Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., resmi dipercaya memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Kabupaten Bombana sebagai Ketua Umum periode 2026–2030. Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) PERBAKIN Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Hotel Claro Kendari, Sabtu (19/9/2026).

Terpilihnya Syahrun menjadi bagian dari pembentukan kepengurusan baru PERBAKIN di tingkat kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2026–2030. Kepengurusan baru diharapkan dapat memperkuat organisasi sekaligus mendorong pembinaan olahraga menembak yang lebih terarah dan berkelanjutan di masing-masing daerah.

Dalam Musprov tersebut, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji terpilih sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PERBAKIN Sulawesi Tenggara periode 2026–2030. Kepengurusan baru di tingkat provinsi selanjutnya diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan pengurus cabang di seluruh daerah.

Himawan mengatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen mendorong kemajuan olahraga menembak di Sulawesi Tenggara melalui pembinaan yang lebih terstruktur.

“Ini amanah buat saya dan akan saya emban dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan olahraga menembak di Sultra,” ujar Himawan.

Menurut Himawan, penguatan organisasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun prestasi olahraga menembak. Karena itu, komunikasi antara Pengprov PERBAKIN Sultra dan Pengurus Cabang (Pengcab) di kabupaten dan kota perlu diperkuat.

Koordinasi tersebut diperlukan agar program pembinaan dapat berjalan secara konsisten dan menjangkau atlet serta klub di berbagai daerah. Dengan komunikasi yang lebih baik, kebutuhan atlet dan klub dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan organisasi.

Selain memperkuat komunikasi, kepengurusan baru juga diarahkan untuk mengaktifkan kembali klub-klub menembak yang selama ini belum menjalankan aktivitas secara optimal. Keberadaan klub dinilai penting karena menjadi salah satu ruang pembinaan atlet sebelum mereka mengikuti kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi.

PERBAKIN Sultra juga mendorong penyelenggaraan kejuaraan secara berkelanjutan. Kompetisi diperlukan untuk memberikan pengalaman bertanding kepada atlet sekaligus menjadi sarana mengukur perkembangan kemampuan mereka.

Kejuaraan yang digelar secara rutin juga dapat menjadi bagian dari proses pencarian bibit atlet baru. Dari kompetisi tersebut, pengurus dapat melihat potensi atlet yang kemudian diarahkan untuk mengikuti program latihan dan pembinaan yang lebih intensif.

Bagi Kabupaten Bombana, terbentuknya kepengurusan baru PERBAKIN periode 2026–2030 menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan olahraga menembak di daerah. Kepemimpinan Syahrun diharapkan dapat membawa organisasi tidak hanya aktif dalam kegiatan administratif, tetapi juga berperan dalam pengembangan atlet.

Syahrun menyampaikan bahwa PERBAKIN Kabupaten Bombana perlu memiliki arah pembinaan yang jelas. Menurutnya, keberadaan organisasi olahraga harus memberikan manfaat nyata bagi atlet dan klub, terutama dalam membuka ruang latihan dan kompetisi.

“PERBAKIN Kabupaten Bombana diharapkan tidak hanya aktif menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga mampu melahirkan dan membina atlet daerah yang dapat berkompetisi di berbagai tingkatan,” kata Syahrun.

Ia menilai pembinaan yang dilakukan secara konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan olahraga menembak di Kabupaten Bombana. Pembinaan tidak dapat hanya dilakukan menjelang pertandingan, tetapi perlu dibangun melalui proses latihan dan kompetisi yang berlangsung secara berkesinambungan.

“Pembinaan yang berjalan secara konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan olahraga menembak di Kabupaten Bombana,” pungkasnya.

Menurut Syahrun, penguatan pembinaan juga membutuhkan keterlibatan klub dan atlet secara aktif. Klub dapat menjadi tempat bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan, sementara organisasi memberikan dukungan melalui program pembinaan dan kompetisi.

Kepengurusan baru PERBAKIN Bombana diharapkan dapat membangun koordinasi dengan Pengprov PERBAKIN Sultra serta pengurus cabang lainnya. Koordinasi tersebut penting untuk membuka peluang bagi atlet Bombana mengikuti kejuaraan dan program pembinaan di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain pembinaan atlet, penguatan organisasi juga menjadi perhatian dalam kepengurusan baru. Organisasi yang berjalan baik akan memudahkan penyusunan program, pengelolaan kegiatan, serta koordinasi antara pengurus, klub, dan atlet.

Musprov PERBAKIN Sultra menjadi momentum untuk menyatukan arah pembinaan olahraga menembak di Sulawesi Tenggara. Kepengurusan periode 2026–2030 diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih terukur dan memberikan ruang lebih besar bagi atlet untuk berkembang.

Pengaktifan klub yang vakum menjadi salah satu langkah yang dinilai penting. Klub yang kembali aktif dapat memperluas basis pembinaan dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga menembak untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan ketentuan organisasi.

Penyelenggaraan kompetisi secara rutin juga diharapkan dapat menciptakan iklim olahraga yang lebih dinamis. Atlet membutuhkan kesempatan untuk menguji kemampuan dalam pertandingan, sementara pengurus membutuhkan kompetisi sebagai salah satu instrumen evaluasi pembinaan.

Bagi atlet muda, kompetisi juga menjadi bagian dari proses membangun pengalaman. Mereka dapat belajar menghadapi tekanan pertandingan, meningkatkan kedisiplinan latihan, dan memahami standar kompetisi yang berlaku.

Karena itu, pembinaan atlet perlu dilakukan secara bertahap. Pengurus tidak hanya dituntut menghasilkan atlet untuk kompetisi, tetapi juga membangun sistem pembinaan yang mampu menjaga perkembangan atlet dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Bombana, kepengurusan baru PERBAKIN memiliki peluang untuk memperluas pembinaan hingga ke tingkat klub. Langkah tersebut dapat dimulai dengan pemetaan atlet dan klub, penyusunan agenda latihan, serta peningkatan partisipasi dalam kejuaraan.

Koordinasi dengan Pengprov PERBAKIN Sultra juga dapat membuka peluang bagi atlet Bombana mendapatkan akses pembinaan yang lebih luas. Program bersama dan kejuaraan tingkat provinsi dapat menjadi sarana untuk mengukur kemampuan atlet Bombana dibandingkan dengan daerah lain.

Syahrun sebagai Ketua Umum PERBAKIN Kabupaten Bombana periode 2026–2030 memiliki tanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan pembinaan olahraga. Dukungan dari pengurus, klub, atlet, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjalankan program tersebut.

Sementara itu, kepemimpinan Himawan Bayu Aji di tingkat provinsi diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Pengprov dan Pengcab. Arahan untuk meningkatkan komunikasi, mengaktifkan klub, dan menggelar kejuaraan secara berkelanjutan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga menembak yang lebih aktif di Sulawesi Tenggara.

Kepengurusan baru PERBAKIN Sultra dan PERBAKIN kabupaten/kota periode 2026–2030 kini memiliki masa kerja untuk menjalankan program pembinaan tersebut. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada konsistensi organisasi dalam melaksanakan agenda yang telah diarahkan.

Bagi Bombana, target utama kepengurusan baru tidak hanya menjaga aktivitas organisasi, tetapi juga membangun proses pembinaan yang mampu menghasilkan atlet berprestasi. Dengan latihan yang teratur, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan organisasi yang kuat, atlet daerah diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

Musprov PERBAKIN Sultra 2026 akhirnya menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk menyusun langkah pembinaan selama empat tahun ke depan. Di tingkat Bombana, Syahrun diharapkan mampu membawa organisasi menjadi wadah pembinaan yang aktif dan memberi ruang bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan di berbagai ajang kompetisi.

Penguatan organisasi, pembinaan atlet, pengaktifan klub, serta penyelenggaraan kompetisi menjadi sejumlah agenda penting yang akan menentukan perkembangan olahraga menembak di Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana turun langsung membantu penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). BPBD fokus menyuplai air untuk mendukung armada pemadam yang mengalami kendala menjangkau titik api akibat kondisi medan yang sulit, Sabtu (19/9/2026).

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 WITA. Setelah menerima informasi kejadian, personel dari sejumlah unsur diterjunkan untuk melakukan penanganan di lokasi. Manggala Agni, TNI, dan Polri turut bergerak bersama untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area lain.

BPBD Kabupaten Bombana mengambil peran dalam mendukung kebutuhan air bagi armada yang melakukan pemadaman. Langkah tersebut dilakukan karena titik api berada di kawasan dengan medan yang tidak mudah dilalui kendaraan pemadam BPBD.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan kondisi medan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman. Posisi titik api membuat armada tertentu tidak dapat mencapai lokasi secara langsung.

“BPBD turun untuk melakukan suplai air di TNRAW karena titik api berada di medan yang sulit dijangkau oleh armada BPBD. Sehingga BPBD fokus melakukan suplai air untuk armada Manggala Agni dan Polri yang bisa menembus hingga ke titik api untuk melakukan pemadaman,” kata Hasdin Ratta.

Menurut Hasdin, pola penanganan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemadaman tetap berjalan meskipun kondisi lapangan tidak memungkinkan seluruh armada masuk hingga ke titik api. BPBD kemudian mendukung operasi dengan menyediakan pasokan air yang dibutuhkan armada yang berada lebih dekat dengan lokasi kebakaran.

Kebakaran di kawasan TNRAW membutuhkan penanganan cepat karena kondisi kawasan yang memiliki tutupan vegetasi dapat membuat api mudah menjalar apabila tidak segera dikendalikan. Personel gabungan harus bekerja dengan mempertimbangkan kondisi medan dan akses menuju lokasi.

Setelah tiba di kawasan terdampak, personel gabungan melakukan upaya pemadaman pada titik api yang teridentifikasi. Manggala Agni dan personel Polri yang memiliki kemampuan serta akses untuk mencapai lokasi menjadi bagian dari unsur yang melakukan pemadaman secara langsung.

Sementara itu, BPBD Bombana terus mendukung operasi dari sisi ketersediaan air. Suplai air dilakukan untuk menjaga kebutuhan armada pemadam selama proses penanganan berlangsung.

Personel TNI dan Polri juga turut membantu proses penanganan di lapangan. Keterlibatan sejumlah unsur tersebut memperkuat respons terhadap kebakaran dan membantu mempercepat pengendalian api.

Proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Personel gabungan terus melakukan penanganan hingga titik api dapat dikendalikan.

Sekitar pukul 15.30 WITA, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dengan padamnya titik api tersebut, upaya penanganan kebakaran di lokasi dinyatakan berhasil dikendalikan setelah personel gabungan bekerja sejak laporan kejadian diterima.

Hasdin mengatakan dukungan antarinstansi menjadi bagian penting dalam menghadapi kejadian kebakaran di wilayah dengan kondisi medan yang sulit. Setiap unsur menjalankan peran sesuai kemampuan dan kondisi yang dihadapi di lapangan.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana semua unsur dapat saling mendukung. Armada yang bisa menjangkau titik api melakukan pemadaman, sementara BPBD membantu memenuhi kebutuhan air,” ujarnya.

Penanganan kebakaran di kawasan TNRAW juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga penanggulangan bencana, unsur keamanan, dan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi tersebut memungkinkan proses pemadaman tetap berjalan meski akses menuju lokasi terbatas.

Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Sulawesi Tenggara. Karena itu, kebakaran di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius agar api tidak berkembang menjadi lebih luas dan berdampak terhadap ekosistem di sekitarnya.

Dalam penanganan kejadian kali ini, personel gabungan bergerak dengan membagi peran berdasarkan kondisi lapangan. Manggala Agni dan Polri melakukan pemadaman pada titik yang dapat dijangkau, sementara BPBD Bombana memastikan kebutuhan air tetap tersedia untuk mendukung operasi tersebut.

Kondisi medan menjadi faktor yang cukup menentukan dalam proses penanganan. Akses yang sulit membuat armada tertentu tidak dapat bergerak langsung menuju sumber api. Situasi tersebut membuat dukungan logistik, terutama pasokan air, menjadi bagian penting dalam operasi pemadaman.

Respons cepat juga menjadi faktor penting dalam mencegah api menyebar. Jarak dan kondisi medan dapat memperpanjang waktu tempuh menuju titik kebakaran. Karena itu, koordinasi antara personel di lapangan diperlukan agar setiap sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Kebakaran yang dilaporkan sekitar pukul 12.30 WITA tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.30 WITA. Selama proses tersebut, personel dari berbagai unsur terus melakukan upaya pemadaman hingga tidak lagi ditemukan titik api yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Kolaborasi BPBD Bombana, Manggala Agni, TNI, dan Polri menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran tersebut. Masing-masing unsur memberikan dukungan sesuai tugas dan kemampuan di lapangan.

Bagi BPBD Bombana, dukungan terhadap pemadaman kebakaran tidak selalu harus dilakukan dengan mengerahkan armada langsung ke titik api. Dalam kondisi tertentu, seperti medan yang sulit dijangkau, penyediaan air dan dukungan logistik menjadi langkah yang lebih efektif untuk membantu petugas yang berada di lokasi.

Penanganan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa respons terhadap kebakaran membutuhkan fleksibilitas sesuai kondisi lapangan. Keterbatasan akses tidak boleh menghambat upaya pemadaman. Dukungan antarinstansi menjadi salah satu cara untuk memastikan operasi tetap berjalan hingga api berhasil dikendalikan.

Dengan berhasilnya pemadaman sekitar pukul 15.30 WITA, kebakaran di lokasi tersebut dapat dicegah agar tidak terus meluas. Personel gabungan selanjutnya memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap terkendali setelah proses pemadaman selesai.

Penanganan kebakaran di TNRAW menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kawasan konservasi dari ancaman kebakaran. Kecepatan respons, ketersediaan air, akses menuju titik api, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam setiap penanganan kebakaran di kawasan yang memiliki medan sulit.

KENDARI, SULTRANET.COM— Musyawarah Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2026–2030 telah resmi digelar dalam suasana penuh kebersamaan, demokratis, dan semangat tinggi untuk memajukan olahraga menembak serta melestarikan tradisi berburu yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Rifqi Saifullah Razak, secara aklamasi dan dengan suara bulat dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum PERBAKIN Cabang Konkep untuk periode 2026–2030.

Penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan tertinggi dari seluruh anggota dan pemangku kepentingan, mengingat rekam jejak, komitmen, serta kepemimpinan Bupati Rifqi yang telah terbukti dalam memajukan potensi daerah, membina generasi muda, dan mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mewakili Ketua Umum, Ketua Harian PERBAKIN Cabang Konkep, Mahmud, menyampaikan harapan dan tekad seluruh jajaran pengurus yang baru dibentuk. Ia menegaskan bahwa kepengurusan akan bekerja secara sinergis, transparan, profesional, serta berorientasi pada prestasi dan manfaat luas bagi masyarakat.

“Atas nama seluruh pengurus dan anggota PERBAKIN Cabang Konawe Kepulauan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada bapak Rifqi Saifullah Razak selaku Ketua Umum. Kami berharap, di bawah kepemimpinannya, PERBAKIN Cabang Konawe Kepulauan dapat semakin tumbuh, berkembang, dan berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Kami akan terus membina atlet-atlet muda yang berprestasi, menjadikan olahraga menembak sebagai sarana membina kedisiplinan, ketelitian, dan karakter bangsa yang tangguh. Selain itu, kami juga tetap menjaga etika dan aturan berburu yang berkelanjutan serta tidak merusak keseimbangan ekosistem alam di daerah kita. Seluruh program kerja akan kami susun dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab, mendukung visi dan misi daerah,” ujar Mahmud, Sabtu (19/9/2026).

Lebih lanjut, Mahmud juga mengajak seluruh anggota dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kemajuan PERBAKIN, menjadikan organisasi ini sebagai wadah yang kredibel, bermartabat, bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya.

Musyawarah ini dihadiri oleh Pengurus PERBAKIN Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengurus PERBAKIN Kabupaten/Kota se-Sultra, anggota organisasi, serta para undangan dari berbagai kalangan. Acara berjalan dengan lancar, tertib, dan ditutup dengan pelantikan.

Laporan: Aldi Dermawan

Makassar, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bertemu dan melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., untuk membahas pengembangan potensi daerah, pendidikan tinggi, serta penguatan kerja sama riset dan inovasi. Pertemuan tersebut berlangsung di Kampus Unhas Makassar, Jumat (18/9/2026).

Pembahasan utama mencakup pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pertanian sebagai bagian dari penguatan konsep Agrominapolitan Kabupaten Bombana. Selain sektor ekonomi, pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan Unhas di Kabupaten Bombana dan perluasan program beasiswa bagi putra-putri daerah.

Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Unhas menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi daerah melalui riset, teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati Bombana mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pengembangan potensi Bombana membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Potensi daerah harus kita kembangkan dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Karena itu, kerja sama dengan Unhas menjadi penting untuk memperkuat pembangunan Bombana,” kata Burhanuddin.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah kelautan dan perikanan. Kabupaten Bombana memiliki wilayah pesisir dan sumber daya laut yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sektor tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Pemerintah daerah juga mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi serta inovasi agar hasil produksi memiliki nilai tambah.

Kerja sama dengan Unhas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki pengelolaan sumber daya, serta mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah Bombana.

Pendekatan berbasis riset menjadi penting karena pengembangan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan data dan kajian yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kajian tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Selain peningkatan produksi, hilirisasi menjadi bagian penting dalam pembahasan. Hasil perikanan yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Pengembangan industri pengolahan di tingkat daerah juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Rantai ekonomi tidak hanya berhenti pada nelayan atau pembudidaya, tetapi dapat berkembang ke sektor pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga distribusi.

Langkah tersebut sejalan dengan arah pengembangan Agrominapolitan Kabupaten Bombana yang mengintegrasikan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan dengan pengembangan teknologi serta industri pengolahan.

“Yang kita dorong bukan hanya bagaimana produksi meningkat, tetapi bagaimana hasil produksi tersebut dapat diolah dan memiliki nilai tambah. Dengan begitu, manfaat ekonominya bisa lebih besar dirasakan masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Selain sektor kelautan dan perikanan, pertanian menjadi agenda penting dalam pembahasan bersama Unhas. Sektor tersebut menjadi salah satu basis ekonomi daerah yang perlu dikembangkan dari hulu hingga hilir.

Pengembangan pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah produksi. Pemerintah Kabupaten Bombana juga ingin mendorong pengolahan hasil pertanian agar komoditas lokal tidak selalu dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Hilirisasi pertanian dapat dilakukan melalui pengembangan produk olahan, peningkatan kualitas pascapanen, penggunaan teknologi, serta penguatan akses pasar. Dengan cara tersebut, petani memiliki peluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil produksi.

Unhas diharapkan dapat berperan melalui riset dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi di sektor pertanian.

Kolaborasi tersebut dapat mencakup penelitian mengenai komoditas unggulan, pengembangan metode produksi, pengolahan hasil, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan model usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat Bombana.

Pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan akademik dalam menyusun kebijakan berbasis data. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan sektor pertanian dan kelautan juga membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia lokal. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bombana dan Rektor Unhas turut membahas peluang pengembangan Unhas di Kabupaten Bombana. Kehadiran perguruan tinggi di daerah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Pengembangan Unhas di Bombana juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pembangunan daerah. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Akses pendidikan tinggi yang lebih dekat juga diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda Bombana untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut menjadi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Program beasiswa bagi putra-putri Bombana menjadi agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah mendorong agar semakin banyak generasi muda memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beasiswa dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik tetapi menghadapi keterbatasan biaya. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan generasi muda daerah memperoleh pendidikan berkualitas.

Burhanuddin mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pembangunan Bombana. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan ekonomi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas generasi muda.

“Kita ingin anak-anak Bombana memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan tinggi. Mereka nantinya diharapkan dapat kembali dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah sesuai dengan kompetensi masing-masing,” katanya.

Program beasiswa juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan penerima beasiswa mendapatkan ruang untuk mengembangkan kompetensi dan memiliki peluang untuk berkontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.

Lulusan perguruan tinggi dapat berperan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, kelautan dan perikanan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, teknologi, serta bidang ekonomi lainnya.

Kehadiran tenaga terdidik dari Bombana juga dapat memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan di daerah.

Karena itu, kerja sama Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Unhas tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan. Kolaborasi tersebut mencakup agenda yang lebih luas, mulai dari riset, inovasi, pengembangan ekonomi, hilirisasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga membuka peluang bagi pelaksanaan penelitian yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian dapat diarahkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi petani, nelayan, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.

Dalam pengembangan Agrominapolitan, pendekatan tersebut dapat membantu Bombana mengembangkan rantai produksi secara lebih terintegrasi. Sektor hulu diperkuat melalui peningkatan produksi, sedangkan sektor hilir dikembangkan melalui pengolahan dan pemasaran produk.

Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Produk pertanian dan hasil kelautan tidak hanya menjadi komoditas yang dijual keluar daerah, tetapi dapat diolah terlebih dahulu sehingga menciptakan aktivitas ekonomi baru di Bombana.

Pada saat yang sama, pengembangan sektor ekonomi perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya. Pengelolaan pertanian dan kelautan harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pertemuan Bupati Bombana dengan Rektor Unhas juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan dan program, sementara perguruan tinggi dapat memberikan dukungan melalui keahlian akademik, riset, dan inovasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan program yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Bombana dapat memanfaatkan hasil kajian akademik sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan.

Bagi Unhas, kerja sama dengan pemerintah daerah juga membuka ruang bagi penerapan hasil penelitian di masyarakat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendampingan, pengembangan teknologi, serta kegiatan pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sementara bagi masyarakat Bombana, kerja sama tersebut diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan produktivitas, nilai tambah ekonomi, akses pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap komunikasi dan kerja sama dengan Unhas dapat terus dikembangkan melalui program yang konkret. Pengembangan Agrominapolitan, hilirisasi sektor pertanian dan kelautan, pendidikan, riset, serta beasiswa menjadi sejumlah ruang kerja sama yang dapat ditindaklanjuti.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Unhas. Sinergi kedua pihak diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan penguatan kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan potensi pertanian serta kelautan dan perikanan dapat dikelola secara lebih produktif. Pada saat yang sama, generasi muda daerah diharapkan memperoleh akses pendidikan yang lebih luas agar mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan Bombana ke depan.

Makassar, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang menjadi forum penguatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah se-Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Para kepala daerah mendapat arahan terkait pentingnya menjaga kinerja pemerintahan agar program pembangunan dan pelayanan publik memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan setiap kebijakan dan kegiatan memiliki hasil yang jelas serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut.

Menurut Tito, peningkatan kualitas pemerintahan membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Kepala daerah bersama perangkat daerah perlu memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan secara terukur.

Kinerja pemerintah daerah juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan pembenahan. Perbaikan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan berbagai inovasi dalam pelayanan.

Forum apresiasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat praktik dan pengalaman dari daerah lain. Pertukaran pengalaman dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kehadiran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Informasi dan arahan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi daerah dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada aspek perencanaan. Setiap program diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam penguatan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya.

Peningkatan pelayanan juga membutuhkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

Karena itu, sinergi antara kepala daerah, perangkat daerah, serta pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi yang baik dapat membantu daerah merespons berbagai persoalan secara lebih cepat dan tepat.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi juga memberikan pesan bahwa pencapaian pemerintah daerah perlu diikuti dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Prestasi pemerintahan bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga dituntut lebih adaptif terhadap perubahan. Kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga pola pelayanan dan pelaksanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Inovasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, inovasi harus tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan nyata dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, arahan pemerintah pusat tersebut menjadi bahan untuk memperkuat agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu terus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pembangunan yang berkelanjutan juga membutuhkan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan. Program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah, kemudian dilaksanakan dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai.

Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan. Hal tersebut mencakup kemudahan akses layanan, kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kualitas aparatur.

Bupati Burhanuddin menilai forum seperti ini penting bagi pemerintah daerah karena memberikan kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami juga dapat belajar dari pengalaman daerah lain untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Bombana,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terbuka terhadap evaluasi dan pengalaman dari daerah lain. Setiap masukan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Forum Regional Sulawesi tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintahan.

Bagi Kabupaten Bombana, komunikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional. Pada saat yang sama, daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai dengan potensi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus didorong untuk menjaga semangat pembenahan di lingkungan pemerintahan. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

Kinerja pemerintahan pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu diarahkan pada hasil yang terukur dan manfaat yang nyata.

Kehadiran Bupati Burhanuddin dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Arahan Mendagri menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Apresiasi terhadap pemerintah daerah berprestasi juga memberikan dorongan bagi daerah untuk mempertahankan capaian sekaligus memperbaiki sektor yang masih membutuhkan peningkatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada capaian yang telah diperoleh, tetapi terus mencari cara untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat tersebut. Pemerintah daerah diharapkan terus berbenah, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Bombana, komitmen tersebut akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sulltranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama Bank Mandiri dan pendamping sosial menyalurkan Buku Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) baru Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari proses administrasi untuk memastikan keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dapat mengakses bantuan sosial melalui mekanisme perbankan, dan berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Rabu (17/9/2026).

Penerima dalam kegiatan tersebut merupakan KPM baru yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH. Mereka telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat pada Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan program pemerintah.

Penyaluran Buku KKS dilakukan secara simbolis kepada perwakilan KPM baru. Buku tersebut menjadi bagian dari sarana rekening penerima manfaat untuk mengakses bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga perbankan.

Kegiatan ini melibatkan tiga unsur utama, yakni Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Bank Mandiri sebagai bank penyalur, serta pendamping sosial PKH. Ketiganya menjalankan peran masing-masing untuk memastikan proses penyaluran administrasi kepada penerima baru berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan penyaluran Buku KKS merupakan salah satu tahapan penting bagi keluarga yang baru ditetapkan sebagai penerima PKH. Dengan adanya KKS, penerima dapat memiliki akses terhadap bantuan sosial sesuai dengan ketentuan program.

“Sasaran kegiatan ini adalah keluarga penerima manfaat baru yang pada Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Kami berharap para KPM dapat menjaga Buku KKS dengan baik dan mengikuti pendampingan serta informasi yang diberikan terkait mekanisme program,” ujar Sadli.

Menurut Sadli, penerima baru perlu memahami fungsi KKS dan mekanisme penggunaan bantuan sejak awal. Pemahaman tersebut penting agar KPM dapat menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan ketentuan program dan menghindari kesalahan dalam proses penerimaan bantuan.

Pendamping sosial PKH turut memberikan penjelasan kepada KPM mengenai penggunaan KKS, mekanisme penerimaan bantuan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Pendampingan dilakukan agar keluarga penerima tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memahami proses dan aturan yang menyertai program.

KKS menjadi salah satu sarana yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial melalui sistem perbankan. Karena itu, penerima manfaat perlu menjaga dokumen dan fasilitas yang diberikan agar dapat digunakan ketika bantuan disalurkan.

Bagi KPM baru, penerimaan Buku KKS menandai tahap lanjutan setelah proses penetapan sebagai penerima PKH. Sebelumnya, keluarga calon penerima harus melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang telah memenuhi kriteria program. Setelah penetapan dilakukan, penerima kemudian diarahkan untuk menyelesaikan tahapan administrasi yang diperlukan agar dapat menerima bantuan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Bank Mandiri dalam proses penyaluran tersebut. Koordinasi diperlukan untuk memastikan fasilitas perbankan bagi penerima baru dapat diproses dan digunakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pendamping sosial juga memiliki peran penting dalam memastikan KPM memahami informasi yang disampaikan. Pendamping menjadi salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat dan membantu menjelaskan berbagai ketentuan program.

Sadli mengatakan pendampingan tidak berhenti setelah Buku KKS diterima. Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus memberikan informasi kepada KPM mengenai mekanisme bantuan serta kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi penerima PKH.

“Dinas Sosial bersama pendamping sosial akan terus melakukan pendampingan kepada KPM. Kami akan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan bantuan dan kewajiban penerima manfaat sesuai dengan ketentuan PKH,” kata Sadli.

Pendampingan tersebut menjadi penting karena setiap penerima manfaat memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ketentuan program. KPM juga perlu memperhatikan informasi yang diberikan oleh pendamping maupun pihak terkait agar tidak mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial memiliki peran dalam mendukung proses administrasi, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Peran tersebut diperlukan agar program dapat berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru Tahun 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperlancar proses administrasi penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berharap keluarga yang telah ditetapkan dapat segera memperoleh akses terhadap bantuan melalui mekanisme yang tersedia.

Bagi penerima, KKS bukan hanya dokumen administrasi. KKS menjadi sarana yang berkaitan dengan akses terhadap bantuan sosial. Karena itu, penerima perlu menyimpan dan menjaganya dengan baik serta mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak terkait.

Dinas Sosial juga mengingatkan agar KPM memahami prosedur dan informasi yang diberikan selama proses penyaluran. Jika terdapat kendala atau perubahan informasi, penerima dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial maupun pihak terkait sesuai jalur pelayanan yang tersedia.

Koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pendamping sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran program. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari proses administrasi hingga pemberian informasi kepada penerima manfaat.

Bank Mandiri dalam kegiatan tersebut berperan sebagai bank penyalur yang mendukung proses penyediaan akses perbankan bagi KPM. Sementara pendamping sosial membantu penerima memahami tata cara dan ketentuan yang berkaitan dengan program PKH.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana memastikan proses penyaluran dilakukan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima baru. Proses tersebut mengikuti tahapan administrasi yang berlaku dalam program bantuan sosial.

Penetapan penerima baru juga menunjukkan bahwa data penerima bantuan sosial terus diperbarui melalui proses verifikasi. Pembaruan data diperlukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai sasaran dan menjangkau keluarga yang memenuhi ketentuan.

Namun, setelah ditetapkan sebagai penerima, KPM tetap perlu mengikuti proses pendampingan. Pendampingan menjadi bagian penting untuk memastikan penerima memahami tujuan program dan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sadli berharap para penerima baru dapat menggunakan bantuan secara tepat sesuai kebutuhan dan tujuan program. Ia juga meminta KPM memperhatikan informasi yang diberikan pendamping agar proses penerimaan bantuan berjalan lancar.

“Kami berharap para KPM mengikuti pendampingan dengan baik. Informasi dari pendamping penting untuk dipahami agar penerima mengetahui hak dan kewajibannya selama mengikuti program PKH,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga berharap proses administrasi bagi penerima baru dapat berjalan tanpa kendala. Kelancaran administrasi menjadi salah satu faktor yang mendukung akses penerima terhadap bantuan sosial yang telah ditetapkan.

Penyaluran Buku KKS tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyerahan dokumen, tetapi juga memberikan informasi kepada penerima agar memahami tahapan yang harus dilalui.

Bagi keluarga yang baru masuk sebagai penerima PKH Tahun 2026, pendampingan menjadi tahap penting setelah penetapan. Penerima diharapkan aktif mengikuti informasi dan arahan yang disampaikan agar dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan program.

Melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Bank Mandiri, dan pendamping sosial, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya memastikan proses administrasi penerima bantuan berjalan tertib. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar akses KPM baru terhadap bantuan sosial.

Pemerintah daerah juga menempatkan pendampingan sebagai bagian dari upaya memastikan program tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi dipahami oleh penerima. Informasi yang jelas dapat membantu KPM menggunakan fasilitas bantuan sesuai dengan ketentuan.

Penyaluran Buku KKS kepada KPM baru PKH Tahun 2026 akhirnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bombana. Setelah menerima KKS, penerima diharapkan menjaga dokumen tersebut, mengikuti pendampingan, dan memahami seluruh ketentuan program.

Dengan proses administrasi yang berjalan baik dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap KPM yang telah ditetapkan dapat memperoleh akses bantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Program tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana mengerahkan personel untuk menangani kebakaran lahan yang terjadi di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, dan Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Pemadaman dilakukan bersama unsur TNI dan Polri untuk mencegah api meluas ke area lain, Rabu (16/9/2026).

Petugas BPBD langsung menuju lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran lahan. Penanganan dilakukan dengan memadamkan titik api sekaligus mengantisipasi kemungkinan api kembali menjalar ke kawasan di sekitarnya.

Kebakaran diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 14.00 WITA. Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab pasti munculnya api belum diketahui.

Kondisi vegetasi di lokasi menjadi salah satu perhatian petugas. Lahan yang terbakar terdiri atas area yang ditumbuhi ilalang, pepohonan akasia, serta sejumlah titik yang terdapat tanaman sawit. Vegetasi yang mudah terbakar membuat api berpotensi bergerak cepat, terutama ketika kondisi lahan kering.

Dalam proses pemadaman, BPBD mendapat dukungan dari personel Polsek Lantari Jaya dan Babinsa Lantari Jaya. Keterlibatan unsur TNI dan Polri membantu memperkuat penanganan di lapangan, terutama dalam mengendalikan situasi dan memastikan titik api tidak meluas.

Petugas tidak hanya berfokus pada titik yang terlihat terbakar. Area sekitar juga dipantau untuk memastikan tidak terdapat bagian lahan yang masih menyimpan bara atau berpotensi menimbulkan api baru.

Penanganan dilakukan secara cepat karena kebakaran lahan dapat berkembang menjadi lebih luas ketika api bertemu dengan vegetasi kering. Ilalang dan tanaman lainnya yang mudah terbakar dapat menjadi media bagi api untuk menjalar dari satu titik ke titik lain.

Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran lahan. Setelah titik api ditangani, petugas tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi sekitar untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali api.

Selain melakukan penanganan di lapangan, BPBD Kabupaten Bombana juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih tingginya risiko kebakaran pada kawasan yang memiliki vegetasi mudah terbakar.

Kepala BPBD Kabupaten Bombana, Dr. Hasdin Ratta, M.Si., mengatakan wilayah Bombana masih berada dalam kondisi siaga darurat terhadap potensi kebakaran lahan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi lingkungan, terutama ketika berada di sekitar kawasan dengan lahan kering.

“Untuk wilayah Kabupaten Bombana saat ini masih dalam kondisi siaga darurat terhadap terjadinya kebakaran lahan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan lingkungan, khususnya pada area-area yang mudah terbakar,” ujar Hasdin.

Menurut dia, kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran sejak dini. Laporan cepat dari warga dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Masyarakat juga diminta memperhatikan aktivitas di sekitar lahan yang memiliki vegetasi kering. Sumber api yang kecil dapat berkembang apabila berada di kawasan dengan ilalang, semak, pepohonan, atau tanaman lain yang mudah terbakar.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api secara sembarangan, terutama di kawasan yang kondisi lahannya kering. Pengawasan terhadap lingkungan sekitar juga diperlukan untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat asap atau titik api.

Apabila menemukan kebakaran lahan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak terkait. Kecepatan informasi menjadi penting karena penanganan pada tahap awal dapat membantu mencegah api menyebar lebih luas.

Kebakaran di Desa Watu-Watu dan Desa Wumbubangka menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran lahan masih perlu diantisipasi bersama. Penanganan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat di sekitar lokasi rawan.

BPBD bersama unsur TNI dan Polri terus melakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan. Pemantauan terhadap kawasan terdampak juga diperlukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala setelah proses pemadaman.

Dengan kondisi Kabupaten Bombana yang masih berada dalam status siaga darurat kebakaran lahan, kewaspadaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko. Masyarakat diharapkan segera memberikan informasi apabila menemukan indikasi kebakaran agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Respons cepat petugas di lapangan dan dukungan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi kebakaran lahan di Kabupaten Bombana.

Konkep, Sultranet.com- Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) secara konsisten terus mendorong pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata kembali diambil dengan menindaklanjuti secara serius hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang telah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Ir. H. Cecep Trisnajayadi, M.M. memimpin langsung jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan teknis penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi SPI di lingkungan Pemkab Konkep, untuk mengikuti kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung pada, Selasa, 15 September 2026 kemarin, bertempat di Aula Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kehadiran rombongan Pemkab Konkep merupakan tindak lanjut resmi atas surat KPK RI Nomor B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 tertanggal 6 Mei 2026, perihal Penetapan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 serta Pelaksanaan Tindak Lanjut SPI 2025 pada tahun 2026.

Dalam surat tersebut, KPK RI menegaskan bahwa setiap Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah memiliki tingkat risiko dan kapasitas pelaksanaan rencana aksi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendampingan ini diselenggarakan guna memastikan setiap daerah mampu menyusun langkah perbaikan yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Sekda Konkep Ir. H. Cecep Trisnajayadi, M.M. Menyampaikan kehadiran pihaknya bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan bukti kesungguhan Pemkab Konawe Kepulauan menjadikan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

“Hasil SPI 2025 adalah cermin jujur kinerja kita apa yang sudah baik kami pertahankan, apa yang masih kurang kami perbaiki secepatnya. Tentunya mengenai rencana aksi tentu rencana aksi yang konkret, terukur, dan dilaksanakan tanpa kompromi demi pelayanan publik yang terpercaya,” terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Keuangan Konkep Mahmud, SP., M.PW. Ia menegaskan bahwa aspek pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan integritas dan pencegahan korupsi.

“Pengelolaan keuangan daerah adalah urat nadi pelayanan masyarakat. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan, taat aturan, dan memberikan manfaat nyata. Kami pastikan seluruh rekomendasi dari KPK akan kami integrasikan agar keuangan daerah benar-benar bersih, sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,”tegasnya, Rabu (16/9/2026).

Langkah ini diharapkan dapat menurunkan risiko penyimpangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.

Laporan: Aldi Dermawan

Jakarta, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat kerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengembangkan dan membina bahasa, meningkatkan budaya literasi, serta melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Bombana dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si., di Aula Sasadu, Lantai 2, Gedung M. Tabrani, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (15/9/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program di Kabupaten Bombana. Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan penggunaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, pembelajaran bahasa asing, peningkatan literasi, pendidikan, penerjemahan, hingga pengembangan talenta daerah.

Kerja sama itu juga diarahkan agar program pembinaan bahasa dan literasi tidak berhenti pada tingkat kebijakan. Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong agar kesepakatan tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh pelajar, tenaga pendidik, masyarakat, serta generasi muda di daerah.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kerja sama di bidang kebahasaan dan literasi. Badan Bahasa, kata dia, siap memberikan pendampingan, konsultasi, serta dukungan narasumber sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Dukungan tersebut dapat diberikan melalui balai atau kantor bahasa yang berada di Sulawesi Tenggara maupun melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tingkat pusat. Skema tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat Bombana.

Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurut dia, penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus dilanjutkan dengan program yang nyata di daerah.

“Pelestarian bahasa daerah sangat dibutuhkan agar bisa awet nantinya,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, bahasa daerah memiliki posisi penting karena menjadi salah satu bagian dari identitas masyarakat dan kekayaan budaya daerah. Karena itu, upaya menjaga keberadaan bahasa daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, masyarakat, serta generasi muda dinilai memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu ruang penting untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap bahasa dan budaya daerah.

Burhanuddin juga mengapresiasi dukungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sebelumnya telah memberikan bantuan buku bacaan untuk masyarakat dan siswa di Kabupaten Bombana. Bantuan tersebut dinilai dapat memperkuat upaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di daerah.

Menurutnya, penguatan literasi tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan. Ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam membangun kebiasaan membaca.

Karena itu, Pemkab Bombana juga menyampaikan pentingnya dukungan terhadap sektor pendidikan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pemerintah daerah membuka peluang kolaborasi dengan Badan Bahasa untuk mengembangkan program yang dapat mendukung kebutuhan pendidikan di Bombana.

Pemkab Bombana bahkan menyatakan kesiapan menjadi lokasi percontohan atau pilot project apabila terdapat program Badan Bahasa yang membutuhkan daerah sebagai tempat pelaksanaan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Bombana untuk mendapatkan manfaat dari program kebahasaan dan literasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas pembinaan kemampuan berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Bombana. Program tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan komunikasi di lingkungan kerja dan kehidupan sosial masyarakat.

Pembinaan bahasa Indonesia bagi TKA tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi di tempat kerja. Program tersebut juga diharapkan membantu tenaga kerja asing memahami lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat mendukung komunikasi antara TKA dengan pekerja lokal maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih baik, interaksi di lingkungan kerja dan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Selain pembinaan bahasa bagi TKA, peluang kerja sama di bidang penerjemahan juga menjadi bagian dari pembahasan. Bidang tersebut dinilai dapat mendukung penyebarluasan informasi dan pemanfaatan hasil penerjemahan untuk kepentingan masyarakat.

Kerja sama penerjemahan juga dapat menjadi bagian dari penguatan akses masyarakat terhadap berbagai pengetahuan dan informasi. Pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta program pendidikan, kebudayaan, dan pelayanan publik.

Pembahasan kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kebahasaan memiliki ruang yang luas dan tidak hanya terbatas pada penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan formal. Program dapat dikembangkan melalui pendidikan, literasi, pelestarian bahasa daerah, penerjemahan, bahasa asing, hingga pengembangan talenta.

Bupati Burhanuddin menyambut baik berbagai peluang kolaborasi yang ditawarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ia menilai kerja sama tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pendidikan, literasi, bahasa, dan kebudayaan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun kualitas masyarakat. Karena itu, penguatan kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kebahasaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Kerja sama ini bukan hanya tentang bahasa, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, literasi, kebudayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kami ingin kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dengan program yang nyata di Bombana,” kata Burhanuddin.

Pemkab Bombana berharap Nota Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun program kebahasaan dan literasi yang berkelanjutan. Program tersebut dapat mencakup pelestarian bahasa daerah, penyediaan dan penguatan bahan bacaan, peningkatan literasi, pengembangan talenta, penerjemahan, serta pembinaan penggunaan bahasa Indonesia.

Di sisi lain, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki jaringan balai dan kantor bahasa yang dapat mendukung pelaksanaan program di daerah. Dukungan tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan kebahasaan.

Kerja sama tersebut juga memberi ruang bagi Kabupaten Bombana untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Pelestarian bahasa daerah, misalnya, membutuhkan pendekatan yang melibatkan generasi muda agar penggunaan bahasa tetap memiliki ruang dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan program yang disusun memiliki keberlanjutan. Hal tersebut penting agar upaya pelestarian bahasa daerah dan peningkatan literasi tidak hanya berlangsung dalam satu kegiatan, tetapi dapat menjadi bagian dari program pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Dengan adanya Nota Kesepakatan tersebut, Pemkab Bombana dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki landasan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Fokus kerja sama diarahkan pada kebutuhan masyarakat sekaligus penguatan kapasitas daerah dalam bidang bahasa, pendidikan, literasi, dan kebudayaan.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan program yang memberikan manfaat langsung bagi siswa, guru, masyarakat, generasi muda, serta tenaga kerja asing yang berada di Kabupaten Bombana. Pada saat yang sama, upaya tersebut diharapkan dapat menjaga bahasa daerah agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, pelestarian bahasa daerah dan penguatan literasi merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia. Karena itu, hasil kerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diharapkan tidak hanya terlihat dalam kegiatan formal, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan pendidikan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Konkep, Sultranet.com — Kepolisian Resor (Polres) Konawe Kepulauan (Konkep) melarang tegas seluruh elemen masyarakat melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan (karhutla), termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Konkep, AKBP Ahmad Mega Rahmawan, S.P., S.I.K., M.I.K., sebagai wujud komitmen menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan warga Pulau Wawonii dari ancaman kebakaran.

“Kami tegaskan tidak dibenarkan sama sekali membakar hutan maupun lahan, dengan alasan apa pun baik untuk membuka lahan baru maupun di lahan yang sudah dikelola,” ujar Kapolres AKBP Ahmad Mega Rahmawan, S.P., S.I.K., M.I.K., Selasa (15/9/2026).

AKBP Ahmad Mega mengingatkan bahwa kebakaran yang tampak kecil dapat berkembang menjadi bencana besar yang sulit dikendalikan. Dampaknya tidak hanya merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi asap yang ditimbulkan mengganggu aktivitas harian masyarakat serta membahayakan kesehatan, khususnya anak-anak, lansia, dan penderita penyakit tertentu.

“Jangan anggap membakar lahan sebagai hal yang lumrah. Satu percikan api bisa merugikan banyak orang,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak warga berperan aktif melakukan pencegahan dan melaporkan setiap indikasi pembakaran kepada pihak berwenang tanpa ragu.

“Pencegahan jauh lebih baik daripada memadamkan api yang sudah membesar. Kami mengandalkan sinergi kepolisian, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat Konkep untuk menjaga wilayah ini tetap aman dari ancaman kebakaran,” tambahnya.

Polres Konkep menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana berat. Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 Ayat (3), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Diharapkan melalui kepedulian bersama, potensi karhutla di Konawe Kepulauan dapat ditekan hingga nol, sehingga warga beraktivitas dengan tenang dan lingkungan tetap terjaga.

Laporan: Aldi Dermawan