Bombana, SultraNET. | Di nilai sisi Agama rentan dijadikan alat kampanye politik kebablasan, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bombana gelar rapat koordiansi (Rakor) bersama Polres Setempat pada Rabu (27/2/2019).Rakor tersebut dilakukan antara penegak hukum dan lembaga urusan ummat itu tiada lain merupakan upaya menjaga keutuhan NKRI dari Black Campanye yang kerap kali dimuat dalam bentuk informasi gelap “Hoax”.

Dikesempatan itu, Kapores Bombana, AKBP Andi Adnan.S mengajak Kepada Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama baik dilingkungan Birokrasi pmerintahan hingga kepengurus masjid untuk terus berupaya bersama kepolisian dan penegak hukum lainnya memberikan bimbingan keagaman yang toleran.

“Karena agama sangat rentan digunakan sebagai bahan dan alat kampanye politik, maka kami mengajak kepada Kemenag beserta seluruh jajarannya untuk bersinergitas dengan penegak hukum yang ada guna kita tekankan hingga pada imam-imam masjid, pendakwah dan jamaah kita agar cerdas dalam menyampaikan dan menerima ajaran dan ajakan apapun,” Jelas Andi Adnan dihadapan seluruh staf dan pegawai Kemenag.

Berita Hoax menurutnya sangat Bahaya dan tidak pandangn bulu bagi siapa saja yang disasarnya. sebab jangankan masyarakat bisa lanjut Andi Adnan justru personil kepolisian pun bisa dijebol oleh kekuatan virus berita yang bermuatan Negatif itu.

“kami saja ini dikepolisian masih ada juga yang bisa terpengaruh dengan berita-berita hoax, namun kami langsung tangani,” tambahnya.

Dengan mengangkat contoh kondisi ummat beragamaa di belahan dunia timur tengah dan isu perang agama yang terjadi di Poso beberapa tahun silam, Pihaknya mengajak kepada Kemenag untuk tidak lengah memberantas penyebaran virus dan penyakit propokatif dalam masyarakat khususnya pada masa menjelang pemilu.

Dikesempatan yang sama, Kepala Kantor Kemenag, Jumaing S.Ag mengungkapkan akan segera melayangkan himbauan dan peringatan kepada seluruh lapisan keagamaan terkait bahaya berita hoax dan bentuk Kampanye yang tidak boleh diterima.

“Kami akan segera layangkan himbauan kepada imam masjid untuk ikut sosialisasikan bahaya hoax dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu Agama terutama Kriminalisasi ulama yang kerap disebarkan secara terbuka,” ucap Jumaing.

Wakatobi, SultraNET. | Dihadiri para anggota DPRD dan Kepala OPD serta Pimpinan Instansi vertikal, tiga Orang Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tengggara (Sultra) kini resmi dilantik, Rabu (27/02/2019).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 97 tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Wakatobi. Tiga PAW anggota DPRD Sisa Masa jabatan 2014-2019 yang dilantik yaitu Kamania, menggantikan rival politiknya Muh. Ali, La Ode Sarimin menggantikan Sutomo Hadi, dan Safiu menggantikan Almarhum Madi Yusuf.

Sambutan Gubernur Sulawesi tenggara, Alimazi yang dibacakan Ilmiati Daud Mengatakan, Pergantian anggota Dalam sebuah organisasi adalah hal yang lumrah. begitu juga dengan pergantian anggota DPRD.

“Namun Pergantian tersebut harus sesuai mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dan harus bersinergi dengan sesama anggota serta mitra kerjanya,” Ucapnya.

Kepada Tiga PAW Alimazi Berharap agar mereka segera melakukan penyesuaikan diri untuk mengemban amanah rakyat

“Begitupun dengan tugas dan tanggung jawab agar segera dilaksakaan,” tambahnya.

Selain itu, sebagai pimpinan DPRD, Sudirman A. Hamid dalam penutupan kegiatan pelantikan, mengucapkan terima kasih kepada tiga anggota DPRD Wakatobi sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Muhamad Ali, Sutomo Hadi, Serta Almarhum Madi Yusuf yang telah memberikan kontribusi serta pemikirannya untuk membangun daerah ini,” ujarnya.

Kendari, SultraNET. | Lima Lembaga di Sultra bersatu menyelenggarakan Dialog Publik Kepemiluan bertajuk “Memperkuat Akuntabilitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dalam menghasilkan Pemilu 2019 berintegritas dan berkualitas”, yang jika tidak ada aral melintang Kapolda Sultra akan membuka langsung kegiatan dimaksud, 26 Februari 2019 di D’Blizt Hotel Kendari.

Kelima lembaga itu adalah SultraDemo Pemantau yang dipimpin oleh Arafat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sultra dibawah pimpinan Andri Darmawan, KIPP Sultra, Muhammad Nasir, WALHI Sultra, Saharuddin, dan JARI Sultra, Muhammad Fajar Hasan, kelimanya tergabung dalam Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra.

Dialog Publik Kepemiluan itu menurut Sekjend SultraDemo, Zainal Abidin akan dihadiri sekurang-kurangnya 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, Akademisi, penyelenggara pemilu, LSM/NGO, Kelompok Cipayung dan tokoh Masyarakat.

Sementara itu, Narasumber kegiatan adalah Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Nasir, Polda Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Pengamat Politik, Dr. Najib Husen yang juga Dosen Ilmu Politik UHO.

“Insya Alllah akan dibuka langsung Kapolda Sultra, kegiatan ini berlangsung sehari dari pagi hingga selesai,” katanya.

Ditambahkan Ketua KAI Sultra, Andri Darmawan, kegiatan dialog publik yang digelar itu merupakan bentuk kepedulian lembaga di Sultra dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan terpercaya.

Ditambahkannya, konsolidasi masyarakat sipil Sultra diperlukan dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu 2019 semakin terpercaya. Penyelenggara KPU dan Bawaslu harus benar- benar berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga trash keprcayaan yang diamanahkan meningkat.

“Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra yang menyatukan lima lembaga ini minimal tidak menjadi inspirasi bagi semua pihak, baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan, OKP, NGO, dan seluruh masyarakat untuk mendukung, dan turut serta dalam membangun demokrasi yang bersih, jujur adil dan terpercaya. Kita semua memiliki tugas yang sama yakni memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan UU,” jelasnya.

Wakatobi, SultraNET. | Menyikapi penyanderaan dua orang warga Negara Indonesia asal Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Cipayung Plus Wakatobi yang terdiri dari HMI, PMII, IMM, GMNI, serta KAMMI mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kapolri agar segera bertindak cepat melakukan langkah langkah pembebasan pasalnya  penyanderaan yang disinyalir dilakukan oleh abu sayyaf tersebut sudah berjalan hampir selama tiga bulan.

Saat diskusi mengenai Penyanderaan oleh Kelompok Abu Sayyaf tersebut (22/02/2019), Cipayung Plus Wakatobi khawatir akan keselamatan kedua orang sandra apabila penyanderaan dibiarkan berlarut-larut mengingat keluarga korban sedang menunggu kepastian akan nasib keduanya.

“ini merupakan misi kemanusian jangan sampai ada korban dalam tragedi ini. Jika memang dalam beberapa hari ini pemerintah indonesia belum bisa membebaskan sandra ini maka kami akan melakukan aksi besar besaran,” Ujar Syarif, mewakili Cipayung Plus Wakatobi

Menurut pihaknya, Pembebasan terhadap kedua sandera tidak akan sulit dilakukan mengingat operasi militer pembebasan sandera adalah hal yang biasa dilakukan militer Indonesia.

Selain itu, Meski tidak diakui terbuka, menurutnya masalah Abu Sayyaf tampaknya bukan lagi masalah Indonesia sendiri sehingga menghabisi pergerakan kelompok ini sejatinya menjadi kepentingan ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan.

Diketahui sebelumnya, dari video yang beredar dua orang warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di Sandakan malaysia meminta untuk segera dibebaskan setelah ditangkap kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Wakatobi, SultraNET. | Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Drs Syarifuddin memberikan secara langsung penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan predikat Baik (B), Selasa (19/2/2019).

Penjabat Sekda Wakatobi La Jumadin mengatakan pengakuan itu merupakan hasil penilaian Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) yang diterima Pemda Wakatobi untuk penilaian Tahun 2018.

“Pemerintah Wakatobi saat ini telah di apresiasi oleh pemerintah pusat. Bahwa sistem pengawasan kita di setiap OPD sudah mulai baik, dan sistem penginputan data dimasing-masing instansi juga sudah mulai baik,” ujar La Jumadin, Rabu (20/02/2019).

Ia menuturkan, selama ini laporan SAKIP pemkab Wakatobi hanya bisa mampu mendapatkan predikat C. Bahwa predikat B merupakan lompatan yang baik, dengan melewati nilai predikat B. Pemda telah membuktikan bahwa sistem pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Ini adalah prestasi kita bersama. Ini juga merupakan lombatan yang baik dari C ke B. Bahwa progres pengawasan internal pemerintah daerah sudah diapresiasi oleh pemerintahan pusat,” tutupnya (SAMIDIN)

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana pada sektor pelayanan Publik pada objek fital khususnya di Pelelangan Ikan yang terletak di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana yang dinilai jauh dari kata baik bahkan sangat memperihatinkan.

Hal itu diutarakan Basmin Ketua Pospera Bombana pada awak media ini (19/02/2018), menurut Aktifis jebolan Universitan Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu, Setiap hari ratusan nelayan, masyarakat dan pengusaha ikan menggunakan fasilitas publik tersebut walaupun dengan kondisi yang sangat memperihatinkan, padahal kontribusi mereka sangat besar dan sangat prospektif bagi pembangunan daerah jangka panjang.

“Kondisi jalan yang dijadikan sebagai tempat bongkar muat ikan bagi nelayan rusak dan sangat tidak layak digunakan, belum lagi kondisi lingkungan pelelangan yang sangat kumuh” Tuturnya

Lanjut Basmin, Pemerintah harusnya memiliki visi investasi jangka panjang bukan hanya fokus pada peningkatan PAD Tahunan karena cara-cara seperti ini tidak mencerminkan asas pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintah harusnya tidak hanya sibuk memungut retribusi dari masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik pada mereka” Ungkapnya

Untuk Jangka pendek, ada dua hal  baiknya segera dilakukan pemerintah yang pertama memperbaiki Jalan yang rusak dan yang kedua hadir memberikan rasa nyaman dan memperihatikan kondisi pelelangan ikan tersebut setidaknya dari segi Kebersihan Lingkungan pelelangan tersebut agar masyarakat sebagai pengguna dapat beraktifitas dengan nyaman.

“Minimal kebersihan dan kondisi jalan ini yang pemerintah harus hadir memberi solusi” Pungkasnya (Efendi)