Kendari, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Rahman Saleh (ARS), hari ini resmi melantik dan mengambil sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa bakti periode 2014-2019 di Sekertariat DPRD Sultra.

Anggota DPRD Sultra yang dilantik yakni Bandung L, SP politisi Partai Hanura, menggantikan Muh. Ferry Anggiawan, SE yang mundur dari anggota DPRD Sultra dan maju di Caleg  DPD RI.

Dalam sambutanya, Senin (21/1/2019) Abdul Rahman Saleh  berharap  Anggota DPRD yang baru saja dilantik  agar  cepat menyesuaikan diri dengan tugas-tugas melalui peran komisi masing-masing.

“Sedianya sodara Bandung L,SP agar cepat menyesuaikan diri dengan tugas-tugas melalui peran komisi masing-masing,” ungkap Rahman Saleh

Bukan hanya itu, Ketua DPRD Sultra juga mengucapkan selamat bertugas kepada saudara Bandung,L SP serta  segera melaksanakan tugas dengan baik dalam  mendengarkan aspirasi rakyat yang ada di dapilnya.

“Sekali lagi selamat atas pelantikan saudara Bandung, SP sebagai PAW, dan saya harap bisa cepat menyesuaikan di komisinya,” tegasnya

Untuk di ketahui, pelantikan PAW anggota DPRD Sultra tersebut,  turut dihadiri oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Forkopimda Sultra.

Kendari, SultraNET. | Setelah melewati masa Perjuangan, Sukarelawan Hijau Kendari (SHK) terbentuk dan siap manjalankan peranannya untuk kelestarian lingkungan dan Pendidikan informal (English Camp) kepada masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Katua Umum SHK, Laode Ismail Marzuki S.Pd mengatakan bahwa sasaran utama dalam program kerja lembaganya ada Menjadikan Kampus IAIN kendari sebagai perguruan Tinggi terbersih dan sehat Se-Sultra.

“Pada hari minggu tadi, telah terbentuk Sukarelawan Hijau Orientasi utama adalah menjadikan Kampus IAIN Kendari menjadi Kampus Sehat dan terbersih sehingga menjadi penutan perguruan Tinggi lainnya di Sultra,” terang Ismail Marzuki kepada Jurnalis Harapansultra.com pada minggu (20/1/2019) malam.

Untuk mendukung perhatian lingkungan, tambah  Ismail, SHK juga sudah menjalankan program “English Camp” diberbagai titik untuk mengembangkan SDM masyarakat Kota Kendari khususnya.

Selain Kampus IAIN Kendari, Sarjana jebolan Unidayan Bau-Bau itu membeberkan, SHK juga menjadi Garda terdepan untuk mempertahankam Prestasi Adipura yang telah diraih oleh Pemkot Kendari beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, setiap pekan pemuda yang tergabung dalam organisasinya giat melalukan cipta Bersih Di taman Kota Kendari (MTQ dalan Balai Walikota) karena Tempat-tempat itu kerap Tampil Seperti Pasar Umum yang Semraut akibat sebaran Sampah An-organic.

“Kami juga sudah sering Giat Bersih di taman Kota seperti di MTQ dan Taman Kantor Walikota, karena disana Sudah seperti Pasar Bebas dimana Sampah Palstik dan An-organik Liannya berhamburan tidak diperhatikan baik pengunjung maupun penjual,” Tambah Alumni sertifikasi Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX 2005 itu.

MUNA, SultraNET. | Pinjaman Bank sebesar 96 Milyar rupiah oleh Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Muna akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Amatan HarapanSultra.Com, meski rapat paripurna yang di gelar DPRD Muna tersebut sempat diskorsing selama dua kali karena tak kuorum anggotanya namun usulan pinjaman Pemda pada salah satu Bank sebesar 96 Milyar rupiah mendapatkan titik terang persetujuan pada Jumat (18/01/2019).

Kendati demikian DPRD mengingatkan Pemda mengurus seluruh kelengkapan administrasi serta memperjelas proses agar dananya bisa cair. Pihak DPRD mengemukan alasan bahwa pinjaman tersebut gagal cair akibat teknis seperti halnya terjadi kurun waktu 2018 lalu akibat ada salah satu Bank yakni Bank Jawa Tengah (Jateng) tidak mau dengan jangka waktu pengembalian dengan jangka waktu lima tahun lamanya.

Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku bahkan melarang pihak Pemda merubah item kegiatan yang telah disepakati. Dimana salah satu pointnya untuk membiayai beberapa kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama persoalan penyelesaian pasar Laino, jalan, drainase dan air bersih di Kecamatan Kontunaga, Watoputeh dan Loghia.

Demikian ditambahkan anggota DPRD, Syukri bahwa pelaksanaan kegiatan nantinya akan diawasi sebagai tugas pokok dan fungsi(tupoksi) DPRD. Hal tersebut dilakukan agar pinjaman tersebut tidak disalahgunakan.

“Kita menaruh harapan, pinjaman itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat”, Tegasnya.

Di tempat yang sama Irwan juga mengatakan, berlarut-larutnya proses pembahasan pinjaman bukan karena ada deal-deal yang dibangun antara dewan dan Pemda. Namun, proses pembahasanya dilakukan agar benar-benar programnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Bupati Muna, LM Rusman Emba yang memberi mandat pada Sekda, Nurdin Pamone menerangkan, Pemda mengajukan pinjaman ke bank dikarenakan masih banyaknya kebutuhan dasar yang belum mampu dibiayayai APBD. Apalagi, pinjaman itu dibolehkan sebagaimana diatur pada PP nomor 30 tahun 2011.

Pinjaman itu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekda merinci pengunaan dana itu untuk perpipaan, jalan dalam kota dan luar kota, drainse dan pasar.

“Apa yang telah disepakati akan dilaksanakan.Toh, kalau ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan,” Sebutnya.

Nurdin menambahkan bawah, pinjaman ini tidak akan gagal lagi seperti tahun 2018. Karena, Pemda telah membangun kesepakatan bersama Bank Sultra dan sindikasinya dengan jangka waktu pengembalian selama lima tahun.

Terkait suku bunga sebesar 12 persen, Pemda akan melakukan negosiasi agar suku bunga bisa diturunkan

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin, agar pengembalian pokok dan bunga pinjaman tidak terlalu besar membebankan APBD”, Pungkasnya.

Bombana, SultraNET. |  Aliansi Masyarakat Peduli Bombana (AMPB) meminta Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(BK-DPRD) Kabupaten Bombana memproses secara internal Andi Firman, Cs yang sebagai diduga pihak yang bertanggung jawab atas kisruh rapat internal DPRD pada Senin (7/1/2019) lalu.

Lewat tuntutan aksi salah satu orator APMB, Yudi. Rabu (16/1/2019) bahwa ketua DPRD Bombana, Andi Firman adalah pihak yang mestinya diminta BK DPRD Bombana atas kisruh tersebut apalagi disinyalir apa yang menjadi substansi rapat bukan kepentingan rakyat melainkan masalah dana siluman dan SPPD

Sehingga BK DPRD Bombana diminta tak boleh tinggal diam namun memberi sanksi tegas apabila terbukti melanggar kode etik.

Yudi menambahkan prilaku yang dipertontonkan anggota legislatif saat itu sangat melukai hati rakyat Bombana.

“Sikap ketua DPRD, Andi firman dan premanis ini membuat kami masyarakat Bombana merasa risih,” Ungkapnya.

Ketua BK DPRD Bombana, Andi Wawan Idris menyebut pihaknya tidaklah diam bahkan persoalan itu telah ditangani dan sementara dalam proses sehingga ia meminta kesempatan dan waktu untuk bekerja menindaklanjutinya.

“Beri kami kesempatan untuk bekerja,” Ujarnya. (Efendi)

Wakatobi, SultraNET. | Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wakatobi Sulawesi tenggara (Sultra), Subardin Bau mengklaim sarana prasarana perusahaan yang dipimpinnya belum memadai hingga terkendala pelayanan.

Ia menargetkan pelayanan akan maksimal sesuai harapan masyarakat hingg 100 persen kurun waktu tahun 2020 mendatang.

Dalam rinciannya Sarana dan prasarana PDAM Wakatobi sejak didirikan capaian pelayanan berkisar 75 persen sehingga masyarakat merasa belum puas hanya saja dengan upaya proses penambahan sarana prasarana akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Pelayanan ini dilihat dari Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PDAM Wakatobi yang masih perlu ditingkatkan” ujarnya, Selasa (15/01/2019).

Capaian 75 persen Sarana dan Prasaran ini rupanya tidak beda jauh dengan Capaian dalam aspek kesehatan Air minum yang menurut dinas kesehatan provinsi sultra sudah mencapai 80 persen.

“Dari Aspek kesehatan kita masuk urutan keempat dibawah kendari, Kolaka dan Kolaka Utara,” bebernya.

Disebutkan bahwa salah satu kendala dalam meningkatkan Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini adalah kurangnya ketersediaan peralatan cadangan

“Yang biasa menjadi kendala kita adalah ketika mesin mati dan tidak ada pompa cadangan untuk pengganti sehingga distribusi air terganggu,” tutupnya

Kendari, SultraNET. | Usai dilantik menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Periode 2019 sampai 2023. Ir. Hugua sebut ada tiga hal yang nantinya menjadikan sultra menjadi kawasan wisata Nasional.

Menurutnya, ada 3 hal penting dalam upaya mengembangkan pariwisata di sultra menjadi kawasan nasional pertama, kawasan wisata sultra, layak menjadi kawasan wisata nasional akan potensi alam destinasinya.

“Wakatobi, Rawa Opa luar biasa potensinya, tidak ada yang bisa memyamakanya dimuka bumi ini. Hanya ada di sultra, bukan hanya itu pulau labengki dan permandian air panas luar biasa akan potensi wisata yang ada disultra ini ” ucap Hugua

Kedua, dengan hadirnya lembaga GIPI disultra dirinya berharap Pemerintah Provinsi dan lembaga GIPI bisa menjalin kerjasama yang baik dalam meningkatkan Akses dari luar negeri masuk ke sultra.

“Jika bandara Haluoleo kita sama – sama berupaya untuk menjadikan sebagai bandara Internasional yang menghubungkan antara kendari dengan negara singapure, malaysia atau salah satunya, negara dibagian Asia, atau mungkin dapat menghubungkan 3 penerbangan saja di negara Korea, Hongkong dan Thailand, saya yakin dan percaya Restoran, Hotel dan seluruh industri pariwisata yang ada di sultra akan berkembang secara pesat searah dengan pembangunan Pemerintah Provinsi disektor perekonomian” Bebernya

Yang ketiga, Kebudayaan serta kuliner yang ada di sultra tidak kalah dengan kawasan luar.

” Saat saya menjadi Bupati Wakatobi, sengaja mengangkat menu makanan khas sebagai kuliner para wisata yang berdatangan seperti kasuami, kambalu, kambose dan segala macam makanan, ternyata orang eropa memberikan penghargaan sendiri kepada kuliner khas wakatobi dan menilai makan tersebut luar biasa dan lebih hebat dari kentaki pret ciken” terang mantan Bupati Wakatobi

Oleh karena itu, Ir. Hugua mengajak kepada pihak – pihak yang bergerak di bidang pariwisata marilah bersama – sama mengembangkan destinasi wisata yang ada disultra.

” Karena dengan kehadiran GIPI sebagai salah satu lembaga Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang didalamnya telah melibatkan pihak lembaga Pemasaran, seperti ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies). Lalu Pengembangan Destinasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia), dan SDM seperti Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (PHI) bisa membantu mengembangkan destinasi wisata” Jelas Hugua

Wakatobi, SultraNET. | Ketua Umum Masyarakat Peduli Reformasi (MPR) Wakatobi, Rahman Jadu menilai kepemimpinan Arhawi dan Ilmiati sampai hari ini masih gagal dalam menjalankan roda pemerintahan dari segi ekonomi.

Menurutnya perputaran perokonomian yang ada di wakatobi sampai hari ini belum juga stabil atau meningkat dari tahun tahun sebelumnya.

“Apa lagi hari ini sudah banyak masyarakat penjual kaki lima dan pedagang kecil lainnya mengeluh dengan perputaran perekonomian yang lemah dan tidak stabil. tidak menuntut kemungkinan para pedagang ini akan beragkat keluar daerah karna tidak tahan dengan sunyinya pasar karena lesunya perekonomian,” terangnya.

Kondisi Ekonomi seperti ini kata dia, Seharusnya ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

“Apalagi sampai hari ini pemerintah daerah belum juga memperbaiki pasar yang terbakar pada tahun kemarin padahal sudah pernah dijannjikan anggaran untuk pembuatan pasar tersebut yaitu 12 M seperti yang di katakan bupati di media online kemarin,” bebernya.

Mahasiswa yang Kuliah di Kota Bau bau jurusan teknik sipil tersebut mengatakan pasar yang dulunya sangat ramai sekarang sangat sepi karena bentuk pasar yang amburadur.

“Apalagi program wakatobi bersinar adalah program pemerintah daerah dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat dari segi kemaritiman, parawista dan perdagangan. Kesejahteraan masyarkat adalah kesuksesan pemerintah,”tutupnya.

Kendari, SultraNET. | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali merelis data jumlah penduduk kemiskinan. Pengeluaran per kapita per bulan September 2018 adalah 301,85 ribu orang atau 11,32 persen, berkurang sebesar 5,25 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2018 yang berjumlah sebanyak 307,10 ribu orang atau 11,63 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sultra Mohamad Edy Mahmud menjelaskan  Dalam tiga tahun terakhir penurunan presentase penduduk miskin sultra turun sebesar 2,42 persen, artinya dalam satu tahun berkisar 0,8 persen penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu, Selama periode Maret hingga September 2018l alu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 8,9 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah 3,6 ribu orang.

“Selama periode Maret hingga September 2018, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,31 poin, dari 11,63 persen menjadi 11,32 persen. Pada bulan September 2018, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 6,87 persen, naik 0,31 poin terhadap Maret 2018 (6,56 persen). Sementara di daerah perdesaan pada September 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,07 persen turun 0,70 poin terhadap Maret 2018 (14,77 persen),” terangnya, Selasa, (15/1/2019)

Selama periode Maret – September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,32 persen, yaitu dari Rp 303.618,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 316.729,- per kapita per bulan pada September 2018.