Bombana, sultranet.com – Rangkaian kunjungan kerja hari ketiga Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Pulau Kabaena berlangsung hangat dan penuh makna. Pada Jumat (17/10/2025), rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana melanjutkan agenda di Kecamatan Kabaena Barat dengan membuka secara resmi pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di halaman Terminal Pelabuhan Sikeli.

Masyarakat tampak antusias menyambut kegiatan tersebut. Bupati Burhanuddin hadir langsung dan menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita semua tahu, harga bahan pokok, terutama beras, sempat naik cukup tinggi. Karena itu pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah menghadirkan pasar murah ini agar masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kegiatan pasar murah bukan hanya bertujuan menekan inflasi, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dijual tetap memiliki kualitas baik, karena mendapat subsidi langsung dari pemerintah daerah.

“Pasar murah ini tidak sekadar tentang harga, tapi tentang empati dan kepedulian. Produk yang dijual sudah disubsidi agar tetap berkualitas. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tutur Burhanuddin di hadapan warga.

Lebih lanjut, Bupati berharap kegiatan semacam ini bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

Usai meresmikan pasar murah, Bupati Burhanuddin dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta membuka Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperluas cakupan pelayanan pada berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Posyandu saat ini tidak lagi hanya tentang timbang bayi atau imunisasi. Kita integrasikan dengan enam bidang SPM agar pelayanan masyarakat bisa lebih luas dan menyeluruh,” jelas Fatmawati.

Ia merinci keenam bidang tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Posyandu diharapkan mampu menjadi simpul pelayanan dasar yang menjangkau hingga pelosok desa.

Sebagai bentuk dukungan, Hj. Fatmawati juga melakukan pemasangan pin secara simbolis kepada Ibu Camat Kabaena Barat sebagai Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Ia berharap pembentukan tim tersebut mampu menjadi motor penggerak dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat.

“Peran kader Posyandu dan Tim Pembina sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari merekalah pelayanan dasar bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucapnya penuh apresiasi.

Rangkaian kegiatan di Kabaena Barat juga diramaikan dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari berbagai perangkat daerah. Mulai dari kartu BPJS ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans, bantuan sosial dari Dinas Sosial, bantuan sarana pendidikan, hingga bantuan alat pertanian dan perikanan kepada kelompok tani dan nelayan setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Setda Bombana, para kepala OPD, camat dan jajaran pemerintahan kecamatan, kader Posyandu, serta masyarakat yang menyambut dengan penuh antusias.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan. Kabaena bukan sekadar pulau, tetapi bagian penting dari wajah pembangunan Bombana yang terus digerakkan dengan semangat gotong royong dan pelayanan tulus.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr. Sunandar, M.M.Kes, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, camat se-Pulau Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara dengan menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu memiliki peran vital dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial,” jelasnya.

Menurut Bupati, pelaksanaan Posyandu berbasis enam bidang SPM menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok, termasuk wilayah kepulauan seperti Kabaena. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan sosial secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sebagai puncak kegiatan, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., M.M, menyampaikan materi sosialisasi tentang pentingnya integrasi program Posyandu dengan enam bidang SPM. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkap Surisma. “Posyandu menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan sesi dialog bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi awal dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menunjukkan respon cepat dan tanggap terhadap laporan masyarakat terkait keberadaan seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara. Penanganan dilakukan pada Kamis (16/10/2025) secara terpadu bersama lintas instansi, memastikan bahwa ODGJ tersebut mendapatkan perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan yang layak.

Usai menerima laporan dari warga, tim Dinas Sosial langsung turun ke lapangan untuk menjemput dan mengamankan ODGJ tersebut. Proses penanganan tidak hanya berhenti pada evakuasi, melainkan dilakukan secara menyeluruh dan manusiawi. Petugas bersama aparat desa dan masyarakat terlebih dahulu membersihkan serta memandikan ODGJ itu agar dalam kondisi bersih dan layak sebelum dilakukan pendataan lebih lanjut.

Langkah awal yang ditempuh adalah membawa yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana. Di sana, dilakukan perekaman data kependudukan hingga akhirnya ODGJ tersebut kini resmi memiliki KTP. Dokumen identitas ini menjadi pintu penting untuk memperoleh layanan sosial dan kesehatan yang lebih baik di bawah perlindungan pemerintah daerah.

Muhamad Kamal, petugas dari Dinas Sosial Bombana, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran, ODGJ tersebut diduga berasal dari Kabupaten Kolaka dan telah menetap di wilayah Bombana selama kurang lebih dua tahun.
“Informasi yang kami terima, ODGJ ini masuk melalui wilayah Poleang dan sempat berpindah-pindah hingga ke ibu kota Rumbia. Kami langsung melakukan penanganan agar tidak menimbulkan keresahan dan sekaligus memberikan perlindungan,” ujar Kamal.

Penanganan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial semata, tetapi juga wujud kerja sama lintas sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Kepolisian, dan masyarakat setempat turut terlibat dalam memastikan setiap tahap berjalan lancar dan aman.

Setelah administrasi kependudukan rampung, Dinas Sosial melanjutkan langkah berikutnya dengan membantu proses pembuatan BPJS Kesehatan serta surat rujukan medis. Hal ini dilakukan agar ODGJ tersebut dapat menerima layanan kesehatan secara layak tanpa hambatan administrasi. Setelah semua dokumen selesai, ODGJ tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi lanjutan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kepedulian semua pihak dalam proses ini.
“Kami berterima kasih kepada semua yang terlibat. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya singkat.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial akan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Penanganan kasus ini menjadi contoh konkret komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang terabaikan, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

Kegiatan kemanusiaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan sosial bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga tentang mengembalikan martabat dan hak setiap manusia untuk hidup layak.

Dengan sinergi dan empati, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya menciptakan daerah yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakatnya, tanpa terkecuali.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Kamis (16/10/2025), Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati, H. Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., meninjau langsung progres pekerjaan peningkatan jalan Batuawu–Olondoro di Kecamatan Kabaena Selatan. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas pekerjaan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Kabaena.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi sejumlah kepala perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan sektor infrastruktur dan pembangunan. Cuaca cerah dan sambutan hangat masyarakat setempat menambah semangat rombongan untuk melihat dari dekat perkembangan proyek jalan yang menjadi salah satu urat nadi transportasi di wilayah Kabaena Selatan.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabaena menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat perannya yang sangat vital bagi pergerakan ekonomi dan mobilitas warga. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha yang telah turut serta membantu pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat konektivitas di Pulau Kabaena.
“Kami memberikan penghargaan kepada para pengusaha yang ikut berkontribusi memperbaiki infrastruktur jalan di Pulau Kabaena,” ujar Bupati.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta merupakan kunci utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Ia menyebutkan beberapa perusahaan yang telah terlibat langsung dalam membantu peningkatan akses jalan di Kabaena Selatan.
“Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang berpartisipasi aktif, yakni PT Tekonindo, PT TBS, dan PT Almharig. Mereka turut berperan dalam pembenahan jalan di wilayah ini,” jelasnya.

Peningkatan ruas jalan Batuawu–Olondoro dinilai strategis karena menjadi jalur utama yang menghubungkan antarwilayah di Pulau Kabaena. Jalan ini tak hanya mempermudah distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan agar seluruh jalan di Pulau Kabaena dapat selesai diperbaiki dan layak dilalui pada tahun 2025. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi jalan yang berlubang di Pulau Kabaena. Pemerintah daerah bersama pihak swasta akan terus berkoordinasi agar akses jalan semakin baik dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.

Peninjauan lapangan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Pulau Kabaena yang berlangsung selama beberapa hari. Kunjungan ini difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian harga bahan pokok melalui kegiatan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pembangunan di Pulau Kabaena dapat berjalan merata dan seimbang dengan wilayah daratan. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang terus digalakkan.

Komitmen Bupati Burhanuddin terhadap pemerataan pembangunan menjadi cerminan tekad pemerintah daerah untuk menghadirkan Bombana yang maju, sejahtera, dan berdaya saing hingga ke pelosok pulau.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati H. Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., meninjau progres pekerjaan peningkatan jalan Batuawu–Olondoro pada hari kedua kunjungan kerja mereka di Pulau Kabaena. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana turut mendampingi langsung proses pemantauan lapangan tersebut. Kamis, 16 Oktober 2025.

Ruas jalan Batuawu–Olondoro merupakan salah satu jalur penting yang menghubungkan permukiman warga di Kabaena bagian selatan. Jalur ini sehari-hari menjadi penghubung pergerakan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga mobilitas pemerintahan. Karena itu, peningkatan kualitas jalan ini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun berjalan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Bombana dan sejumlah kepala perangkat daerah lainnya. Tim teknis PUPR memaparkan perkembangan terkini pekerjaan, mulai dari progres perapian badan jalan, pemadatan agregat, perbaikan titik rawan, hingga penyesuaian teknis akibat kondisi medan.

Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada pihak swasta yang telah mendukung proses pembangunan infrastruktur, khususnya perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat membantu mempercepat penanganan jalan di wilayah kepulauan.

“Kami memberikan penghargaan kepada para pengusaha yang turut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang berkontribusi langsung, yaitu PT Tekonindo, PT TBS, dan PT Almharig. Mereka telah ikut berperan dalam pembenahan jalan di wilayah Kabaena Selatan,” kata Bupati.

Ia menegaskan bahwa dukungan perusahaan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi serupa pada beberapa proyek strategis yang masih membutuhkan percepatan.

Bupati menambahkan bahwa pemerintah menargetkan perbaikan signifikan pada seluruh ruas jalan utama di Kabaena. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Kami menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi jalan-jalan yang berlubang di Pulau Kabaena. Pemerintah daerah bersama pihak swasta akan terus berkoordinasi untuk mewujudkan akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Dinas PUPR Bombana memastikan akan terus memantau kualitas pekerjaan di lapangan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai prosedur dan standar teknis yang berlaku. Tim teknis juga sedang menuntaskan penilaian titik-titik yang membutuhkan penanganan tambahan agar hasil konstruksi lebih kokoh dan tahan lama.

Menutup kegiatan, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penuh proses pengerjaan di Batuawu–Olondoro hingga selesai. Ia menyampaikan bahwa kualitas jalan harus menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami memastikan pekerjaan ini berjalan sesuai standar teknis. Medan di Kabaena punya tantangan tersendiri, sehingga proses pemadatan dan struktur jalan harus benar-benar kuat,” ujar Sofian. “Kami berharap perbaikan ini segera dirasakan masyarakat, karena akses jalan yang baik adalah fondasi pembangunan di wilayah kepulauan.”

Kunjungan peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Pulau Kabaena untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pembangunan berjalan merata. (adv)

MAKASSAR, sultranet.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10).

Acara yang dihadiri lebih dari 800 peserta secara luring dan daring itu menjadi ruang dialog penting antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, dan Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi wujud nyata langkah pemerintah menciptakan sistem penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.

“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujar Mu’ti di hadapan peserta seminar.

Ia menjelaskan, kebijakan SPMB dirancang agar memberi kesempatan yang merata bagi seluruh peserta didik melalui empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Istilah domisili kini digunakan menggantikan zonasi, dengan harapan dapat menghapus persepsi negatif dan menghadirkan makna yang lebih inklusif.

Sebagai bagian dari inovasi kebijakan, Kemendikdasmen akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik jenjang SMA mulai November 2025, disusul SMP dan SD pada Maret 2026.

Lebih jauh, Mu’ti menegaskan bahwa sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan. Ia menyebut, tahun ini 23 persen anggaran revitalisasi pendidikan dialokasikan bagi sekolah swasta, mencakup penguatan sarana prasarana, redistribusi guru ASN, hingga digitalisasi pembelajaran.

“Pendidikan negeri dan swasta bukanlah dua sisi yang berseberangan, melainkan mitra strategis dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua anak berhak atas pendidikan bermutu,” tegasnya.

Ketua BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, menyambut baik langkah Kemendikdasmen tersebut. Ia menilai, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sekolah swasta menjadi kunci dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata di seluruh daerah.

Suasana seminar yang hangat dan partisipatif mencerminkan semangat gotong royong dalam dunia pendidikan. Para peserta berdiskusi aktif tentang tantangan pemerataan mutu dan langkah-langkah memperkuat kolaborasi sekolah negeri dan swasta, terutama di wilayah pelosok.

Di penghujung acara, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Ia berharap, sinergi antara sekolah negeri dan swasta dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045 yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan.

“Kami ingin memastikan, tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena batas administratif atau kemampuan ekonomi. Semua berhak tumbuh dalam lingkungan belajar yang inklusif,” pungkasnya dengan penuh optimisme.

 

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena. Komitmen itu kembali ditegaskan oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Rabu (15/10)

Dalam kunjungan itu, Bupati Burhanuddin didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana yang terdiri atas Kepala Dinas Sofian Baco, ST., M.P.W, para kabid, sekretaris, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meninjau langsng proyek pengerjaan peningkatan jalan Dongkala–Sikeli, pembangunan box culvert Eemokolo, serta pemeliharaan jalan ruas Tedubara–Pising, .

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si memastikan bahwa pekerjaan pembangunan jalan di Pulau Kabaena tetap berjalan meski daerah sedang dalam kondisi efisiensi anggaran.

“Walaupun kita sedang berhemat, pembangunan tidak boleh berhenti. Semua elemen akan kita kerahkan untuk memperbaiki jalan ini,” tegas Bupati Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa tak ada hari libur bagi para petugas lapangan, yang terus bekerja untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu.

“Tidak ada hari libur!, Semua untuk masyarakat Bombana,” tambahnya.

Pembangunan jalan di Pulau Kabaena menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena wilayah ini memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan strategis, termasuk pelabuhan, sentra ekonomi, dan destinasi wisata lokal. Jalan yang baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menambahkan Untuk mewujudkan pemerataan jalan yang baik se Pulau Kabaena, Pemererintah Kabupaten telah menandatangai Memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan Tambang yang beroperasi di Pulau itu.

“Kalau perusahaan itu tidak melaksanakan komitmen mereka, maka kita akan ambil alih,” tandasnya

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pekerjaan agar hasilnya bisa bertahan lama dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski medan yang berat dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, seluruh tim teknis di lapangan tetap bekerja maksimal.

“Kami di PUPR akan terus berkolaborasi dengan semua pihak agar pembangunan ini tuntas sesuai harapan masyarakat,” tegas Sofian Baco.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Aliansi Timur Tengah Bersatu (ATMB) dalam dialog terbuka yang digelar di depan Hotel Nur, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Rabu (15/10/2025).

Dialog yang berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat demokrasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Turut hadir pula para perwakilan masyarakat dari Kabaena Tengah dan Kabaena Timur yang tergabung dalam aliansi tersebut.

Dalam kesempatan itu, ATMB menyampaikan tiga pokok tuntutan yang mencerminkan keresahan warga, antara lain permintaan agar pemerintah menekan pihak perusahaan untuk mempercepat perbaikan jalan, keluhan terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta persoalan limbah yang berdampak pada lingkungan sekitar di Kecamatan Kabaena Barat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas keluhan masyarakat. Ia menegaskan akan mengambil langkah nyata dalam waktu dekat.
“Insya Allah dalam dua minggu ke depan, jika pihak perusahaan tidak juga bertindak, pemerintah daerah akan turun langsung dengan alat berat untuk memperbaiki jalan,” tegas Bupati.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena terkait perbaikan infrastruktur. Namun, Bupati menegaskan bahwa kesepakatan itu harus diikuti tindakan nyata di lapangan.

Selain fokus pada perbaikan jalan, Bupati Burhanuddin juga menyinggung persoalan lingkungan yang menjadi perhatian serius. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemkab Bombana akan membebaskan lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna menuntaskan masalah limbah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi jalan di Pulau Kabaena. Survei ini bertujuan memetakan titik-titik kerusakan agar perbaikan bisa dilakukan secara merata dan tidak ada wilayah yang terabaikan.
“Pemerintah sudah turun langsung dari barat hingga timur untuk melihat kondisi jalan. Hasilnya akan menjadi dasar agar perbaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Ahmad Yani.

Dialog terbuka ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes., didampingi Kabid Ketahanan Eksosbud dan Ormas, serta pejabat fungsional Bidang Ormas. Turut hadir pula Camat Kabaena Barat, Lurah Sikeli, dan sejumlah tokoh masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap proses penyampaian aspirasi tersebut.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai dialog semacam ini sebagai sarana efektif untuk mendengar langsung suara rakyat serta menegaskan komitmen bersama membangun Pulau Kabaena secara berkeadilan.

Langkah pemerintah yang cepat merespons aspirasi warga juga menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga tentang mendengar, memahami, dan bertindak demi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah.

Bombana, sultranet.com – Puluhan petani di Dusun Lemboea, Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, mengeluhkan potongan hingga 5 kilogram per karung gabah saat penjualan kepada mitra Bulog. Selasa (14/10/2025)

Keluhan ini langsung ditanggapi oleh anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menilai praktik tersebut merugikan petani dan bertentangan dengan semangat Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri.

Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, turun langsung menemui para petani. Kepada Yudi, petani mengeluh karena hasil panen mereka yang mencapai ribuan karung gabah terancam terkena potongan tak wajar oleh mitra Bulog.

Terlebih lagi harga pembelian dilapangan tidak sesuai Inpres yang mematok harga minimal Rp. 6.500 per kilogram, namun faktanya dilapangan harga masih berkisar di Rp. 6.100 hingga Rp. 6.500 per kilogramnya.

Politisi Partai Bulan Bintang ini menyebut, sedikitnya 1.500 karung gabah milik petani di Dusun Lemboea, Desa Rompu-Rompu terancam dipotong 5 kilogram per karung oleh mitra Bulog yang membeli langsung ke Petani.

“Petani stres betul dibuat begini. Belum ditimbang karena mereka menunggu kepastian. Sore tadi malah sudah bertambah lagi jadi sekitar dua ribu karung,” ujar Yudi dengan nada kesal.

Menurut Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana itu, tindakan tersebut tidak hanya melanggar rasa keadilan, tetapi juga mencederai semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Inpres itu tidak menyebut ada pemotongan-pemotongan. Negara tidak boleh bicara untung-rugi terhadap rakyat tani,” ujar Yudi.

Yudi menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, ia mendesak agar Bulog Provinsi segera mengganti pejabat lapangan yang dinilai tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

“Bulog, TNI, dan Polri semestinya memperketat pengawasan di lapangan. Kalau terus begini, kami minta ada penyegaran di bawah,” tegasnya.

Sebelumnya, DPRD Bombana telah menerbitkan rekomendasi agar potongan timbangan gabah tidak lebih dari 2 kilogram per karung, namun rekomendasi ini tampaknya diabaikan oleh sejumlah mitra di lapangan.

Yudi juga menyoroti persoalan klasik dalam rantai distribusi gabah di tingkat bawah, menurutnya hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi teknis bagi petani. Padahal, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 secara tegas menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dalam memperkuat stok beras nasional melalui mekanisme pengadaan yang adil, transparan, dan berpihak pada petani.

“Bagi petani Bombana, setiap kilogram hasil panen bernilai besar. Harapan mereka sederhana, agar kebijakan pemerintah benar-benar hadir untuk petani, bukan sekadar di atas kertas,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti adanya potongan 5 kilogram yang dilakukan mitra mereka. Menurutnya, hal tersebut menjadi domain mitra maklon atau pihak penggilingan.

“Bulog tidak tahu-menahu soal itu. Bisa jadi Mitra yang menyesuaikan rendemen,” kata Aang.

Ia menjelaskan, berdasarkan standar pemerintah dan data BPS, rendemen gabah seharusnya berada di kisaran 53,38 persen, namun rata-rata di Bombana rendeman hanya mencapai 52 persen. Selisih ini, kata Aang, bisa jadi disebabkan oleh kotoran seperti jerami yang ikut saat panen.

“Kalau ditimbang di sawah, otomatis gabah masih banyak kotorannya. Potongan bisa jadi dilakukan untuk menutupi taksasi kotoran itu, kan seharusnya gabah itu ditimbang di Gudang Pabrik setelah dilakukan pemisahan kotoran” jelasnya.

Aang menegaskan, Bulog hanya memberi sanksi kepada mitra jika beras hasil giling tidak sesuai dengan standar pemerintah. Namun untuk harga, pihaknya konsisten tetap mengikuti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram yang dibayarkan langsung kepada Petani melalui Kelompok Tani.

“Bulog tidak bisa intervensi harga pembelian jika itu di luar mitra maklon. Tapi jika pembelian gabah itu dilakukan oleh mitra maka pembayarannya langsung oleh Bulog kepada petani yang dibayarkan melalui kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani seharga Rp. 6.500,- per kilogram,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Suasana hangat dan penuh warna mewarnai pembukaan Pameran Seni Rupa Keliling Sulawesi Tenggara 2025 yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bombana, Senin (13/10/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Rupa dalam Rupa” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dihadiri oleh berbagai kalangan pecinta seni, pelajar, serta tokoh budaya.

Pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dengan UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap karya seni rupa dan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Acara pembukaan diawali dengan penampilan Tari Lulo Alu oleh Sanggar Seni SMAN 09 Bombana yang berhasil memikat perhatian tamu undangan. Gerak lincah dan iringan musik tradisional yang enerjik menciptakan suasana meriah dan penuh kebanggaan terhadap budaya lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pameran tersebut. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan seni, tetapi juga menjadi media edukatif yang memperkuat jati diri daerah.
“Atas nama pemerintah daerah dan secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh seniman yang telah membawa karya dan kreativitasnya ke Wonua Bombana,” ujar Bupati singkat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku seni, dan masyarakat.
“Mari bersama-sama menjaga dan memajukan budaya lokal kita. Bombana kaya akan nilai budaya yang harus kita rawat dan wariskan,” tambahnya dengan penuh semangat.

Bupati juga memberikan apresiasi khusus kepada pelajar dan seniman muda Bombana yang terus menunjukkan kreativitas dengan memadukan unsur tradisi dan modernitas tanpa meninggalkan akar budaya Moronene. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah pembinaan dan inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai kebudayaan daerahnya sendiri.

Untuk mendukung itu, Bupati meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana terus mengembangkan kegiatan seni di lingkungan pendidikan, baik melalui festival budaya, lomba seni, maupun ruang pamer karya pelajar di berbagai kesempatan.

Usai sambutan, Bupati Burhanuddin secara resmi membuka pameran dengan pemukulan gong dan pemotongan pita, disambut tepuk tangan meriah para hadirin. Setelah peresmian, Bupati bersama tamu undangan meninjau langsung berbagai karya yang dipamerkan — mulai dari lukisan, patung, hingga instalasi seni yang menggambarkan keberagaman budaya Sulawesi Tenggara.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., MPWK, para kepala perangkat daerah, Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Sultra, La Udin, S.Sos., M.Hum, kepala sekolah, seniman, tokoh pemuda, serta insan pers.

Melalui pameran ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap agar kegiatan seni rupa keliling tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni, tetapi juga wahana edukatif yang memperkuat identitas budaya daerah di tengah arus globalisasi. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kegiatan ini agenda rutin untuk terus menghidupkan semangat berkesenian di kalangan masyarakat.

Dengan semangat “Rupa dalam Rupa”, Bombana tidak hanya menjadi tuan rumah kegiatan seni, tetapi juga ruang ekspresi bagi karya dan kreativitas yang berakar dari nilai-nilai lokal, menuju Bombana yang berbudaya, kreatif, dan berdaya saing.