Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara menghadiri undangan CNN Indonesia dalam program The Big Idea Forum yang digelar di Studio 2 CNN Indonesia, Gedung TransMedia, Jakarta Selatan. Kamis (11/9/2025)

Kehadiran ini menjadi bentuk partisipasi daerah dalam percakapan nasional mengenai pentingnya transformasi data dan inovasi bagi pembangunan berkelanjutan.

The Big Idea Forum sendiri merupakan inisiatif kolaboratif yang mempertemukan para pengambil keputusan, pemimpin industri, regulator, dan pemikir dari berbagai sektor. Forum ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis untuk merumuskan solusi inovatif atas berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang berkembang di tengah perubahan zaman.

Tema yang diangkat kali ini, “Urgensi Data Desa Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih”, menyoroti pentingnya penerapan Satu Data Desa sebagai fondasi manajemen modern. Pergeseran dari pola berbasis kebiasaan menuju manajemen berbasis fakta dianggap menjadi kunci bagi koperasi agar tetap relevan, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, yang hadir mewakili daerah, menekankan bahwa data desa presisi adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

“Kolaka Utara tentu sangat mendukung inisiatif data desa presisi. Dengan data yang akurat dan terpadu, kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam penguatan koperasi, akan jauh lebih tepat sasaran. Kami percaya koperasi yang dikelola dengan basis data presisi akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri,” ungkap H. Jumarding.

Ia menambahkan, partisipasi Kolaka Utara dalam forum ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

“Kehadiran kami di forum ini bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi pengalaman daerah. Kami ingin memastikan bahwa Kolaka Utara terus bergerak maju bersama daerah lain dalam menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Data presisi diyakini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknologi, melainkan juga landasan kokoh untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Di era persaingan global, koperasi yang menutup mata terhadap pentingnya data terpadu akan menghadapi risiko ketertinggalan, kehilangan kepercayaan anggota, bahkan kesulitan untuk berkembang. Sebaliknya, koperasi yang mengadopsi data presisi berpotensi menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam forum bergengsi ini menjadi wujud nyata komitmen daerah untuk terus berinovasi. Dukungan penuh dari pimpinan daerah menegaskan bahwa penguatan koperasi desa berbasis data adalah langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat. (IS)

Bombana, sultranet.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya menata ulang mekanisme pembayaran utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan memangkas prosedur birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat pencairan. Kepastian tersebut disampaikan langsung kepada para kontraktor dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (11/9/2025).

Kepala BKD Bombana, Doddy A Muchlisi, menyatakan bahwa pencairan utang kepada kontraktor kini dapat dilakukan tanpa harus melalui disposisi pimpinan daerah. Mekanisme baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses pembayaran yang telah lama dinantikan para rekanan.

“Ketika tahapan kepengurusan kelengkapan dinas sudah mengalokasikan, biar hari ini kami sudah siap. Dananya sudah cair dua hari yang lalu. Hari ini sudah bisa mengurus,” kata Doddy di hadapan anggota DPRD, perwakilan aliansi kontraktor, Bappeda, dan Inspektorat.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bombana, Ashari Usman, yang sejak awal mendorong adanya kejelasan prosedur pembayaran tanpa hambatan administratif. Ia menegaskan pentingnya kepastian agar persoalan utang daerah tidak berlarut-larut.

“Yakin ini tanpa disposisi. Kalau memang begitu, persoalan sudah selesai. Anggaran sudah ada, tinggal mengurus kelengkapan saja,” ujar Ashari.

Penegasan BKD itu sekaligus menjawab keresahan para kontraktor yang selama berbulan-bulan menunggu pencairan pembayaran pekerjaan mereka. Sejumlah kontraktor mengaku seluruh berkas administrasi telah rampung sejak lama, namun proses pencairan terhambat karena disposisi yang dinilai tidak transparan dan tidak diberikan secara merata.

“Sebenarnya yang menjadi hambatan kami itu disposisi,” ungkap salah satu perwakilan aliansi kontraktor dalam forum tersebut.

BKD Bombana menilai, penyederhanaan mekanisme pembayaran ini menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan mitra kerja pemerintah daerah. Doddy menegaskan bahwa BKD tidak hanya berperan sebagai penyalur anggaran, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas.

“Prinsip kami jelas, sepanjang administrasi lengkap dan sesuai ketentuan, proses pembayaran harus berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Doddy, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih lancar karena kontraktor tidak lagi terkendala urusan administratif.

BKD Bombana juga menyatakan siap melayani proses pencairan secara terbuka, objektif, dan profesional kepada seluruh pihak ketiga tanpa pengecualian. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan utang daerah sekaligus memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan kontraktor.

Dengan kepastian tersebut, para kontraktor berharap pembayaran dapat segera direalisasikan sehingga roda pembangunan di Bombana kembali bergerak normal dan berkelanjutan. (adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan yang diikuti Tim Pengendali Genting (TPG) se-Kabupaten Bombana itu dipusatkan di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk memastikan program berjalan lebih terarah.

“Melalui sosialisasi Juklak ini kita dapat memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting di Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Orang tua asuh sebagai mitra juga diharapkan mampu memastikan pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” kata Abdul Azis.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan hingga kini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum teredukasi dan menjadi fokus utama penanganan.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Azis menjelaskan setiap stakeholder nantinya diberi tanggung jawab melakukan intervensi minimal pada dua keluarga risiko stunting. Bentuk intervensi yang dimaksud bisa berupa edukasi, pembinaan, hingga penanganan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana. Dengan peran aktif semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

DPPKB Bombana bersama TPG juga berkomitmen memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Upaya tersebut, kata Abdul Azis, sejalan dengan visi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas di Bombana. “Kami yakin, bila setiap stakeholder bergerak bersama, maka masalah stunting dapat ditangani lebih cepat. Generasi Bombana yang tumbuh sehat akan menjadi modal besar untuk masa depan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Juklak GENTING ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi stunting. Melibatkan lintas sektor, program ini menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti seluruh Tim Pengendali Genting (TPG) Bombana dan terpusat di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menyatukan pemahaman lintas sektor mengenai pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, program tersebut hadir untuk mengoptimalkan peran orang tua asuh dalam memastikan pemenuhan gizi anak serta memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang sehat dan berkualitas.

“Melalui sosialisasi Juklak ini, kita bisa memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting dapat mengimplementasikan program ini dengan baik, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Abdul Azis mengungkapkan, saat ini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum tersentuh edukasi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus fokus utama dalam upaya percepatan penanganan stunting.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” jelasnya.

Lebih jauh ia menerangkan, strategi yang disusun DPPKB menekankan kolaborasi lintas sektor. Setiap stakeholder nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan intervensi minimal pada dua KRS, baik melalui edukasi, pembinaan, maupun penanganan langsung. Dengan cara ini, beban penanganan tidak hanya dipikul pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Setiap stakeholder akan diberikan tanggung jawab minimal dua KRS. Bisa berupa edukasi, pembinaan, atau intervensi langsung. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana,” tambahnya.

Melalui GENTING, DPPKB Bombana bersama TPG berkomitmen memperkuat peran serta lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan bukan sekadar intervensi sementara, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana percaya, upaya percepatan penurunan stunting harus berangkat dari kesadaran kolektif. Gerakan orang tua asuh dianggap mampu menjadi jembatan kepedulian sosial, memastikan anak-anak dari keluarga berisiko mendapat perhatian penuh, terutama terkait gizi dan kesehatan.

“Melalui keterlibatan berbagai pihak, kita ingin memastikan bahwa anak-anak Bombana tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutup Abdul Azis.

Dengan berjalannya strategi ini, Bombana menargetkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga mitra pembangunan, menjadi kunci keberhasilan program yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Bombana, sultranet.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu sebagai upaya memperkokoh peran lembaga pengawas dalam mewujudkan demokrasi yang substansial. Acara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, yang mewakili Bupati Bombana di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sekaligus pegiat pemilu Jerry Sumampow, S.Th, serta Arif Nur Alam. Hadir pula perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda Bombana, Kepala Kesbangpol, jajaran Bawaslu, Panwaslu kecamatan, stakeholder terkait, hingga elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Syahrun memberikan apresiasi terhadap peran semua pihak yang berhasil menjaga stabilitas politik pada Pilkada Bombana 2024/2025. Ia menyebut, pesta demokrasi di Bombana berlangsung damai dan menjadi sejarah tersendiri.

“Mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat Bombana, Pilkada 2024/2025 adalah pilkada terdamai dalam sejarah daerah ini. Padahal kita tahu Bombana punya catatan politik yang keras. Oleh karena itu, kami menilai investasi anggaran 2025 membuahkan hasil yang baik,” ujar Syahrun.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh kepada Bawaslu dalam memperkuat kualitas pengawasan pemilu. “Jangan pernah berhenti mencintai Bombana. Kami berharap kegiatan ini bermanfaat untuk Bawaslu ke depan, dan pemerintah daerah selalu siap mendukung,” tambahnya.

Senada dengan itu, perwakilan Bawaslu Sultra menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Ia menyebut pengawasan pemilu tidak bisa berjalan hanya dengan kerja KPU dan Bawaslu.

“Kegiatan pemilu ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat dan seluruh forkopimda. Di luar tugas utama, Bawaslu terus melakukan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari edukasi politik. Kami juga bermitra dengan Komisi II DPR untuk mendapatkan masukan agar kualitas pengawasan semakin baik, apalagi saat ini kewenangan Bawaslu semakin bertambah,” tegasnya.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penguatan internal kelembagaan, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mendalami strategi pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Diskusi panel turut menyoroti berbagai tantangan pengawasan di tingkat lokal, mulai dari minimnya partisipasi masyarakat, pengaruh politik uang, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan modern.

Bagi Bawaslu Bombana, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut agenda nasional pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak 2024/2025. Selain menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan pemilu yang telah usai, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan lembaga pengawas menghadapi kontestasi demokrasi ke depan.

Dengan penguatan kelembagaan, Bawaslu Bombana menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Bombana, sultranet.com | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini merupakan agenda rutin Bawaslu bersama DPR RI di seluruh Indonesia dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada ke depan.

Acara dimulai sejak pagi dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Bawaslu. Sejumlah tokoh hadir memberikan sambutan, di antaranya Ketua Bawaslu Bombana Irpan, SH., M.Kn., Bupati Bombana yang diwakili Pj. Sekda Ir. Syahrun, S.P., M.P.W.K., serta perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua Bawaslu Bombana, Irpan, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi.

“Bawaslu Bombana membuka diri terhadap masukan dan dukungan masyarakat. Kami juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pramuka, untuk memperkuat pengawasan partisipatif kedepan,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, seperti anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud, pegiat pemilu Jerry Sumampouw, S.Th., serta Arif Nur Alam.

Para narasumber bakal membawakan materi seputar penguatan kelembagaan, strategi pengawasan, hingga pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Koordinator Divisi SDM, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sultra, Darma, SH., MH., menambahkan bahwa Bombana memiliki modal sinergi yang baik antarpenyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga Disdukcapil. Menurutnya, kunci keberhasilan tetap terletak pada pengawasan partisipatif.

“Tanpa dukungan masyarakat, mustahil pemilu berjalan maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menyebut Pilkada sebelumnya di Bombana berjalan damai tanpa gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Itu bukti koordinasi kita berjalan baik. Pemda akan selalu mendukung penuh agar Pemilu dan Pilkada kedepan lebih baik lagi,” singkatnya.

Selain sebagai forum penguatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi pasca pemilu. Dengan adanya forum ini, Bawaslu Bombana berharap kualitas demokrasi di daerah semakin meningkat melalui kolaborasi semua pihak.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman. Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., mewakili Bupati Bombana, di Aula Kantor Bappeda Bombana, Rabu (10/9/2025).

Dalam forum tersebut, dibahas dua regulasi penting yang tengah disiapkan, yaitu Raperda tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Syahrun dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan semua pihak. “Perumahan dan permukiman kumuh adalah pekerjaan rumah kita bersama. Melalui FGD ini, kita berharap lahir naskah akademik yang kuat sebagai dasar terbentuknya Peraturan Daerah, agar Bombana memiliki arah yang jelas dalam pembangunan perumahan dan permukiman,” ujarnya.

Menurutnya, kedua Raperda tersebut sangat strategis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, risiko munculnya kawasan kumuh baru akan semakin besar di masa depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Mereka hadir untuk memberikan pandangan sekaligus masukan yang dibutuhkan guna memperkuat substansi naskah akademik sebelum diajukan dalam bentuk Raperda. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta menyampaikan pandangan tentang persoalan mendasar di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, kepadatan hunian, hingga tantangan ketersediaan lahan yang layak huni.

Selain menghimpun masukan, FGD ini juga dimaksudkan sebagai ruang penyamaan persepsi antarperangkat daerah. Pemerintah daerah menilai, kesamaan arah sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan setiap program pembangunan perumahan dan permukiman ke depan dapat terintegrasi dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, lahirnya dua Raperda ini nantinya bisa memberikan kepastian hukum sekaligus peta jalan pembangunan sektor perumahan. Tidak hanya mencegah munculnya kawasan kumuh baru, regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak. “Harapan kita semua, Bombana ke depan bisa menjadi daerah dengan permukiman yang tertata, lingkungan sehat, dan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Syahrun menambahkan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, Sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya resmi menunjuk Muh. Arham sebagai Juru Bicara DPP Partai Berkarya. Penunjukan ini berdasarkan hasil rapat DPP Partai yang digelar pada 11 Agustus 2025 di Hotel Amarossa, Jakarta Selatan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Tugas Nomor 01/ST/DPP.Berkarya/VIII/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Moch. Ridwan Andreas, dan Sekretaris Jenderal, Fauzan Rachmansyah.

Dalam surat tugas itu, Muh. Arham yang kini menjabat Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan diberi mandat untuk menyampaikan sikap resmi partai kepada publik, mengoordinasikan komunikasi eksternal partai sesuai kebijakan DPP, serta mewakili Partai Berkarya dalam berbagai forum publik maupun kegiatan komunikasi strategis lainnya.

Bagi Partai Berkarya, penunjukan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat komunikasi politik sekaligus membangun citra partai di tengah masyarakat. Kehadiran juru bicara yang memiliki kapasitas dianggap mampu menjembatani pesan partai agar lebih mudah dipahami publik.

Muh. Arham mengaku terhormat atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

“Saya bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP Partai Berkarya. Ini bukan hanya tugas pribadi, tetapi amanah besar untuk memastikan suara partai tersampaikan dengan jelas, santun, dan tegas kepada masyarakat,” ujarnya. Selasa (9/9/2025)

Ia juga menekankan bahwa komunikasi politik yang sehat menjadi kunci penting bagi partai dalam menghadapi dinamika demokrasi ke depan.

“Partai Berkarya ingin hadir lebih dekat dengan rakyat melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Saya akan berupaya sebaik mungkin agar setiap sikap dan kebijakan partai dapat dipahami serta diterima publik dengan baik,” tegasnya.

Dengan penunjukan ini, Partai Berkarya berharap semakin solid dalam menyuarakan aspirasi politik dan memperkuat posisinya di kancah nasional, terlebih dalam menyongsong momentum politik strategis di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Siaga Kebangsaan di Halaman Kantor Bupati Bombana, Senin 8 September 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana yang dipimpin Kepala Badan, dr. Sunandar, MM.Kes.

Dalam kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik, untuk menjaga persatuan serta tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu provokatif yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun nasional.

“Kita harus bersatu. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah. Kita juga harus menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang santun, menyejukkan, dan penuh empati — baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial,” tegas Ahmad Yani saat memberikan amanat apel.

Wakil Bupati menekankan pentingnya menyikapi situasi bangsa dengan bijak. Ia mengimbau agar seluruh pihak menunda kegiatan yang bersifat pemborosan serta tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, roda pemerintahan harus dijalankan secara sederhana, efisien, dan bermakna sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Pemerintah daerah harus lebih fokus menyelenggarakan kegiatan pro rakyat, seperti pasar murah, penyaluran bantuan sosial, dan program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ahmad Yani.

Apel yang berlangsung khidmat itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak PKK Bombana bersama jajaran, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, serta seluruh ASN dan non-ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Ciri khas yang membedakan apel siaga kali ini adalah penggunaan pita merah atau kacu merah di kepala seluruh peserta. Simbol tersebut dimaknai sebagai lambang semangat persatuan, kebersamaan, sekaligus kecintaan terhadap tanah air.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Apel Siaga Kebangsaan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan dan solidaritas sosial. Hal ini dinilai penting sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik dari aspek sosial, politik, maupun ekonomi.

“Kalau ada keretakan-keretakan maka mari kita sulam bersama untuk menjaga negeri ini supaya bisa menjadi negeri yang damai, negeri yang ṭayyibatun wa rabbun ghafūr,” ungkap Ahmad Yani, menutup amanatnya sebelum meninggalkan lokasi apel.

Apel Siaga Kebangsaan ini bukan hanya menjadi ruang kebersamaan ASN, pejabat publik, dan masyarakat, tetapi juga penegasan komitmen pemerintah daerah untuk terus merawat persatuan, memperkuat kebangsaan, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Dengan semangat kebangsaan yang terus terjaga, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan daerah yang damai, sejahtera, dan semakin maju.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Siaga Kebangsaan di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (8/9/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terkait kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan perhatian bersama.

Apel dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang bertindak sebagai pembina apel mewakili Bupati Bombana. Hadir dalam apel tersebut Pj. Sekda Bombana, para asisten Setda, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, Ketua TP PKK Bombana bersama pengurus, camat Rumbia dan Rumbia Tengah, serta seluruh ASN lingkup Pemkab Bombana.

Dalam amanatnya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan kebersamaan dalam menghadapi dinamika bangsa. “Kondisi bangsa tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, mari kita menghadapinya dengan sikap tenang, bijak, dan penuh kebersamaan. Bombana adalah rumah kita bersama. Menjaga ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik harus dilandasi panggilan nurani, bukan sekadar kewajiban. “Mari kita layani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan semangat gotong royong, saya yakin kita dapat melewati berbagai krisis dengan damai, tenteram, dan aman. Semoga Bombana senantiasa menjadi daerah yang rukun dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” kata Wakil Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani juga menyampaikan lima pesan utama dari Menteri Dalam Negeri. Pertama, menunda kegiatan seremonial yang dapat menimbulkan kesan berlebihan dalam penggunaan anggaran. Kedua, menghindari aktivitas pribadi maupun pernyataan publik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif atau provokatif, serta mengedepankan bahasa yang santun dan menenangkan.

Ketiga, memprioritaskan program yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan memperkuat komunikasi sosial dan membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Keempat, membatasi perjalanan ke luar negeri sebagai wujud kepedulian dan memastikan kepala daerah tetap fokus menjaga keamanan wilayah. Kelima, mengintensifkan kegiatan yang menumbuhkan kebersamaan, termasuk doa bersama untuk mempererat persatuan.

Apel kebangsaan ini juga dirangkaikan dengan pembacaan ikrar kebangsaan dan doa bersama. Menurut panitia, kegiatan tersebut bertujuan memperkokoh persatuan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjadi momentum menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam merespons situasi bangsa saat ini.

Mengakhiri amanatnya, Ahmad Yani menyampaikan pesan penuh semangat yang disambut tepuk tangan peserta apel. “Bombana Siaga, Bombana Damai. Jangan lupa bahagia. Saya bangga menjadi orang Bombana, dan saya bahagia menjadi bagian dari Indonesia,” ucapnya dengan lantang.

Kegiatan apel berlangsung khidmat dengan nuansa kebersamaan yang kental. Para peserta apel, mulai dari pejabat hingga staf ASN, terlihat antusias mengikuti rangkaian acara hingga tuntas.

Apel Siaga Kebangsaan di Bombana menjadi penegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah berbagai tantangan kebangsaan.