Palembang, sultranet.com  — Semangat pantang menyerah terus menyala dari kontingen Aparatur Sipil Negara (ASN) Sulawesi Tenggara (Sultra) di ajang Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XVII di Palembang. Hingga hari kelima pelaksanaan, para atlet ASN Sultra berhasil menorehkan empat medali bergengsi dari berbagai cabang olahraga, pada 10 Oktober 2025.

Sorak kebanggaan terdengar ketika Harun Akbar, ASN asal Kota Kendari, berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Sultra. Ia tampil gemilang di cabang olahraga pencak silat kategori seni tunggal baku. Gerakannya yang penuh presisi dan harmoni memikat dewan juri hingga mengantarkannya meraih medali perunggu. Keberhasilan ini menjadi pembuka semangat bagi rekan-rekan setimnya di cabang lain.

Prestasi berikutnya datang dari arena catur. Dua pecatur tangguh Sultra, Ayu Putri Fajar dan Wahid Ramadhan, tampil penuh konsentrasi dan strategi. Di nomor cepat perorangan, Ayu berhasil meraih medali perak setelah melewati duel ketat dengan wakil Jawa Barat. Sementara Wahid, yang juga menunjukkan performa stabil dan tajam, menambah pundi medali dengan torehan perunggu.

Dari lapangan hijau cabang olahraga gateball, Doni Ashari melengkapi kebanggaan Sultra dengan medali perak di kategori tunggal putra. Keberhasilannya tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga simbol kerja keras dan kekompakan tim gateball Sultra yang selama ini berlatih dengan penuh dedikasi.

Pelatih gateball Sultra, Rahmat Sanusi, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kuat semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pengurus Bapor Korpri Sultra.
“Alhamdulillah, capaian ini berkat doa dan dukungan semua pihak. Terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapor Korpri, dan seluruh pengurus yang selalu memberikan semangat kepada para atlet,” ujarnya penuh haru.

Kehadiran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof. Andi Haeruni, di beberapa arena pertandingan turut menjadi dorongan moral bagi para atlet. Dukungan langsung dari pemerintah daerah menegaskan bahwa pembinaan olahraga bagi ASN bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata dari semangat pengabdian dan kebersamaan.

Hingga kini, kontingen Sultra telah mengoleksi empat medali—dua perak dan dua perunggu—dan masih berpeluang menambah jumlah tersebut dari sejumlah cabang yang masih berlangsung. Semangat Bumi Anoa yang tangguh dan pantang menyerah terus terpancar dari setiap langkah para atlet ASN Sultra yang membawa nama daerah di ajang bergengsi nasional ini.

Bagi mereka, setiap keringat yang menetes bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang kehormatan untuk mengabdi dan menginspirasi.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan “Ngopi Santai” yang menjadi penutup rangkaian pelatihan kewirausahaan dan keterampilan masyarakat di UPTD BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Bombana dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, yang berlangsung selama 10 hari, sejak 21 hingga 31 Oktober 2025.

Pelatihan tersebut mencakup empat bidang keterampilan, yakni pembuatan minuman kopi atau barista, pembuatan jajanan pasar, keterampilan perkantoran, serta budidaya hidroponik. Dari total 64 peserta, sebanyak 48 peserta telah menuntaskan tiga jenis pelatihan dan akan menerima sertifikat resmi dari BPVP Kendari sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah mereka kuasai. Adapun pelatihan budidaya hidroponik akan menjadi lanjutan program untuk memperkuat kemampuan masyarakat di bidang pertanian modern.

Kegiatan “Ngopi Santai” menjadi simbol apresiasi terhadap semangat belajar para peserta. Dalam suasana santai namun penuh makna, hasil karya peserta berupa racikan kopi dan olahan jajanan tradisional disajikan kepada para tamu undangan. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperlihatkan hasil nyata dari pelatihan vokasi yang digelar pemerintah daerah bersama BPVP Kendari.

Bupati Burhanuddin dalam sambutannya menekankan pentingnya pelatihan vokasi sebagai upaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi. Ia berharap para peserta dapat menjadikan keterampilan yang telah diperoleh sebagai modal awal untuk berwirausaha di lingkungan masing-masing.

“Saya berharap para peserta bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk membuka usaha kecil-kecilan. Pemerintah daerah siap berdiskusi dan mendukung siapa saja yang berani memulai usaha,” ujar Bupati Burhanuddin.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang telah memiliki usaha. Dukungan tersebut, kata dia, merupakan bentuk penghargaan terhadap semangat dan keberanian masyarakat dalam membangun ekonomi mandiri.

“Bagi yang sudah berusaha, kami akan membantu untuk mengembangkan, bukan memulai dari nol lagi. Dukungan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan semangat pantang menyerah masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kegiatan pelatihan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan vokasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kerja sama antara Dinas Transnaker Bombana dan BPVP Kendari, diharapkan akan lahir lebih banyak pelaku usaha baru yang dapat memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM di daerah.

Pelatihan kewirausahaan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan peluang usaha mandiri berbasis keterampilan lokal. Dengan dukungan pelatihan yang terarah, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan.

Suasana “Ngopi Santai” berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta tampak bangga menampilkan hasil pelatihan mereka di hadapan tamu undangan. Beberapa di antaranya bahkan mulai merintis usaha kecil berbasis keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, perwakilan Forkopimda Bombana, perwakilan BPVP Kendari, serta Camat Rumbia Tengah. Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah antara Bupati dan peserta, yang diselingi diskusi ringan mengenai peluang pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bombana.

Melalui kegiatan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Semangat gotong royong antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Rumbia, sultranet.com — Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui pelaksanaan Probity Audit terhadap lima proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2025, lembaga pengawasan internal ini memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan transparan, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Audit tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi, bersama tim auditor Inspektorat Bombana.

Lima proyek strategis yang menjadi fokus audit meliputi: Lanjutan Pembangunan Jalan Bypass Rumbia senilai Rp13,65 miliar dan Peningkatan Jalan Dongkala–Sikeli–Pongkalaero senilai Rp14,6 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Penambahan Ruang Puskesmas Rumbia senilai Rp3,09 miliar dan Relokasi Puskesmas Rarowatu senilai Rp3,32 miliar pada Dinas Kesehatan, serta Pembangunan Kolam Renang Rumbia senilai Rp6,11 miliar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pelaksanaan Probity Audit merupakan bentuk pengawasan preventif agar setiap tahapan pengadaan terlaksana secara jujur dan profesional. Menurutnya, audit ini bukan hanya soal memeriksa dokumen, melainkan juga memastikan integritas proses sejak awal perencanaan.

“Tujuan Probity Audit memastikan agar setiap tahapan pengadaan berjalan secara jujur, profesional, dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Dengan cara ini, pembangunan bisa terlaksana optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ridwan. (9/10)

Ia menegaskan, keberadaan Probity Audit menjadi langkah penting dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proyek-proyek bernilai besar yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi., menyampaikan bahwa timnya turut hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap langkah memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Ia menilai, pengawasan di tahap awal sangat krusial untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Kami hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap tahapan memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Dengan Probity Audit, potensi penyimpangan bisa dicegah sedini mungkin, dan kualitas hasil pekerjaan lebih terjamin,” jelas Akbar.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Inspektorat Daerah Bombana dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembangunan di daerah.

Melalui audit ini, Inspektorat Bombana tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Lead alternatif untuk media sosial:
Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Melalui Probity Audit terhadap lima proyek strategis bernilai miliaran rupiah, pengawasan kini hadir sejak tahap awal agar tak ada ruang bagi penyimpangan.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bekerja sama dengan PT Pegadaian Area Sulawesi Tenggara melalui Unit Pelayanan Syariah (UPS) Bombana menggelar seminar literasi keuangan syariah bertema “Perencanaan Investasi dan Pembiayaan Haji melalui Pegadaian Syariah”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Bombana dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah.
Selasa, 7 Oktober 2025.

Seminar tersebut menjadi tindak lanjut dari surat permohonan PT Pegadaian Cabang Bombana nomor 22/60311/SL/2025 tentang kegiatan literasi keuangan bersama ASN. Tujuannya, memperkenalkan berbagai layanan investasi berbasis syariah yang aman dan menguntungkan, sekaligus membantu ASN mengelola keuangan mereka secara bijak dan berkelanjutan.

Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Sulawesi Tenggara, H. Rustam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan kegiatan edukatif ini.

“Kami ingin Pegadaian hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya ASN, agar mereka bisa memanfaatkan layanan keuangan syariah yang aman dan mudah. Program Tabungan Emas dan Pembiayaan Haji adalah bentuk komitmen kami membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program berbasis syariah, Pegadaian berupaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi yang beretika dan sesuai prinsip Islam.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyambut baik inisiatif Pegadaian. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana kesadaran untuk berinvestasi dan menabung secara produktif semakin meningkat.

“Kesadaran untuk berinvestasi dan merencanakan ibadah haji secara mandiri kini makin tumbuh. Program Tabungan Emas dan Pembiayaan Haji dari Pegadaian adalah inovasi yang membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak dan terencana,” katanya.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa investasi emas bukan semata soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah dinamika perekonomian global. Ia menilai, perencanaan keuangan yang baik merupakan pondasi penting bagi kesejahteraan dan stabilitas rumah tangga ASN.

“Merencanakan ibadah haji bukan hanya tentang kemampuan finansial, tapi juga kesiapan spiritual dan kedisiplinan dalam menabung. Melalui kegiatan ini, saya berharap ASN Bombana bisa lebih sadar pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat,” tambahnya.

Kegiatan seminar menghadirkan pemateri utama Ummu Rachmah, M.SE., SPV BPO Sales PT Pegadaian. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara rinci produk unggulan Pegadaian Syariah, seperti Tabungan Emas, Arrum Haji, dan Gadai Aman Syariah. Ia juga memberikan tips praktis tentang bagaimana mengatur keuangan pribadi dan keluarga berdasarkan prinsip syariah.

“Pegadaian Syariah hadir untuk memberikan solusi finansial yang sesuai nilai Islam, namun tetap kompetitif dan mudah diakses. Melalui Tabungan Emas, masyarakat bisa mulai berinvestasi dari nominal kecil, tapi memberi manfaat besar di masa depan,” tutur Ummu.

Ia menambahkan, edukasi seperti ini penting agar ASN dan masyarakat umum lebih memahami bahwa investasi syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga tentang membangun perencanaan keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, melalui kegiatan ini, ASN dapat menjadi pelopor dalam penerapan literasi keuangan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Pegadaian diharapkan terus berlanjut untuk memperluas akses edukasi dan layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana interaktif tersebut menandai langkah nyata dalam membangun budaya menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan secara cerdas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Suasana khidmat menyelimuti Auditorium Tanduale saat Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan optimal. Posisi Sekda, sebagai penggerak utama birokrasi, dinilai vital dalam menopang arah kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai “jangkar birokrasi” yang menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Sekretaris Daerah adalah jangkar birokrasi. Saya berharap Penjabat Sekda yang baru bisa bekerja dengan jujur, inovatif, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi motivator bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap isu publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Mari kita jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian untuk Bombana yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Bupati juga menegaskan bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Ir. Syahrun sebagai Pj Sekda dianggap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Ir. Syahrun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan Pemkab Bombana dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang perencanaan wilayah dan tata pemerintahan. Diharapkan, kehadirannya sebagai Penjabat Sekda dapat memperkuat sinergi dan akselerasi program strategis pemerintah daerah, terutama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh masyarakat. Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama antara Bupati, Pj Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD.

Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan arah baru birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagi Bupati Burhanuddin, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi sebuah penegasan atas semangat pengabdian untuk daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga etos kerja dan loyalitas terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

Pelantikan Penjabat Sekda ini menandai langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

Pelaksanaan pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Bombana dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan. Melalui penyegaran jabatan strategis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bergerak lebih dinamis menghadapi tantangan pembangunan menuju Bombana yang semakin maju dan adaptif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Ketegangan Pecah di Tengah Upaya Pemerintah Menjembatani Polemik Motif Rapa Dara

Bombana, sultranet.com – Forum Dialog Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjembatani polemik motif Rapa Dara (kepala kuda) mendadak berubah menjadi arena demonstrasi, Senin (6/10/2025). Aliansi Masyarakat Moronene menyerbu aula Perpustakaan Daerah dan memaksa kegiatan dihentikan, hingga situasi memanas.

Dialog yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, semula ditujukan untuk menyerap saran dan pandangan berbagai pihak terkait seni motif dan kriya busana daerah. Forum ini menghadirkan tokoh budaya dan adat Moronene sebagai upaya mencari titik temu atas kontroversi penggunaan motif Rapa Dara di sejumlah fasilitas umum. Namun, rencana dialog itu buyar saat puluhan demonstran memasuki aula dan menekan panitia menghentikan kegiatan.

Wakil Bupati sempat menemui perwakilan massa di halaman gedung dan menerima aspirasi awal. Namun massa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Tidak lama kemudian, Bupati tiba di lokasi dan menemui demonstran. Aula dialog pun berubah menjadi arena pertemuan terbuka antara massa aksi dan pemerintah daerah.

Aliansi Moronene Tolak Motif Rapa Dara

Di hadapan Bupati, Hamdan salah satu Koordinator Aksi membacakan enam poin tuntutan. Mereka menolak penetapan Rapa Dara sebagai simbol khas Bombana karena dianggap bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Massa juga mengecam penggantian ukiran tradisional seperti Burisininta dan Bosu-bosu pada bangunan resmi dengan motif Rapa Dara.

Mereka menuntut pelibatan tokoh adat, akademisi, dan budayawan dalam setiap kebijakan budaya serta mendesak percepatan pengesahan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya Moronene. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meminta Bupati mundur.

“Motif Rapa Dara bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui proses kajian budaya. Kami menolak penetapannya sebagai simbol Bombana,” tegas Hamdan.

Sebagai bentuk respons, Bupati menandatangani tuntutan tersebut sebagai komitmen untuk menindaklanjutinya.

Asal Usul Motif Rapa Dara Dijelaskan

Janariah, mantan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata Bombana, menjelaskan sejarah munculnya motif Rapa Dara. Menurutnya, ide ini lahir tahun 2023 saat Bombana belum memiliki motif etnik yang dikurasi nasional. Saat itu, Pj. Bupati dan rombongan berkunjung ke Pulau Kabaena dan menemukan tradisi penggunaan kuda dalam prosesi adat pernikahan.

“Dari situ muncul ide menjadikan kuda sebagai motif karena unik dan lolos kurasi nasional di Jakarta,” jelas Janariah. Ia menegaskan motif tersebut merupakan karya estetika yang telah diakui HAKI, bukan simbol budaya daerah. “Ini murni karya kriya, bukan pengganti identitas Bombana,” katanya.

Bupati: Tak Pernah Wajibkan Motif Tertentu

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan motif Rapa Dara. Ia menjelaskan bahwa motif tersebut hanyalah satu dari sekian motif yang dikembangkan untuk promosi budaya daerah.

“Lillahi taala, tidak pernah satu kalipun saya mewajibkan penggunaan motif itu,” tegas Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa niat pemerintah adalah membangun dan melestarikan budaya, bukan menghapus identitas lokal. “Saya datang sebagai saudara untuk membangun daerah. Tidak ada niat sedikit pun mengganggu budaya,” tegasnya.

Majelis Adat Sesalkan Aksi, Copot Ketua Tamalaki

Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi yang mengganggu forum dialog. Terlebih lagi aksi tersebut dipimpin Ramsy Salo sebagai Jendral Lapangan Aksi dan saat aksi membawa identitas sebagai Ketua Tamalaki Moronene, Mereka menegaskan bahwa kerajaan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut dan sejak awal mendorong penyelesaian melalui dialog.

Ketua Majelis Tinggi Adat, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa seizin kerajaan. “Kami sudah mengimbau untuk tidak aksi. Kalau mau menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan etika berbudaya,” ujarnya. Ia menilai Sikap Ramsy Salo saat aksi membawa unsur pribadi dalam salah satu insiden dan mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan substansi budaya.

Sebagai sikap tegas, majelis adat mencopot Ramsy Salo dari jabatan Ketua Tamalaki karena dianggap melanggar titah raja dan bertindak di luar struktur adat. “Kami sudah rapat pleno malam ini dan memutuskan mencopot Ramsy beserta sekretarisnya,” tegas Mokole Alfian.

Komentar Para Tokoh Adat dan Lembaga

Mokole Gufran Kapita Bin Samad, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAKMOR), menilai aksi massa telah menggeser esensi forum. “Seharusnya ini forum dialog, bukan demonstrasi. Pemerintah sudah membuka ruang, tuntutan sudah diterima,” katanya. Ia juga menyoroti adanya tuntutan politik seperti desakan turunkan bupati yang tidak relevan dengan pokok persoalan budaya.

Ketua LAKMOR, M. Kasim D. SE, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah. “Prinsipnya, keinginan masyarakat sudah difasilitasi pemerintah. Jadi, ini mestinya dianggap selesai,” ujarnya.

Mokele Mansur Lababa, Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bombana, menjelaskan bahwa Tamalaki adalah bagian dari struktur adat yang harus tunduk pada hierarki kerajaan. “Tamalaki tidak boleh bertindak sendiri tanpa perintah kerajaan. Harus melalui majelis tinggi adat,” tegasnya. Ia menilai tindakan Ramsy melanggar tatanan adat.

Johan Salim, Dewan Pembina Lembaga Adat, juga menyayangkan aksi tersebut. “Ini forum dialog, tapi tiba-tiba berubah jadi demonstrasi. Pemerintah sudah bersedia hadir dan mendengar. Situasi seperti ini tidak sejalan dengan etika adat,” katanya.

Suara Tokoh Moronene: Jaga Warisan dengan Musyawarah

Roysman, salah satu tokoh Moronene, mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. “Budaya adalah warisan leluhur. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik, kecuali dialog sudah tidak menemukan solusi maka opsi lain bisa ditempuh termasuk demonstrasi,” ujarnya. Ia berharap semua pihak mendinginkan suasana dan kembali bekerja untuk kemajuan Bombana.

Ruang Kajian Terbuka untuk Motif Rapa Dara

Para tokoh adat sepakat bahwa motif Rapa Dara dapat diposisikan sebagai tambahan khazanah budaya Bombana, bukan pengganti motif asli. Kajian historis dan filosofis akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan kelayakan motif tersebut sebagai identitas daerah.

“Motif ini bisa saja menjadi tambahan kekayaan budaya, asal tidak menghapus motif lama,” ujar Mokole Gufran. Majelis adat juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu SARA dan tetap menjaga persatuan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menetapkan hasil verifikasi berkas peserta Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi Tahun 2025 Tahap II, setelah seluruh tahapan sanggahan diselesaikan oleh tim seleksi. Penetapan ini menandai berakhirnya proses administrasi awal dan menjadi dasar bagi peserta yang dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pengumuman tersebut disampaikan di Rumbia, Senin, 6 Oktober 2025.

Penetapan hasil verifikasi berkas ini tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 400-3.1/4606 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah meminta agar daftar nama peserta yang dinyatakan lolos segera dipublikasikan melalui laman resmi Kominfo Bombana agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, menegaskan bahwa proses verifikasi berkas telah dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal. “Verifikasi dilakukan dengan teliti dan profesional setelah masa sanggah berakhir, sehingga hasil yang ditetapkan merupakan hasil akhir pada tahapan administrasi,” kata Syahrun.

Ia menjelaskan, masa sanggah diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program beasiswa. Setiap keberatan yang masuk telah ditelaah oleh tim seleksi berdasarkan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh peserta.

“Seluruh sanggahan telah kami periksa secara menyeluruh. Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi berkas adalah mereka yang memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi,” ujarnya.

Daftar nama peserta yang lolos verifikasi berkas dilampirkan dalam satu dokumen resmi dan dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap publikasi hasil ini dapat memberikan kepastian informasi bagi para mahasiswa serta mencegah kesimpangsiuran data di tengah masyarakat.

Syahrun juga mengimbau peserta yang telah dinyatakan lolos agar terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, khususnya melalui kanal Kominfo Bombana, terkait jadwal dan mekanisme tahapan berikutnya. “Kami berharap para peserta tetap mengikuti seluruh proses dengan tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.

Program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberi ruang yang adil bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Melalui program ini, Pemkab Bombana berkomitmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Download Pengumuman di Link dibawah ini:

https://drive.google.com/file/d/10tLCf4dKslshYU9V_X0i7QzloQ1Nu37Z/view?usp=sharing

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Wakatobi, sultranet.com – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wakatobi, Rahman Ngkaali, turun tangan menengahi persoalan internal yang terjadi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi. Langkah ini diambil untuk memastikan agar polemik pergantian pimpinan kampus tidak menimbulkan konflik di antara pegawai Kemenag yang turut terlibat dalam pengelolaan kampus tersebut.

Rahman Ngkaali mengungkapkan, dirinya telah memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

“Karena di dalamnya ada pegawai Kemenag, maka saya panggil untuk membicarakan hal itu secara baik-baik. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman,” ujarnya.

Ia menegaskan, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri polemik dan menjaga situasi tetap kondusif. Namun, apabila permasalahan terus berlanjut, pihaknya tak segan mengambil langkah tegas.

“Saya sudah sampaikan, yang lama sebaiknya legowo, dan yang baru silakan saja kalau mau mengabdi. Jangan sampai masalah ini mengorbankan nasib mahasiswa,” tegasnya.

Terkait persoalan izin pegawai Kemenag yang turut mengelola kampus, Rahman menilai hal tersebut bukanlah masalah utama selama tanggung jawab kedinasan tetap dijalankan dengan baik.

“Baik pengelola lama maupun baru, selama tugasnya sebagai pegawai Kemenag tetap dijalankan dengan baik, saya kira itu tidak menjadi persoalan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada para pegawai Kemenag yang turut berkontribusi dalam dunia pendidikan di Wakatobi.

“Saya bangga, karena itu langkah positif untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di daerah ini,” tutup Rahman. (ADM)