SAKIB Award MenPAN-RB, Wakatobi Raih Predikat B

Wakatobi, SultraNET. | Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Drs Syarifuddin memberikan secara langsung penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan predikat Baik (B), Selasa (19/2/2019).

Penjabat Sekda Wakatobi La Jumadin mengatakan pengakuan itu merupakan hasil penilaian Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) yang diterima Pemda Wakatobi untuk penilaian Tahun 2018.

“Pemerintah Wakatobi saat ini telah di apresiasi oleh pemerintah pusat. Bahwa sistem pengawasan kita di setiap OPD sudah mulai baik, dan sistem penginputan data dimasing-masing instansi juga sudah mulai baik,” ujar La Jumadin, Rabu (20/02/2019).

Ia menuturkan, selama ini laporan SAKIP pemkab Wakatobi hanya bisa mampu mendapatkan predikat C. Bahwa predikat B merupakan lompatan yang baik, dengan melewati nilai predikat B. Pemda telah membuktikan bahwa sistem pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Ini adalah prestasi kita bersama. Ini juga merupakan lombatan yang baik dari C ke B. Bahwa progres pengawasan internal pemerintah daerah sudah diapresiasi oleh pemerintahan pusat,” tutupnya (SAMIDIN)

Gubernur BI saat memberikan Hadiah kepada siswi pemenang lomba mewarnai

Wakatobi, SultraNET. | Penyambutan Musadaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-X dan Festival Lasqi Ke-III diramaikan oleh kurang lebih 4.000 orang lakukan longmars dibarengi dengan mengumandangkan Salawat Nabi, Rabu (20/02/2019).

Peserta yang tergabung dalam puluhan kafilah didatangkan dari semua desa, kelurahan, instansi pemerintah dan sekolah seantero wilayah Wakatobi.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Usman mengatakan, jumlah peserta yang begitu banyak dikarenakan diwajibkan setiap desa dan kelurahan membawa perwakilan 15 orang. belum lagi ditambah dengan peserta yang datang dari pemerintah dan sekolah sekolah.

Bupati Wakatobi,H.Arhawi yang memimpin kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur muspida lainya dipanggung kehormatan dihalaman Rujabnya, terlihat cukup antusias menyaksikan kafilah berlalu satu persatu.

Pantauan kami, semarak pawai taaruf kali ini tidak hanya mengumandangkan Shalawat Nabi akan tetapi beberapa kafilah ikut menampilkan seragam warna-warninya, atraksi, yel-yel hingga lantunan ayat-ayat suci Al Quran.

Rencananya, kegiatan MTQ dan festival Lasqi itu akan digelar selama enam hari mulai 20 februari hingga 26 februari 2018. (Samidin)

Pospera Soroti Kondisi Jalan Pelelangan Ikan Bombana

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana pada sektor pelayanan Publik pada objek fital khususnya di Pelelangan Ikan yang terletak di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana yang dinilai jauh dari kata baik bahkan sangat memperihatinkan.

Hal itu diutarakan Basmin Ketua Pospera Bombana pada awak media ini (19/02/2018), menurut Aktifis jebolan Universitan Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu, Setiap hari ratusan nelayan, masyarakat dan pengusaha ikan menggunakan fasilitas publik tersebut walaupun dengan kondisi yang sangat memperihatinkan, padahal kontribusi mereka sangat besar dan sangat prospektif bagi pembangunan daerah jangka panjang.

“Kondisi jalan yang dijadikan sebagai tempat bongkar muat ikan bagi nelayan rusak dan sangat tidak layak digunakan, belum lagi kondisi lingkungan pelelangan yang sangat kumuh” Tuturnya

Lanjut Basmin, Pemerintah harusnya memiliki visi investasi jangka panjang bukan hanya fokus pada peningkatan PAD Tahunan karena cara-cara seperti ini tidak mencerminkan asas pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintah harusnya tidak hanya sibuk memungut retribusi dari masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik pada mereka” Ungkapnya

Untuk Jangka pendek, ada dua hal baiknya segera dilakukan pemerintah yang pertama memperbaiki Jalan yang rusak dan yang kedua hadir memberikan rasa nyaman dan memperihatikan kondisi pelelangan ikan tersebut setidaknya dari segi Kebersihan Lingkungan pelelangan tersebut agar masyarakat sebagai pengguna dapat beraktifitas dengan nyaman.

“Minimal kebersihan dan kondisi jalan ini yang pemerintah harus hadir memberi solusi” Pungkasnya (Efendi)

Promosikan Destinasi Wisata, Wakatobi Ikut Serta Dalam Ivent International di Berlin

Wakatobi, SultraNET. | Dengan Membawa misi memberikan informasi sebanyak banyaknya terkait perkembangan destinasi wisata di Wakatobi. Seto Ariyadi mewakili kabupaten Wakatobi dalam ivent International Tourismus -Borse- (ITB) yang diadakan di Berlin pada 04 maret hingga 10 maret 2019 mendatang.

Keikutsertaan tersebut sebagai salah satu strategi pengembangan pariwisata dan pemasaran untuk memperkuat positioning, memberikan informasi, mengingatkan kembali serta mempengaruhi kebijakan pariwisata baik nasional maupun internasional.

“Langkah ini menjadi sangat prioritas sebagai eksistensi pada keunggulan daya saing daerah”Ujar Seto Via Watshap, Selasa (19/02/2019).

Pada kesempatan itu, Pemilik Wakatobi Dive Trip tersebut akan mempromosikan pariwisata Wakatobi dikancah internasional .

Langkah seto mendapatkan dukungan oleh Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Wakatobi, , dan badan promosi pariwisata Daerah wakatobi , kadis pariwisata Kab.Wakatobi Nadar, S.Ip. menjelaskan Wakatobi sebagai 10 destinasi pariwisata sudah menjadi brand nasional yang akan terus disuport oleh pemerintah pusat melalui ivent internasional seperti yang tengah diikuti.

“Kegiatan itu mempriotaskan sektor pariwisata dibidang industri yang akan mempromosikan indonesia. perwakilan dari wakatobi sendiri diroling setiap tahun,”terangnya.

Untuk diketahui ITB Berlin merupakan tengah lakukan pameran pariwisata terbesar dunia (Samidin).

PT. VDNI Bantah tudingan “Curang” Jalankan Bisnis

Kendari, SultraNET. | General Manager PT. Virtue Dragon Nickle Industry (VDNI) Rudi Rusmadi membantah tudingan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara itu menjalankan bisnisnya secara “Curang”, dan semua yang dituduhkan itu merupakan fitnah besar terhadap dirinya, apalagi soal isu mahar sebesar 3 juta rupiah kepada pelamar tenaga kerja lokal.

” Tidak ada 1 pun pernyataan yang diberitakan itu benar dan saya berani dipertemukan di ruang terbukJa, kalau ada keterlibatan saya di semua transaksi itu, semoga Allah yang membalasnya, saya orang beragama dan saya tau apa yang saya perbuat, silahkan pertemukan saya dan publik menyaksikan biar tidak ada fitnah” Kesalnya.

Dikatakan Rudi, orang yang telah memfitnahnya itu sedang membunuh karakter dan ia berharap tuhan yang melaknatnya karena ada kepentingan untuk merusak nama baiknya dalam mengelola perusahaan itu.

” Saya akan berdoa untuk itu, pesan saya ini sampaikan sama informan tersebut mari kita bicara secara terbuka dan bawa seluruh data, saya secara pribadi siap berhadapan secara langsung mau dimana saya terima, apa yang di tulis ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT, semoga menjadi peringan dosa saya”

” Semua itu fitnah saya mungkin akan buat laporan polisi atas fitnah tersebut minggu depan,” Tambahnya menyesalkan tudingan itu

Rudi meyakinkan bahwa pihaknya Haram melakukan pungutan terhadap pekerja lokal yang hendak bekerja di perusahaan Industri Nikel terbesar di Konawe itu.

” Dimanakah hati nurani saya menikmati dan memeras keringat saudara saya sendiri, haram bagi saya memakan uang pekerja dan saya akan dilaknat serta masuk neraka,” tambahnya meyakinkan ketidakbenaran semua tudingan penambang Via Whattshap.

Usai wawancara via Whattshap Pihak VDNI mengutus salah seorang kepercayaan atas nama Indra dengan maksud mengkalrifikasi langsung beberapa tudingan itu kepada media, namun fakta dilapangan Indra tidak mengklarifikasi, malah mencoba memaksa media memberitahukan informan berita ini.

Bahkan dengan gaya khasnya, Indra datang-datang langsung memotret wartawan dan menanyakan tempat tinggal wartawan, masa kerja jadi wartawan dan menanyakan apakah pewarta sudah tau dan siap menerima konsekwensinya bila tetap menuding, dan menyembunyikan identitas informan. (AK)

PT. VDNI Dituding bermain “Curang” demi Raup Untung Besar

Kendari, SultraNET. | Perusahaan Pertambangan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dituding semakin “Gila” dalam menjalankan bisnisnya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), betapa tidak diduga berbagai praktek bisnis “curang” dilakukan perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya di Bumi Anoa.

Berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini melalui salah seorang penambang rekanan PT. VDNI yang meminta identitasnya belum dipublikasi mengutarakan salah satu trik yang dilakukan perusahaan itu antara lain dengan melakukan pembelian ore nikel milik penambang melalui pihak ketiga tidak secara langsung dengan PT. VDNI sehingga harga yang diberikan jauh lebih rendah dari harga PT. VDNI.

Tidak itu saja PT. VDNI juga diduga menunggak pajak miliyaran rupiah pada Pemda Konawe dan yang terparah diduga adanya calo dalam perekrutan tenaga kerja lokal yang membenankan biaya sebesar 3 Juta Rupiah untuk dapat bekerja diperusahaan itu.

Bahkan disalah satu media lokal juga memberitakan bahwa pihak PT. VDNI mengakui adanya calo yang memungut mahar masuk senilai tiga juta kepada calon pelamar lokal, namun pihak VDNI melalui HRD, Anto mengaku telah melaporkan oknum itu ke Polsek Bondoala, namun ketika dikonfirmasi ditempat berbeda Polsek Bondoala membantah jika di instansinya belum ada laporan sama sekali dari VDNI.

” Perusahaan tidak hanya merugikan pemerintah Kabupaten Konawe dengan tidak membayar pajak, mereka merugikan kami semua sebagai penambang dan masyarakat, kami diberi harga jauh dari harga sesungguhnya,”

” Mereka melakukan kejahatan ekonomi, sementara masyarakat lokal yang mau masuk di perusahaan itu dimintai uang tiga juta dan itu sudah diakui HRD Virtu Dragon melalui salah satu media lokal bahwa memang ada calo di VDNI yang meminta uang sekian, belum lagi TKA disana masuknya gampang, dimuliakan pekerjaannya padahal ada buruh kasar juga,”Keluhnya

Tidak hanya itu, Jalan trans Sulawesi yang menghubungkan akses jalan darat Sultra dan Sulteng dan dibiayai APBN itu dibuat seperti kubangan kerbau dan tidak diperhatikan, sehingga banyak masyarakat yang celaka ketika melewati jalan itu.

“Ini jalan negara yang dibikin kayak kubangan kerbau, karena perusahaan mengambil urugan di seberang jalan negara menyeberang ke pabrik VDNI, akibatnya pengusaha urugan dan batu mengeluh rugi karena harga rendah dan pembayaran lambat, itu cara paling efektif untuk Rudi dan Andrew (Pihak perusahaan. red) mengganti para supplier lokal ini dengan usaha buatan Rudi dan Andrew, Karena pengusaha lokal bangkrut, tidak sanggup menghadapi truk dan alat berat dari china yang didatangkan VDNI,” pungkasnya. (AK)

Relawan Demokrasi KPU Bombana Sosialisasi di Mataoleo

Rumbia, SultraNET. | Relawan Demokrasi (Relasi) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana terus bergerak mengedukasi masyarakat demi meningkatkan partisipasi politik pemilih pada pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

Seperti halnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Relasi dapil I yang menyisir Kecamatan Mataoleo, Jumat (1/2/2019).

Setelah sebelumnya diterima oleh Idris Kasi Pemerintahan Kec. Mataoleo di Kantor Camat, Relasi kemudian bergerak memulai sosialisasi di Desa Hambawa.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Desa Hambawa Yunus, Ketua Panwascam Harlimba, Ketua PPS Ridwan, Babinkamtibmas Yusuf dan masyarakat.

Materi sosialisasi adalah edukasi pemilih tentang demokrasi, daftar pemilih, tata cara memilih dan waktu pelaksanaan pemilu serentak.

Masyarakat terlihat sangat antusias dengan kahadiran Relawan Demokrasi KPU Bombana. Setelah di Desa Hambawa, Relawan Demokrasi kemudian bergerak ke Desa Pomontoro, Laloa dan Pu’u Waea untuk melakukan sosialisasi serupa.

Laporan : Arham

Dinilai Lamban Tuntaskan Dugaan Korupsi ADD/DD Desa Lentea Tampara, Polres Wakatobi di Demo

Wakatobi, SultraNET. | Proses hukum atas dugaan Korupsi ADD/DD yang sudah masuk tahun ketiga, kini mendapat sorotan dari Forum Persatuan Masyarakat Desa Lentea dan Tampara (FPM-LETA), Jumat (08/02/2019)

FPM-LETA menggelar aksi unjuk rasa di depan polres Wakatobi karena resah akibat lambatnya proses penegakkan hukum terhadap dugaan kasus korupsi di dua desa yakni lentea dan Desa Tampara.

Dinilainya pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak proaktif menpercepat kasus yang telah merugikan negara tersebut

“Dengan adanya indikasi-indikasi ini seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Wakatobi dan Kejaksaan negeri Wakatobi berperan aktif dalam penanganan kasus ini,” Ucap Kordinator lapangan, Harjo Saat menyuarakan aspirasinya

Selain itu, orator Muh. Alwi mengatakan penegak hukum di Wakatobi seakan tutup mata melihat kasus korupsi yang dilakukan beberapa kepala desa.

“Sudah tiga tahun namun kasus ini tidak punya kejelasan status hukum. ironisnya, para pelaku ini sampai detik ini mereka dengan nyamannya tersenyum tanpa ada rasa salah diatas penderitaan rakyat dan juga para penegak hukum seakan akan dibuat tidak berkutik oleh para kades-kades yang terindikasi korupsi ini,” Kesalnya.

Ditepis oleh kasat reskrim Polres Wakatobi, Aslim menjelaskan bahwa penyelesaian dugaan kasus korupsi ADD/DD harus melewati mekanisme yang telah diatur.

“Apabila ada penyelewengan ADD maka masyarakat ke BPD dulu jika tidak selesai persoalan di adukan ke inspektorat, kemudian inspektorat akan membuat rekomendasi pengembalian,” jelasnya belum lama ini.

Kasat reskrim juga membantah soal Kasus korupsi yang tidak ditangani secara cepat. pasalnya, beberapa kasus yang diadukan ke pihaknya telah dilimpahkan ke polda.

Saat ini, pengiriman berkas laporan hasil penyelidikan mengenai desa lentea dan tampara sedang disiapkan sembari menunggu balasan dari polda mengenai berkas LHP desa lain yang baru dikirim beberapa minggu yang lalu.

Untuk diketahui, dugaan korupsi di desa lentea dan tampara diantaranya;

Pertama, Adanya indikasi laporan fiktif pengadaan pagar sepanjang 600 M dengan rincian anggaran sebesar Rp 135.000.000, sementara diduga pagar yang dimaksudkan dalam SPJ itu bukan realisasi anggaran yang dimaksudn melainkan swadaya murni masyarakat.

Kedua, Tentang dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Anggaran Block Grant Tahun 2012 berupa bantuan uang tunai sebesar Rp1.000.000/orang dalam tiap kelompok yang sampai hari ini ada yang belum disalurkan.

Ketiga, anggaran material berupa pasir Iokal yang disamakan harganya dengan pasir impor dengan rincian sebagai berikut; Untuk jalan rabat 347 meter yaitu Kebutuhan lokal 74 M3, Rehab 31 M3 Total 105 M3,Harga pasir RAB 105 X Rp 780 000/ M3 = Rp 81.900. 000, sementara yang dibeli adalah Pasir lokal hitam sebanyak 50 M3 dengan harga Rp 350 OOOIMS = Rp 17.500.000,dan Pasir lokal putih sebanyak 55 M3 dengan harga Rp 250 OOO/M3 = Rp.13.750.000,Total Rp.31.250.000 sehingga selisih Rp 550.650.1100.

Keempat, pengadaan spead boat sebanyak 2 unit tahun 2016 yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Kelima, Melakukan pembongkaran balai desa secara sepihak tanpa melalui musyawarah, dan

Keenam, Material berupa batu kerikil yang dibeli pada tahun 2015 dibeli kembali pada tahun 2016 dengan anggaran yang sama dalam artian dibeli 2 kali. (Samidin)

Dapat Bantuan 1,7 M, Kadis DKP Muna : Diprioritaskan Bagi Nelayan yang Belum Pernah Dapat Bantuan

MUNA, SultraNET. | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun ini bakal kembali mendapat bantuan perahu dan alat tangkapnya melalui Dana alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,7 M.

La Kusa, Kadis DKP Muna pada saat di temui di ruangan kerjanya oleh awak media ini, Jumat (01/02/2019) mengatakan bahwa bantuan dana tersebut akan digunakan untuk mengadakan 20 unit perahu viber berbobot 3 Gros Ton (GT), alat tangkap, bubu rajungan dan cool box.

Bantuan tersebut nantinya dikelola oleh kelompok nelayan yang berjumlah 4-7 orang dibawah pengawasan DKP, bila bantuan tersebut disalahgunakan, DKP bisa melakukan penarikan dan memberikan pada nelayan lainnya.

“Bantuan yang telah diserahkan itu adalah aset dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kami di DKP hanya melakukan pengawasan,” ucapanya.

La Kusa menambahkan, Aset Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Muna yang kelola nelayan telah banyak. Makanya, saat ini DKP akan melakukan inventarisasi. Hal tersebut dilakukan agar jumlah aset dapat diketahui.

“Secara keseluruhan kita data, kalau ada yang tidak digunakan, akan ditarik dan diserahkan ke nelayan lain.” Bebernya

Untuk diketahui bantuan tersebut diprioritaskan bagi nelayan yang belum pernah tersentuh bantuan dan sisebar ke beberapa kecamatan pesisir Kabupaten Muna (Borju)

Bupati Wakatobi Resmikan Desa Kabita Togo Jadi Kampung KB

Wakatobi, SultraNET. | Ditandai dengan pemukulan Gong, Bupati Wakatobi Arhawi meresmikan desa Kabita togo menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB), Kamis (31/01/2019).

Penetapan desa yang jumlah kepala keluarganya mencapai 224 ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk agar tercapai keluarga yang berkwalitas.

“Mari kita Bersama-sama menyukseskan kegiatan kampung KB di kabupaten Wakatobi ini. Mudah mudahan dengan adanya kampung KB di desa Kabita togo ini akan dapat terwujud Keluarga sejahtera dan bahagia,” Ucapnya.

Program KKBPK kata Arhawi, memiliki peran strategis yang dapat mempercepat kemajuan suatu bangsa.

“KB bukan hanya mengatur kelahiran. Namun mendorong keluarga memiliki perencanaan lebih baik dalam sebuah keluarga kecil sehingga anak anak kelak bisa menempuh pendidikan yang layak” Tambahnya.

Ketua DPD partai Golkar tersebut menghimbau kepada Orangtua untuk tidak lagi memakai prinsip lama bahwa semakin banyak anak semakin banyak rejeki.

“jangan kita gunakan persepsi itu, sekarang sudah saatnya kita mampu menyekolahkan anak kita hingga perguruan tinggi. dengan anak dua, maka beban orangtua akan terasa ringan” bebernya.

Senada dengan yang dikatakan Arhawi, Kepala perwakilan BKKBN provinsi sultra, Mustakim menjelaskan alasan mengapa perlu adanya program KB ini.

“Banyak ahli demografi yang mengatakan bahwa bumi ini hanya bisa menampung manusia sebanyak lima milyar saja namun sekarang jumlah manusia sudah hampir mencapai delapan milyar” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolres Wakatobi, Didik Erfianto, dan forum komunikasi pimpinan daerah (SM)