun, hingga saat ini pemerintah daerah (pemda) konawe utara mencatat terdapat 370 unit rumah yang hanyut dan 1.962 unit yang terendam banjir. (MA)

Tak Butuh Lama, Polisi Berhasil Ringkus Perampok Nasabah Bank BPD Bombana

Kolaka, SultraNET. | Kepolisian Resort Bombana bekerja sama dengan jajaran Polres Kolaka berhasil meringkus M (35) salah satu terduga pelaku perampokan terhadap Andi Samsiar, Nasabah Bank BPD Sultra Cabang Kabupaten Bombana pada hari Rabu (19/6/2019) lalu.

M ditangkap dirumahnya di Desa Ulu Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Kamis (20/6/2019).

Hal itu disampaikan Bripka Riswandi, Paur Humas Polres Kolaka kepada awak media Jum’at (21/6/2019).

Penangkapan yang terjadi berkat kerjasama dan kordinasi antara Polres Bombana dan Polres Kolaka itu atas adanya laporan Andi Samsiar, Warga Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang melaporkan telah kehilangan uang sebesar 50 juta rupiah dihalaman Bank BPD Sultra Kabupaten Bombana.

“Penangkapan itu terjadi berkat kordinasi dan kerjasama Polres Bombana dan Polres Kolaka” Tuturnya

Setelah dilakukan penangkapan, terduga pelaku kemudian diserahkan ke Polres Bombana guna dilakukan penyelidikan selanjutnya.

“Kejadian perampokan tersebut terjadi diwilayah hukum Bombana, sehingga kami langsung serahkan,” Pungkasnya.

Sebagaimana diketahui pada hari rabu, (19/6/2019) telah terjadi perampokan di halaman kantor Bank BPD Sultra cabang Bombana sekitar pukul 11:00 wita.

Terduga pelaku yang diperkirakan sekitar lima orang tersebut dengan berbagai peran menggasak uang tunai sebesar 50 juta rupiah milik Andi Samsiar yang ditaruh didalam jok motor korban usai menarik dana di Bank itu.

Hingga kini polisi terus melakukan pengejaran terhadap terduga lain. (ED)

Polisi Gagalkan Transaksi Narkoba di Wakatobi

Wakatobi, SultraNET. | Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi menggagalkan transaksi Narkoba jenis sabu di Hotel Fidel, kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, jum’at (22/06/2019) Kemarin.

Penangkapan dilakukan atas laporan masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di hotel tersebut. Mendengar kabar itu, pihaknya melakukan pengintaian selama dua hari dan menangkap satu orang tersangka berinisial TH (28).

Di kantung celana tersangka, polisi berhasil mengamankan Narkoba jenis Sabu seberat 0,19 gram. Diduga, sabu tersebut akan dijual kepada seseorang inisial NN yang sudah ada di hotel itu.

Saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan dan langsung digiring ke polres Wakatobi untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Bukan hanya sebagai pengedar, Dari hasil tes urin, tersangka positif menggunakan barang haram tersebut,”Beber P.S Kaur Bin Ops Narkoba, Ipda Awaluddin di ruang kerjanya, Senin (24/06/2019).

Kata Awaluddin, untuk mengembangkan kasus ini. Sementara ini pihak Kepolisian sedang melakukan penyelidikan.

“Kami belum bisa memastikan bahwa ada tersangka lain sebab kasus ini masih dalam pengembangan,” tukasnya.

Pelaku di ancam Pasal 114 ayat 1 minimal hukaman 5 tahun maksimal 20 tahun, subsider pasal 112 ayat 1, minimal 4 tahun maksimal 12 tahun, lebih subsider pasal 127 ayat 1 huruf a 4 tahun, juo pasal 54, UU RI no 35 tahun 2009. (S)

PBB Naik Hingga 300 Persen, Masyarakat Bombana Menjerit

Rumbia, SultraNET. | Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bombana dikisaran 200 sampai 300 persen membuat sebagian masyarakat di daerah penghasil emas itu menjerit.

Idrus salah satu warga Rumbia kepada awak media Sultra NET. Mengeluhkan kenaikan NJOP pajak di daerah itu tidak sebanding dengan nilai setempat.

Selain itu kenaikan tersebut sangat mengejutkan karena tidak melalui sosialisasi sebelumnya.

“Ini kenaikannya tiba tiba sekali pak, kami terus terang kaget pas dibawakan tagihan karena tahun lalu NJOP nya 10.000,- sekarang langsung naik 27.000,-,” Keluhnya.

Hal lain yang dikeluhkan Idrus karena kenaikan pajak tersebut tidak dilakukan pengklasifikasian potensi tanah.

“Masa kenaikan pajak ini disamakan nilainya antara tanah kosong dengan tanah produktif,” Ucap Idrus

Untuk itu ia mengharapkan agar kenaikan tersebut dilakukan penundaan atau dilakukan peninjauan kembali karena sangat memberatkan masyarakat.

“Kalo bisa pak kenaikan ini ditinjau kembali, masa kenaikannya langsung berlipat lipat,” harapnya.

Senada diutarakan Rezky, menurutnya kenaikan PBB tersebut sangat memberatkan nya karena nilai setempat tetap sedangkan nilai NJOP naik.

“Masa nilai tanah samaji dari dari tahun tahun yang lalu, masa ini NJOP nya meroket,” keluhnya.

Hingga Berita ini dirilis pihak Pemkab belum terkonfirmasi (SN1)